Ditemukan 1253677 data
178 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 2197 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KJPP TOTO & REKAN, berkedudukan di Jalan Hayam WurukNomor 1 RL, Jakarta, 10120, Indonesia, yang diwakili oleh Ir.
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUS ANNomor 850 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :MARAH GANTI SIANIPAR, bertempat tinggal di Jalan BaligeKm.2/Lumban Silintong, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahsat Tarigan,S.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal GatotSubroto, Simp.
Nomor 850 K/Pdt/2014Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum tersebut di atas,maka demi terciptanya kepastian hukum dan tegaknya tertib hukumacara perdata tentang kewenangan mengadili perkara, makaberdasarkan kaidah Pasal 134 HIR/ 160 Rbg., sebelum memeriksa pokokperkara seharusnyalah terlebin dahulu diperbuat putusan pendahuluan(sela) yang amarnya berbunyi: Menyatakan Pengadilan Negeri Binjaiberdasarkan kewenangan absolut mengadili tidak berwenang mengadiliperkara ini;2.
seluruh ahli waris bukanhanya milik dan kepunyaan Penggugat saja;Bahwa akan tetapi yang anehnya dalam dalil gugatan angka 34 sertapetitum gugatan angka 4 Penggugat menyebutkan akibat penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor 380 Tahun 2009 oleh Tergugat IV atas namaTergugat Il atas tanah terperkara tersebut telah mengakibatkanPenggugat sebagai ahli waris mengalami kerugian baik moril maupunmateriil (walaupun tidak menguraikan secara rinci kerugian tersebutsebagaimana disyaratkan dalam tertib hukum acara perdata
Nomor 850 K/Pdt/2014yang menjadi dasar gugatan sangat beragam dan ranah hukum yangberwenang memeriksa dan mengadilinya juga berbedabeda sebabPenggugat telah mencampur adukkan peristiwa hukum pidana, perdatadan sengketa Tata Usaha Negara dan menggabungkannya kedalam satutuntutan melalui gugatan perdata, yang akibatnya alasan mengajukangugatan dalam perkara ini sangat kabur dan tidak jelas dengan segalaakibat hukumnya (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972
Nomor 850 K/Pdt/2014berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara haruslahmenyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan segalaakibat hukumnya (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999);Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum tersebut di atas,maka demi terciptanya kepastian hukum dan tegaknya tertib hukumacara perdata tentang kewenangan mengadili perkara, makaberdasarkan kaidah Pasal 134 HIR/160 Rbg., sebelum memeriksa pokokperkara
35 — 13
1PENETAPANNomor : 391/Pdt.P/2012/PN.SBB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :SALMAH., tempat tanggal lahir di Alas, 15 Januari 1949, kebangsaanIndonesia, agama Islam, pekerjaan IRT, RT.002 RW. 004, DusunGalung, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, KabupatenSumbawa yang selanjutnya disebutsebagai : PEMOHON Setelah membaca:
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUS ANNomor 3104 K/Pdv/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SULATIN, bertempat tinggal di Desa Wuwur RT. 03, RW. 01,Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasakepada Moh.
Dengan demikian salah apabilaTergugat sesegera mungkin melelang asset dari Penggugat;Bahwa sedangkan menurut Pasal 1763 KUH Perdata menyebutkan"Kewajiban pokok pinjaman adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlahdan keadaan yang sama dan pada waktu yang di tentukan "BahwaPenggugat telah beritikat baik dengan cara telah mengembalikan sebagianpokok hutang di sertai bunga;Bahwa eksekusi jaminan dilakukan melakukan jual lelang untukmemperoleh harga tertinggi menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun1985, memberikan
Menurut Pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, jika secara eksplisit dan jelasmenyebutkan dalam akta pertanggungan penjualan hak milik dapat dilakukan secara langsung oleh kantor pelelangan;Bahwa namun demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 Tahun1984 Mengharuskan kanior lelang Negara mendapat ijin Pengadilan Negeribila hendak melelang barang jaminan;Bahwa sebenarnya kredit macet itu tidak ada karena begitu piutang tidak dilunasi oleh pihak debitur maka dapat di tutup dari hasil penjualan barangjaminan
perundangundanganyang berlaku", adalah berarti juga merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, yaitu:"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata
Lestari beralamat di Desa Wuwur Rt001 Rw 001 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas dengan demikian makasudah sepantasnya menurut hukum Majelis Hakim menolak atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalamperkara a quo (niet ontvankelijk verklaard);Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormatdalam perkara perdata a quo untuk menyatakan menolak gugatanPenggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat
33 — 11
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 495 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:NY. KATI, bertempat tinggal di Dukuh Plosorejo RT 01/RW 03,Kelurahan Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, KabupatenKaranganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Th.
46 — 14
67 — 17
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :SUSI INDARWATI, perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 28/03/1963,beralamat di Babakan = Sari RT .009 RW.009,Desa/Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah,Kota Cimahi, agama Kristen, status Kawin, pekerjaan IbuRumah Tangga, kewarganegaraan WNI, pendidikanSLTP/Sederajat, NIK: 3277026803630007
;Menimbang, bahwa berdasarkan register perkara perdata padaPengadilan Negeri Bale Bandung, terungkap bahwa Penggugat sesuai denganbukti surat P1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, yang menyatakanbahwa Penggugat Susi Indrawati, perempuan, Lahir di Purwokerto, 28 Maret1963, beralamat di Babakan Sari RT.0O9 RW.009, Desa/Kelurahan Padasuka,Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, agama Kristen, status Kawin,pekerjaan lbu Rumah Tangga, yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Bale Bandung;Menimbang
30 — 8
31 — 14
M E N E T A P K A N1) Menyatakan pencabutan perkara perdata no.94/Pdt.G/2014/PN.AB sah menurut hukum;2) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.399.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
Majelis Hakim tertanggal 6 Juni 2014 TentangPenetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatandalam persidangan persidangan;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan berpendapat suratpermohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat beralasan oleh karenanyadapat dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan pasalpasal dari undangundang yang bersangkutan;MENETAPKAN1) Menyatakan pencabutan perkara perdata
24 — 4
35 — 12
32 — 4
BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan,dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas namaPemohon :AYU AMALIA BUDIANI, tempat tinggal di Jalan Cihampelas Nomor 214 Rt.01 Rw 05,Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong,Bandung 4013, Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;Setelah mendengar keterangan Pemohon
22 — 1
PENETAPANNomor: 59 /PatP/2015 /PNBdg DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung yang memeriksaperkara perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama,telahmenjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :KAMAL RAHMAT , bertempat tinggal di Jalan Sirnagalih XV No. 21 RT.07 RW.04 Kelurahan Pasir LayungKecamatan Cibeunying Kidul KotaBandung ,selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON.Pengadilan Negeri Tersebut; Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan
26 — 4
A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaiberikut, dalam perkara permohonan atas nama pemohon :W AC HID, bertempat tinggal di jalan Parakansaat NO.14, RT.05, RW.06,Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, KotaBandung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dan berkas perkara ;Telah mempelajari buktibukti di persidangan ;Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon
24 — 3
A Bandung yang mengadili perkara Perdata dalamPeradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atasperkara Permohonan yang diajukan oleh :JULAEHA, bertempat tinggal di JI.
87 — 29
PUTUSANNomor 607/Pdt.G/2014/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa dan mengadiliperkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan,sebagai berikut dalam perkara antara :ABAN, Wiraswasta, beralamat di Kordon RT.001 RW.001Kelurahan Kujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul Kota BandungNIK. 327321 1003760002, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanyaMUSA DARWIN PANE, SH.,MH., S.MARULI SITUMEANG, SH,MH.
) tidak terlepas dariperan dan tanggung jawab TERGUGAT yang lalai dan tidakhatihati menjalankan sistem perbankan yang baik, hal manatindakan tersebut dapat merugikan PENGGUGAT baiksecara materiil maupun moril, termasuk bebanbeban yangseharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidakpasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisahutangnya, tindakan TERGUGAT tersebut menurutPENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal1365 KUH Perdata
,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2015, untukkepentingan Turut Tergugat datang menghadap kemukapersidangan kuasanya INDAH DEWI RESTIANTI, SH., dan ATIINDRIYANI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari2015;Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian melaluimediasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan MahkamahAgung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanyang menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan kePengadilan tingkat pertama wajib
Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;Salinan/fotokopi surat pernyataan dari Kreditor selakuPemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabilaterjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.Bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudandari kedudukan diutamakan yang dipunyai olehpemegang Hak Tanggungan.
Pada intinyamengatur janji untuk menjual benda jaminan ataskekuasaan (beding van eigen machtige verkoop) danjanji penjualan lelang harus dilakukan menurut carasebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata,sehingga ketentuan Pasal 6 UUHT menegaskanpelaksanaan parate executie melalui pelelanganumum, maka rasio hukumnya pejabat tersebut adalahPejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL);3.
