Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat PDIP
2.Dewan Pimpinan Pusat PDIP
Turut Tergugat:
SUHARI WICAKSONO

(PDIP);Bahwa sejak selama menjadi anggota, kader, dan menjadi pengurus PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan, Penggugat dengan setiamemperjuangkan membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,dan tidak pernah mendapat teguran dan/atau pemecatan DEWANPIMPINAN PUSAT,DPD atau DPC karena melanggar konstitusi dan/ataukode etik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Bahwa atas kesetiaan sebagai anggota dan kader Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan yang ikut serta memperbesar nama Partai DemokrasiIndonesia

NagekeoProvinsi Nusa Tenggara Timur, untuk Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4.

pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian SengketaPerselisinan Hasil Pemilu 2014 Internal Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan.

BukanKewenangan Partai Politik PDIP/Tergugat.)

Menyatakan hukum Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PemecatanYAKOBUS SUSU, S.IP Dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, tanggal 28 Desember 2016 Cacat Hukum dan Tidak BerkekuatanHukum;3.

Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014, terdapat 15 (lima belas) nama dan lambang partai peserta Pemilu dan Partai PDI Perjuangan tertulis nama calon nomor urut 4 bernama Ir. Kristian Manurung ;- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Nomor TF 2040114 ;Dikembalikan kepada yang saksi Nuraidah ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

peserta Pemilu dan padasalah satu yaitu pada Nomor 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganserta pada kotak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4terdapat nama Ir.

peserta Pemilu dan Partai PDIPerjuangan tertulis nama calon nomor urut 4 bernama Ir.

Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, d.

peserta Pemiludan Partai PDI Perjuangan tertulis nama calon nomor urut 4 bernama Ir.

anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa pengunduran dirisebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil ; selanjutnya Pasal 9 ayat 3 PP.No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNSmenjadi anggota Partai Politik menegaskan Pegawai Negeri Sipil yangyang mengundaurkan diri dan ditangguhkan pemberhentiannya tetapi tetapmenjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulanyang

No. 37 tahun 2004 tentanglarangan PNS menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik, junto pasal250 huruf c PP.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik jo.

mengundurkan dirisetelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:a.

sesuai denganPasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang LaranganPegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik jo.

Partai Demokrasi Kebangsaaan (PDk);g. Partai Karya Perjuangan(PAKAR PANGAN);h. Partai Buruh;Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);j.. Partai Barisan Nasional (Barnas);k. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);. Partai Matahari Bangsa (PMB);m. PKDI;4.

Nursaadah, MMtidak memenuhi persyaratan 15% dukungan partai.Menyatakan sah dan memenuhi syarat 9 Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (PPPI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB),Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN), Partai Bintang Reformasi(PBR), PKDI, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera(PIS), Partai Republikan Nusantara ( RepublikaN ), Partai Damai Sejahtera(PDS), sebagai partai pengusung Para Penggugat dalam pencalonansebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang

Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) 6294. Partai Bintang Reformasi (PBR) 6205. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) 6786. Partai Barisan Nasional(BARNAS) 9277. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) 1.403 Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013 8. Partai Matahari Bangsa (PMB) 1.2349. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1.11310. Partai Republik Nusantara 1.80511. Partai Kebangkitan Bangsa 1.42612. Partai Buruh 43213. Partai Damai Sejahtera 1.11614.

Partai Barisan Nasional (BARNAS) 9276. Partai Indonesia Baru 1.4037. Partai Republik Nusantara 1.8058. Partai Kedaulatan 1289. Partai Nahdatul Umat Indonesia 7410. Partai Demokrasi Pembaruan 30911. Partai Pemuda Indonesia 11112 Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia 2.054JUMLAH SUARA 10.007 (15,06%) Halaman 31 dari 49 halaman.

PARTAI PENGUSUNG PEROLEHAN SUARA1.4261. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)9712. Partai Karya Perjuangan Bangsa (PKPB)4293. PDK4324. PARTAI BURUH309 5.

Kolaka Dapil 1 yang batal atau tidak sah.Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan beberapa suara pemilih menjadi tidakbernilai dan perolehan suara peserta pemilu diantaranya PARMIN DASIR (Partai PAN), H.SIRAJUDDIN, SE. (Partai PBB), MUH. HAEDAR, SE (partai PDIP), ANDI HIKMAH (partaiPAN), H. SYAHRUDDIN (Partai PPP), MUH. ALI (partai Demokrat), NURDIN TAHIR(Partai PKB) dan ZULKARNAIN, S.Sos.

(Partai PBB), MUH. HAEDAR, SE (partai PDIP), ANDIHIKMAH (partai PAN), H. SYAHRUDDIN (Partai PPP), MUH. ALI (partaiDemokrat), NURDIN TAHIR (Partai PKB) dan ZULKARNAIN, S.Sos.

Bahwa benar 19 (sembilan belas) surat suara yang diduga dirobek denganmenggunakan kuku terdakwa tersebut menjadi tidak bernilai dan perolehan suarapeserta pemilu diantaranya PARMIN DASIR (Partai PAN), H. SIRAJUDDIN, SE.(Partai PBB), MUH. HAEDAR, SE (partai PDIP), ANDI HIKMAH (partai PAN),H. SYAHRUDDIN (Partai PPP), MUH. ALI (partai Demokrat), NURDIN TAHIR(Partai PKB) dan ZULKARNAIN, S.Sos.

(Partai PBB), MUH. HAEDAR, SE (partai PDIP), ANDI HIKMAH (partai PAN),H. SYAHRUDDIN (Partai PPP), MUH. ALI (partai Demokrat), NURDIN TAHIR(Partai PKB) dan ZULKARNAIN, S.Sos.

caleg No urut 1 dan partai No urut 14 PartaiDemokrat sebanyak 2 surat suara;Partai No urut2 Gerindradan partai No urut5 Partai Nasdem sebanyak1 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 10 PPPsebanyak 2 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai Nomer urut 3.

PDIPerjuangan sebanyak 3 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan parta no urut 2 Gerindra,sebanyak 3 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai no urut 4 Golkarsebanyak 5 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No. urut 8 PKS,sebanyak 11 surat suara;Partai No urut 2 Gerindra dan partai Nomer urut 8 PKS sebanyak 1surat suara;Partai No urut 2 Gerindra dan partai no urut 14 Partai demokratsebanyak 1 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut

1, dan partai No urut 19 Partai PBBsebanyak 1 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan Partai No urut 11 PSIsebanyak 2 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1dan partai No urut 5 Nasdemsebanyak 5 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 12 PANsebanyak 3 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 13 Hanurasebanyak 6 surat suara;15.

Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai politik, tandagambar Partai Politik, atau nama Partai Politik dinyatakan sah untukPartai Politik;b.

Gerindra berkurang 3 (tiga) suara,Partai PDI Perjuangan berkurang 3 (tiga) suara, Partai Golkar berkurang 5(lima) Suara, Partai Nasdem berkurang 5 (lima) suara, Partai PKS berkurang11 (sebelas) suara, Partai PPP berkurang 2 (dua) suara, Partai SolidaritasIndonesia berkurang 2 (dua) suara, Partai Amanat Nasional berkurang 3(tiga) suara, Partai Hanura berkurang 6 (enam) suara, Partai Demokratberkurang 2 (dua) suara dan Partai Bulan Bintang berkurang 1 (satu) suara;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah di pecat dan dicabutkeanggotaannya dari Partai Demokrat, hal ini sesuai Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor278/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Susunan Kepengurusan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Provinsi SulawesiSelatan Periode 20172022, Tanggal 6 Oktober 2017, dimana dalamLampiran SK DPP Partai Demokrat tersebut tercantum nama Penggugat /nCasu A.

