Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan WAGINEM (saksi korban) tertanggal25 Juni 2013 dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 total NJOP yang harus dibayar oleh WajibPajak WAGINEM (Saksi korban) adalah Rp. 100.000,(Seratus ribu rupiah)oleh Tergugat (MATARI) ditarik sebesar Rp. 2.050.000,(Dua Juta LimaPuluh Ribu Rupiah)..

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan RUKINEM (saksi korban) tertanggal25 Juni 2013 berdasarkan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 total NJOP yang harus dibayar oleh wajibpajak RUKINEM (saksi korban) adalah Rp. 25.000,(Dua puluh lima riburupiah) oleh Tergugat Il (EDIK) ditarik sebesar Rp. 2.050.000, (Dua juta limapuluh ribu rupiah) ;.

obyek Pajak Bumidan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah), dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak BumiHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Kpj.dan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah)..

Bahwaberdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013 atas nama PAIDI (Penggugat Il) obyek Pajak Bumidan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah), dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumidan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah).10.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013 atas nama WAGINEM (saksi korban) obyek PajakBumi dan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah) dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumidan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesarRp.100.000,(Seratus ribu rupiah).12.

Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untukdipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijualdidasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau hargapasar pada saat dilakukan penaksiran.Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/20112. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan HargaPasar dibuat olen Camat setempat.e. Anggaran Dasar YKK PT.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang TataCara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antaralain sebagai berikut :1:Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untukdipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijualdidasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau hargapasar pada saat dilakukan penaksiran.. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan HargaPasar dibuat olen Camat setempat.e.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang TataCara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antaralain sebagai berikut :1.Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untukdipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijualdidasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau hargapasar pada saat dilakukan penaksiran.. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan HargaPasar dibuat olen Camat setempat.e.

Bahwa harga yang tercantum dalam NJOP lebih menitik beratkanpada area / kawasan sehingga hasil dari NJOP merupakan satukesatuan wilayah tanpa memperhitungkan faktorfaktor dalammemperhitungkan harga pasar. Sedangkan dalam menentukan hargapasar tahapantahapan ada pada No. 4c. Bahwa hasil perhitungan kami tahun 2006 dengan luas tanah 18.633M2 dengan harga Rp. 39.834.692.000, maka hasil per meter persegiadalah Rp. 2.137.857, / M2.3.

Garamyang dikelola oleh yayasan dengan harga dibawah NJOP atau harga pasaryang seharusnya NJOP di Jln. Arif Rahman Hakim antara Rp. 200.000, s/dRp. 3.000.000, hanya dengan dasar kesepakatan team penaksir hargaTerdakwa menjual dengan cara lelang dengan harga dibawah NJOP yaituRp. 1.832.000, / m2 dan Terdakwa juga membebani 3 % kepada pemenanglelang dengan alasan untuk honor panitia penaksir harga dan panitiapenjualan aset milik PT. Garam hal ini bertentangan dengan Surat MenteriKeuangan No.

Atas dasar SPPT PBBtersebut para wajib pajak yaitu Pemegang hak atas tanah danbangunan memenuhi kewajiban pajak terhutang;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khususnya objek pajak bumi pada suatulokasi/wilayah sangat dimungkinkan berbeda dengan NJOP bumi dilokasi/wilayah lainnya.

Nomor 2851 K/Pdt2017kepada yang berhak serta NJOP setempat atas beberapa bidangtanah yang termasuk didalam lokasi pembangunan Jalan Tol RuasSerpongCinere; dan melakukan analisis perbandingan NilaiPenggantian Kerugian dan NJOP bidang tanah tersebut, sebagai berikut :NILAI GANTINJOPKERUGIANBUMI LUAS NJOPLOKASI BIDANG TANAH(m?)

Hal ini secara nyatamenunjukkan bahwa sikap pemerintah dalam hal ini TermohonKeberatan tidak konsisten dan tidak proporsional; dengan kata lainTermohon Keberatan secara nyata telah mengingkari tingkatannilai tanah yang tercermin dari perbandingan antara NJOP suatubidang tanah dengan NJOP bidang tanah lainnya yang telahHalaman 14 dari 41 hal.Put.