25 — 8
44 — 19
PUTUSANNomor 64/PDT/2015/PT.MTR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikutdalam perkara antara :1.1.DR.HJ.SIT MARIAM R.SALAHUDDIN,SH. Alias INA KA'U MARI BintiSultan Muhammad Salahuddin, perempuan, lahir di Bima pada tgl 13 Juni1927, agama ISLAM, Pekerja'an Pensiunan PNS, Beralamat di Jln.
ZULKARNAIN,ST merupakanponakan kandung dari para pelawan ;Bahwa keberada'an kesultanan Bima ,keturunanketurunan / ahli wariskesultanan Bima sekaligus para pelawan, merupakan hal yang diketahuioleh masyarakat umum, yang menjadi pengetahuan umum masyarakatluas, kebenaran yang tidak para Terlawankan bagi seluruh masyarakatBima,Dompu,Sumbawa bahkan seluruh Wilayah Indonesia juga Dunia .Menurut hukum,sudah menjadi Fakta Notoir ;Bahwa para pelawan bukan lah pihak dalam perkara terdahulu , baikdalam perkara perdata
Nomor. 38/Pdt.G/1995/PN.RBI yang sudahdieksekusi maupun dalam perkara perdata Nomor. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI yang dilawan sekarang .
Terpidana USMAN aliasOmpu Ngara itu,maka terlawan I, Il dan III balik menggugat ahli warisUsman Ompu Ngara atas tanahtanah sengketa perlawanan yang sudahsempat beralih ketangan Usman Ompu Ngara berdasarkan Eksekusiputusan perdata Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 15 Mei 2000yang dimenangkan oleh Usman Ompu Ngara ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh terlawan I,Il dan Ill sebagai PARAPENGGUGAT adalah gugatan yang didaftarkan di PN.RBI denganRegister Nomor. 14 /Pdt.G/2004/PN.RBI dan dimenangkan olehpenggugat
Mereka tidak mempunyai hubungandarah atau bukan silsilah dari Ruma Haji Abdullah Bin Sultan Ibrahim ;Hal 21 dari 27.Put/No.64/Pdt/2015an22Bahwa baik dalam perkara semula yakni perkara perdata NOMOR. 38 /Pdt.G/1995/PN.RBI maupun dalam perkara perdata yang terahir Nomor.14/Pdt.G/2004/PN.RBI yang kini digugat perlawanan eksekusi oleh parapelawan, berulangkali Judex factie mempertimbangkan menurut hukum ,bahwa tanahtanah sengketa sekarang obyek perlawanan SUDAHDINYATAKAN sebagai TANAHTANAH yang berasal
40 — 7
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN Negeri KelasA Bandung, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini, dalam perkara antara :RIANTI, SE, Alamat : Jl. Otista Gg. Bima No.11 RT.29 RW.09 Kel.Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang; Selanjutnya disebutsebagai : PEMBANTAH/PELAWAN;LAWAN:1. H. TING SETIAWAN, beralamat di Jalan Sukajadi Atas Gg.
Dalam Provisi ;Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Pembantah/Pelawan dalam perkaraini adalah untuk meninjau kembali Akta damai dalam Putusan perkara perdata Nomor 332/Pdt.G/2013/PN.Bdg.;Menimbang , bahwa putusan provisi adalah merupakan tindakan pendahuluan yangsangat urgen sebelum dijatuhkan putusan dalam pokok perkaranya. Oleh karena tuntutanprovisi yang diajukan Pembantah / Pelawan tersebut harus dibuktikan pada pokok perkara,maka tuntutan provisi tersebut harus ditolak ;IL.
Dalam Pokok Perkara ;Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diajukan kedua belah pihak telahbermeterai cukup yang sebagian sesuai dengan aslinya sedangkan yang tidak diperlihatkanaslinya tidak ada yang dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, bahkan satu sama lain salingbersesuaian , sehingga Majelis berpendapat bukti surat para pihak tersebut diatas patut untukdipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Pembantah/Pelawan mengajukan gugat bantahan/perlawananterhadap Putusan perkara perdata Nomor : 332/Pdt.G
Agama Subang dengan Register Nomor ; 1615/Pdt,G/2012/PA.Sbg., maupundalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan Register Nomor : 332/Pdt/G/2013/PN.Bdg. adalah sama, yaitu berupa :1.
;Menimbang, bahwa substansi dari suatu Akta Perdamaian adalah bentuk perjanjianyang dibuat oleh para pihak, dan berlaku sebagai undang undang bagi mereka yangmembuatnya ( vide Pasal 1338 KUH Perdata ), selanjutnya Pasal11340 KUH Perdatamengatur pada pokoknya bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian padapihak ketiga ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa Akta Perdamaian dalam perkara gugatan Nomor : 332/Pdt.G/2013/PN.Bdg. di Pengadilan