NABA /n Casu Penggugat, sesuai surat DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Tanggal 7 Maret 2016Nomor : 03/EXT/DPC PD/Kab. Gowa/III/2016 telah dicabut/ditarik kembalioleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa sesuaisurat tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 007 / B / DPCPD / GW / XIl /2017, Perihal : Penarikan Surat DPC Partai Demokrat Kab. Gowa ;3.

Gowa dari Partai Demokrat yang ditujukan kepada PimpinanKPU Kabupaten Gowa /In Casu Turut Tergugat, yang tembusannya jugadisampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa,dimana isi surat Tergugat tersebut didasarkan pada salinan PutusanPengadilan Negeri Sunggumina Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.

tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PartaiDemokrat dan Sekjen Partai Demokrat ;Menimbang, bahwa dari bukti P3 yaitu Surat Nomor : 007/B/DPCPD/GW/XII/2017, perihal : penarikan Surat DPC Partai Demokrat KabupatenGowa, tanggal 22 Desember 2017 diperoleh data jika surat tersebut ditujukanpada Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa (Tergugat) yang pada pokoknya untukmencabut/menarik kembali surat gidewan pimpinan cabang partai demokratKabupaten Gowa yang ditujukan kepada pimpinan DPRD kabupaten Gowa No :O3

SH. ; Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemecatan Penggugatdari Partai Demokrat pada tahun 2017 ; Bahwa pada saat Saksi menjabat Ketua Dewan Kehormatan tidakpernah melakukan proses pemecatan terhadap Tergugat; Bahwa sepengetahuan Saksi proses penjaringan Calon Legislatifyang di lakukan Partai Demokrat menggunakan system online yangterkait langsung dengan Website Dewan Pimpinan Pusat jadi kalau adaAnggota Partai yang dipecat maka nama yang bersangkutan pastiterblok;Menimbang, bahwa Tergugat

ONTO ;

Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;

Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7520/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal permintaan klarifikasi ;

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (Satu)partai politik untuk 1 (Satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di ataskertas bermeterai cukup; dan;k.

Gawi Djafar sebagai Pimpinan Partai bersama HersonTina sebagai Sekretaris Partai, bahwa Komisi Pemilihnan Umum KabupatenBoalemo memberitahukan kepada partai, surat keterangan sehat tersebutdinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikandokumen.

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yaitu:OOOOOPartai Kebangkitan Bangsa (PKB);Partai Gerindra;Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Partai Golkar (Golongan Karya);Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);Partai Keadilan Sejahtera (PKS);Partai Perindo (Persatuan Indonesia);Partai Persatuan Pembangunan (PPP);Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);Partai Demokrat;Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dalammenyelenggarakan

o Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);oO Partai Golkar (Golongan Karya);oO Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);oO Partai Keadilan Sejahtera (PKS);oO Partai Perindo (Persatuan Indonesia);o Partai Persatuan Pembangunan (PPP);o Partai Amanat Nasional (PAN);oO Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);o Partai Demokrat;o Partai Bulan Bintang (PBB); Bahwa pendaftaran awal tersebut Komisi Pemilinan Umum (KPU) KabupatenBoalemo menerima jenis dokumen berupa:o Model B DPRD Kabupaten;Oo Model B1 DPRD Kabupaten

Boalemo dari Partai KebangkitanBangsa (dilegalisir), Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasibakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir), Fotokopi daftar calon tetap(DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab.

Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembalibagi:1. anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yangberbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik PesertaHalaman 13 dari 29 halaman.

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf i angka 2 juncto huruf j dan huruf kPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi sebagaiberikut: Huruf i angka 2:Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupunHalaman 18 dari 29 halaman.

lanjut, dan mengenai kesediaanuntuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu untuk 1(satu) lembaga perwakilan tanpa ada pembahasan/pengaturan mengenaikewajiban untuk mengundurkan diri dari partai politik asal, dalam haldicalonkan oleh partai politik lain.

hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan hanya di 1 (satu)daerah pemilinan, dan apabila seorang anggota partai politik tersebutmenjadi anggota partai politik lain maka dapat diberhentikan darikeanggotaannya dari partai politik sesuai dengan tata cara pemberhentiankeanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART partaipolitik bersangkutan dan apabila anggota partai politik yang diberhentikanadalah anggota lembaga perwakilan rakyat maka pemberhentiannya selakuanggota partai politik di

Makna hukum Pasal 16 ayat (1) huruf c UndangUndang Partai Politikbahwa seorang anggota partai politik diberhentikan keanggotaannyadari partai politik asal apabila menjadi anggota partai politik lain,ketentuan pasal a quo mengandung makna hukum bahwa seseorangmenjadi anggota partai politik hanya di 1 (satu) partai politik dan apabilakemudian menjadi anggota partai politik lainnya maka yangbersangkutan harus diberhentikan keanggotaannya dari partai politikasal untuk kepastian hukum;c.

Aceh yang tertembak dan yangdituding pelakunya adalah dari Partai Nasional Aceh.Kemudian pada hari tersebut sekira pukul 21.00 Wibsaksi AMRI Alias ATOK Bin IBNI mendapat kabarakan ada pembalasan dari masa Partai Acehterhadap anggota Partai Nasional Aceh.

Syahbuddin Bin Ibrahim di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi dihadirkan karena masalah peristiwa pengrusakan terhadapRumah Amri Alias Atok dan yang melakukan massa anggota partai Acehyang terjadi malam hari pada tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam : 01.15Wib di Jl.

Polan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pengrusakaterhadap Rumah Amri Alias Atok;Bahwa yang melakukan massa anggota partai Aceh yang terjadi malamhari pada tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam : 01.15 Wib di JI. Kenari Lr.

Kenari Lr.Ill Desa BandaMasen, Kecamatan Sakti Kota Lhokseumawe, telah melakukan pengrusakanterhadap rumah milik saksi Amri Alias Atok Bin lbni, pengrusakan itu dilakukandengan cara sebagai berikut:e Bahwa benar massa anggota Partai Aceh pada tanggal 22 Maret2014 sekitar jam : 01.15 Wib di JI.

Bahwa pasangan H.LA UKU,SH dan DANI,BSC dalam pencalonan kepaladaerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggaratahun 2011 sebagai terdaftar pada KPU kabupaten buton didukung oleh 17(tujlun belas) partai politik, namun 4 (empat) partai yang tidak ditindak lanjutiyaitu ; partai bintang reformasi (PBR) , Partai Republika, Partai Karya PerduliBangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sehingga yangmendukung pasangan bakal calon tersebut hanya 13 ( tiga belas ) partai

Bahwa prosentase perolehan suara dari masingmasing partai politik padapemilinan umum tahun 2009 sebagai berikut ; a. Partai DEMOKRAT NO. SK DPC : 268/DPP/DP.PD/SUTRA/V/2008SUARA SAH 3,04%)j 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nee renee nee eneb. Partai GERINDRA No. SK : 010054/kpts/dppgerindra/201 1SUARA SAH 2,16% j 2222 nnn no nnn nn nnn nn nnn nnn nce nnn ncn ene cnn nec. Partai PPIB NO.

PARTAI PPDI NO. SK 1511/SK/DPP/PPDVXV08SUARA, GINO, 70 ees er eens rene sees ere memeeneneeerSk. PARTAI ...4k. PARTAl PPNUI NO. SK: KEP27.07.02/DPP.PPNUI/2010S UARIA SIH 0, 2A panama een eee een eee enen. PARTAI PIS NO. SK : 881/SK/DPPPIS/052008SUARA SAH 0,76% junnnnnvnnnnn anne nance cence een eece cee ec cencem. PARTAI PMB NO. SK :86/P.1/1428 SUARA SAH 1,48% j=====3.

LA UKU, SH dan DANI, BSC melengkapipersyaratan di maksud, KPU Kabupaten Buton mengeluarkan suratpenyampaian penelitian awal NO. 102/KPUKAB/PKD/VV2011 tertanggal 27juni 2011, yang mana pada surat tersebut dinyatakan ada 12 ( dua belas ) pertaipolitik yang mengusung pencalonan HA, LA UKU, SH Dan DANI, BSC tersebutdualisme kepengurusan atau dukungan yakni;Partai GERINDRA ;PSI;PKPB;PPDI;Partai Buruh ;Partai Pelopor ;PPB ;PPI;PPRN ;@samoao>j. Partai...5j. Partai Republik Nusantara ;k.

Partai...7c. Partai Peduli Rakyat NasionalBahwa untuk partai tersebut pasangan calon H. La uku, SH dan dani, bsctidak menindaklanjuti ; 20220 von one non noe ee nee nened. Partai Bintang Revormasipartai dimaksud juga tidak ditindaklanjuti ;e. Partai Karya Peduli Bangsapartal tersebut tidak CitindalklanUtl j=s0=

Dewan Pimpinan Pusat Partai.6.

Deddy Yulianto mendapat nomor urut 7 sebagaiDCS Caleg Partai PAN Dapil Kep.

Adapun syaratsyarat yangmenjadi Kewenangan pimpinan partai politik untuk mengusulkan pemberhentianantar waktu antara lain : Diberhentikan, Diusulkan oleh partai politiknya sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Diberhentikanseebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan dan Menjadi anggota partai politik lain.

Bangka Belitungdari Partai Gerinda dan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Kep. Bangka Belitung Atas nama Sdr.

KPU Babel berupaData Calon Sementara (DCS), Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai AmanatNasional dan Surat Pengunduran diri Deddy Yulianto dari Partai Gerindra;Bahwa Surat Pengunduran diri Deddy Yulianto dari Partai Gerindra tidak iasampaikan kepada Pengurus Partai Gerindra;Bahwa mengenai PAW Deddy Yulianto tahapannya sudah di proses diMahkamah Partai Gerindra;Bahwa proses PAW Deddy Yulianto sudah sesuai dengan hukum yangberlaku;Bahwa saksi mengetahui bahwa Ketua DPD Partai Gerindra Babel pernahmengirimka

No. 1333 K/Pid/2016selaku Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak tidak melaksanakanmekanisme pengelolaan anggaran Keuangan partai dengan benar; Bahwa atas perbuatan Terdakwa yaitu tidak menyetorkan uang kontribusi keBendahara Partai mengakibatkan saksi Sy.

partai, sehinggaHal. 17 dari 22 hal.

No. 1333 K/Pid/2016mekanisme penyelesaiannya berdasarkan UndangUndang No. 2 tahun 2011tentang Partai Politik melalui mahkamah partai atau sebutan lain untuk itu;.

Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Pontianak seharusnyamempertimbangkan kembali dengan pertimbangan sendiri secara utuh danmenyeluruh sehubungan dengan Keuangan Partai serta sumbernya sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam perturan perundangundangan, dimanasalah satu sumber keuangan partai adalah dari Pengahasilan/Gaji dantunjangan setiap kader Partai Politik yang berhasil menduduki kursi legislatifdalam hal ini DPRD Kota Pontianak (Legislatif) yang merupakan iuran wajibanggota partai;Hal

PAN maka yangmenjadi hak milik pribadi Anggota Legislatif adalah sisa dari uang sebesarRp1.750.000,00 per bulan yang merupakan hak milik Partai;2) Uang milik Partai yang di peroleh dari proses pemotongan gaji setiappribadi anggota partai di legislatifBahwa yang dimaksud dengan uang partai adalah segala sesuatukeuangan yang diperoleh secara sah oleh partai sesuai dengan ketentuandan peraturan perundangundangan yang berlaku dan AD/ART PartaiPolitik;Salah satu sumber keuangan Partai Politik adalah

dan melanggar aturan internal partai (Vide bab III Tahun 2011Pasal 3 Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 11tahun 2011), Penggugat tidak pernah melakukan perbuatanperbuatan yangmelanggar peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memegangteguh syarat, hak dan kewajiban Anggota Partai Amanat Nasional (PAN)(Vide Pasal 2 ayat 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PartaiAmanat Nasional);Bahwa berdasarkan point 8 tersebut di atas, apa yang disebut Akta NotarisNomor 33 yang

Amanat Nasional adalahmerupakan perselisihan internal partai politik yang tata carapenyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana berdasarkanpada Pasal 32 secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa:Ayat (1):Penyelesaian Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana dimaksud dalam

Nomor 107 K/Pdt/2014Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa gugatan saudara Penggugat terhadap Tergugat selaku KetuaUmum DPP Partai Amanat Nasional, serta terhadap Tergugat Ill selakuKetua DPD Parta Amanat Nasional Kabupaten Garut baik terkait denganpemberhentian Penggugat sebagai anggota partai maupun terkait denganperjanjian tentang Pergantian Antar

Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkanPenyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat (1) secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa :Hal 5 dari 12 hal.

maka harus diselesaikan terlebin dahulu secaramusyawarah dan mufakat di dalam Internal partai, dengan melaluimekanisme partai apabila para pihak berkeberatan/tidak puas atas putusantersebut maka bisa diajukan ke Pengadilan;Bahwa keberatan atas pemecatan Pemohon Kasasi dari keanggotaanPartai Amanat Nasional merupakan perselisihnan partai politik yang belumpernah diselesaikan secara internal partai politik;Bahwa dengan demikian perkara a quo premature diajukan ke Pengadilankarena perselisihnan atau

ini prosesverifikasi ulang seluruh persyaratan administrasi lainnya termasukpersyaratan rekomendasi partai politik pengusung;11.Bahwa PARA PENGGUGAT adalah calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah periode Tahun 2011 yang dicalonkan olehGabungan Partai Politik yaitu Partai Barisan Nasional ( BARNAS),Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai Indonesia Sejahtera ( PIS), Partai Demokrasi Pembaharuan(PDP); = acai 12.Bahwa PARA PENGGUGAT diusung oleh Gabungan Partai Politiksebanyak

5 (lima) partai yang memenuhi persyaratan perolehanjumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai masingmasingPartai Barnas sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2(dua) kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu) kursi, Partai PISsebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak 1 (satu) kursi,sehingga total kursi sebanyak 7 ( tujuh ) kursi DPRD denganjumlah 35 % ( tiga puluh lima prosen ) dari jumlah anggota DPRD (20 kursi ) Kabupaten Deiyai; 13.Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan semua persyaratan yangharus

politik pengusung bakalcalon Bupati dan Wakil Bupati; 17.Bahwa mengingat terjadi double rekomendasi partai politikkepada para calon kandidat maka pada tanggal 22 Oktober 2011TERGUGAT telah mengembalikan semua Rekomendasi PartaiPolitik kepada calon kandidat dan Pengurus Partai PolitikPengusung dengan TERGUGAT mengeluarkan surat Nomor 50/KPUD/PEMBERITAHUAN/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 kepadapara calon kandidat dan pengurus partai politik untukmenghadirkan pengurus partai politik tingkat Pusat dan

atauPropinsi untuk mengklarifikasi dukungan partai politik kepadacalon kandidat dalam jangka waktu 7 hari dari tanggl 22 Oktober201; 18.Bahwa PARA PENGGUGAT telah menghadirkan PengurusGabungan Partai Politik sebanyak 5 (lima) partai yang memenuhipersyaratan perolehan jumlah kursi anggota DPRD KabupatenDeiyai masingmasing Partai Barnas sebanyak 2 (dua) kursi,Partai PPD sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu)kursi, Partai PIS sebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak1 (Satu) kursi

Politik dengan jumlah 35 % darijumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai, yang terdiri dari PartaiBarisan Nasional (Barnas) sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PersatuanDaerah (PPD) sebanyak 2 kursi, Partai Indonesia Sejahtera (PIS)sebanyak 1 kursi, Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) sebanyak1 (satu) kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1(satu) kursi.

Bahwa permasalahan perkara ini diajukan karena penggugatingin menyelesaikan permasalah Partai Politik yakni PartaiPolitik; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan PimpinanCabang (DPC) sesuai dengan ketentuan UndangUndang PartaiPolitik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai;2.

Bahwa PKB adalah partai politik yang berbadan hukum, dimanapenggugat adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)yang terdaftar sejaktahun 2008, sebagaimana tercatat dengan Nomor keanggotaan0011/DPC/VIII/2008;4.

lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangkawaktu penyelesaian paling lambat 60 hari, kemudian padakenyataannnya di dalam tubuh PKB belum terbentuk adanyasuatu mahkamah partai politik atau sebuatan lain yangdibentuk oleh partai sebagaimana dimaksud pasal 32 UUNomor 2 tahun 2011 tersebut,sedangkan......sedangkan disisi lain telah terjadi pelanggaran hakhak politikdan hakhak hukum serta ketidak adilan yang menimpaHal. 5 dari 18pengggugat akibat perbuatan tergugat yang mencabutkeanggotaan dari

, bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politikditentukan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan internalpartai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan partai politikmenurut penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik tersebutHal. 13 dari 18adalah meliputi 1) Perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan; 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan..........4) Penyalahgunaan

DPRD KabupatenBojonegoro, sangat bergantung kepada dipenuhi/tidaknya ketentuanPasal 32 ayat (2) UU Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karenanya selama belum dibentukMahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu sebagaimana yangdimaksudkan UU Partai Politik, ataupun jika seandainya telahdibentuk Mahkamah Partai atau sebutanlain untuk itu, akan tetapi bellum dilakukan penyelesaiansengketanya oleh Mahkamah Partai tersebut, maka gugatan yangdiajukan ke pengadilan adalah prematur;Menimbang, bahwa oleh

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 09.50Wib, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa yang merasa tidak suka terhadappara calon legislatif yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI Perjuangan) di Kabupaten Tapanuli Utara, karena menurut terdakwa paracalon legislatif yang diusung oleh partai tersebut tidak memiliki kualitas untukmaju mencalonkan diri sebagai calon Legislatif sehingga timbul niat

Kami yang berkumpul merasatersinggung dan sepakat menempuh jalur hukum ; Bahwa Partai pedeipeh tidak ada tetapi menurut saksi ditujukan kepada ParaCaleg PDIP karena dan ada juga katakata permainan si merah.

Ombun Simanjuntak kemudian saksi memabaca di WA grup anggotaPDIP Tapanuli Utara ;Bahwa tidak ada Partai pedeipeh sebagai peserta Pemilu tetapi karena adakatakata lanjutan si merah berarti tujuannnya adalah Partai PDIP PartaiPDIP ;Bahwa jabatan saksi selaku wakil ketua PDIP kabupaten Tapanuli Utarabidang ekonomi ;Bahwa awalnya saksi kira biasabiasa saja tetapi setelah Para Calegberkumpul baru saksi mengetahui pencalegan dari Partai PDIP telahdirugikan dan tercemar di tengahtengah masyarakat Pemilih

Pedeipeh tetapi Pedeipeh terdakwa plesetkan dariPartai PDIP ;Bahwa terdakwa mempsoting katakata tersebut hanya wujud kekecewaanterdakwa saja karena ada calon legislatif yang diusung oleh partai PDIPtidak memiliki kualitas tetapi maju dan mencalonkan diri sebagai calonLegislatif ;Bahwa perbuatan terdakwa adalah salah menurut hukum ;Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut olehkarenanya terdakwa meminta maaf terhadap Partai PDIP dan terdakwaberjanji tidak akan mengulangi perbuatan

DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kabupaten Tapanuli Utara, bahwakarena menurut terdakwa para calon legislatif yang diusung oleh partai tersebuttidak memiliki kualitas untuk maju mencalonkan diri sebagai calon Legislatifsehingga timbul niat terdakwa untuk menyebarkan informasi yang ditujukanHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Trtuntuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap para calonlegislative yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (

(Penggugat) dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP);.

2 Tahun2011 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik dalam Pasal 16 menyatakan bahwa:(1) Anggota Partai Politik diberhentikan kKeanggotaannya dari Partai Politikapabila :a.

Nomor 495 K/Padt.SusParpol/2017(1) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikanperselisihan yang terjadi di dalam internal partai.(2) Mahkamah Partai berkedudukan di Kantor DPP Partai.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dalamAnggaran Rumah Tangga..

Bahwa Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Tahun 2015 2020, menyatakan:(1) Mahkamah Partai hanya dibentuk di tingkat Pusat.(2) Mahkamah Partai mempunyai 7 (tujuh) orang anggota hakimpartai yang ditetapbkan dengan Keputusan DPP Partai.(3) Susunan Mahkamah Partai terdiri dari :a. Satu orang Ketua Majelis merangkap anggota yaitu KetuaBidang Hukum, HAM dan Perundangundangan;b. Satu orang Wakil Ketua majelis merangkap anggota yaituKetua Bidang Organisasi;c.

partai dengan 7 (tujuh)orang hakim partai atau sekurangkurangnya dengan 5(lima) orang hakim partai yang dipimpin oleh Ketua atauWakil Ketua Mahkamah Partai.(7) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Partaiberhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang plenodipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih dari dan olehanggota Mahkamah Partai;(8) Sebelum sidang pleno Mahkamah Partai dapatmembentuk panel hakim partai yang anggotanya terdiriatas sekurangkurangnya 3 (tiga) orang hakim partaiHalaman 21 dari

Bahwa PENGGUGAT adalah Caleg dari Partai PERINDO Nomor Urut (6)pada Dapil 1 (satu), PENGGUGAT II adalah Caleg dari Partai AmanatNasional (PAN) Nomor Urut (1) pada Dapil 2 (dua) dan PENGGUGAT IIIadalah Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut (3) pada DAPIL3 (tiga) Pada Pemilihan Umum 2019;Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.2.

kursi yang diperebutkan untuk Dapil Mamberamo Raya 2 yaitusebanyak 6 (Enam Kursi);Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR. e Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara perolehan kursi, ada 6 (Enam)Partai yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk DapilMamberamo Raya 2, yaitu : Partai PBB, Partai GOLKAR, Partai PSI, PartaiDEMOKRAT, Partai PAN, dan Partai PPP PENGGUGAT IIl e Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik padaTabel Ill.A

PAN dancalon adalah sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) suara;e Bahwa alokasi kursi yang diperebutkan untuk Dapil Mamberamo Raya 3 yaitusebanyak 7 (Tujuh Kursi);e Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel III.E) di atas ada 7 (Tujuh)Partai yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilinan Legislatif untuk DapilMamberamo Raya 3, yaitu : Partai NASDEM, Partai PPP, Partai DEMOKRAT,Partai PERINDO, Partai GOLKAR, Partai GERINDRA, dan Partai PAN;Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

pendukungjuga hadir;Bahwa saksi kenal dengan Ketua Parta dari Partai Golkar, Partai PPP, PartaiPDIP;Bahwa menurut saksi benar jika ada Ketua Partai lain yang datang pada saatPleno, saksi tidak tahu karena saksi tidak kenal, tapi pada saat itu ketua partaitidak diundang;Bahwa saksi tahu Ketua partai tidak diundang Karena pada saat saksi hadir dipleno beberapa caleg menyampaikan bahwa mereka menyesal karena Pleno initidak mengundang Ketuaketua Partai mereka;Bahwa menurut saksi kehadiran unsur pimpinan

atau penghubung partai, penghubung adalah orang yangditunjuk oleh Ketua Partai Maksimal 2 orang untuk melakukan segala hal yangberhubungan dengan KPU.