Ditemukan 2284 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
270 — 179
270 — 179
kesehatan dankepribadian, serta tahapan wawancara adalah berupa penilaian ternadap hasilpemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak, serta hasil asesment.Bahwa, penilaian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak,serta hasil asesment tersebut bersifat kualitatif yang bentuknya beruparekomendasi, misalnya hasil asesment itu layak atau tidak layak, begitu pulaterhadap hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak.Bahwa, berdasarkan pengalaman Saksi selama menjabat sebagai Kepala SubBagian
Register : 12-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 3 Mei 2017 — -RIFAâÃÂÃÂI Bin ROFIâÃÂÃÂI
-KAERUL HUDA Alias ELUNG Bin SOLIKIN
-H. HASANUDIN Alias JABRIG Bin AHMAD
74 — 17
74 — 17
MUSA AHA NATAWIRIA, Msi selaku Sekretaris Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Banjardan saksi SISKA FUJIYANTI, S.E. selaku Kepala SubBagian Umum, Keuangan dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar,dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPD DPR, DPRD Tahun 2013dan kegiatan Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014, telah melakukanpenyimpangan penggunaan dana dengan cara membuat bukti pengeluaran palsu(bukti dibuat sendiri) yaitu
Register : 16-11-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps Tanggal 6 April 2016 — I YOMAN GEDE PARAMARTHA
57 — 34
57 — 34
451.71.100/XV2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADEADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar.1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasarkepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/451.71.100/XV2013 tanggal 22November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah,yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI
- SETIYO TUHU
221 — 321
221 — 321
pertemuan danperpustakaan dinas;e Melaksanakan upacara dan pengaturan acara dinas;e Menerima, menyimpan, dan mendistriobusikan perlengkapan /peralatan /inventaris kantor dinas;e Melaksanakan koordinasi penghapusan barang;e Menyampaikan pencatatan penerimaan ; penyimpanan,pendistribusian, dan penghapusan barang kepada SubbagianKeuangan untuk dibukukan;e Menghimpun peraturan di bidang perhubungan darat, laut, danudara;e Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perhubungan yangberkaitan dengan Subbagian
Umum;e Menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugasSubbagian Umum;e Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasSubbagian Umum.Bahwa Subbagian Umum berkedudukan dan bertanggungjawab kepadaSekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2013 dijabatoleh DRAJAD ADHYAKSA).
Menyiapkan dokumen = anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Bahwa kegiatan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, saksitidak ikut menyusun bahan RKA dan DPA Program PeningkatanPengelolaan Busway kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway danProgram Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dengan KegiatanPengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler tersebut,setahu saksi yang menyusun bahan RKA dan DPA Program PeningkatanPengelolaan Busway kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway adalah SubBagian
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 7 Mei 2015 — Hanafi, ST Bin Sahum
122 — 92
122 — 92
Aisyah;Bahwa proses pelelangan semuanya dilakukan secara elektronik melalui LPSE(Lembaga Pengadaan Barang dan jasa secara Elektronik);Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) perencanaan dan Pengawasan adalah IbuMinarni;Halaman 31 dari 140 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgBahwa arsip gambar, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan spesifikasi pekerjaan hasilpekerjaan konsultan perencanaan ada diterima saksi selaku Kasubag (Kepala SubBagian) Umum dari Ibu Minarni kemudian disimpan di Dinas Sosial dan Tenaga
Register : 23-03-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ATMARIADI,SH,MH
Terdakwa:
Ir.RITA SUNELVIA DEWI,MT,IAL
136 — 49
ATMARIADI,SH,MH
Terdakwa:
Ir.RITA SUNELVIA DEWI,MT,IAL
136 — 49
BagianPenyususna dan administrasi Pembangunan;2) Merencanakan kegiatan SubBagian Penyusunan Program dan administrasipembangunan;3) Memfasilitasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan penatausahaankeuangan bagian;4) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub bagianpenyusunan program dan administarsi embangunan;5) Memfasilitasi pembinaan sub bagian penyususun program dan administrasipembangunan;6) Melakukan monitoring dan evaluasi sub bagian penyususn program danadministrasi pembangunan;7)
Register : 14-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mdn Tanggal 19 Juli 2017 — PT MULTI RAYA ARTTECH, dkk
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
446 — 89
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
446 — 89
., Subbagian 2disebutkan bahwa:Persekongkolan vertikal Merupakan persekongkolan yang teradiantara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyediabarang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang ataupengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.Bahwa persekongkolan vertikal tersebut di atas dapat diilustrasikansebagai berikut: Panitia Pengadaan/Panitia Lelang/Pengguna Barang atau jasa/Pimpinan Proyek ~~ Pelaku Usaha/PenyediaBarang atau Jasa Pelaku Usaha/PenyediaBarang atau
Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto Tanggal 13 Mei 2015 — - ALUN MIU
126 — 24
126 — 24
Kepala Sub BagianPerbendaharaan Sekretariat DPRD Gorontalo, saat itu Kepala SubBagian Perbendaharaan Ibu SALMA IGIRISA sedang melakukan DiklatPim IV s/d Tanggal 14 April 2008;Bahwa tugas sebagai Plh. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan antaralain memverifikasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang diajukan olehBendahara melalui staf sambil menunggu permintaan penggantianuang/GU dan tambahan uang persediaan/T UP;Bahwa sewaktu menjabat Plh.
