Ditemukan 2942 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
1.Bariza Hapip
2.Edi Susanto
Tergugat:
1.PPS Kepala Desa Batu Ampar
2.Sri Damayanti
3.Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Turut Tergugat:
1.Bamus Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun
2.Camat Pauh
3.Bupati Sarolangun
5114
  • Bahwa Daftar Pemilin Tetap (DPT) merupakan daftar pemilih yang telahditetapkan oleh Panitia Pemilihan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh paracalon Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai dasarpenetuan identiatas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilinan kepala desayang selanjutnya dituangkan dalam berita acara penetapan Daftar PemilihTetap (DPT) yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Pemungutan..
    rinciansebagai berikut: Jumlah Pemilih Lakilaki : 313 Mata PilihJumlah Pemilih Perempuan : 299 Mata PilihJumlah Total Suara : 612 Mata Pilih.
    Pemilih untuk memberikan suaranya..
    Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dijadikandasar dalam Pemungutan Suara.
    Bahwa terhadap pembandingan dan pencocokan yang dilakukan itu telahditemukan adanya perbedaan daftar pemilih, yakni:No. Urut.
Register : 07-05-2014 — Putus : 09-05-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 36/Pid.Sus/2014/PT.JAP
Tanggal 9 Mei 2014 — JHON PHILIPS WOMPERE
347
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1(satu) lembar surat mandat saksi No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ;- Foto copy Daftar Pemilih Tetap ( DPT) TPS Sauyas ;- Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas laki-laki dan perempuan, terlampir dalam berkas perkara ;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;
    suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBiak, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1(satu) kali di 1(satu) TPS atau lebih, perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mendatangiTempat Pemungutan Suara (TPS) Sauyas untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebutdimana Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih
    yang pada pokoknya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE terbukti bersalah melakukantindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310UndangUndang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD danDPRD dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE dengan pidanapenjara selama 6(enam) bulan ;Menyatakan barang bukti berupa :1(satu) lembar surat mandat sakai No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ;Foto copy Daftar Pemilih
    Tetap (DPT) TPS Sauyas ;Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas lakilaki dan perempuan, terlampirdalam berkas perkara ;Menyatakan supaya Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan NegeriBiak telah menjatuhkan putusannya Nomor: 28/Pid.Sus/2014/PN.Bik. tanggal 25 April 2013,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE telah
    Tetap ( DPT) TPS Sauyas ;e Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas lakilaki dan perempuan, terlampirdalam berkas perkara ;5 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesarRp.1.000, (Seribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tersebutdi atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan NegeriBiak pada tanggal 25 April 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secarapatut kepada Terdakwa
    Tetap (DPT) TPS Sauyas ;Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas lakilaki dan perempuan, terlampirdalam berkas perkara ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding ini sebesar Rp.1.000, (Seribu rupiah) ;Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura pada hari: Jumat, tanggal 9 Mei 2014, oleh kami: CHRISNO RAMPALODILI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, AHMAD SEMMA, SH.
Putus : 07-08-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN POSO Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN PsSO
Tanggal 7 Agustus 2014 —
538
  • Fotocopy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih modelC6 PPWP atas nama Hastari nomor urut dalam DPT 48 di TPS 5 KelurahanUentanaga Bawah yang ditanda tangani oleh Burhanudin sebagai ketuaKPPS;2.
    Tojo Unauna,5. 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C7) di TPS 02 Kel. MuaraToba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna;6. 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C7) di TPS 05 Kel.Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Dalam nomor107 nomor urut DPT 48 atas nama Hastari, dan Daftar Hadir pemilih diTPS dalam pemilu presiden dan wakil presidan tahun 2014 (model C7PPWP halaman 1) nomor TPS 2 Kelurahan Muara Toba KecamatanAmpana Kota Kabupaten Tojo Unauna, yang ditanda tandatangani olehSaid Maula, dalam nomor 108 nomor urut DPT 87 atas nama HastariY.M.
    PSO.Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar suratpemberitahuan pemungutan suara (C6) kepada pemilih an. HASTARI pada TPS05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna, 1 (satu) lembarsurat pemberitahuan pemungutan suara (C6) kepada pemilih an. HASTARI Y.M.pada TPS 02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna, 12 (duabelas)lembar foto copy DPT Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014, TPS02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab.
    Tojo Unauna;e 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C7) diTPS 05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna;Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.
Register : 19-11-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 239/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2014 — HUSNUL KHOTIMAH melawan BUPATI SITUBONDO.
