Tergugat sebagai ahli waris dari alm Tuan SalimMuhalim Widjaya alias Salim Muhalim (dahulu Lauw Soen Lim) maka secarahukum kewarisan Akta Wasiat No. 2 tanggal 5 Februari 2003 yang menunjukhanya satu orang saja telah melanggar prinsip hukum tentang /egitiemeportie dari ahli waris sah lainnya yaitu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat serta turut Termohon Kasasi II/turut Terbanding II/ turut TergugatIl Dan karena itu sebagai akibat hukum dengan dilanggarnya ataubertentangan dengan Prinsip Legitieme Portie

No. 778 K/Pdt/201 1Bahwa demikian bukti T 4 berupa Akta Wasiat No. 2 tertanggal 5Februari 2003 yang ternyata terobukti hanya menunjuk satu orang saja yaituTermohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat sebagai ahli waris dari alm.Tuan Salim Muhalim Widjaya alias Salim Muhalim (dahulu Lauw Soen Lim)maka secara hukum kewarisan, Akta Wasiat No. 2 tanggal 5 Februari 2003yang menunjuk hanya satu orang saja telah melanggar prinsip hukumtentang /egitieme portie dari ahli waris sah lainnya yaitu Pemohon Kasasi/Terbanding

Dan karena itu sebagai akibat hukum dengan dilanggarnyaatau bertentangan dengan Prinsip Legitieme Portie maka Akta Wasiat No. 2tanggal 5 Februari 2003 harus batal demi hukum, tetapi oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa alasan hukum yang jelas dan terangtelah menjadikan dasar itu sebagai pertimbangan hukumnya karena itupertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat harus dibatalkan demi hukum karena telah salah menerapkan hukum Pembuktian;Bahwa terhadap bukti T 12, T13 dan

hukumharus dikuatkan dan dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:mengenai alasanalasan ke s/d III;Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Garut sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan bahwa Akita Wasiat No. 2 tanggal 5 Februari 2003 tidakmelanggar /egitime Portie

Terhadap objek sengketa berupa rumah Trawas adalah Rumah Kong /Leluhur (turun temurun) dan tidak boleh dijual tapi boleh ditempati olehseluruh keluarga besar dari ahli waris.Bahwa menurut Pasal 913 KUHPerdata, "Legitieme portie atau bagian warisanmenurut undangundang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikankepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, yangterhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baiksebagai hibah antara orangorang yang masih

Wasiat angka 2 juga disebutkan suatu klausul wasiat yang tidakmemiliki kepastian hukum yaitu, Apabila rumah dijual, maka hasilnya daripenjualannya harus diserahkan kepada FRANS LUCKY.Bahwa dengan demikian hingga gugatan ini diajukan Penggugat belummendapatkan hak warisnya, sehingga Akta Wasiat No. 12 tanggal 04 April 2013Hal 8 dari 30 Putusan Nomor 711/PDT/2021PT SBY17.18.yang dibuat di hadapan Turut Tergugat secara nyata terbukti bertentangan denganhukum yang berlaku, khususnya melanggar Legitieme Portie

Terbukti angka 2 dalam Akta Wasiat merupakan klausul yang menimbukanketidak pastian hukum.Maka selain melanggar Legitieme Portie, Akta Wasiat tersebut juga melanggarsyarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berakibatAkta Wasiat No. 12 tanggal 04 April 2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugatbatal demi hukum.

Bahwa legitime portie adalah bagian warisan yang sudah ditetapkanmenjadi hak para ahli waris dalam garis lencang dan tidak dapatdihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan sebagaimanaPutusan Pengadilan Jakarta Pusat No mor 433/PDT.G/2011/PN Jkt.Pst.tanggal 4 April 2012 dengan kutipan pertimbangan hukum Majelis Hakimsebagai berikut: Menimbang bahwa legitime portie hanya berlakuterhadap ahli waris menurut undangundang dalam garis lurus ke bawahatau ke atas.

Direktorat Agraria KabupatenLuwu, tanggal 28 Maret 1977, sehingga dengan demikian makakedudukan ob jek hibah terdapat hak bagian mutlak ( legitime portie )semua anakanak sebagai ahli waris dari Arnold Bassang Tandepadangdan Limbong sebagaimana yang dinyatakan sah sebagai ahli warisdalam putusan hakim banding halaman 40 dan 41, maka secara hukumHalaman 25 dari 33 hal. Put.

Bahwa sesuai ketentuan hukum Pasal 920 Kitab Undang Undang HukumPerdata yaitu: maka ketetapan dengan surat wasiat atau hibah yangmerugikan bagian mutlak tetap berlaku jika tidak ada tuntutan /egitimaris.Namun dengan adanya gugatan dalam hal perkara in /itis sampai denganadanya permohonan peninjauan kembaliselaku /egitime portie makasecara mutatis mutandis ketentuan ini tidak berlaku dalam perkara in itis;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang berdasarkanpertimbangan Majelis Hakim Banding yang

Nomor 767 PK/Pdt/2016tidak sah karena melanggar legitime portie Para Penggugat/PemohonPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali:FARIDA TANDEPADANG (anak kandung almarhum FRIETS TANDEPADANG )dan kawankawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1989K/Pdt/2014 tanggal 16 Desember 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadilikembali perkara

., dengan alasan pertimbangan pencabutanpermohonan adalah permohonan Pemohon mengenai hibah menurut pasal 913KUHPerdata telah melanggar hak mutlak ahliwaris (Legitime Portie) dan bagianmutlak tersebut dimuat Pasal 914 KUHPerdata secara terperinci ; Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan suratpermohonan Pemohon yang pada pokoknya mencabut perkara permohonanNomor 1173/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., oleh karena alasan pencabutan perkarapermohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan

ahli waris yang lain secara sah sesuai denganketentuan hukum waris termasuk Tergugat dan Tergugat II secara sah dansesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku;19.Bahwa oleh karena tanahtanah sengketa tersebut di atas adalahmerupakan tanah warisan dari mendiang Almarhum Ida Bagus Raka, makasepatutnyalah secara hukum tanahtanah sengketa tersebut di atas sebelumdijual oleh Tergugat , Tergugat II, terlebih dahulu dibagibagi sesuai denganbagian hak masingmasing ahli warisnya secara adil (/egitime portie

yang dijual oleh Tergugat kepada Tergugat Ill,Tergugat IV, dan Tergugat V, juga tanahtanah tegalan dan tanah sawahtersebut di atas dan kepada siapapun atau kepada pihak lain dan atau yangtelah dimohonkan pensertifikatan ke kantor Pertanahan Nasional KabupatenGianyar yang sedang diproses menurut hukum agar dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau batal demi hukumkemudian dikembalikan kepada para ahli waris (Para Penggugat) untukdibagibagikan kembali secara adil (/egitimate portie

Menyatakan hukum dan kepada siapaun atau kepada pihak lain tanahtanahsawah beserta tanahtanah tegalan yang dikuasai oleh Tergugat , Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus dikembalikan kepada ahliwarisnya secara adil (/egitimate portie) Para Penggugat dan Tergugat danTergugat II yang terdiri dari:A. Tanah Sawah:Subak Wasan, Pesedahan Yeh Wes Kajanan, Desa Kemenuh,Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menurut Buku C Ipeda terdiridari:1.

Sukarmini,S.H., Notaris Gusti Ngurah Putra Wijaya,S.H., Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Gianyar, dan lain sebagainya;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yaitu pada posita angka 17 yangmendalilkan ... terlebih dahulu harus dikembalikan kepada Para abhliwarisnya secara /lasie dan kemudian dibagibagi menjadi 3 bagianlegitime portie kepada ahli waris Para Penggugat dan Tergugat Tergugat Il.