Nomor 2851 K/Pdt2017ditetapkan sendiri oleh pemerintah, dan dijadikan dasar olehpemerintah dalam memperoleh pendapatan dalam bentuk pajak;Bahwa didalam menetapkan nilai ganti kerugian (NGK); khususnilai kKerugian tanah; Termohon Keberatan selayaknya melakukansecara konsisten dan proporsional, sebagai berikut :NGK (Tanah) bidang A = (NJOP A : NJOP B) x NGK B;sehingga:NGK (Tanah) bidang 148/m?

sebesar Rp5.622.000 dengan NJOP tahun 2016 sebesarRp2.013.000/m? (2,79 x NJOP); dilain pihak nilai ganti kerugian Tanahuntuk bidang nomor 038 kelurahan Bambu Apus kecamatan Pamulangdiberlakukan sebesar Rp3.737.000/m2, padahal NJOP tahun 2016Halaman 18 dari 41 hal.Put. Nomor 2851 K/Pdt2017setempat sebesar Rp464,000/m?

dikalikan dengan nilai NJOP Rp.36.000, (tigapuluh enam ribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 720.000.000, (tujuh ratusdua puluh juta rupiah).e. Satu bidang tanah perkebuanan sawit ukuran 240m x 550m seluas132.000 m* di jalan gemareksa wilayah desa Bunut Kecamatan BulikKabupaten Lamandau dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 5000, (lima riburupiah)/meter persegi senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh jutarupiah).fi Satu bidang tanah ukuran 30m x 70m luas 2.100 m? beralamat dijalan H. GM.

dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 1.200.000, (Satu juta duaratus ribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 264.000.000, (dua ratus enampuluh empat juta rupiah) yang di bangun di atas tanah berukuran 15m x20m luas 300 m2 dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 103.000, (Seratus tigaribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 30.900.000, (tiga puluh juta sembilanratus ribu rupiah) beralamat di jalan H. GM. Yusuf.

dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 1.200.000, (satu juta duaratus ribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 264.000.000, (dua ratus enampuluh empat juta rupiah) yang di bangun di atas tanah berukuran 15m x20m luas 300 m2 dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 103.000, (Seratus tigaribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 30.900.000, (tiga puluh juta sembilanratus ribu rupiah) beralamat di jalan H. GM. Yusuf.

dikalikan dengan nilai NJOP Rp.36.000, (tigaHalaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pat.G/2020/PN Ngbpuluh enam ribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 720.000.000, (tujuh ratusdua puluh juta rupiah).e. Satu bidang tanah perkebuanan sawit ukuran 240m x 550m seluas132.000 m* di jalan gemareksa wilayah desa Bunut Kecamatan BulikKabupaten Lamandau dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 5000, (lima riburupiah)/meter persegi senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh jutarupiah).f.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.0062. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461 .586.8025. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.1729.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.006NJOPTKP 5.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461.586.802 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2969/B/PK/Pjk/2020 5. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.11729.

tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga,denda dan biaya notaris Rp405.325.816,25 (empat ratus lima juta tigaratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas koma dua puluhlima rupiah) dengan total keseluruhan hutang Rp3.705.325.816,26 (tigamiliar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratusenam belas koma dua pujuh enam rupiah);5) Tergugat dalam menentukan jumlah nilai limit objek jaminandidasarkan pada data yang keliru yaitu terjadi pengurangan jumlah NilaiJual Objek Pajak (NJOP

Nomor 462 PK/Pdt/2016dibenarkan dan keliru, dan hal itu merupakan kesewenangwenanganterhadap Penggugat selaku debitur dalam pelaksanaan lelang/penjualandimuka umum yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Undang UndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;Bahwa dalam praktek Pengadilan Negeri, penentuan besarnya nilai limitadalah NJOP ditambah harga umum dibagi 2 (dua). Sehingga semestinyapatokan penentuan nilai limit objek jaminan adalah sebagai berikut:Nilai NJOP:Luas tanah 1094 m?

;NJOP per m? : Rp3.573.000,00;Luas tanah x NJOP/m? : 1094 m? x Rp3.573.000,00 =Rp3.908.862.000,00;Luas bangunan : 720 m*;NJOP per m? : Rp1.516.000,00;: 720 m? x Rp1.516.000,00 =Rp1.091.520.000.00Jumlah = Rp5.000.382.000,00;Nilai Harga Umum:Luas tanah : 1094 m2;Harga umum/m? : Rp6.000.000,00;Luas tanahxharga Umum/m?:1094m?xRp6.000.000,00= Rp6.564.000.000,00;Luas Bangunan : 720 m?;Harga Umum/m?

: Rp. 3.000.000,00;=720 m* x Rp3.000.000,00=Rp.2.160.000.000,00;Jumlah =Rp8.724.000.000,00;Nilai NJOP + Harga Umum =Rp. 5.000.382.000 + 8.724.000.000 = Rp. 6.862.191.000,00;2Harga limit objek jaminan adalah sejumlah Rp6.862.191.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu riburupiah);Catatan:1.

Perhitungan di atas, didasarkan pada NJOP bumi/tanah berdasarkanSPPT PBB tahun 2006 dan NJOP bangunan berdasarkan SPPT PBBtahun 2010 dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelasHalaman 5 dari 16 Hal. Put.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/NKEB/WPJ.14/2017 tangggal 19 Januari 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NOP64.05.000.728.3240050.3 tanggal 30 November 2015, sehinngaperhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat adalahsebagai berikut: Keterangan Menurut aNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 340.000.000.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; AlamatJakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2,Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: NoUraian Jumlah Rupiah 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 605.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) : NJOP untuk Perhitungan PBB 605.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 242.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.210.000.000,007

Putusan Nomor 852/B/PK/Pjk/2019melandaskan Klasifikasi Bumi menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)baik berdasarkan Bumi dan Bangunan termasuk Emplasemen yangberdasarkan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asasNe Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwasemua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturanperundangundangan dan hukum yang diputus oleh Majelis Hakimdengan benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat (Sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo

Uraian Rp1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 605.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 605.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 242.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.210.000.000,007 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 1.639.435.247,008 Lebih Bayar (429.435.247,00) Halaman 6 dari 8 halaman.

sembilan ratussembilan puluh lima juta rupiah) padahal hutang pokok sajaRp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga,denda dan biaya notaris Rp405.325.816,25 dengan total keseluruhanhutang Rp3.705.325.816,26 (tiga miliar tujuh ratus lima juta tiga ratusdua puluh lima ribu delapan ratus enam belas koma dua pujuh enamrupiah);5) Tergugat dalam menentukan jumlah Nilai Limit objek jaminandidasarkan pada data yang keliru yaitu terjadi pengurangan jumlah NilaiJual Objek Pajak (NJOP

Nomor 1220 K/Pdt/2013Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996.Bahwa dalam praktek Pengadilan Negeri, penentuan besarnya Nilai Limitadalah NJOP ditambah harga umum dibagi 2 (dua). Sehingga semestinyapatokan penentuan Nilai Limit objek jaminan adalah sebagai berikut:Nilai NJOP:Luas Tanah : 1094 m?NJOP per m? : Rp3.573.000,00Luas Tanah x Njop/m? : 1094 m? x Rp3.573.000,00 = Rp3.908.862.000,00Luas Bangunan : 720 m?NJOP per m2 : Rp1.516.000,00720 m?

x Rp3.000.000,00=Rp2.160.000.000,00Jumlah = Rp8.724.000.000,00Nilai NJOP + Harga Umum =Rp5.000.382.000 + 8.724.000.000 = Rp6.862.191.000,002Harga Limit Objek Jaminan adalah sebesar Rp6.862.191.000,00 (enammiliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Catatan:1. Jumlah di atas belum termasuk dihitung sarana pelengkap berupakolam renang dan lain lain sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus limajuta rupiah) (menurut estimasi appraisal PT.