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
127 — 25
127 — 25
pengadaan.faktafakta yang mendukung sehingga dalam kegiatan kegiatanPengadaan 17 (tujuh belas) unit mesin incenerator dan tempat penyimpanannyauntuk 17 (tujuh belas) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi TA.2013 ini timbul kerugian negara adalah :1)2)3)4)5)Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak didasarkan pada usulan daripengguna/yang membutuhkan; puskesmas tidak mengusulkan anggaranuntuk pengadaan mesin dan tempat penyimpanan incinerator tersebut,akan tetapi usulan tersebut berawal dari staf subbagian
saksi Agus Mahmudin selaku Pejabat Pembuat Komitmenmemerintahkan saksi Beben Umbara untuk menunjuk Penyedia barang/jasasebagai penyedia dalam kegiatan pengadaan mesin Incenerator melalui suratUndangan kepada Penyedia Barang/jasa yang ditandatangani oleh terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen; Bahwa proses pengadaan dilaksanakan tanpa ada tanda tangan Hamdani selakuPejabat Pengadaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkanpara Penyedia Barang/jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala SubBagian
Register : 19-07-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Prp Tanggal 4 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
249 — 195
249 — 195
Saksi ARIE APRIADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kepala SubBagian Pengelolaan Batas Kabupaten Rokan Hulu; Bahwa Saksi menjabat pada bagian tersebut sejak bulan OktoberTahun 2017; Bahwa pada bulan November 2018 Saksi pernah turun kelapanganuntuk penentuan titik batas antara Kabupaten Rokan Hulu denganKabupaten Kampar tepatnya di Desa Pendalian;Bahwa pada saat
Register : 01-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANGGA FERDIAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
220 — 113
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
220 — 113
Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikanbawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjukuntuk bawahannya ; Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajibmengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ; Setiap laporan yang diterima oleh KepalaDinas dari bawahannya wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebihlanjut dan untuk memberikan petunjuk
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
150 — 61
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
150 — 61
dengan ditetapkan di APBD dan dicantumkandalam DPA Sekda Palangka Raya khususnya bagian Hukum, makaselanjutnya dibagi kepada bagian masingmasing, dalam hal ini ada 9(sembilan) bagian, maka berdasarkan kegiatan yang ada di dalam DPAinilah kami (Bagianbagian) bekerja, sehingga tidak bisa keluar darisini; Bahwa pengalaman saksi setelah menjabat selaku Kasubag BantuanHukum dan HAM untuk mengatasi pengeluaranpengeluaran terhadapkegiatan yang tidak dianggarkan adalah dengan merapatkannya di bagianmaupun subbagian
, sehingga ada kas bagian dan kas subbagian.Dimana kas ini bersumber dari penyisinan dari honorhonor pegawaimisalnya yang mendapat SPPD dan sebagainya; Bahwa kegunaan kas bagian atau subbagian dimaksud untukHalaman 154 dari 286 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN PlIkmemberikan Sumbangan dalam acara bersama, seperti door price, hadiahhadiah, kawan melahirkan, kematian, sakit, cendera mata dan sebagainya,tapi baru sekali ini dana kas tersebut dipergunakan untuk menutupikekurangan anggaran kegiatan
Putus : 21-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 21 Januari 2013 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
92 — 186
92 — 186
YUDHI RIARSO akan dilakukan pengukuran kepada111pemohon sesuai Keputusan Kepala BPN No.6 tahun 1993 Jo.Peratuaran Kepala BPN RI No. 5 tahun 2008 tentang uraian tugas subbagian dan seksi pada kanwil BPN dan uraian tugas urusan dan SubSeksi pada kantor Pertanahan dalam pasal 32 ;Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung jawab denganmunculnya sertifikat diatas An.
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 23 Mei 2016 — YANTI ARDHYANTY BAWIAS,ST.M.ENG
73 — 15
73 — 15
(BuktiT24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure) 8912 — 27334
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
Uraian mengenai perkembanganforce majeure dalam peraturan perundangundangan dan kontrak akan dirangkumdalam subbagian tersendiri.B. Pengertian Keadaan Memaksa (Force Majeure)Keadaan memaksa (force majeure/overmacht) merupakan suatu ketentuan yangtidak begitu banyak ditemukan dalam peraturan perundangundangan. Jikaditemukan atau diatur, seringkali hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhanperaturan tersebut, misalnya ditempatkan pada bagian ayat atau subayat darisuatu pasal.
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFAâÂÂI, SH. BIN U.SYAMSURI
72 — 14
72 — 14
MUSA AHA NATAWIRIA, Msi selaku Sekretaris Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Banjardan saksi SISKA FUJIYANTI, S.E. selaku Kepala SubBagian Umum, Keuangan dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar,dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPD DPR, DPRD Tahun 2013dan kegiatan Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014, telah melakukanpenyimpangan penggunaan dana dengan cara membuat bukti pengeluaran palsu(bukti dibuat sendiri) yaitu
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
387 — 785
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
387 — 785
Lotim) kepada saudara RUSLAN ALI(SubBagian TU dan Perjalanan) Nomor:024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara SerahTerima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (KabagKesra Kab. Lotim) kepada saudara M.
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA Tanggal 17 Januari 2013 — Drs. SAIFUL BAHRI Bin ZAKARIA
46 — 15
46 — 15
sebesar Rp. 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamengatakan ada keberatan karenasetahu TerdakwaSPK dibuat di subbagian
Register : 11-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 20 Maret 2019 — TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
200 — 55
200 — 55
Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :Tahun 2010 s.d 2012 sebagai Kepala Subbagian Pengadaan Il, BiroPerlengkapan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.Tahun 2012 s.d sekarang sebagai Kepala Subbagian Bimbingan danLayanan Pengadaan , Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan.
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
199 — 119
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
199 — 119
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalambentuk Subsidaritas sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian VerifikasiBagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan = Hilirberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/BKPM/2015 tanggal 4Mei 2015 dan sebagai Pejabat Pengadaan di Sekretariat DewanPerwakilan Daerah Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran
Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyadengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian