NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:MARULAK SINAGA, S.E., beralamat di Jalan Raya Nomor 17RT 003 RW 009, Cengkareng, Jakarta Barat, Jabatan ManagerTreasury and Tax PT.

Newmont Nusa Tenggara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0512/2377, Tanggal26 Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang,bahwa dari suratsurat yangbersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukanpermohonan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraandi Atas Air Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaankendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan pasalpasal a quo, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan sertasebagai badan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 847/B/PK/PJK/2012Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwapajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimanabeban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawabpemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PeraturanDaerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengatur mengenai pengenaanPajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan dijalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak pemerintah

;Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulanDesember1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah ProvinsiTingkat Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 Tahun 1985.

NEWMONT NUSA TENGGARA tesebut ;

NEWMONT NUSA TENGGARA VS. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, beralamat di Jl. Mega KuninganLot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Marulak Sinaga, beralamat di Jalan Raya Raya No.17, RT.

/RW.003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH.mbp/NNT/0412/2304 tanggal 8 Maret 2012,Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jl.

Adapun banding ini disampaikan dengan dasardasar alasan sebagaiberikut:Permohonan Keberatan Pemohon Banding :Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Baratmelalui Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)dengan No.

;Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah Provinsi TingkatI Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 tahun 1985.

NEWMONT NUSA TENGGARA tesebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35282/PP/M.XIV/ 04/2011tanggal 30 November 2011 ;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3335/PJK/2000 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2009 Nomor 473/XII/AB/075

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;

PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

PUTUSANNomor 604/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, Pekerjaan Manager Treasury & Tax, FinanceDepartement, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor

MS/NNT/0514/0841, tanggal 6 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

Putusan Nomor 604/B/PK/Pjk/2018Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB: : Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 04 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48535/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No.226/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon KOFeRS!. Mahkamah yangUraian Peninjauan Peninjauan .. .

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48535/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 Nopember 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) tersebut tidak dapat diterima ;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48569/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT)

BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk

BALAIWILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, Beralamat di JalanFrans Seda, Bundaran PU Kota Kupang, selanjutnya disebutTerbanding semula Tergugat ;2. PEMERINTAH RI cq. PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR cq.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR, Beralamat di Jalan Lalamentik,Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,selanjutnya disebut Terbanding Il semula Tergugat Il ;3. PEMERINTAH RI cq.

KEPALA DINAS PEKERJAANHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT KPGUMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALADINAS PENGAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURcq.

Bale mengarahkan Penggugat untuk menghadap pada DinasPengairan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena menurut sdr. Bale bahwaproyek pengairan tersebut merupakan proyek provinsi;Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2008 itu juga, Penggugat berusahamenghubungi Dinas Pengairan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sdr.Obet Sabetu namun tidak bisa ditemui karena sdr.

Obet Sabetu sementarabertugas di Flores;Bahwa kemudian terakhir yaitu pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugatkembali mengajukan surat kepada Tergugat in casu Kepala Balai WilayahSungai Nusa Tenggara Il perihal permohonan kompensasi ataspenggunaan tanah sengketa tanoa sepengetahuan Penggugat, namunhingga kini hasilnya adalah nihil;Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dalam Bab KetentuanUmum, yaitu :e Pasal1 Ayat 2, yang berbunyi :Pengadaan Tanah

Dan ternyata dalam gambar tersebut jelasterlihat bahwa tanah sengketa milik Penggugat telah ada beberapafasilitas milik Tergugat Il in casu Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiNusa Tenggara Timur (proyek propinsi);Point 9 dalam posita, yang berbunyi :Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2008 Penggugatmenghubungi Tergugat Ill in casu Dinas Pengairan Kabupaten Kupangdan bertemu dengan orang yang mengaku bernama sdr. BALE,kemudian sdr.

Badan PertanahanPropinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan KabupatenSikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Elkana MardanHale, Dominggus Dowa Malo dan Stefanus Mbulu, ketiganya memilihalamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, JL El Tari No. 05, Kel.

Newmont Nusa Tenggara ; Gubernur Nusa Tenggara Barat

Newmont Nusa Tenggara, tempat kedudukan Menara RajawaliLantai 26, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Martiono Hadianto, JabatanPresiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat MenaraRajawali Lt.26, Kawasan Mega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta, dalam halini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga, SE., Jabatan ManagerTreasury dan Tax PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat di JI.

RayaNo. 17, Rt/Rw. 003/009 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0512/2364 tanggal 26 Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:Gubernur Nusa Tenggara Barat, tempat kedudukan di JI.

Pejanggik No.12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor Put35503/PP/M.X1/04/2011, tanggal 12 Desember 2011yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan Pasalpasal a quo, maka jelas bahwa Pemohon Bandingsebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagaibadan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

Newmont Nusa Tenggara dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor Put35503/PP/M.X1/04/2011, tanggal 12 Desember 2011,serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Hal. 44 dari 46 hal.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR., IV. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK;

PUTUSANNomor 481 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HERMANNUEL YEFTAN' SABAAT, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di RT 19 RW 06, Desa PenfuiTimur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yance Thobias Mesah,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat

Putusan Nomor 481 K/TUN/2021Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Agustus 2020;PT PEMBANGUNAN SEHAT SEJAHTERA, tempatkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 19 Lantai Il, RT009 RW 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yangdiwakili oleh Bobby Lianto, pekerjaan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa SamuelAhab, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Advokat, beralamat di Kota Kupang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 617/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 KawasanMega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh MartionoHadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax pada PT Newmont Nusa Tenggara

,beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/0514/0827, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48521/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya PemerintahDaerah Nusa Tenggara

Putusan Nomor 617/B/PK/Pjk/2018212/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi yangMahkamahUraian Peninjauan Peninjauan dibatalkan. .

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48521/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Marulak Sinaga, Karyawan PT.

Newmont Nusa Tenggara, beralamat di JalanJaya Raya Nomor 17 RT/RW. 003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/05 14/0923, tanggal 06 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, NusaTenggara Barat, diwakili oleh Rusman, SH.

., Kepala Biro Hukum Setda,Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12,Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruslan Hidayat Wantogia, SE.

dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukan padaGubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Baratpada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian, jawaban/keputusan atas keberatantersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 04 Desember 2012,Pemohon Banding berpendapat bahwa penerbitan keputusan atas surat keberatan yangtelah Pemohon Banding ajukan tidak sesuai dengan

Namun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT. NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 625/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax Finance Department, berdasarkan

SuratKuasa Khusus Nomor MS:/NNT/0514/0877, tanggal 6 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi NTB;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Citra Indah Blok M11/15, RT.05/08, Desa Sukamaju, Jonggol

Membatalkan selurun Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48571/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48571/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding No. 973/1898/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor281/XI/AB/0O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48571/PP/M.XI1I/04/2013, tanggal 28 November 2013:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 8 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),

NEWMONT NUSA TENGGARA, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden direktur, beralamat di JI. Mega Kuningan Lot5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Marulak Sinaga, SE., beralamat di Jalan Raya Raya No.17, RT.

/RW.003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH.mbp/NNT/05 12/2352 tanggal 26 Maret 2012,Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;melawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jl.

Majapahit No. 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat,Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35491/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara

No. 854/B/PK/PJK/2012besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalamProvinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Kontrak Karyaantara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding bersifat "lex specialis"artinya

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put35491/PP/M.XII/ 04/2011tanggal 12 Desember 2011 ;MENGADILI KEMBALI :e Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;e Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3209/PJK/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor 323/XI/AB/07E tanggal 25 September2009

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan MenaraRajawali Lantai 26, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Martiono Hadianto,Jabatan Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamatMenara Rajawali Lt.26, Kawasan Mega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga, SE., JabatanManager Treasury dan Tax PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamatdi Jl. Raya No. 17, Rt.

/Rw. 003/009, Cengkareng, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0859 tanggal06 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jl.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1880/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

olehKepala Daerah, permohonan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulisdalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut,pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak danpelaksanaan penagihan pajak;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diinformasikanbahwa Pemohon Banding telah membayar sejumlah Rp2.112.081.600,00kepada Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 624/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax Finance Department, berdasarkan

SuratKuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0313/5492, tanggal 5Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

Membatalkan40387/PP/M.XII/04/2012 tanggal 28 September 2012.MENGADILI SENDIRIPutusanselurunh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.Membatalkan Seluruh Pengadilan Pajak Nomor Put.40387/PP/M.XII/04/2012 tanggal 28 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3492/02/Dipenda tanggal 15 Nopember 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat: MenaraRajawali lantai

Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950, sehingga PKBPeninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar dan Berat, dan karenanyaSurat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 25/XI/AB/07E yang diterbitkan olehPemda Nusa Tenggara Barat harus dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreks. a .

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40387/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)