Perhitungan di atas, didasarkan pada NJOP Bumi/Tanah berdasarkanSPPT PBB Tahun 2006 dan NJOP Bangunan berdasarkan SPPT PBBTahun 2010 dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelasmenengah dan harga tanah berdasarkan harga rill sekarang;Bahwa berdasarkan uraian di atas penentuan besarnya Nilai Limit danHarga Lelang Objek Jaminan dalam perkara ini adalah cacat hukum karenaHal. 5 dari 15 Hal. Put.

Nilai Pasar;Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB);Nilai/narga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; Risiko penjualan melalui lelang.jo. Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara NomorPER02/PL/2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.Terhadap pelanggaranpelanggaran hukum dalam pelaksanaanlelang tersebut telah diuraikan secara terperinci oleh Para PemohonKasasisemula Para Pembanding pada memori bandingnya;5.

KeputusanTerbanding Nomor KEP00001/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 20 Februari 2017tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan PajakPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/274/10/823/15tanggal 18 Desember 2015 Nomor Objek Pajak 71.07.000.000.01 10001.3,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 112944.18/2010/PP, atasnama PT Meares Soputan Mining, NPWP 01.061.576.3823.001, beralamatdi Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara,Sulawesi Utara, perhitungan NJOP

Tanah dan NJOP Bangunan sebagaiDasar Pengenaan PBB dan perhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2010adalah menjadi: Uraian Jumlah (Rp)NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 98.023.310.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 98.015.310.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 39.206.124.000 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 196.030.620luran Tetap (Deadrent) 40.354.994PBB yang harus dibayar 236.385.614PBB yang sudah dibayar 93.362.656 Halaman 2 dari

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali ataspenetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 sebesarRp93.857.950.000,00; yang tidak dipertahankan/dibatalkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan

Putusan Nomor 2000/B/PK/Pjk/2019 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (TotalNJOP) 98.023.310.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 98.015.310.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 39.206.124.000 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 196.030.620luran Tetap (Deadrent) 40.354.994PBB yang harus dibayar 236.385.614PBB yang sudah dibayar 93.362.656Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 143.022.958Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 35.755.740Jumlah yang masih

Putusan Nomor 915/ B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.85122/PP/M.XIIA/18/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan SPPTTubuh bumi/2012 seharusnya adalah sebagai berikut:Perincian Perhitungan PBB menurut Wajib Pajak :Luas Obyek Pajak Areal Tubuh Bumi(M2) NJOP per M2 (Rp) 140NJOP sebagai dasar pengenaan

PBB (Rp)NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) (Rp) 12,000,000NJOP untuk penghitungan PBB (Rp) (12,000,000)NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) (Rp) 40% 0PBB yang Terhutang (Rp) 0.50% 0 Bahwa maka, berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum tersebut diatas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memberikanputusan sebagai berikut:e Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;e Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP2414

VTA, Jakarta 12310, sehingga perhitungan PajakBumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 754.048.400.000,00Bangunan NJOP sebagai DPP 754.048.400,000,00NJOPTKP 12.000.000,00NJOP 754.036.400.000,00NJKP (40%) 301 614 560 000,00PBB TERUTANG (0,5%) 1.508.072.800,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan NJOP PBB Tahun Pajak 2012 sebesarRp/754.048.400.000,00; yang tetap dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan

PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.508.072.800,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 754.048.400.000,00)Bangunan +NJOP

dengan hargaRp30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalahRp1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp5.000,00Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi:terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m?

, harga per meterpersegi adalah Rp8.000,00, dengan NJOP adalah Rp7.150,00tertinggi Rp138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 m2 harga permeterpersegi adalah Rp7.174,00 dengan NJOP adalah Rp7.150,00Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yangdilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT.PLN tahun 2007 sebesar Rp4.063.990.750,00 dengan rincian sebagaiberikut:Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 188 PK/PID.SUS/20131. Pembayaran yang dilakukan adalah:37.199 m?

