MI, Tergugat juga melakukan pemotongan iuran organisasi / Cos (Check ofsystem), terhadap 1.075 orang buruh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEFyang diantaranya juga para Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernahmenyetorkan dari hasil pemotongan itu ke kas organisasi dimana ParaPenggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF PT.MI.Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasiSBKIKEF kembali mempertanyakan COS (Check of System) tersebut kepadaTergugat, namun ternyata Sdr. Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Selanjtnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP SBKIKEF meminta penjelasan kepada Tergugat, namun ternyata tidak adapenjelasan.Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr.

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuanganorganisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untuk10merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugattetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF.

Hal ini jelasjelasmenunjukan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagaiorganisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum,Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHKterhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dariperundingan berpatite yang tidak ada titik temunya, maka pata tanggal 24Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana aksimogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat mau diajak berundingkembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF,namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidakterjadi kesepakatan).Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan suratpemberitahuan

Laut, disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 413/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 09Oktober 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp

15 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam;Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKintap Kabupaten Tanah Laut;Hal. 2 dari 11 hal Ptp

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Hal. 3 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.PlhBahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang

Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap KabupatenTanah Laut;Hal. 9 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.Plh4.

Panggilan : Rp 260.000,00Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.Plh4. Redaksi : Rp 5.000,005. Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 351.000,00Pelaihari, 01 Nopember 2018Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.Plh

Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA TK.sebagaimana bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor838/51/X/2014 tertanggal 12 Oktober 2014.1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersamasebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orang tuapemohon di Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, KabupatenTakalar.2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dantermohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama ShahabiyahKhuzaimah3.

Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA TKI.9.6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di ataspemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembalibersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasayang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untukmengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.7.

Ptp.

Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA TKI.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.2. Menyatakan perkara Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Tkl. dicabut.3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah MajelisHakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kamiDra.

Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA TKI.Perincian Biaya Perkara : 1. Biayapendaftaran :Rp 30.000,002. Biaya Proses :Rp 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp 510.000,004. Biaya redaksi :Rp 5.000,005. Biaya Meterai :Rp 6.000,00Jumlah : Rp 601.000,00(enam ratus satu ribu rupiah)Hal.6dari6Hal. Ptp. No. 182/Pdt.G/2017/PA TKI.

Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksi dimuka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 20Agustus 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp

yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKurau Kabupaten Tanah Laut;Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertio administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangHal. 2 dari 11 hal Ptp

Saksi:Hal. 4 dari 11 hal Ptp No.337/Pdt.P/2018/PA.Plh1.

Tarsi bin Turadam, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Jalan Swadaya, RT.003,RW.001 Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, diHal. 5 dari 11 hal Ptp No.337/Pdt.P/2018/PA.Plhhadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksimerupakan kakak ipar Pemohon I; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada

Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No.337/Pat.P/2018/PA.PIh

Bahwa pada tanggal 19 April 2017, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa TungkaranKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.Hal. 1 dari 17 hal Ptp No 33/Pdt.P/2019/PA.PIh.

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang NomorHal. 2 dari 17 hal Ptp No 33/Padt.P/2019/PA.PIh23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohonakan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUAKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.10.Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.Berdasarkan halhal

telah ditentukan Pemohon danPemohon II datang menghadap dipersidangan;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon Il, dengan ralat bahwaPemohon yang benar berstatus duda cerai hidup berdasar akta cerai tahun 2009,dan setelah itu Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai tahun 2017 saatmenikahi Pemohon Il;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon danPemohon II telah mengajukan alatalat bukti:Hal. 3 dari 11 hal Ptp

Adi bin Nursiah, danmaharnya uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); .Hal. 5 dari 17 hal Ptp No 33/Pdt.P/2019/PA.PIhe Bahwa Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon Ilberstatus janda cerai mati ;e Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Safi;e Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahanPemohon dan Pemohon Il tersebut;e Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga,sepersusuan atau mahram;e Bahwa permohonan ini diajukan

Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 33/Pat.P/2019/PA.PlIh

Bahwa pada tanggal 25 September 2013, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa SabuhurKecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.Hal. 1 dari 10 Hal Ptp No 394/Pat. P/2016/PA.Pih. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon II bernama Samsudin. Akad nikahnya dilaksanakan oleh H. M.

Majelis Hakim segera memeriksa danHal. 2 dari 10 Hal Ptp No 394/Pat.P/2016/PA.PIhmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilangsungkan pada tanggal 25 September 2013 di Desa Sabuhur KecamatanJorong Kabupaten Tanah Laut;3.

Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :Hal. 8 dari 10 Hal Ptp No 394/Pat.P/2016/PA.PlihAsa gM Cad oo geal Cig ple diy Ugt Gaga!

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Rasidi Aldianor bin Akustan) denganPemohon Il (Ayuwana binti Syamsuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 25September 2013 di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah LautHal. 9 dari 10 Hal Ptp No 394/Pat.P/2016/PA.Plih3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong KabupatenTanah Laut;4.

Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 311.000,00Hal. 10 dari 10 Hal Ptp No 394/Pat.P/2016/PA.Plh

Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telanh mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon Il telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor522/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 21 Nopember 2018 telah mengajukan halhalyang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 10 hal Ptp

Pemohon II tetap beragama Islam.Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanBajuin Kabupaten Tanah Laut.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukuntuk mendapatkan buku nikahHal. 2 dari 10 hal Ptp

bernama MuhammadNor, adapun penghulunya bernama Isransyah, saksi nikahnya masingmasing bernama lyus dan Sardi, mas kawinnya berupa uang; Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus janda cerai yang sudah bercerai 2 tahun 6 bulannamun tidak tercatat, antara keduanya tidak ada hubungan mahramdan tidak ada halangan untuk menikah; Selama masa perkawinan Pemohon dan Pemohon II tidak pernahbercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agamaHal. 4 dari 10 hal Ptp

pernah ada pihak yang merasa keberatan ataspernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon tidak ada mempunyaiisteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);Bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada PengadilanAgama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMHal. 5 dari 10 hal Ptp

Gazali, S.HHal. 10 dari 10 hal Ptp No 522 /Pat.P/2018/PA.Plh

Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanltsbat Nikah tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 11Maret 2019 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 10 hal Ptp

Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmendapatkan buku nikahHal. 2 dari 10 hal Ptp No 129 /Pdt.G/2019/PA.PIh9.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubunganmahram dan tidak ada halangan untuk menikah;Hal. 4 dari 10 hal Ptp No 129 /Pdt.G/2019/PA.PIh Selama masa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama(murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan ataspernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon tidak ada mempunyaiisteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp 311.000.00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 01 April 2019 MasehiHal. 9 dari 10 hal Ptp No 129 /Pdt.G/2019/PA.Pthbertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. MasyhadiahD, M.H. yang ditetapbkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai KetuaMajelis, Dra.

Gazali, S.H.Hal. 10 dari 10 hal Ptp No 129 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuanganorganisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untukmerundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugattetap pada pendiriannya untuk mem HK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF.

Hal ini jelasjelasmenunjukan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasiserikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundinganbipartit yang tidak ada titik temunya, maka pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SBKIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, denganharapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yangmenjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidakmau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan suratpemberitahuan

Parman Zamhuri selakuWakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas meguruskeuangan organisasi maka PTP SB KIKEF meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tetap pada10pendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan dengan PTP SBKIKEF.

Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menghormati PTP SBKIKEF sebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadanhukum ;Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;Nopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dicocokan dengan aslinya danternyata cocok. ( bukti.P.1);.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;Burhanuddin Pulungan., 2. Syukron Jazila Pulungan bin BurhanuddinPulungan.,3.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon danketerangan Pemohon dipersidangan maka yang menjadi masalah pokok dalampermohonan aquo adalah sehubungan telah menuinggal dunia Alm.Burhanuddin Pulungan ( ayah Pemohon) pada tahun 2012 dan Almh.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;3.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;dito,H. Zainul Arifin, SHPerincian biaya perkara :1. Pencatatan Rp 30.000,00 2. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 80.000,004. Redaksi Rp 5.000,005. Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 171.000,00(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal. 16 dari 16 hal. Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;

Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah denganseorang lakilaki bernama: Siddiq Marito bin Parmin, umur 19 tahun 4 bulan, (Hal 1 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Pslahir tanggal 1101999 ), agama Islam, pekerjaan Buruh Hariab lepas,bertempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Nasional, RT/Rw.003/003,Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, KotaPadangsidimpuan ;.

Potocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama 1277LT080120140039 atasnama Rosidah Seyfiyah Harahap yang telah diberi meteral secukupnya dantelah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan DanHal 3 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.PsPencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan tanggal 8 Januari 2014. (bukti. P.3).Bahwa disamping alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telahmenghadirkan pihak keluarga sebagai berikut :1.

Hotman harahap bin Bolos Harahap ( ipar Pemohon), umur 41 tahun , agamaIslam, pekerjaan berjualan, tempat tinggal jalan Ahmad Yani, kelurahanBatang ayumi Jae, kecamatan Padangsidimpuan Utara, KotaPadangsidimpuan, telah memberi keterangan sebagai berikut: Bahwa benar, Rosidah Seyfiyah Harahap adalah anak kandung Pemohon ;Hal 4 dari 8 hal Ptp.

Bahwa orangtua kedua belah pihak calon mempelai setuju dan tidakberkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Hal 6 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Ps5.

Meteral Rp 6.000,00.Jumlah Rp 171.000,00.( Seratus tujuh puluh satu rupiah ).Hal 8 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Ps

Anonim Ptp.

Anonim Ptp. Nomor : 113/Pdt.P/2019/MS.Bir4.

Abdul Muis No.80A JakartaPusat, Kode Pos: 10160, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi ;Hal. 1 dari 9 hal, Ptp.

Ptp.

Lanny Ardiyanita (anak perempuan);Menimbang, bahwa para Pemohon juga memohon agar hartapeninggalan pewaris berupa Deposito berjangka senilai Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Seri AE 567341 dan Depositoberjangka senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan NomorSeri AD461625 agar ditetapkan bagiannya untuk masingmasing ahli warisHal. 6 dari 9 hal, Ptp.

Ptp. No. 527Pdt.P/2020/PA.JP.4.3. Linda Avijanty (anak perempuan) 1/4(Seperempat)4.4. IR. Lanny Ardiyanita (anak perempuan) 1/4(Seperempat)5. Membebankan kepada para Pemohon untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.1.210.000, (Satu juta dua ratussepuluh ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 28 September2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, olehkami Drs.

Ernawati, M.H.1.Panitera Pengganti,Hal. 8 dari 9 hal, Ptp. No. 527Pdt.P/2020/PA.JP.Tratna Dewy SAT., SH.,MH.Perincian biaya perkara :N OO Of B WN F. Pendaftaran :Rp 30.000,00. Proses :Rp 75.000,00. Panggilan : Rp.1.069.000,00. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat :Rp. 10.000,00. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00. Redaksi :Rp 10.000,00. Meterai : Ro 6.000,00Jumlah : Rp 1.210.000,00(Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)Hal. 9 dari 9 hal, Ptp. No. 527Pdt.P/2020/PA.JP.

Ptp.

Ptp. Nomor : 68/Pdt.P/2018/MS.Bir3.9. Pemohon. IX ( Anak perempuan kandung);3.10. Pemohon X ( Anak perempuan kandung )3.11. Pemohon XI ( Anak perempuan kandung).4.

Ptp. Nomor : 68/Pdt.P/2018/MS.Bir

Gani, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masingHal. 1 dari 6 hal Ptp No 415/Pdt.P/2018/PA.Pih10.masing bernama Edi Paiman dan Husni.

guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus persyaratan haji;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohonakan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA JorongKabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini.Hal. 2 dari 6 hal Ptp

Gani karenasaat itu wali nasab Pemohon II sudah tidak ada semua;Bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu apapun;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepadaberita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Hal. 3 dari 6 hal Ptp No 415/Padt.P/2018/PA.PIihMenimbang, bahwa dalildalil permohonan para Pemohon pada pokoknyaadalah

Dengan demikian,Siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi KUA atau yang sepadandengannya dalam hirarki pemerintahan, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim.Bahkan termasuk juga pejabat KUA yang datang atas nama pribadi, bukan atasHal. 4 dari 6 hal Ptp No 415/Pdt.P/2018/PA.Pihnama instansi, tidak bisa disebut sebagai wali hakim.

Gazali, S.H.Hal. 6 dari 6 hal Ptp No 415/Padt.P/2018/PA.Pih

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untukmerundingkan terlebin dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugattetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelasmenunjukan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagaiorganisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;Hal. 2 dari 24 hal. Put.

Nomor 97 PK/Pdt.Sus/2012Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr.

Surat : 069/PTP.

Nomor 97 PK/Pdt.Sus/2012Zlperusahaan terhadap salah seorang pengurus kami yang bernamaParman Zamhuri selaku wakil Bendahara Umum PTP. SBKIKEFPT. MI dimana didalam perundingan tersebut tidak terjadikesepakatan sebagaimana bukti P4 poin 7 yang telah disampaikandidalam persidangan;. Bahwa dikarena didalam perundingan pada tanggal 24 Desember2008 maka melalui surat 056/PTP.

Bahwa dikarenakan pihak perusahan tidak mau mejawab sitratNo.056/PTP. SBKIKEF/M/Bks/XII/2008 tertanggal 24 Desember2008 tersebut kemudian melalui surat No. 060/PTP. SBKIKEF/M/Bks/I/2009 tertanggal 06 Januari 2009 (Bukti P5B) dengan maksudyang sama dengan surat No.056/PTP. SBKIKEF/M/Bks/XII/2008tertanggal 24 Desember 2008;. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 kami dan pihak perusahanyang difasilitasi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kab.

Ptp.

Jalan Sawi Blok F No.3 RT.006 RW.002 Desa AtuAtuKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;Hal. 1 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.Plh3. Farid Khani Base Camp PT. GMK Timur RT.011 RW.004 DesaPasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;4. Muhammad Fahlariannor bin Yunani, umur 42 tahun,pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Perusahaan PTGMK, tempat tinggal di Dusun karang Anyar RT.013 Desa DamitKecamatan Batu Ampar Kabupten Tanah Laut;5.

Mas kawinnya uang sebesar Rp.Hal. 2 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.Plh3.000, (tiga ribu rupiah).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor6301034808420001 tanggal 22012012 yang dikeluarkan oleh KepalaHal. 4 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.PlhDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (buktibertanda P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor6301031303620001 tanggal 20112012 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (buktibertanda P.2).3.

Juaini, S.H. yangditetapbkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra.Hal. 11 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.PlhRabiatul Adawiah dan Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon danTermohon;Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttdDra.

Haryitno, S.H.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 300.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 +Rp 391.000,00Hal. 12 dari 12 hal Ptp No. 248/Padt.G/2018/PA.Plh

Padangsidimpuan,sebagai Penggugat.Melawan:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Tenaga Harian Lepas Pada BPBD KotaPadangsidimpuan, tempat kediaman di Jalan Imam BonjolGang Mesjid Lingkungan Ill, Kelurahan Aek Tampang,Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, KotaPadangsidimpuan sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;DUDUK PERKARAHal 1 dari 6 hal Ptp

Salambue pada tahun 2015, dan setelah Tergugat bebasdari Lembaga Pemasyarakatan Tergugat masih tetap memakai NarkobaHa 2 dari 7 hal Ptp.

Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat danTergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga(pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankandan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisahuntuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathinHa 4 dari 7 hal Ptp.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yangHa 6 dari 7 hal Ptp. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Pspk,diperhitungkan sampai saat ini sejumlah Rp. 391.000,00. ( Tiga ratussenbilan puluh satu ribu rupiah );Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada Hari Kamis Tanggal 29Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 Hijriyah olehkami Drs.

Meterai Rp. 6.000,00.Jumlah Rp. 391.000,00.Ha 7 dari 7 hal Ptp. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Pspk,( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )Ha 8 dari 7 hal Ptp. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Pspk,

PUTUSANNomor : 437/Pid.sus/2015/PN.BlsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI BENGKALIS, yang mengadili perkaraperkarapidana pada Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : PARLINDUNGAN PANGARIBUAN Bin MULLERPANGARIBUAN.Tempat lahir : Rantau Prapat.Umur/tanggal lahir :31 Tahun / 24 November 1984.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan PTP Pasar Minggu Kecamatan

BIRONG (belum tertangkap)pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB di rumahterdakwa di PTP Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan hargaRp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa dalammelakukan penjualan narkotika jenis sabu sabu mendapatkan keuntungansebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang terjual.

sebagai berikut : Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wibdi Jalan PTP Pasar Minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ditangkap TeamOpsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan pada saat dilakuakan pemeriksaandan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu sabu yangdisimpan celah dinding warung milik terdakwa di Jalan PTP Pasar MingguKecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Bisdirumah terdakwa yang berada di Jalan PTP Kecamatan Kandis KabupatenSiak.Bahwa terdakwa ditangkap oleh team Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalisbersama dengan saksi Barita Maruli Pandiangan (berkas terpisah).

Bahwa benar terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Mei2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di PTP Pasar Minggu KecamatanKandis Kabupaten Siak.