Sukarmini, S.H., Notaris Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Gianyar, dan lain sebagainya;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yaitu pada posita angka 17 yangmendalilkan ... terlebin dahulu harus dikembalikan kepada para abhliwarisnya secara /asie dan kemudian dibagibagi menjadi 3 bagianlegitime portie kepada ahli waris Para Penggugat dan Tergugat Tergugat II.

orang tuaPARA PENGGUGAT,Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungunhalaman 33, yang menyebutkan bahwa:Menimbang, bahwa penguasaan tersebut membuktikanbanyak tanah peninggalan Jainggi Sipayung yangdikuasai/diusahai oleh Madia Sipayung, sehingga jika tanahobjek perkara masih juga diklaim ahli waris Madia Sipayungsebagai milik Madia Sipayung maka kepemilikan MadiaSipayung atas hartaharta peninggalan Jainggi Sipayung telahmelanggar asas keadilan dalam pembagian warisan dan asaslegitime portie

Hal ini sesuai dengan /Yurisprudensi Putusan No.433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 4 April 2012, yang menyebutkansebagai berikut:Menimbang, bahwa pelanggaran legitieme portie tidakymengakibatkan hibah wasiat tersebut batal demi hukum(nietigheid), melainkan hanya dapat diminta pembatalannya(vernietigbaarheid). Dan setiap ketentuan yang diambil oleh sipewaris mengenai legitieme portie tunduk pada ketentuanPasal 920 KUHPerdata, dan oleh karena itu tetap sah sampailegitimaris menggugatnya.21.

Silau Kahean dan tanah tersebut sudah dijual olehorang tua Para Penggugat;Dari penguasaan tersebut membuktikan banyak tanah peninggalan JanggiSipayung yang dikuasai/diusahai oleh Madia Sipayung, sehingga jika tanahobjek perkara masih juga diklaim ahli waris Madia Sipayung sebagai milikMadia Sipayung maka kepemilikan Madia Sipayung atas hartahartapeninggalan Janggi Sipayung telah melanggar asas keadilan dalampembagian warisan dan asas /egitime portie, sebagaimana PutusanMahkamah Agung RI Nomor 179

., (tiga belas milyar dua ratus dua puluh lima jutarupiah).Maka berdasarkan Hukum Keperdataan yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia tentang pembagian Harta waris dan mengacukepada dua kali pembagian Harta warisan yang telah berlangsung ataskeempat Ahli waris dimaksud yaitu: Penggugat, Tergugat , Tergugat lldan Tergugat Ill adalah mendapat Portie yang sama; Maka atas seluruhharta warisan yang belum dibagi dimaksud juga mendapat Portie yangsama yaitu masingmasing mendapat 14 (seperempat) bagian.Bahwa

ketentuan pasal 834 KUHPerdata tiaptiap ahli waris berhakmengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segalamereka baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpunmengusai seluruhnya atau sebagai harta peninggalan sepertipun terhadapmereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.Menimbang bahwa ketentuan pasal ini setiap ahli waris yang merasahaknya dirugikan berhak untuk menuntut haknya di muka pengadilan.Menimbang bahwa selain itu berdasarkan asas ligitimee Portie

Ketentuan ini merupakan asas pelindung yangbersifat mutlak bagi ahli waris sehingga hakhaknya tidak dirugikan akibatadanya suatu surat wasiat.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 914 KUHPerdata pembagianbesaran ligitime portie yaitu : Ahli warisnya 1 orang anak maka ligitime portienya % dari hartapeninggalan.

Anna TheodoraWarouw) sebagaimana Tergugat katakan wasiat itu berisikan untuk menguasaidan memiliki dengan segera seluruh harta peninggalan, hal ini perlu dibuktikandan jika surat wasiat itu betul adanya, maka hal itu akan bertentangan denganKitab UndangUndang Hukum Perdata/BW Pasal 913, yang berbunyi isinya:Bagian mutlak atau legitime portie yang harus diberikan kepada para werisdalam garis lurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tak dibolehkan menetapkan selalu baik selaku

Anie Greta Warouw yakni para Termohon Kasasi/para Tergugat waktu penjualan tanah di Sudiang pada tahun 1996, danpenjualan sawah di Kima pada tahun 2004, tidak transparan mengenaiLegietime Portie pembahagian masingmasing ahli waris, seolaholah paraTermohon Kasasi/para Penggugat lah yang memilikinya, 2 warisan yangsudah terjual para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mau jikaporsinya lebih sedikit dari ahli waris yang lain, yang seharusnya porsi daripara Termohon Kasasi/para Penggugat sesuai pembahagian

Khususnya penjualansawah di Kima pada tahun 2004, para Termohon Kasasi/ para Penggugatmerahasiakan harga perjualan kepada semua ahli waris, hanyamemberikan bahagian ahli waris sesuai dengan keinginannya, tanoa sesuaidengan prosedur Legitieme Portie (hak mutlak) dari setiap ahli waris;Menurut ketentuan hukum Perdata yang berlaku, jika ahli waris yangditinggalkan oleh pewaris banyak, maka bagiannya ahli waris makin sedikit.Pembahagian warisan menurut KUHPerdata, apabila warisan yangditinggalkan oleh

Menetapkan dan atau mengesahkan harta bersama sebagaimanatersebut diatas merupakan harta milik orang tua penggugat yang diatasnamakan penggugat (sebagai Legitime Portie dari penggugat), dantergugat tidak punya hak kepemilikan harta sebagaimana tersebut diatas.4.

Februari 2009 yang berisi, Teddy Kurniawanmewariskan seluruh harta peninggalannya kepada Kevin Kurniawan (anakdari perkawinan kedua Teddy Kurniawan) dengan penunjukan ibunya(Maimunah) sebagai pelaksana wasiat disebabkan Kevin Kurniawan masihdi bawah umur;12.Bahwa Penggugat , Il, Ill, IV dan V menolak dan sangat tidak dapatmenerima surat wasiat yang dibuat oleh Teddy Kurniawan (ayah kandungdari Penggugat , Il, Ill, IV dan V) tersebut, karena nyatanyata telahmelanggar hak, bagian mutlak (Legitimatie Portie

Nomor 570 PK/Pdt/201513.Bahwa, selain itu sungguh tidak adil dan tidak patut bilamana seluruh hartamilik daripada tuan Teddy Kurniawan tersebut hanya diwariskan kepadaKevin Kurniawan di bawah pengawasan ibu kandungnya Maimunah yangditunjuk sebagai pelaksana wasiat dan mengabaikan eksistensi dankepentingan Penggugat , Il, Ill, IV dan V yang merupakan anak kandungtuan Teddy Kurniawan dari istri pertamanya, wasiat mana menurut hukummenyalahi bagian mutlak (Legitimatie Portie) daripada Penggugat , Il

Bagian wasiat untuk Kevin Kurniawan adalah 1% bagian dari harta warisansesuai Legitime Portie (bagian mutlak);2. Maemunah in casu Tergugat (istri alm Teddy Kurniawan) mendapatbagian 3/4: 7 = 3/4 x 1/7 = 3/28 bagian dari harta warisan;3. Kevin Kurniawan anak kandung dari Teddy Kurniawan hasil dariperkawinan dengan Tergugat mendapat 3/4 : 7 = 3/4 x 1/7 = 3/28 bagiandari harta warisan;4.

Pasal 833 KUH Perdata yang telah mengatur:sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hakmilik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yangmeninggal";Jika timbul suatu perselisinan sekitar soal siapakah ahli warisnya dansiapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, makahakim memerintahkan agar segala harta peninggalan si yangmeninggal ditaruh terlebin dahulu dalam penyimpanan";Di samping itu juga, sesuai dengan ketentuan hukum untuk menghitungLegitieme Portie

Namun kebebasan tersebut tidak berlaku secara mutlakmengingat ada hal yang harus diperhatikan dalam memberikan hibah,karena berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata terdapat hak bagian mutlak(legitieme portie) yang tidak dapat dikurangi meski adanya pemberianhibah, /egitieme portie ini merupakan milik para ahli waris dalam garislurus, baik garis lurus keatas (orang tua, kakek/nenek pewaris) maupunkebawah (anak pewaris);Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN SdwMenimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat

sebagai saudarikandung dari Pewaris hanya dapat memperoleh harta Pewarisberdasarkan hibah saja karena hal tersebut merupakan kewenanganpenuh dari Pewaris untuk menghibahkan hartanya kepada siapa sajayang ia kehendaki asalkan tidak mengurangi hak bagian mutlak(legitieme portie) para ahli waris dalam garis lurus, baik dalam garislurus ke atas ataupun garis lurus ke bawahMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Hibah tanggal 28 Juli2019, nama Penggugat tidak ada dalam surat hibah tersebut karenaPewaris hanya

adalahsuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada paraahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, terdapat bagianmana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baikselaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 913 KUHPerdatatersebut dapat diambil kesimpulan bahwa legitieme portie yang secaraharfiah diterjemahkan sebagai warisan menurut undangundang danlegitieme portie tersebut merupakan bagian mutlak

) yang tidak dapat dikurangimeski adanya pemberian hibah, /egitieme portie ini merupakan milikpara ahli waris dalam garis lurus, baik garis lurus keatas (orang tua,kakek/nenek pewaris) maupun kebawah (anak pewaris).

Sehinggadengan demikian seorang istri tidaklah berhak atas hak bagian mutlakHalaman 90 dari 94 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw(legitieme portie) karena yang berhak adalah ahli waris dalam garislurus dari Si pewaris, sebagaimana Pasal 913 KUHPerdata;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P4Intervensi Il berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor: xx tanggal 8Desember 2011 atas nama Penggugat Intervensi II.

., Notaris Kota Batu, BATAL DEMI HUKUM atau HARUS DIBATALKAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas bagian mutlak (legitimie portie) atas warisan dari peninggalan waris Harianto Pandjojo berupa bagian/hak mewaris dari Harianto Pandjojo atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Buring Nomor 23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bersama Tergugat II;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah

melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT bagian mutlak (legitime portie) atas warisan peninggalan PANDJOJO HARIYANTO (Alm) berupa bagian/hak mewaris dari Harianto Pandjojo dari tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Jalan Bareng 23 Kota Malang, bersama-sama dengan Tergugat II, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual

No. 2388 K/Pdt/201 1PN.Mlg adalah tidak tepat dan tidak benar, karena Terlawan Il/TurutTerbanding tidak memenuhi keadaan sebagaimana pada angka 1 sampaidengan angka 3 pada pasal 1688 KUHPerdata;Bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah tidak dapat dibenarkan menuruthukum dan salah menerapkan hukum, karena: Dalam putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 November 2009No. 1031Pdt.G/20091PN.Mlg, penghibahan melanggar Pasal 913KUHPerdata yaitu tentang: /egitime portie atau bagian hak mutlak suatubagian

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Malang baik dalamperkara ini maupun dalam putusan perkara gugatan No. 103/Pdt.G/2009/PN Malang (bukti T.Il. 1), pbembatalan hibah karena syaratsyaratpenghibahan tidak teroenuhi (Pasal 1688 angka 1 KUH Perdata) yaitumelanggar Pasal 913 KUH Perdata : Legitime portie atau bagianwarisan menurut undangundang ialah suatu bagian dari hartabendaHal. 15 dari 23 hal. Put.

Bahwa pembatalan hibah berdasarkan fakta hukum karena syaratsyaratpenghibahan tidak terpenuhi karena melanggar Legitime Portie makasesuai Pasal 1689 KUH Perdata, barang yang dihibahkan tetap tinggalpada penghibah, atau, ia boleh meminta kembali barang itu, bebas darisemua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu olehpenerima hibah.

Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagianmutlak atau legitime portie itu adalah para ahli waris dalam garislurus ke bawah dan ke atas (sering dinamakan "Pancer"); Testamen atau wasiat menurut Buku Il Bab XIll Pasal 875 KUHPerdata dapat berisi pengangkatan waris (erfstelling), atau hibahwasiat (legaat).

Dan Pasal 874 BW telahmenerangkan bahwa suatu wasiat atau testamen memang sudahmengandung suatu syarat, yaitu bahwa isi pernyataan testamen itutidak boleh bertentangan dengan undangundang, sehingga harustidak bertentangan dengan hukum hibah dan batasan lain yaitupasalpasal tentang legitimasi portie yaitu bagian warisan yangHalaman 19 dari 34 hal. Put.

Basuki masih mempunyai ahli waris yangsah (legitimasi portie) yang mempunyal hak waris dengan HakSaisine. Dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata berbunyi "Sekalianahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atassegala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggaldunia".

Pewaris tidak boleh mengesampingkan kedudukan ahliwaris yang sah atau melanggar legitimasi portie;Bahwa dengan dibuat Akta Wasiat Nomor 58 tanggal 26 Januari1977 mengenai wasiat H. Basuki Bin H. Syarip menyerahkan seluruhharta kekayaannya baik harta bergerak maupun tidak bergerakkepada Ir. Apep Hidayat. Telah melampaui atau melewati batasaturan hukum hibah dan jelas telah melanggar undangundang ataupembatas legitimasi portie maka akta wasiat Nomor 58 tanggal 26Januari 1977 mengenai wasiat H.

hadir (Tidak menggunakan haknya padahal Tergugat ada dikota Magelang) yang semestinya menurut hukum acara yang berlaku diIndonesia Hakim Majelis sudah melanjutkan sidang pembuktian sesuaidengan 125 HIR, 126 HIR, 149 Rbg, 10 Rbg;Bahwa Pengadilan seharusnya membantu para Penggugat dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainyaperadilan yang sederhara, cepat dan biaya ringan sesuai pasal 4 ayat 2 UUNo. 48 Tahun 2009;Bahwa berdasarkan pasal 913 KUHPerdata/BW, Legitieme Portie

Bila yang meninggalmeninggalkan dua anak, maka Legitieme Portie untuk tiatiap anak adalahdua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak padapewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal duniameninggalkan tiga orang anak atau lebih maka Legitieme Portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak padapewarisan karena kematian.

Hal ini berdasarkan Yurisprudensi: Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 50/G/1978/PN.Pdg tanggal 24Desember 1979; Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang No.14/G/B/Q/1985/PT.PDG tanggal 5 Februari 1990; Putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/PDT/1991 tanggal 30 Oktober1996;Bahwa dengan mengingat ketentuan dalam pasal 920 KUHPerdata segalapemberian atau penghibahan baik antara yang masih hidup maupundengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagianmutlak (Legitieme Portie) dalam

,tanggal 5 April 2012, maka hal tersebut jelaslah sangat merugikan hakmutlak (/egitime portie) Para Pelawan sebagai ahli waris alm.

Bahwa terhadap alasan legitieme portie Para Termohon Kasasi/ ParaPelawan dalam perlawanan a quo menurut hukum bukanlah suatu faktadan bukti yang menjadi dasar kepemilikan Para Termohon Kasasi/ ParaPelawan atas sebagian Tanah Sengketa a quo tanpa terlebin dahulumematahkan dasar peralihan dan kepemilikan Turut Termohon Kasasi atas seluruh Tanah Sengketa yaitu berdasarkan Akta Hibah Nomor43/2003 tersebut Jo. Akta Wasit Nomor 5, tanggal 4 Juni 1996 (vide buktiT.P26 Jo. T.P22 Jo.

P3 / T.P20), apalagi penghitungan masalahlegitieme portie tersebut harus ditentukan dengan terlebih dahulumengajukan gugatan tersendiri terhadap seluruh tanah dan bangunan/harta peninggalan almarhum David Lie Irahatam (boedel waris)sebagaimana termuat dalam surat bukti bertanda T.P9, T.P28 dan T.P29;Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut diatas putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang mengambil alin dan menguatkan putusanPengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah terbukti salahmenerapkan

Juanda, Nomor 45,Bandung, Jawa Barat, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Penggugat Il secaraletigimate portie;6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda/uang paksa(dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harikepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isiputusan ini;7.

Surat Pernyataan Waris berisi keterangan palsu tersebut disahkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai denganNo.128/WAR/KET.WARIS/HKM/2013/PNJS dengan maksud = gunakepentingan pencairan dana di Bank Standard Chartered CabangPondok Indah Nomor Rekening 30607637339, 30606732842,30607777351, 30614035241, 30614038641, 30614038631;13.Bahwa Pasal 913 Kitab UndangUndang Hukum Perdata berbunyi :Legitime Portie atau bagian warisan menurut undangundang ialahsuatu bagian dari hartabenda yang harus diberikan

Bertentangan dengan Pasal 913 Kitab UndangUndang HukumPerdata dimana Surat Wasiat No. 53 Tertanggal 26 Maret 1997mengenyampingkan Legitime Portie Penggugat yang jelasjelasmerupakan anak sah dari Alm.

Tergugat telahmendaftarkan peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yangterletak di jalan Mangga No.9 Bandung tersebut kepada Turut TergugatHI dari semula atas nama Ny.Utami Halim kepada Ny Agnes Halim(Tergugat);Bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana yang terurai diatas, makajelas bahwasanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang merugikan Penggugat (onrechtmatigedaaa);Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 913 KUHPerdata telahdiatur mengenai bagian mutlak atau legitime portie

diberikan kepada para akhli warisdalam garis lurus menurut undangundang terhadap bagian mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selakupemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat;Bahwa dengan dihibahkannya seluruh harta peninggalan satusatunyaNy.Utami Halim kepada Tergugat tanpa persetujuan akhliwarisnya, makapemberian tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku karena pemberian secara hibah tersebut telah melebihi porsi daribagian mutlat (/egitime portie

Bagian mutlak atau Legitieme portie adalah suatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garislurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tidak diperbolehkanmenetapkan sesuatu,baik selakupemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Di dalam hartapemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (/egitieme portie) anak sebagaiahli warisnya dan hak ini dilindungi undangundang. Jadi, jika memanghibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberianhibah.Untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktikselalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak(anak) kandungPemberi Hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikanpersetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlakmereka.

Kesimpulannya, jika dapat dibuktikan bahwa pemberian hibah tersebuttidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris (dalam sistem kewarisanIslam) atau tidak melanggar /egitieme portie dari ahli waris (dalam sistemkewarisan perdata Barat), maka hibah tetap dapat dilaksanakan.Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, terungkapfakta yang tidak terbantah bahwa para pihak adalah Warga Negera Indonesiapemeluk Agama Nasrani, sehingga berlaku bagi mereka Hukum Perdata Barat(BW/KUHPerdata) ;Menimbang

, bahwa dari jawabjinawab para pihak diperoleh dalil yangtidak pernah dibantah oleh siapapun bahwa Penggugat (d.h.i Penghibah)memiliki 8 (delapan) orang anak, sehingga berdasarkan pasal 814 ayat (3)KUHPerdata, bagian mutlak (/egitieme portie)dari ahli waris adalah 3/4 (tiga perempat) dari harta si penghibah, atau dengan kata lain yang boleh dihibahkantidak boleh melebihi 1/4 dari keseluruhan harta si penghibah ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dari keseluruhan dalil parapihak maupun dari keseluruhan

bukti yang diajukan oleh para pihak samasekali tidak menggambarkan tentang apa saja dan berapa nilai darikeseluruhan harta si Penghibah (d.h.i Penggugat) dan juga belum terungkaptentang seberapa bagiankah harta yang dihibahkan, sehingga dengandemikian dalam perkara a quo sampai sejauh ini belum bisa dinilai tentangkeabsahannya berdasarkan ketentuan tentang /egitieme portie ;Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan penghibahan dariPenggugat kepada Tergugat berdasarkan ketentuan tentang /egitieme portieHal