Ditemukan 51536 data
50 — 3
menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga,saksi adalah suamiGS A gm nm mn nnn nmBahwa terhadap perkawinan saksi dengan pemohon tersebutbelum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan CatatanBahwa atas perkawinan saksi dengan pemohon tersebut telahdikarunia 4 (empat) orang anak, sedangkan yang di mohonkanpergantian nama ini adalah anak pemohon yang kedua bernamaBahwa anak pemohon ini saat ini telah berusai 14 (empat belas)Tahun, duduk dikelas 3 Sekolah Menengah6 0 aBahwa yang mendasari
;e Bahwa yang mendasari permohonan pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama YESI dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3606LT290720110012, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 2Agustus 2011 (bukti P.3.); berbeda namanya dengan yang terteradalam ljazah Sekolah Dasar (bukti P.4.), sehingga untukkeseragaman dokumen dipandang untuk merubah nama anakpemohoneSMenimbang, bahwa pemohon bernama YURNA dipersidangan
telahterbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di JI. di Tataian Rt.002/Rw.001,Keluarahan Ulang, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (buktiP.1. dan P.2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan PerubahanNama dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah untuk
485 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadijahselaku pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Irwan dan bukannya Saudara Hadijah selaku pemilik mobil, danfakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Hadijah selaku pemilikmobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menuruthukum hak milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari
tanpamemiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa Menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut;Bahwa untuk itu mendasari
memiliki kayu secara melawan hukum;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Andi Amring dan Jumadi (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truk yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman;Bahwa mendasari
Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidak memberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi Hadijah selakuorang tua Terdakwa adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkara ini,karena faktanya saksi Hadijah tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari
miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayu danpemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truk yang adalah milik pihak yangtidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari
15 — 5
Bahwa, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 padahurup b, dengan tegas disebutkan, bilamana putus karena talak maka bekassuami wajiob memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selamamasa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalamkeadaan tidak hamil* mendasari pasal in casu mendasar bila majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensiuntuk membayar nafkah maskan dan kiswah Rp 1.000.000(satu juta rupiah)selama
Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c joctopasal 149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnyadan bekas suami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belummencapai usia 21 tahun, untuk itu mendasari pasal in casu majelis hakimmendasar bila menghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaananak tersebut Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa;6.
Bahwa, berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum, menegaskan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gobla al dukhul, mendasari pasal in casuMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya bersyaratmenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mutah kepada PenggugatRekonpensi berupa 15 gram gelang emas 23 karat;7.
Bahwa, mendasari dalildalil yang ajukan Penggugat Rekonpensisehingga total kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat Rekonpensiadalah sebagai berikut : Poin 4. Rp.6.000.000 (enam juta rupiah); Poin 5. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); Poin 6. 15 gram gelang emas 23 karat;Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Termohon dalamKonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut :I.
Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c jocto pasal149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan bekassuami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belum mencapai usia 21tahun, untuk itu. mendasari pasal in casu majelis hakim mendasar bilamenghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaan anak tersebutRp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;3.
MIFTAHUL JANNAH, SP., SH
Terdakwa:
ABDUL RAHMAN SIDIK als ADUL bin DARKASI
97 — 56
MUHAMMAD RIDO dengan hasilkesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak luka tertutup padakepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlah sebelasdengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN BinPerbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN SIDIK Als ADUL BinDARKASI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHPidanaMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M.
SaidFadillan Alias Unyil diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasilpemeriksaan tampak luka tertutup pada kepala area belakang kiri disertaijahitan berjumlah sebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulitdinilai;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa saksi M.
Said Fadillah Alias Unyildiperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasil pemeriksaan tampakluka tertutup pada kepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlahsebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur*melakukan penganiayaan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan
67 — 10
Bahwa tidak ada alasan syari yang mendasari penolakan ayah pemohonsebagai wali nikah antara pemohon dengan calon suaminya.
Moch.Arifin SH
Tergugat:
PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
122 — 52
Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat ;Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, harusnyaTergugat melakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkankebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitaskredit.
Nur Wahid;Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukankelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlah Rp.78.250.000, (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uangpada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehingga dengandemikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat.
tersebut, makasudah selayaknya Penggugat menuntut Tergugat membayar segala kerugianmateril yang dialami yakni sebesar Rp. 48.250.000, (empat puluh delapan juta, duaratus lima puluh ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisafasilitas kredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000, (tujuhpuluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlahpencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa mendasari
Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat;Bahwa mendasari uraian poinpoin tersebut diatas, harusnya Tergugatmelakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkan kebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitas kredit, hal inisebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIRtanggal 12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.