PLN.e Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuaisurat keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP219/WPUJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnyaNilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi danBangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp10.000,00 sesuaipula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP64.72.030.007.0020138.0 dengan nama wajib pajak adalah H.

dengan hargaRp30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalahRp1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp5.000,00Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi:e terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m2, harga per meterpersegi adalah Rp8.000,00, dengan NJOP adalah Rp7.150,00e tertinggi Rp138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 m?

HasanBasri 51 RT.OOO RW 00 Tumindung Permai Samarinda nilai NJOP; Surat Keputusan Walikota No.: 590.83/02 I/HUK.KS/2005 tanggal 17Januari 2005 tentang Klasifikasi Dan Harga Dasar Tanah Serta Tarif Ganti RugiTanam Tumbuh Dalam Wilayah Kota Samarinda;e Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milikH.A.HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah,pemilik tanah dan pihak PT. PLN.

Nilai jualsudah mencapai Rp 75.000, /m* sehingga penentuan harga standar disesuaikandengan kondisi lapangan, namun kenyataannya berdasarkan keteranganmasingmasing kepala desa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebutdan masih berkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilai kompensast untukmasingmasing jenis tanah sesuai Lampiran Surat Keputusan Mentamben No.975 K/47

Formula perhitungan kompensasi adalah sebagai berikut :Nilai kompensasi = optimalisasi lahan X indeks fungsi X status Tanah XNJOPHarga tanah dan bangunan dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak.Berdasarkan Ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensasvsesuai Lampiran Keputusan Mentamben No.975K/47/MPE/ 1999 adalahsebagai berikut : Nilai kompensasi tanah/bangunan Nilai kompensasi tanah pekarangan Nilai

Nilai jualsudah mencapai Rp 75.000, /m sehingga penentuan harga standar disesuaikandengan kondisi lapangan, namun kenyataannya berdasarkan keteranganmasingmasing kepala desa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebutdan masih berkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilait kompensas?

Formula perhitungan kompensasi adalah sebagai berikut : Nilai kompensasi = optimalisasi lahan X indeks fungsi X status Tanah XNJOP Harga tanah dan bangunan dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak. Berdasarkan Ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensas?

dan data NJOP didapat dariKantor Pelayanan Pajak Pratama Kab.

Alasan penolakanyang sangat jelas dari PEMOHON ~ adalah disebabkan nilai yangditawarkan di bawah NJOP yang ditetapbkan Pemerintah KabupatenBulungan.Hal ini yang menjadi dasar keberatan PEMOHON tentang Nilai GantiKerugian yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah PelabuhanPesawan yang nilainya hanya mencakup 40% dari NJOP yang ada. Tidaksampai setengah dari NJOP kawasan yang ada. Sementara itu,PEMOHON merupakan pembayar PBB objek lahan tersebut yang patuhbayar setiap tahunnya.

Bahkan di dalam logika umum masyarakat, nilaiganti kerugian sepatutnya berada di atas NJOP yang ada.Dalam pemahaman PEMOHON, TERMOHON pasti sudah menghubungikantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk Pelabuhan Pesawan.

Bahwa adapun yang menjadi alasan adalah PemohonKeberatan beranggapan memiliki alasan penolakan yang sangat jelasdisebabkan nilai yang ditawarkan di bawah Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang ditetapbkan Pemerintah Kabupaten Bulungan;39. Bahwa Pemohon Keberatan menyampaikan tanah tersebutmemiliki NJOP per meter persegi sejak tahun 2018 sebesar Rp.32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Bahwa lebih lanjut pengertian NJOP itu sendiri berdasarkanPasal 1 angka 40 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga denganobjek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;42.

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (1) UndangUndangNomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaanadalah NJOP;43. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, NJOP adalah dasardari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan,sehingga apabila kita pahami secara a contrario, NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah, melain dasar dari pengenaan Pajak Bumidan Bangunan perdesaan dan perkotaan;44.

HASAN BASRI 51 RT 000 RW00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/HUK.KS/2005tanggal 17 Januari 2005 tentang ~ Klasifikasi danharga dasar tanah serta tarif ganti srugi tanamtumbuh dalam wilayah kota Samarinda Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atastanah milik H.A MHASBI tanggal 15 Mei 2007 yangdihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah,dan pihak PT.

Hasan Basri51 RT.000 RW.00 Temindung Permai Samarinda Nilai NJOP permeter persegi adalah Rp.10.000.

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000. /m2 ;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp.87.500. /m2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000. /m2 ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp. 132.500.

St Sulaiman, Pulau Atas(sambutan) seluas 3,7 Ha, harga pasar Rp.150.000, Rp. 300.000, , harga kesepakatan/deal Rp. 125.000, /m2, NJOP ;Bahwa sepengetahuan saksi KPP PBB Samartindadilibat kan dalam kepanitiaan PengadaanTanah karena kantor saksi dapat memberikaninformasi mengenai data perpajakan atastransaksi tanah ;Bahwa sesuai Kep.Menkeu No.KEP219/WPJ.14/BD 05/2006 tanggal 29 Desember2006 untuk Kelurahan Pulau Atas NJOPtertinggi Rp.103.000, dan terrendahRp.5.000, sedangkan NJOP untuk lokasi tanahyang

dibebaskan oleh PLN sebesar Rp.10.000,Bahwa benar kalau ada transaksi untukkepentingan umum : penjual 5% dari hargatransaksi PPH, kalau pemerintah tidak kenaBPHTP dan kalau dibawah NJOP tetap 5%penjual dan pembeli ;Bahwa saksi ada menerima honor sebesar19.Rp1.342.350.

Jadibedabeda tiap orang:Bahwa Pak Yance Karundeng tidak setuju atas nilai ganti rugi tersebut, Saksi tahu dariPak Yance langsung;Bahwa Saksi tidak tahu berapa NJOP tanah tersebut karena untuk NJOP nyadibayarkan di RT 19;Bahwa rumah Saksi di RT 20, dan tanah Saksi belum ada NJOP nya;Bahwa ada tetangga Saksi yang rumah tingkat kena Rp.1.000,000, (satu juta rupiah)atau Rop.2.000.000, (dua juta rupiah) sudah total PBB nya:Bahwa setahu Saksi ada beberapa yang keberatan namun tidak mengajukan keberatanke

, setengah dibawah dari NJOP,tergantung kondisi mereka yang jual, harga pasar bisa rendah kalau lagi butuh uang;Bahwa kami keluarkan nilai bukan harga pasar tapi nilai ganti rugi wajar;Bahwa harga nilai pasar + instrumen lainnya = nilai ganti wajarBahwa tanah yang punya sertifikat berpengaruh juga di harga,Bahwa NJOP tidak masuk dalam analisis Saksi karena dalam SPI 306 dan UU No.2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, NJOP tidakdicantumkan lagi sebagai nilai rujukan;Bahwa untuk

Maramis dan Sherly Anita Surah, yang mana bukti SPPT berisi perincian NJOP inimerupakan bukti bahwa pemilik atau orang yang menggunakan tanah tersebut telahmembayar pajak kepada Negara sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negarayang baik;Bahwa.

NJOP ditentukan oleh Pemetintah maka sudah selayaknya nilai ganti kerugianyang diberikan kepada pihak yang tanahnya kena pembangunan jalan tol disesuaikandengan nilai NJOP tanah yang dibayarkan selamea ini,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas; Pengadilanberkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana terhadappenentuan nilai ganti kerugian yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan tanah jalan tolManadoBitung yang berdasarkan Laporan Akhir Penilai atas

Harga Tanah (Luas tanah dikalikan dengan NJOP) ;8.797 M? x Rp.103.000, = Rp.906.091 .000,2. Harga Tanaman : Kelapa (100 x 1.800.000) = Rp. 180.000.000, Mangga (1 x 1,000,000)= Rp.1,000.000.

Hasan Basri 51 RT.OOO RW.00 Temindung PermaiSamarinda Nilai NJOP per meter persegi adalah Rp10.000.

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp 10.000./m2 ;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp 87.500./m2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp 300.000./m2 ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp 132.500.

;Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode Tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi : Terendah adalah Rp4.000.000. luas tanah 500 m2, harga per meterpersegi adalah Rp8.000. dengan NJOP adalah Rp7.150. ; Tertinggi Rp 138.000.000. dengan luas tanah 19.235 m2 harga permeter persegi adalah Rp7.174 dengan NJOP adalah Rp7.150.

Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagaiKomponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke1. Olehkarenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada pasal 15 ayat (1) hurufA,yaitu. didasarkan path NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan, berlaku secara alternative sehinggatidak mutlak.

Sesuai dengan pakta yang muncul di persidangan serta sudahmenjadi pengetahuan Umum bahwa NJOP merupakan dasar penarikanpajak atas tanah dan bukan hargatanah yang riil di suatu daerah :.

Nomor 20/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRBahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :a Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.b Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) harga pasar,dan Kondisi lahan.Bahwa Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan Dra. Suryatati A.

Sekretaris daerah Kota Tanjungpinangmengirimkan surat Nomor : 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September 2009tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor PelayananPajak Pratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinangmengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan suratNomor : S128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkanbahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep68/WPJ.02/2008 tentang

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp NJOP terendah) (RP )1.

M2( enam puluh empat ribu ) rupiahper Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah sertamempedomani nilai jual Objek Pajak ( NJOP ) dan harga pasar serta biayapengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemiliktanah/pengolah tanah dengan tim penilai harga tanah, maka tim penilai harga tanahKota Tanjungpinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalahsebesar Rp.85.000. ( delapan puluh lima ribu ) rupiah per Meter persegi, dengandemikian ganti

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah (RP )(Rp)1.

Bahwa saksi pada waktu itu. saudara melakukan penilaianterhadap semua aset yang tercantum dalam daftar nominatif tersebut; Bahwa dalam melakukan penilaian sesuai dengan SPI disyaratkanuntuk melihat NJOP; Bahwa khusus untuk tanah PT. Holcim kami tidak mendapatkandata NJOP dari PT. Holcim.

Bahwa saksi dalam melakukan penilaian tidak mendapat nilai pastdari NJOP PT Holcim sehingga kita asumsikan nilainya sama.

Atas hal tersebut kita (KJPP)mengajukan surat karena kita mengetahui ada NJOP yang baru kitaterima kemudian surat kita sampaikan kepada panitia menanggapikeberatan dari PT. Holcim.

Yang keduabahwa KJPP Ana dan Rekan dalam melakukan penilaian sebelumnyatidak mendapatkan data tentang NJOP PT Holcim sehingga dalamperhitungan nilai penggantian wajar, yang penilai lakukan mengacu padaNJOP tanah disekitar objek yaitu dari perusahaan terdampak lainnyayang mana antara satu dan lainnya besaran NJOPnya adalah sama.Akan tetapi pada saat rapat musyawarah kami (KJPP) baru mendapatkandata NJOP dari PT Holcim yang ternyata berbeda karena NJOP PTHolcim lebih tinggi dibandingkan dengan NJOP

PT.Holcim yang baru (yangsebenarnya) kemudian kami meminta rincian NJOP dari PT.

;e Bahwa benar pada saat itu NJOP sudah ada di berkas Panitia Penaksir ;e Bahwa benar akhirnya saksi menaksir / menentukan harga tanah sebesar Rp.900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi nilai berdasarkan NJOP yang sebesarRp.800.000, ( delapan ratus ribu rupiah ) ;e Bahwa hasil taksiran saksi tersebut kemudian saksi serahkan kepada Pak Bandono ;e Bahwa benar selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara Penaksiran Harga dan padasaat menandatangani tidak ada paksaan dari Pimpinan ;e Bahwa

harga tanahsebesar Rp.802.000, ( delapan ratus dua puluh ribu rupiah ) sehingga harga yangsaksi berikan tersebut sudah di atas NJOP ; 41e Bahwa dasar saksi menilai harga tanah sebesar Rp.930.000, ( sembilan ratus tiga puluhribu rupiah ) adalah dari NJOP disamping itu di atas tanah tersebut ada bangunanBrigif 9/2 Kostrad, juga adanya tanah milik PTP XXVII yang berdekatan denganBrigif ditaksir dengan harga sebesar Rp.690.000, ( enam ratus sembilan puluh riburupiah ) jadi lebih rendah dan tanah juga