13476
  • Ada 20 orang warga dusun tersebut yang menerimasurat undangan dari Pantarlih yang tidak sesuai dengan nama pemilih yangbersangkutan atau undangan pemilih atas nama orang lain.
    Hal ini terlihat pada Pintu TPS Dusun Nyamplong yangmerupakan domisili dari Calon Kepala Desa Nomor 1/Kepala Desa Terpilih(SUBAIDI) telah rusak akibat antrean pemilih.
    Bahwa mengenai fakta hukum pembagian atau penyerahan suratundangan Pemilih dalam Pilkades Desa Sumberanyar KecamatanBanyuputih Kabupaten Situbondo, dapat diuraikan sebagai berikut : a.
    dibawahumur pada saat pemilihan kepala desa Sumberanyar berlangsung;P13 : Foto pencoretan kartu suara yang telahdicoblos oleh pemilih (Santri) dibawah umur oleh panitia pemilihanKepala Desa Sumberanyar;P14 : Foto pemilih (santri) dibawah umur yangdiinterogasi oleh Tim Sukses Penggugat dan Anggota PolsekBanyuputih; P15 : Foto pintu TPS Dusun Nyamplong yangmembludak dan ricuh; 16.
    Persoalan proses masuknya para pemilih dipintu untuk Dusun Nyamplongsehingga Penggugat memohon DPT yang telah dicoret di pintu masuk TPSNyamplong ;2.
Putus : 03-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — RAMLAN vs BUPATI BARITO KUALA
5323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rahmat Hidayat mendapatkan undangan itusebagai pemilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Parimata Tahun 2011melalui anggotanya bernama Sdr. Kasiran, pada sore hari tanggal13 Juni 2017, padahal Penggugat sangat yakin sdr. Kasiran maupun PanitiaPemilinan Kepala Desa Parimata tahun 2011, mengetahui Sdr.
    , maka pihak yang tersangkut namanya dapatmemberitahukan hal itu kepada Ketua Pelaksana Pilkades agar namanyadikeluarkan dari Daftar Pemilih;Menimbang, bahwa baik dalam Daftar Pemilih Sementara nomor urut 498yang bernama Rahmat Hidayat, maupun hingga ditetapkan Daftar pemilihanTetap nomor urut 506 Rahmat Hidayat tidak dipermasalahkan pendudukmaupun calon Peserta Pilkades ( bukti T3 dan T4 ), baru Daftar Pemilih inidipermasalahkan Penggugat/Terbanding sesudah ditetapbkan pemenangoleh BPD;Menimbang
    , bahwa oleh karena telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap dantidak tetap disanggah oleh siapapun, maka daftar tersebut telah diterimasemua pihak sebagai daftar yang akan ikut memberikan suara ketikapelaksanaan Pilkades berlangsung, sebaliknya sekiranyapun masih adapenduduk yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, maka hal itutidak mungkin lagi untuk dipermasalahkan dikemudian hari setelahPelaksanaan Pemilihan;Atas pertimbanganpertimbangan sebagaimana diatas, PemohonKasasi akan membahasnya, dengan
    Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, dan jika Pemohon Kasasimengetahuinya maka pastilan akan menyampaikan hal ini kepadaPanitia Pilkades Parimata 20112017, namun dalam hal ini PemohonKasasi maupun saksisaksi diatas tidak mengetahuinya ternyata merekadimasukkan dalam Daftar Pemilih oleh Panitia Pilkades Parimata2011 2017;Halaman 19 dari 29 halaman.
    Rahmad Hidayat danIstrinya dalam Daftar Pemilih sementara dan menetapkannya dalamDaftar Pemilih Tetap pada Pilkades Parimata 20112017, jika PanitiaPilkades Parimata 20112017 mau memperbaiki kesalahan itu, makamasih ada ruang untuk melakukannya koreksi atas kesalahannya, yaitumemeriksa kembali secara administratif namanama Daftar PemilihSementara dengan mendasarkan pada catatan Pemerintahan Desaatau. catatan pendataan Panitia Pilkades Parimata 20112017berdasarkan bukti KTP, bukan langsung menyalinnya
Register : 16-03-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 36/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
1.GUGUN GUNAWAN
2.DADANG HOLILUDIN
Tergugat:
BUPATI BANDUNG
Intervensi:
EMAN
365174
  • Diduga kuat Panitia Pemilihan mempunyai kepentingan untukmemenangkan peserta calon 01 Kepala Desa Babakan dalammenerbitkan jumlah DPT di Desa Babakan yang pada Pilpres/Pilegjumlah seluruh DPT sebanyak 5.856 pemilih dan pada PilkadesHalaman 27 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDGBabakan hanya berjumlah 5.310 pemilih yang tersebar di 5 (lima)c. Banyak warga calon pemilih yang tidak mendapatkan surat panggilankarena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilin Tetap (DPT) ;d.
    Pemilih hanya diperbolehkan mencoblos bagi yang sudahmendapatkan surat panggilan dan tidak diperbolehkan mencobloshanya berbekal KTP 52e.
    Penetapan daftar pemilih tetap (Selanjutnya disebut DPT)Desa Babakan sebanyak 5.310 Pemilih ;4).
    Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : 4.003P@MIliN j 2220 neon nen ene n nen nn nen n nnn nnenn nee(3). Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : 1.307P@MIlil ; 222222 ene nn nnn nnn nnn eee n nn ene nnn nee(4). Jumlah Kartu Suara : 5.448 Lembar ;(5). Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : 4.003Lemboar ; 72222222 nnn nnn nnn nnn nnn nn(6). Jumlah Kartu suara yang masuk : 4.003 Lembar ;(7). Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : 0 Lembar ;(8).
    telah sesuai denganPeraturan Bupati nomor 3 Tahun 2015 Pasal 47 ayat 2 bahwa ~...Pemilih diberi kKesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutankehadiran pemilih.
Register : 12-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 323/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
7143
  • ) pemilin yang hilang dari jumlah pemilih seharusnya.
    DPTPemilu 2019 Kabupaten Bogor seharusnya tidak sejumlah 3.415.593(tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) pemilih,melainkan 3.492.962 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribusembilan ratus enam puluh dua) pemilih.
    dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C7KWK) dan Daftar PemilihTambahan (Model ATbKWk).Bahwa untuk memastikan 77.602 pemilih tersebut terdaftar danmemenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar HadirPemilin (Model C7KWK) dan Daftar Pemilin Tambahan (Model ATbKWk) atau tidak, maka harus dibuktikan dengan Model ATbKWK yangtersimpan di seluruh kotak suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan,dan 40 kecamatan seKabupaten Bogor.Bahwa oleh karena Daftar Pemilih Tambahan (Model ATbKWk)menjadi bagian
    dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C7KWK) dan Daftar PemilihTambahan (Model ATbKWk).Bahwa untuk memastikan 77.602 pemilih tersebut terdaftar danmemenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar HadirPemilin (Model C7KWK) dan Daftar Pemilin Tambahan (Model ATbKWk) atau tidak, maka harus dibuktikan dengan Model ATbKWK yangtersimpan di seluruh kotak Suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan,dan 40 kecamatan seKabupaten Bogor.Bahwa oleh karena Daftar Pemilih Tambahan (Model ATbKWk)menjadi bagian
    yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syaratsebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada haripemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPSyang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutanmenggunakan formulir Model A.
Register : 15-01-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 007/G/2014/PTUN.Smg.
Tanggal 10 Juli 2014 — SUPRIYANTO Melawan BUPATI KUDUS
7332
  • PanitiaPendaftaran Pemilih(Pantarlih)b.
    Pencetakan kartu undangan disesuaikan denganjumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
    Pada kenyataannya, pilkades di Sidorekso diikuti oleh 85,35% dari totalDaftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 4.242 Pemilih yang hadir dari 4.970Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
    tetap sebanyak 717pemilih sedangkan jumlah pemilih yang hadir danmenggunakan hak pilihnya sebanyak 558 pemilih (fotokopisesuai aslinya ); 19.T.ILIntv 19: Fotokopi berita acara jalannya rapat pemungutan suarapemilihan Kepala Desa di TPS 2 Desa Sidorekso pada hariMinggu tanggal 24 November 2013 bahwa jumlah hak pilih diTPS 2 sesuai salinan daftar pemilih tetap sebanyak 710pemilih sedangkan jumlah pemilih yang hadir danmenggunakan hak pilihnya sebanyak 600 pemilih (fotokopisesuai aslinya); 20.T.ILIntv
    jumlah hak pilih diTPS 4 sesuai salinan daftar pemilih tetap sebanyal 710 pemilihsedangkan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hakpilihnya sebanyak 640 pemilih (fotokopi sesuaiaslinya); 22.T.IL.Intv 22: Fotokopi berita acara jalannya rapat pemungutan suarapemilihan Kepala Desa di TPS 5 Desa Sidorekso pada hariMinggu tanggal 24 November 2013 bahwa jumlah hak pilih diTPS 5 sesuai salinan daftar pemilih tetap sebanyal 710 pemilihsedangkan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hakpilihnya
Putus : 20-05-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN BIAK Nomor 33/Pid.Sus/2014/PN.Bik
Tanggal 20 Mei 2014 — -STEVEN RUMABAR
4817
  • (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) berkas daftar pemilih tetap (DPT) Kampung Wari, Distrik Biak Utara terlampirdalam berkas perkara.Menyatakan supaya terdakwa STEVEN RUMABAR dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 1000, (seribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaanmenyatakan cukup dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut
    Perbuatantersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa STEVENRUMABAR mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) 15 Kampung Wari Distrik Biak UtaraKabupaten Biak Numfor untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan membawaundangan dimana terdakwa Steven Rumabar terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) bahwaterdakwa STEVEN RUMABAR selain membawa undangan atas diri terdakwa juga membawaundangan atas nama anak terdakwa
    yang juga terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPStersebut.
    yang di wakilioleh pemilih lain itu tidak sah ;Menimbang, bahwa seorang pemilih dengan cara mengetahui siapa calon yang akandipilih oleh orang lain/ oleh karena pemilih mewakili orang lain tersebut untuk memberikansuaranya, tidak sesuai dengan asas rahasia sehingga pemberian suaranya tidak sah ;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, pada saat pelaksanaan pemungutansuara hari Rabu tanggal 9 April 2014 jam 11.00.
    Menetapkan barang bukti berupa :e (satu) berkas daftar pemilih tetap (DPT) Kampung Wari, Distrik Biak UtaraDi pergunakan dalam perkara DODI UTREX MUDUMI ;5.
Register : 06-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 33/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YUNUS BIDA
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
Intervensi:
ELISABETH TONAPA
263309
  • Bahwa dari hasil Pengumuman Daftar Pemilin Sementara (DPS) adabeberapa nama para pemilih yang tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT), padahal para pemilih yang terdaftar dalam DPS telah memenuhisyarat sebagai pemilin sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat(2) huruf a, b,c, d, dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 14 ayat (1),ayat (2) huruf a, b, c, d, PERDA Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
    6 Tahun 2014 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan KepalaLembang sebagai berikut :(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;(2) Pemilih sebagai dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihanKades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernahmenikah ditetapkan sebagai pemilih.b. nyatanyata tidak sedang terganggu Jjiwa / ingatannya.c.
    Berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelumdisahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan denganKartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagimemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapatmenggunakan hak memiilih..Bahwa yang menjadi keanehan Panitia Pemilinan Lembang tidakmelakukan tindakan apaapa atau pembiaran terhadap namanama yangtidak ada di DPT (Daftar Pemilinan Tetap), walaupun
    suara itumenandakan Penggugat telah menyetujui Daftar Pemilih Tetap sah dansiap dijalankan.
    Pemilih Tetap sah dansiap dijalankan.
Register : 16-05-2007 — Putus : 23-08-2007 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 34/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 23 Agustus 2007 — ASEP KHOERUDIN VS BUPATI BOGOR
10779
  • Bahwa jumlah hak pilih di Desa Cibening, KecamatanPamijahan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat,menurut daftar pemilih tetap dan tambahan = yangtelah di syahkan = adalah sejumlah 8.371, yangterdiri dari pemilih laki laki sebanyak 4.378 danpemilih perempuan sebanyak 3.993.8.
    Banyak kartu) undangan pemilih yang tidak terdapat nomorregistrasi yang syah yang dikeluarkan oleh panitia,9.3. Adanya kartu) undangan yang hilang di lokasi tempat9.4.9.5.9.6.9.7.9.8.aepemilihan suara (TPS) sehingga ada pemilih yang tidakURAI AN ?..
    Bahwa terbukti banyaknya pemilih menurut' Berita AcaraPengurangan/ Penambahan Jumlah Calon Pemilih PemilihanKepala Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogortanggal 9 Maret 2007 yang juga ditandatangani oleh ketigacalon kepala desa serta Panitia Pilkades, jumlah pemilihterdaftar adalah 8.371 (Delapan ribu tiga ratus tujuh puluhsatu) orang;b.
    Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan lihan KepalaDesa tanggal 11 Maret 2007, jumlah pemilih yang hadirsesuai dengan Surat Undangan / Surat Panggilan yangditerima adalah 6.834 (Enam ribu delapan ratus tiga puluhempat) orang;Bahwa terbukti jumlah pemilih yang hadir sesuai denganjumlah hasil pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana yang dituangkan dalam angka II Romawi point 5 Berita AcaraPemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan KepalaDesa tanggal 11 Maret 2007 dengan hasil sebagai
    berikutNomor Hak Banyaknya Nomor dan Banyakny Jumlahdan Pilih, pemilih Nama a SuaraNama Laki yang Calon peroleha tidakDesa iaki hadir n syah dandan (Quorum) suara sebabnyaperempuan(jumlah)1.
Register : 03-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/TUN/2016
Tanggal 29 Desember 2016 — I. BUPATI KARAWANG., II. IWAN KURNIAWAN VS JEJEN
11351 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 180 PK/TUN/2016Panitia adalah sebanyak 3.343 pemilih, kemudian Panitia membagijumlah pemilih tetap tersebut menjadi 12 Portir, yaitu Portir 1 sampaidengan Portir 12, yang masingmasing portir jumlah pemilih tetapnyaadalah sebanyak 280, kecuali portir 12 sebanyak 263 pemilih;c.
    Bahwa penetapan jumlah pemilih yang hadir yaitu sebanyak 2.872tersebut berasal dari hasil penghitungan petugas masingmasingportir yaitu sebagai berikut: PORTIR YANG HADIR (PEMILIH) YANG TIDAKHADIR (PEMILIH) 239 41II 248 32III 260 20IV 224 56V 238 42VI 249 31VII 248 32VIII 230 50IX 238 42X 244 36Xl 238 42XII 216 47Jumlah 2.872 Jumlah 471 e.
    Bahwa secara keseluruhan data pemilin menurut daftar pemilih tetap,daftar pemilih yang hadir, yang tidak hadir, yang sah dan yang tidaksah, adalah sebagai berikut: Daftar pemilih tetap sebanyak : 3.343 pemilih; Jumlah pemilih yang hadir : 2.872 pemilih; Jumlah pemilih yang tidak hadir : 471 pemilih; Jumlah suara yang sah : 2.821 suara; Jumlah suara yang tidak sah : 51 suara;g.
Register : 12-03-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 24-06-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 26/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
MATIUS PALULUN TANDILILING
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
Intervensi:
YOHANIS PATANAN
291115
  • Adanya pemilih yang tidak berdomisili tetap dan/atau bukanpenduduk di Lembang Sadan Pebulian Kec. Sadan Kab.
    Sehingga dalil Penggugat menyangkut DaftarPemilin Sementara dan Daftar Pemilih Tetap tidak lagi berdasar untukdipermasalahkan.
    Penandatanganan Daftar Pemilih tetap oleh Penggugatmerupakan Pengakuan atas kebenaran, sehingga tidak berdasaruntuk mempertimbangkan dalildalil Penggugat menyangkut DaftarPemilih tersebut;Bahwa dengan menyetujuinya dilakukan pemungutan suara itumenandakan Penggugat telah menyetujui Daftar Pemilih Tetap sahdan siap dijalankan.
    Sehingga dalil Penggugat menyangkut DaftarPemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap tidak lagi berdasar untukdipermasalahkan.Bahwa Daftar Pemilih Tetap tersebut oleh Panitia Pemilinan LembangSadan Pebulian telah diumumkan kepada masyarakat dan telahdisampaikan juga disetujui semua calon.
    datang membawa suratundangan untuk memilih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), setelah itudiserahkan kepada Panitia, setelah itu panitia mencocokkan dengan datayang ada di dalam komputer yaitu data DPT yang ada, kartu pemilih lakilaki dan kartu pemilih perempuan dipisahkan, setelah itu pemilih yangcocok datanya dipanggil untuk masuk kedalam bilik, pemilih menggunakansidik jari dan KTP untuk dicocokkan kedalam data yang ada dikomputer,panitia hanya mengawasi tidak boleh mendampingi, ketika ada pemilihyang
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.YUDHA UTAMA PUTRA SH
2.MURSYID SH
3.MAULIJAR, S.HI, S.H
Terdakwa:
MULIADI Bin MUCHTAR
14157
  • menetukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
  • Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih
      Mulyadi;
    • 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi;

    Terlampir dalam berkas perkara;

    6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

    Menetapkan barang bukti berupa:Y 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi;Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bna 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi;Terlampir dalam berkas perkara;4.
    Mulyadi dan 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi yangdiperlinatkan di depan persidangan adalah nomor antrian pemilih an.
    suara untuk kedua kali di TPS 01;Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali untukmemenangkan caleg pilinan terdakwa;Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat bantudokumentasi pemilih an.
    Mulyadi; 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an.
    Menetapkan barang bukti berupa:Y 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi; 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi;Terlampir dalam berkas perkara;5.
Register : 27-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN POLEWALI Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.POL45/Pid.Sus/2017/PN.POL
Tanggal 8 Maret 2017 — HARIANTO Alias ANTO Alias PAPA PUTRA Bin IBRAHIM
11227
  • Dimana 17 (tujuh belas) orang diantaranya terdaftar sebagai pemilihdalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapbkan oleh Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTI T. DELLUMAJA,sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi ACO GALUNG tidak terdaftardalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun dapat memilin setelahmenunjukkan EKTP kepada petugas.Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 187 A Ayat (1) Jo.
    ;Bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah17 tahun dan atau sudah pernah menikah yang terdaftar sebagai Pemilih;Bahwa ada 3 (tiga) jenis Pemilih, yaitu :ePemilih terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT);ePemilih Pindah memilih (DPPH);ePemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP Elektronik dan/atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.Bahwa Terdakwa patut diduga melanggar ketentuan Pasal 187A tersebutdiatas walaupun bukan merupakan
    Unsur Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung MaupunTidak LangsungMenimbang, bahwa warga negara Indonesia yang dimaksud dalam ketentuanPasal 187 A adalah Pemilih, dimana Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yangberusia paling rendah 17 tahun dan atau sudah pernah menikah yang terdaftarsebagai Pemilih, dan ada 3 (tiga) jenis Pemilih, yaitu : Pemilin yang terdaftar dalamDaftar pemilih Tetap (DPT), Pemilin Pindah memilih (DPPH), dan Pemilih yang tidakHalaman 40 dari 53 Putusan Nomor 45/Pid.Sus
    TAUFIK, NAHAR,BAHRUN, DARMA, BARUTENG, SUMARLING, FIRMAN, AHMADI, NURIDA,JARUNAH, SASO, ASMAWATI, ILHAM, AMBRAWATI, RAHMATIA, DARMASIA,NURLINI seluruhnya terdaftar sebagai pemilin dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTIT.
    ;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 50 (limapuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi AribAlias Papa Amra Bin Nudding untuk dibagibagikan kepada para pemilih yangterdaftar sebagai Daftar Pemilin Tetap (DPT) di yang tinggal di Dusun KampungBaru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa tersebut merupakan serangkaianperbuatan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon
Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 20/G/2016/PTUN.ABN
JUFRI ABD RAJAK : Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Moiso, RT IV/03 Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;--- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/SKK/ADV-FG/ X/2016, tanggal 03 Oktober 2016 kepada : FREIZER GIWE, SH., MM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsutan Hukum Freizer Giwe, SH. MM. & rekan yang berkedudukan di Gamtala RT IV/02 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;---- Selanjutnya disebut sebagai --------------------- PENGGUGAT ;- M E L A W A N I. BUPATI HALMAHERA BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;------------------------------------------------------------ Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181.1/4022/2016, tanggal 24 Oktober 2016 kepada :---- Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum Nip : 19690909 200003 1 007 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b Jabatan : K.Bag.Hukum dan Organisasi Setda Kab Halbar Nama : ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si Nip : 19751014 200303 2 011 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : K.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : H. FAKAR LILA, SH., M.si Nip : 19620601 198603 1 025 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : Sek. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Nip : 19730128 200604 n1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I III/d Jabatan : Kasub.Bag Organisasi dan Tata Laksana Sek. Daerah Kab. Halbar Kesemuanya beralamat pada Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, Jailolo Kab. Halbar, yang selanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi No. 02/SK-TUN/X/FES/2016 tanggal 10 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- TERGUGAT ;- II. IDRIS GULA, berkedudukan di Desa Moiso RT01/RW01, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;-------------- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/SK-TUN/XI/FES/2016, tanggal 14 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai -- TERGUGAT II INTERVENSI ;-
19756
  • Bahwa dalam menunjang akan pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaMoiso Panitia melakukan pemutakhiran data Pemilih tetap Pemilihankepala desa serentak desa Moiso kecamatan Jailolo selatan KabupatenHalmahera Barat dengan total suara Pemilih 493 orang dengan sebaranjumlah pemilih berdasarkan RT adalah : sbb RT I sebanyak 108pemilih, RT If 158 pemilih, RT II 86 pemilih dan RT IV sebanyak 141pemilih ;8. Bahwa dalam pemilihan kepala desa dimaksud terdapat 5 orangkandidat yaitu :1. ILHAM HAFEL2.
    Adapun dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Jumlah DPT tersebutdicantumkan tentang jumlah DPT pada RT 001 yang merupakan domisili dariIDRIS GULA dan RT 004 yang merupakan domiusili dari Penggugat, dimanaRT 001 mempunyai 108 pemilih dan RT 004 mempunyai 132 pemilih.
    MengingatDPT yang telah disahkan pada tanggal 28 Mei 2016 menyatakan bahwa wilayahdomisili IDRIS GULA yaitu RT 001 mempunyai 139 pemilih dan wilayah domisiliPenggugat yaitu RT 004 mempunyai 124 pemilih, maka yang ditetapkan sebagaiKepala Desa Terpilih adalah IDRIS GULA dengan jumlah pemilih terbesar dalamwilayah domisilinya. Oleh sebab itu dalildalil tersebut patut untuk ditolak dandikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia ;8.
    Pasal 22 Peraturan Daerah KabupatenHalmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015, jelas menyatakan bahwa Daftar PemilihTetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecualiada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatandalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan meinggal dunia .
    139 jiwa, dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 atasnama JUFRI ABD RAJAK berdomisili pada RT 04 dengan jumlah pemilih 124jiwa.
Register : 04-01-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD ZUBAIR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
Intervensi:
SUBHAN, SE
14258
  • dan menyepakati pendistribusian suratpanggilan hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syaratsebagai pemilin berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga dengan demikian tidak akan mungkin ada pemilih yang belummemenuhi syarat sebagai pemilih ;7.
    yang sakit jiwa setelah ada verifikasi;Bahwa ada pemilih di bawah umur ;Bahwa Saksi mengetahui ada pemilih ganda;Bahwa nama pemilih yang sakit jiwa adalah Suasa panggilannyaMustakin;Bahwa ada orang yang melarang orang untuk memilih;Bahwa tidak ada Panitia dari Kabupaten pada saat pemilihan di TPS;Bahwa di Desa lain yang melakukan pemilihan tidak ada yangmenggunakan 4 bilik;Bahwa pekerjaan Subhan PNS di Kecamatan Tompobulu;Halaman 43 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.MksBahwa Panitia
    Saksi ketujuh Tergugat II Intervensi bernama : MULAWARMAN dibawahsumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa jabatan Saksi di Pilkades Pattallassang adalah Anggota Panitia;Bahwa Saksi berada di TPS dari awal sampai akhir pemilihan;Bahwa tugas Saksi di TPS menjaga bilik suara;Bahwa tidak ada pemilih yang memilih 2 kali;Bahwa tidak ada calon Kepala Desa yang keberatan terhadap pemilih yangdiduga memilih 2 kali;Bahwa tidak ada pemilih yang sakit jiwa;Bahwa tidak ada pemilih yang di
    Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatasditetapkan dengan keputusan BPD;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 berbunyi:Pasal 171) Pemilih adalah warga Desa yang bersangkutan yang pada haripemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau telah pernah menikah;2) Untuk dapat menggunakan hak memilih warga Desa harus terdaftarsebagai pemilih;3) Untuk didaftar sebagai pemilih, warga Desa harus memenuhisyarat:a.
    Panitia tidak bisa membuktikan data pemilih ganda;2. Panitia tidak tahu kalau ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali3. Panitia tidak tahu menahu adanya penggunaan surat panggilan yangdilakukan oleh yang bukan bersangkutan kecuali Penggugat dapatmembuktikan4. Panitia mengaku adanya intervensi dari oknum tim pendukung yangmenghalangi pemilih untuk melakukan hak pilihnya5. terbukti ada laporan masyarakat bahwa terdapat kejanggalan pada alatE Vooting6.
Register : 27-10-2008 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 03/PDT.G/2008/PN.TBH
Tanggal 25 Maret 2009 — H.M. YUSUF, SE. MP, dkk vs KETUA KPU PUSAT cq KETUA KPUD PROVINSI RIAU cq. KETUA KPUD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, dkk
10920
  • Pemilih yang tidak terdaftar dapat diakomodir/diterima sebagai pemilih denganmenunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan lainnya yangdapat diperoleh di perangkat pemerintah yang terendah (RT) ;. Pemilih yang tidak terdaftar bisa mendaftarkan diri ke PPS atau KPPSsetempat paling lambat hari Minggu, 21 September 2008 sampai dengan jam16.00 wib dan selanjutnya KPPS berkewajiban melaporkan kepada PPSSCLEMPAl ; 2nn nnn nn nnn n nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnne.
    Bahwa berdasarkan pasal 35 PP No.6 Tahun 2005 diperbaharui dengan PP.No.17 Tahun 2005 disebutkan bahwa Daftar pemilin tetap yang sudahdisahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud Pasal 26 tidak dapat diubah,kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalamdaftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia ; D.
    Bahwa pada surat pengantar Tergugat disampaikan kepada Para Penggugat,No. 270/KPUDUM/216, 30 September 2008, pada lampiran ke tiga tentangcatatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS, pada nomor urut satu disebutkanbahwa jumlah pemilin terdaftar yang menggunakan hak pilin berdasarkandaftar pemilih tetap untuk TPS wilayah KPU Kabupaten, adalah sebanyak286.506.
    Sedangkan pada lampiran ke tiga angkaromawi tentang Catatan Rekapitulasi Pemilih & TPS, pada nomor urut empatdisebutkan bahwa Jumlah Pemilin Terdaftar setelah Pilkada adalahsebanyak 473.489 ; nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cenceBahwa karenanya terdapat 22.726 kartu Suara pemilih illegal menjafi bagiandalam penghitungan suara yang dilakukan Tergugat , dalam menetapkanPasangan Tergugat IX dan X sebagai pasangan terbanyak memperoleh suaraPilkada Inhil diselenggarakan 22 Septeember 2008G.
    Sehingga terdapat 24.769 kartu Suara pemilih illegaldan menjadi bagian dalam penghitungan suara dilakukan oleh Tergugat ,10dalam menetapkan Tergugat IX dan Tergugat X, masing masing sebagaiCalon Bupati dan Wakil Bupati pasangan yang terbanyak memperolehsuara pada Pilkada Inhil diselenggarakan 22 September 2008) ; .
Register : 07-05-2014 — Putus : 09-05-2014 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 36/PID/2014/PT JAP
Tanggal 9 Mei 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : LENNI LUSIANA SILABAN, SH
5916
  • suaranya lebih dari 1(satu) kali ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1(satu) lembar surat mandat saksi No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ;
    • Foto copy Daftar Pemilih
      Tetap ( DPT) TPS Sauyas ;
    • Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas laki-laki dan perempuan, terlampir dalam berkas perkara ;
    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;
    Selanjutnya Terdakwa menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1Yawerma dimana Terdakwa bertindak sebagai saksi dari Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Yawerma tersebut, setelahpara pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut menggunakan hak pilihnyamaka saksi Yustinus BAB (Ketua KPPS) mempersilahkan para saksi yang belummenggunakan hak pilinnya untuk melakukan pencoblosan di Tempat PemungutanSuara (TPS) tersebut dan Terdakwa yang sebelumnya sudah melakukanpencoblosan
    Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) lembar surat mandat sakai No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ; Foto copy Daftar Pemilih Tetap ( DPT) TPS Sauyas ; Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas lakilaki dan perempuan,terlampir dalam berkas perkara ;4.
    Menetapkan barang bukti berupa: 1(Ssatu) lembar surat mandat saksi No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ; Foto copy Daftar Pemilin Tetap ( DPT) TPS Sauyas ; Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas lakilaki dan perempuan,terlampir dalam berkas perkara ;5.
    halhal yang memberatkantersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriTerdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran ; Perbuatan Terdakwa hanya menguntungkan dirinya sendiri ; Perbuatan Terdakwa sangat merusak citra Pemilu yang mempunyai prinsipjujur, adil Gurdil), langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) ; Perbuatan Terdakwa meresahkan pemilih
    Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) lembar surat mandat saksi No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ; Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS Sauyas ; Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas lakilaki dan perempuan,terlampir dalam berkas perkara ;4.
Register : 29-01-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 6/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 28 Mei 2018 — Penggugat:
PURWOTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
2.BUPATI ROKAN HILIR
6731
  • Namun nyatanya dalam gugatan Penggugat yang menjadipokok Permasalahan adalah terkait Daftar Pemilih Tetap khususnyapada TPS 7.
    Tergugat dalam menetapkanDaftar Pemilih Tetap telah bekerja sesuai ketentuan yangberlaku serta telah melalui beberapa tahapan yang prosedurHalaman 76 dari 182 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.PBRsebelum namanama pemilih ditetapbkan dan disahkankedalam Daftar Pemilih Tetap.
    Dalam perkara a quo keberatan Penggugat adalahterkait Dafar Pemilih Tetap;b.
    Hal ini sejalan dengan ketentuanpada PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, Pasal 20yang menyebutkan bahwa Daftar pemilih tetapyang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidakdapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggaldunia, panitia pemilihan membubuhkan catatandalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan"meninggal dunia".