Bahwa mendasari uraian poin di atas, maka segala tindakan Tergugat dapatdikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrecht Matige Daad),yakni bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankanyakni : Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Ayat (3); Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Negeri Luwuk;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dijawab
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Asas Peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan ;Mendasari asas peradilan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat MajelisHakim pada tingkat Banding tetap dapat memeriksa dan memutusperkara Terdakwa meskipun ada kekhilafan dalam penyusunan SuratDakwaan karena kekhilafan tersebut tidaklah mutlak secara keseluruhankarena Pemohon Kasasi menyusun surat dakwaan dengan dakwaankumulatif, sehingga apabila Majelis Hakim Banding berpendapatpenerapan Pasal 85 huruf a UndangUndang Republik Indonesia
Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 14 dan Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman ;Pasal 14 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hal. 11 dari 17 hal. Put.
No. 234 K/MIL/201 1Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatuperkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurangjelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikutidan memahami nilainilai yang hidup dalam masyarakat ;Bahwa mendasari bunyi kedua Pasal tersebut di atas, Pemohon Kasasiberpendapat dengan sistem peradilan nasional yang ada dan berlakusekarang
Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1997 berbunyi :Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalampemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapanhukum acara atau ada yang kurang lengkap, pengadilan tingkat bandingdalam putusannya dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertamauntuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tingkat banding melakukannyasendiri
;Bahwa mendasari bunyi Pasal tersebut di atas terlihat bahwa HakimPengadilan Tingkat Banding diberikan kewenangan untuk melakukansendiri dengan cara melakukan perbaikan terhadap putusan HakimTingkat Pertama yang dianggap ada kelalaian atau kurang lengkap yangselanjutnya dituangkan dalam putusan Hakim Tingkat Banding ;2.
59 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 172 K/MIL/201 1landasan yuridis, untuk mengungkap kebenaran dan keadilan sekaligusmerupakan fakta/bukti konkrit dalam rangka penegakan hukum, begitu jugadalam perkara ini, adapun keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut di dasarkanadanya :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa Keterangan Saksi1 merupakan fakta hukum
No. 172 K/MIL/201 1Zina, sehingga seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah tidakrelevan untuk di jadikan bahan pertimbangan hukum dalam memutuskanperkara ini ;Adapun mengenai uraian dan argumentasi yang mendasari keberatan PemohonKasasi terhadap Putusan dikarenakan :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa
(red.Putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya halaman 11 titik 3 dalampendapatnya ) dan untuk selanjutnya menyatakan Hakim yang akan menilaiterhadap keterangan Saksi bukan oleh Pemohon Kasasi ; Berkaitan dengan keberatan pertama tersebut, Putusan Majelis Hakimhanya mendasari atas keterangan Saksi1 (Istri dari Serda Esa PurwoWidodo) sedangkan Saksi2 dan Saksi3 dalam persidangan jelas tidaksesuai dengan ketentuan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1angka ke26 dan angka ke27 UndangUndang Republik
40 — 29
sertipikat obyek sengketa in casutidak dihadapan PPAT (dikantor PPAT), sehingga peralihan sertifikatin caSu secara mutatis mutandis bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku pula;Hal. 5 Putusan No. 68/B/2016/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan peradilantingkat pertama, peradilan tingkat banding tidak sependapat denganpertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa yang menjadi dasar pembaliknamaansertifikat objek sengketa mendasari
merupakan perbuatan hukum perdata,sehingga yang berwenang untuk menguji cacat tidaknya suatuperbuatan hukum perdata (Akta Jual Beli) adalah peradilan perdata;Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah a quoadalah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT,menurut hukum Tergugat / Pembanding tidak berwenang untukmenguji sah tidaknya Akta PPAT yang dijadikan dasarpembaliknamaan sertifikat objek sengketa; Menimbang, bahwa oleh karena dasar pembaliknamaan sertifikatobjek sengketa mendasari
54 — 23
AtbBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebutakan tetapi terdakwa dipengaruhi mabuk minum minuman beralkohol ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka danbengkak pada pelipis dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit UmumDaerah Atambua ;Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi tidak melakukanperlawanan dan juga setelah saksi terluka terdakwa tidak menolongsaksi ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;.
terdakwa ;Bahwa setelah mendengar cerita dari korban Benediktus Riu tidakmenerima perlakukan terdakwa terhadap korban sehingga BenediktusRiu mengajak Deo Molo pergi mencari terdakwa kerumahnya ;Bahwa saksi dan korban mengikuti dari belakang dan ketikaBenediktus Riu dan Deo Molo bertemu dengan terdakwa langsungBenediktus Riu dan Deo Molo langsung memukul terdakwa masingmasing sebanyak 2 kali kemudian saksi dan korban bersama kakakkorban meninggalkan lokasi kejadian ;Bahwa setahu saksi masalah yang mendasari
tajam danmengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan perkerjaansehari hari ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal8 dari 14 hal, Putusan No.40/Pid.B/2017/PN.AtbBahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret2017sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Kampung Koana, DusunMeni, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka ;Bahwa masalah yang mendasari
24 — 13
Keterangan Terdakwa berbelitbelit dan tidak ada penyesalan ;10non Menimbang, bahwa alasan Pembanding / Terdakwa yang tersebut dalampoint s/d 5 tersewbut diatas akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggisebagai berikut ; Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 10 Januari 2013Nomor : 284/Pid.B/2012/PNGS mendasari pemeriksaan atas perkara iniberdasarkan berkas perkarea atas nama Terdakwa Tarosi Laia Als.
belum genap berusia 18tahun, dengan mempergunakan ancaman sebilah parang dan maksud Terdakwauntuk memaksa korban bersetubuh dengannya telah mulai dilakukan dengan tidakmemakai celana dan ancaman dengan parang agar maksudnyatercapai,11sedangkan tidak tercapainya dan selesainya maksud Terdakwa karena bukankeinginan Terdakwa, tapi karena saksi korban melarikan diri, sehingga korbanterhindar daripemerkosaan ; Bahwa, dari halhal tersebut diatas, ternyata Hakim pada peradilan TingkatPertama meyakini dan mendasari
dipersidangandari 12 (dua belasa)orang saksi dan barang bukti parang dan baju yang dibenarkan oleh Para Saksi,sehingga Pengadilan Tinggi tidak melihat dan tidak menemukan adanyapertimbangan yang berat sebelah, karena tidak ada alasan yang membenarkanperbuatan Terdakwa tersebut ; Bahwa, dalam putusannya Hakim dalam peradilan Tingkat Pertama yangmengadili perkara ini telah menerapkan peraturan perundangundangan dengantepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya, Hakim pada peradilanTingkat Pertama mendasari
11 — 2
sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyatatidakberhasil ; === 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo. pasal 134 Kompilasi HukumMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama XXX dan XXXsedangkan Termohon juga mengajukan seorang saksi bernamaSAKSI T.1 masingmasing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkankaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh AllahSWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yangberbunyi ;39 VEIT Ul Jl J Mol palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari
18 — 11
Oleh karena itusepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudahdisumpah dan keduanya mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohonsehingga ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg,namun Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksikhususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orangorang terdekat Pemohon danTermohon, terlebih Pemohon mendasari permohonannya
Dalam alQuran surat ArRum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentukrumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tanggaPemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telahretak/marriage breakdown, hak dan kewajiban sebagai suami istri, selainkewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan muasaroh bil maruf sebagaimanatersebut dalam
al I9I7Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hatiPemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain yang berakibattidak adanya kesanggupan
24 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikanbuktibukti berupa,: G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP,Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial;c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa di dalam koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terjadidua kali pemotongan PPh Pasal 23, tidak cukup dengan buktibuktipada poin b di atas, namun seharusnya dibuktikan dengandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari
ekualisasi antara biayabiayadengan objek PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 danbukti potongnya;. bahwa selanjutnya atas alasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa di dalamakun sewa angkutan darat, terdapat biaya pengangkutanmenggunakan truk/kendaraan sendiri milik Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikannyadengan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamUji Bukti yang dapat meyakinkan bahwa koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam uji bukti hanya memberikan dokumenberupa G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, RincianPemotongan dan Daftar Memorial, namun tidak memberikandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari
equalisasi biayabiayayang merupakan objek PPh Pasal 23 di PPh Badan dengan SPTMasa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya adalah telah benar dantepat serta sesuai dengan fakta yang terungkap.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim,tidak mempertimbangkan data dan fakta yang terungkap dalam ujibukti di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandata pendukung dalam uji bukti berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki6pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama PRIYATUN binti MAN dan SUHABIYAH binti GINOM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari
manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Moacdl uals WL p rs aw LelioArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d MbLII UI JI J Yel palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari
123 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
2016 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 104Palembang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Dan sebelum meningkat alasan saya mengajukan kasasi ini sayamempedomani atau mendasari
Pasal 239 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasidilakukan oleh Mahkamah Agung RI guna menentukan:a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya;b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Cc. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut
Putusan Nomor 324 K/MIL/2016Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi MajelisHakim Agung RI untuk tidak menerima permohonan Kasasi Terdakwa, karenabaik pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan Tingkat Banding belummemeriksa dan membuktikan sebagaimana faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangantersebut karena pertimbangan Judex Facti tersebut
137 — 16
agar perkaranya diakhiri dengan cara perdamaian akan tetapi usahaperdamaian tersebut tidak tercapai, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat, sebagimana terurai diatas yangdipertahankan isinya oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, KuasaTergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadapgugatan Penggugat sebagai berikut:DALAM EKSEPSIDasar Surat Gugatan cacat Hukum / Tidak Sah Bahwa seolaholah yang mendasari
DALAMPOKOK PERKARABahwa apa yang mendasari uraian dalam eksepsi sebagaimanadikemukakan diatas adalah merupakan bagian yang dapat dipandang sebagaisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara inisepanjang bersesuaian satu sama lain.Bahwa tergugat MENOLAK dengan tegas dalildalil gugatan Penggugatsebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya halaman 14, kecuali yang diakuibaik secara terangterangan maupun diamdiam, lagipula sepanjang tidakmerugikan kepentingan Tergugat dengan
Urut 12Jawabannya:13Bahwa seolaholah yang mendasari SURAT KETERANGAN UNTUKMELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat olehSANI adalah SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER1976 yang dibuat oleh ABD SANI.Bahwa tanda tangan dan nama ABD SANI didalam SURAT KETERANGANPERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANItidak sama tanda tangannya dan namanya dalam KETERANGAN UNTUKMELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat olehSANI.Untuk lebih jelasnya mohon
dilihat SURAT KETERANGAN PERWATASANTANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANI dan KETERANGANUNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 ME1I1988 yang dibuatoleh SANIL.Bahwa oleh karena tanda tangan dan nama ABD SANI dalam SURATKETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuatoleh ABD SANI tidak sama tandatangannya dan namanya dalam KETERANGANUNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuatoleh SANI, maka yang mendasari surat gugatan Penggugat adalah CACATHUKUM/TIDAK
yang dimaksud adalah sah menuruthukum.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang dikemukakan diatas, makasurat pernyataan panguasa tanah milik Tergugat adalah sah dari Pemerintahsesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunandan bukti pendukung kepemilikan lainnya(akan dibuktikan dalam sidangpembuktian)Bahwa justru sebaliknya yang cacat hukum/tidak sah, palsu dan/ataudipalsukan adalah KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAHTANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang mendasari
8 — 11
pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3197/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal20 September 2016Bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap : Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.CbnTERMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D I,pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Perum Pesona Cilebut, KB 1, No. 08, RT1/15,Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Termohon ;Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.
Terbanding/Tergugat II : H. ABDUL RAHIM
Terbanding/Tergugat I : H. LATIF
33 — 20
Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalampertimbangan hukum yang mendasari amar putusannya telahsalah dan Akta Hibah dalam perkara aquo sebagai bukti otentikdan sempurna..
Bahwa kesimpulan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar dalam pertimbangan hukum yang mendasari amarputusannya telah salah dan keliru serta kurangpertimbangan(onvoldoond gemotivier) dan tekah mengabaikanaasas Audi Alteram Partem dan asas Imparsialitas karenabersifat diskriminasi dan tidak adil dalam memeriksa danmengadili perkaraMenimbang....Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula tergugat I,Il,dalam kontra memori bandingnya tertangal 16 September 2013menyatakan bahwa putusan Pengadilan
11 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama HITAM dan HITAM dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama MHITAM telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah10menguatkan dalil dalil yang mendasari
sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutwits be p bo .w Lao IIbe tiedArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan ;oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus12diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Mbt .U lI WJ IJ Set (rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari