SHGB No. 43 Surat Ukur Nomor 19/2013 seluas 32 M2, BlangkoBN.567017;8. SHGB No. 44 Surat Ukur Nomor 20/2013 seluas 32 M2, BlangkoBN.567016;Dengan Jumlah 256 M2 dan Sisa 28.953 M2; Pada tanggal 02102019 tercatat SKPT No. 2387/2019 dimohon olehMoh Adin Setiawan selaku Direktur Utama Berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada No. 4 tanggal 15012011 yang dibuat oleh Tia Agustina, SH Notaris di Depok untukkepentingan mengetahui data.4.

tanggal 15/11/08 sebesarRp.2.262.240.tanggal bayar 23/11/2013.Selanjutnya Selanjutnya diberitanda T.10; Faktur Pajak Nomor seri 010.000.08.00000015 tanggal 17/12/08 sebesarRp.9.301.500.tanggal bayar 23/11/2013.Selanjutnya Selanjutnya diberitanda T.11; Faktur Pajak Nomor seri 010.000.08.00000051 tanggal 23/12/08 sebesarRp.13.691.724.tanggal bayar 23/11/2013.Selanjutnya Selanjutnya diberitanda T.11; Faktur Pajak Nomor seri 010.000.08.00000052 tanggal 23/12/08 sebesarRp.15.973.678.tanggal bayar 04/19

/2013.Selanjutnya Selanjutnya diberitanda T.11; Foto copy Bukti Pungutan PPh Pasal 22 pembelian TBS tanggal14/01/2008 sebesar Rp.857.564. selanjutnya diberi tanda T.12; Foto copy Bukti Pungutan PPh Pasal 22 pembelian TBS tanggal14/02/2008 sebesar Rp.11.544.969. selanjutnya diberitanda 1.13;Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor : 293/Pid.B/2015/PNSIM Foto copy Bukti Pungutan PPh Pasal 22 pembelian TBS tanggal14/03/2008 sebesar Rp.8.764.375. selanjutnya diberitanda 1.14; Foto copy Bukti Pungutan PPh Pasal

dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bandung yangberkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA" Nomor: 3745/2013 tanggal 04 April 2013, Nomor: 3747/2013tanggal 04 April 2013, Nomor: 3748/2013 tanggal 04 April 2013, Nomor:3749/2013 tanggal 04 April 2013, Nomor: 3750/2013 tanggal 04 April2013, Nomor: 05132/2014 tanggal 16 Mei 2014, Nomor: 05174/2014tanggal 15 Mei 2014, Nomor: 05196/2014 tanggal 15 Mei 2014, sertaAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 16/2013 tanggal 25 Pebruari2013, Nomor: 19

/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor: 31/2014tanggal 04 April 2014, Nomor: 18/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor:30/2014 tanggal 04 April 2014, Nomor: 20/2013 tanggal 25 Pebruari2013, Nomor: 17/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor: 29/2014tanggal 04 April 2014.4.

dengan asli) ;Berita acara pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia pemeriksaan tanahA tanggal 20 Agustus 2013 (foto copy dari foto copy) ;Risalah panitia pemeriksaan tanah A No :221/RPT/RUTIN/201, tanggal5 September 2013 (foto copy dari foto copy );Surat pengantar kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka No : 321 /300.5/19.01/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 (foto copy dari foto copy):Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 37/HGB/BPN.19

/2013 tentangpemberian hak guna bangunan atas tanah nama Perseroan Terbatas BangunMakmur Sejati atas sebidang anah di kabupaten bangka (foto copy sesuaidengan asli);Permohonan Pendaftaran Hak tanggal 2 Desember 2013 (foto copy sesuaidengan asli) :Buku Tanah No : 12, tanggal 20 Maret 2014 (foto copy sesuai denganASi); == 2 == 29 n= oan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnhalaman 72 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUNPLGMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya,

HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pasangkayu sejak tahun 2013 s/d tahun 2019, Berdasarkan SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 821.22/19/2013 tanggal 14 Januari 2013dan Saksi SADDAM MAULANA ARIEF, ST selaku Wiraswasta/Honorer padaDinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten PasangkayuNomor : 523/01.b/KPTS/I/DKP/2018 tanggal 02 Januari 2018 (Masingmasingdilakukan penuntutan dalam

HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pasangkayu sejak tahun 2013 s/d tahun 2019, Berdasarkan SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 821.22/19/2013 tanggal 14 Januari 2013dan Saksi SADDAM MAULANA ARIEF, ST selaku Wiraswasta/Honorer padaDinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten PasangkayuNomor: 523/01.b/KPTS/I/DKP/2018 tanggal 02 Januari 2018 (Masingmasingdilakukan penuntutan dalam

menyampaikan alasantambahan atau penjelasan tertulis, dan keputusan keberatan tersebutberupa menolak permohonan keberatan dari Pemohon Banding;e Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkanoleh Terbanding, menurut Majelis telah sesuai dengan aturan danketentuan yang berlaku;TANGGAPAN:1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sangat keberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwakeputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor:KEP1639/WPJ.19

/2013 tanggal 31 Oktober 2013 telah sesuai denganaturan dan ketentuan yang berlaku, karena penerbitan SKPKB a quo iniHalaman 98 dari 115 halaman Putusan Nomor 997 B/PK/PJK/2016sangat bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukumdalam penyelenggaraan administrasi pemerintahaan.Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding), menurut Majelis telah sesuai denganaturan dan ketentuan yang berlaku telah sesuai dengan ketentuan Pasal26 Undangundang

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasantertulis, dan keputusan keberatan tersebut berupa menolakpermohonan keberatan dari Pemohon Banding;e Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkanoleh Terbanding, menurut Majelis telah sesuai dengan aturan danketentuan yang berlaku;TANGGAPAN:1)2)Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)sangat keberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwakeputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) NomorKEP1634/WPJ.19

/2013 tanggal 31 Oktober 2013 telah sesuai denganaturan dan ketentuan yang berlaku, karena penerbitan SKPKB a quo inisangat bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukumdalam penyelenggaraan administrasi pemerintahaan;Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding), menurut Majelis telah sesuai denganaturan dan ketentuan yang berlaku telah sesuai dengan ketentuanHalaman 122 dari 140 halaman.

memberikan keterangan terkait denganmateri yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaanketerangan;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak pernahmenerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, daninformasi ataupun surat permintaan keterangan dari Direktur JenderalPajak selaku Temohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)selama proses Keberatan sejak pelaporan surat Keberatan padatanggal 28 Agustus 2013 sampai Surat Pemberitahuan Untuk HadirNomor S3413/WPJ.19

/2013 yang Pemohon Banding terima padatanggal 11 Oktober 2013;Bahwa SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan yang diterbitkanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbadning) tidak terdapatadanya perincian pospos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang dan sanksinyasebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 31 UU KUP, danperaturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMKNomor 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16

DeliT Serdang16 14 Maret 590/19/2013 SAPION Pasar VI Dwi Kora Dusun 255 M?2013 SEMBIRING XXV Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. DeliSerdang17 18 Maret 590/24/2013 PONIJO Ji.lrian Barat Psr 7 Dusun 404,25 M?2013 XX Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. DeliSerdang18 18 Maret 590/21/2013 JOKO Psr VI Dwi Kora Dusun 255 M?2013 SUTRISNO XXV Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. DeliSerdang19 18 Maret 590/20/2013 SUWARNI Ji.lrian Barat Psr VII 460 M?2013 Dusun XX Desa SampailiKec.

Deli Serdang seluas 255M216.Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor:590/19/2013 tanggal 14 Maret 2013 an SAPION SEMBIRING yangberlokasi di Pasar VI Dwi Kora Dusun XXV Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang seluas 255 M?17.Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor:590/24/2013 tanggal 18 Maret 2013 an PONIJO yang berlokasi diJl.lrian Barat Psr 7 Dusun XX Desa Sampali Kec. Percut Sei TuanKab. Deli Serdang seluas 404,25 M?

menyampaikan = alasantambahan atau penjelasan tertulis, dan keputusan keberatantersebut berupa menolak permohonan keberatan dari PemohonBanding;Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Keberatan yangditerbitkan oleh Terbanding, menurut Majelis telah sesuai denganaturan dan ketentuan yang berlaku;TANGGAPAN:1)2)Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sangat keberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakanbahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahuluTerbanding) Nomor KEP1638/WPJ.19

/2013 tanggal 31 Oktober2013 telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,karena penerbitan SKPKB a quo ini sangat bertentangan denganasas legalitas dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraanadministrasi pemerintahaan.Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding), menurut Majelis telahsesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku telah sesuaidengan ketentuan Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

1 (satu) bendel dokumen risalah kesepakatan persiapan dan pokok pokok urusanhaji untuk musim haji 1432 H yang dibuat dua pihak yaitu Indonesia dan ArabSaudi.Hal. 419 dari 723 hal Putusan No : 25/Pid/TPK/2016/PT.DKI.265 3 (tiga) lembar Notula Rapat tanggal 14 Februari 2013, dengan agenda rapatLaporan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.266 1 (satu) bundel dokumen perihal hasil rapat tim penyusunan rencana penyewaanperumahan yang terdiri dari:151 (satu) lembar disposisi tgl/ nomor 12/19

/2013/NOTA DINAS asalKasubdit Akomodasi dan Katering Haji.1 (satu) lembar asli nota dinas tanggal 19 Desember 2013 kepadaDirektur Pelayanan Haji Luar Negeri dari Kasubdit Akomodasi danKatering Haji perihal Hasil Rapat Tim Penyusunan Rencana PenyewaanPerumahan.2 (dua) lembar notulen rapat Tim penyusun rencana penyewaanperumahan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tanggal 19 Desember2013.1 (satu) bundel draft Peraturan Menteri Agama Tahun 2013 tentangPengadaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab

dan transportasi Jemaah haji di arab Saudi1434H/2013M.264 1 (satu) bendel dokumen risalah kesepakatan persiapan dan pokok pokok urusanhaji untuk musim haji 1432 H yang dibuat dua pihak yaitu Indonesia dan ArabSaudi.265 3 (tiga) lembar Notula Rapat tanggal 14 Februari 2013, dengan agenda rapatLaporan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.266 1 (satu) bundel dokumen perihal hasil rapat tim penyusunan rencana penyewaanperumahan yang terdiri dari:1 1 (satu) lembar disposisi tgl/ nomor 12/19

/2013/NOTA DINAS asalKasubdit Akomodasi dan Katering Haji.251 (satu) lembar asli nota dinas tanggal 19 Desember 2013 kepadaDirektur Pelayanan Haji Luar Negeri dari Kasubdit Akomodasi danKatering Haji perihal Hasil Rapat Tim Penyusunan Rencana PenyewaanPerumahan.2 (dua) lembar notulen rapat Tim penyusun rencana penyewaanperumahan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tanggal 19 Desember2013.1 (satu) bundel draft Peraturan Menteri Agama Tahun 2013 tentangPengadaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab

JI.BatuSuharti Api Il No.2 tertulis atas Api Il No.2Penggugat 16 nama Ny.Suyono Hadiman(janda pensiun)0045/40264/D.2/921/BD/RD/IMN/2013Jangka waktu 01/03/201031/12/2010Harry Tribowo Hadi Tidak ada terdaftar pernah JI.Batucq Anna membuat kontrak untuk Api iPenggugat 17 mendiami lahan dan/rumah No.20AperusahaanIskandar cq Uho Tidak ada terdaftar pernah JI.BatuPenggugat 18 membuat kontrak untuk Api IImendiami lahan dan/rumah No.10AperusahaanBoediono pensiun 0063/40264/D.2/921/BD/RD JI.BatuPenggugat 19

//2013 Api Il No.8Jangka waktu 01/83/200931/2/2012Virman S cq Emi Tidak ada terdaftar pernah JI.BatuPenggugat 20 membuat kontrak untuk Api IImendiami lahan dan/rumah No.20perusahaanLelly Dariyani 0056/40264/D.2/921/BD/RD Jl BatuPenggugat 21 /V1/2014 Api No.4 Jangka waktu 01/02/201331/12/2014 Halaman57dari174Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Bdg Dari Tabel diatas dapat dsimpulkan Para Penggugat terdiri dari ParaPenggugat yang merupakan Pensiunan atau Janda Pensiun menempati lahandan/rumah perusahaan

Satuan.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana menurut :Pertama : Pasal 126 KUHPM.AtauKedua : Pasal 372 KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa iabenarbenar mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan tidakmengajukan eksepsi/keberatan.Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumdari Ditkumad Jakarta An.Mayor Chk Hotmad Panjaitan berdasarkansurat perintah Ditkumad Nomor Sprin/19

//2013 tanggal 11 Januari2013 dan surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2014.Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam putusan ini disusunberdasarkan urutan para Saksi yang hadir dalam persidangan.Bahwa Saksi yang telah hadir di persidangan menerangkan di bawahsumpah sebagai berikut :Saksi1Nama : TEDJO SOELARSO, H.S.Pangkat / NRP : Letkol Inf / 505143Jabatan : Kabag Ops Balakpam PusinteladKesatuan : PusinteladTempat, tgl. lahir : Cepu, 21 Desember 1956Kewarganegaraan : IndonesiaJenis kelamin : LakiLakiAgama

Sofwan, M.Pd) atas nama KuasaPengguna Anggaran Nomor: 02207/DEP.V.5/MENPORA/1 1/2013 tanggal18 November 2013, yang didukung dengan dokumendokumen sebagaiberikut: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari PPK nomor:02207/6643 19/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ; Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final dan SSP PPN ; Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor: 168.9/BAP/PPKD.V.5/10/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ditandatangani oleh Ir.

Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.B.24.B.25.B.26.B.27.B.28.B.29.B.30.B.31.C.1.C.2.230/CP0000/2013SO i perihal +=Permohonan PenunPengelola lapangan Alas Dara dan Kemuning tanggal 19 2013 yang ditanda tangani oleh AMRIL THAIB M sDirektur Utama.1 lembar foto copy surat PT.

perihal UsulanPimpinan Proyek untuk proyek penerapan EKTP. 58301 (Satu) lembar dokumen memorandum No.041/M/GC.VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal PermohonanAnggaran tambahan Proyek Penerapan EKTP. 58311 (Satu) lembar Surat No. 46/KUKonsorsium/IV/2012 tanggal29 April 2012 perihal Jaminan Bank ddari Ketu KonsorsiumPNRI tanggal 29 April 2012 kepada PPK DirektoratPengelolaan Inforasi Administrasi KependudukanKementerian Dalam Negeri. 58321 lembar dokumen Risalah rapat No. 001/GC/GC1/VII/2013tanggal 19

, 2013 topik bahasan Review pembebananAnggaran tambahan project EKTP tahun 20112013. 58332 (dua) lembar dokumen Surat Persetujuan No.29.1/IV/Konsorsium PNRI/2013 tanggal 10 April 2013 yangditandantangani oleh Abraham Mose, Anang SugianaSudhardjo, Isnu Edhi Wijaya, Rudiyanto. 58342 (dua) lembar Surat Persetujuan Nomor 17/SPKonsorsum/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 yangditandantangani oleh Abraham Mose, Anang SugianaSudhardjo, Isnu Edhi Wijaya. 58351 (Satu) lembar surat No. 46/KUKonsorsium/VII/2013

PNRI tanggal 29 April 2012 kepada PPK DirektoratPengelolaan Inforasi Administrasi KependudukanKementerian Dalam Negeri. 58321 lembar dokumen Risalah rapat No. 001/GC/GC1/VII/2013tanggal 19, 2013 topik bahasan Review pembebananAnggaran tambahan project EKTP tahun 20112013. 58332 (dua) lembar dokumen Surat Persetujuan No.29.1/IV/Konsorsium PNRI/2013 tanggal 10 April 2013 yangditandantangani oleh Abraham Mose, Anang SugianaSudhardjo, Isnu Edhi Wijaya, Rudiyanto. 58342 (dua) lembar Surat Persetujuan