Pemilik tanahserta merta tidak boleh mengusir penghuni dan apabila tanah dijual makadiprioritaskan kepada penghuni ;e Bahwa dengan adanya persetujuan dari Dewan tentang pelepasan tanah namunselanjutnya terhadap tanah yang awalnya akan ditukar guling menjadi penjualan,menurut Ahli harus dilihat dulu apakah penjualan tersebut harganya lebih besardari NJOP maka akan menguntungkan sedangkan apabila penjualan harganyadibawah NJOP maka akan terjadi gejolak.

, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan BupatiNo. 188.45/86/012/2007; Bahwa NJOP tanah tersebut pada tahun 2007 sebesar Rp. 802.000.

/134/35.73.01.1007/2014 tanggal 07April 2014;1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan/ penggunaan bangunan tertanggal 07April 2014DIKEMBALIKAN KEPADA BPN KOTA MALANG4 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah).Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telahmengajukan Nota pembelaan / Pledooi pada tanggal 01 April 2015 yang pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa tindakan Terdakwa meminta biaya sebesar 1% dar NJOP

SUHARNOTO, S.Ee Surat Keterangan Pemilikan / Penggunaan bangunan dengan pemohon SdriMAYLANIE LOKADJAJASetelah suratsurat tersebut dibuat oleh Sdr SONNY YULIWARSA, kemudian SdrSUPARNO membawa suratsurat tersebut menghadap kepada Terdakwa untuk memintatanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa meminta biaya pengurusan sebesar % (satupersen) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yaitu sebesar Rp 8.400.000, (delapan jutaempat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya setelah uang tersebutditerima Terdakwa dan dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya, Terdakwa ditangkap olehAparat Polres Malang Kota untuk diproses hukum.Bahwa tujuan terdakwa dalam meminta biaya pengurusan peningkatan hak atas tanahsebesar % (satu persen) dari NJOP padahal seharusnya tidak dipungut biaya adalah untukdipergunakan oleh Terdakwa sebagai tambahan keperluan kantorBahwa biaya pengurusan peningkatan hak atas tanah sebesar 1 % (satu persen) dari NJOPtidak termasuk dalam lingkup

seragam dinas Polri) datang kekantor kelurahan purwantoro bersama dengan saksi suparno atas perintah kanit reskrim untukmengikuti saksi suparno, untuk memastikan laporan yang diajukan saksi Suparno pada PolresMalang Kota terkait danya pemerasan yang dilakukan terdakwa pada saksi suparnoe Bahwa pada pertemuan tanggal 17 September 2014, Saksi Suparno meminta tandaa tanganterdakwa untuk surat keterangan untuk pengurusan peningkatan hak dari SHGB menjadiSHM, kemudian Terdakwa meminta biaya 1 % dari NJOP

yang mana NJOP nya sekitar Rp840 juta sehingga % NJOP sebesar Rp 8.400.000,e Bahwa saksi Suparno merasa kebaratan, kemudian Saksi Suparno menolak dan memintakeringanan, akhirnya Terdakwa memberi diskon sebesar Rp juta sehingga biayanya menjadiRp 7.400.000,e Bahwa Terdakwa mengatakan biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang ada tetapiTerdakwa tidak menunjukkan aturannya;e Bahwa kemudian Saksi Suparno memberikan uang Rp 7.400.000, pada Terdakwa kemudianTerdakwa menandatangani surat keterangan yang