Fauzi Andi Wawo dari partai Golkar- 1 (satu) bundel daftar pemilih tetap sebanyak 11 halaman - sebuah buku tulis yang terdapat beberapa nama dan alamat TPS- 19 (sembilan belas) lembar kertas coretan yang terdapat beberapa nama dan TPSDijadikan barang bukti dalam perkara pidana No.46/Pid/B/2014/Pn.Ekg atas nama terdakwa Survianto bin Syarifuddin Taba alias Fian ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikanatau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsungataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :Bahwa pada bulan Februari 2014 terdakwa yang merupakan tim pemenanganFauzi Andi Wawo calon legeslatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari partai

selanjutnya saksi Eddy Siswanto dan saksi Made Untung Sunantara yang saat itu sedang melakukan razia langsungmemberhentikan kendaraan yang digunakan oleh saksi Survianto bin Syarifuddin Tabaalias Fian dan saksi Ade Gunawan Rahmat alias Wawan bin Rahmat Rakanta, padasaat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil tersebut, ternyata didalam mobil ditemukan 77 (tujuh puluh tujuh) paket sembako, 50 (lima puluh) lembarstiker yang ada gambar/foto Fauzi Andi Wawo dan tertulis Fungsionaris partai

oleh saksi Survianto bersama dengan saksi sendiriBahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 April 2014bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang ;Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi Survianto untuk memuat dan mengangkatsembako ke mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi DD1406 UPuntuk dibagikan kepada peserta pemilih masyarakat lingkungan sekitar Randanganguna memilih Fauzi Andi Wawo menjadi calon anggota legislatif dari partai

Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutMelakukan perbuatan ituMenimbang, bahwa sebagaimana pula uraian unsur ke 2 diatas dimana terdakwabersama dengan saksi Survianto telah terbukti menyiapkan sembako berupa gula pasir,terigu, mentega dan minyak goreng yang akan dibagikan kepada Masyarakat sekitarLingkungan Randangan guna memenangkan Fauzi Andi wawo sebagai calon anggotalegislatii DPRD Provinsi dari partai golkar yang dilakukannya pada masa tenangmenjelang pemilihan umum

Fauzi Andi Wawo dari partai Golkar 1 (satu) bundel daftar pemilih tetap sebanyak 11 halaman sebuah buku tulis yang terdapat beberapa nama dan alamat TPS 19 (sembilan belas) lembar kertas coretan yang terdapat beberapa nama danTPSDijadikan barang bukti dalam perkara pidana No.46/Pid/B/2014/Pn.Ekg atas namaterdakwa Survianto bin Syarifuddin Taba alias Fian ;6.

JKTMenimbang, bahwa secara normatif pengusulan Bakal Calon PesertaPemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota telah ditetapkandalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentangPedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah pasal 9 ayat 1 dan 3 berbunyi :Ayat (1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal calon.Ayat (3) partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakalpasangan calon

dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuanbakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik kembali dukungankepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuanapabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarikdukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partaipolitik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukungbakal pasangan calon yang telah diajukan. pasal 66Ayat (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dilarang menerima perubahankepengurusan

partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon;Ayat (2) dalam hal partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberidukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yangdidaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politikyang sah, sebagaimana dimaksud pasal 64, Hal 7 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.

ROMANSJAH BAGAN dan BENYAMIN KUNUM,S.E,yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC Partai Pemuda IndonesiaKabupaten Murung Raya yang berbeda; Menimbang, bahwa menurut Pasal 66 ayat (2) diatas menyatakan dalamhal partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebihdari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanyamenerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politikatau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 64

; Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) diatas mensyaratkan apabila partaiPolitik memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPUKabpaten/Kota menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinanpartai politik yang sah; Meimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatukepengurusan dari Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta keputusandewan pimpinan pusat partai politik mengenai kepengurusan partai politik yangHal 8 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.

Konawe Utaramengabsen para kepala sekolah/peserta yang hadir kemudiandisampaikan yang pada pokoknya adalah :HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARIDPRD KABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI PADAPEMILIHAN TANGGAL 9 APRIL 2014, APABILA TIDAKMEMENANGKAN MAKA AKAN DIGANTI, DAN APABILA ADASALAH SATU CALON DARI PARTAI DEMOKRAT YANG TIDAKDISENANGI MAKA PILIH SAJA PARTAINYA ;KITA HARUS MENCOBLOS PARTAI DEMOKRAT, BAGI YANGSUAMI ATAU ISTRI YANG MASUK CALON LEGISLATIF TIDAKUSAH DIURUS, APABILA TIDAK DIMENANGKAN

ASWADSULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA, PERTEMUAN INI JANGANSAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut : Visi:Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ; Misi:Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.

Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modernpada tahun 2014 ;c. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H.

ASWADSULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA, PERTEMUAN INI JANGANSAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :Visi:Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ;Misi :Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah,

sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modernpada tahun 2014 ;Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;.

Maka yang berwenang untukmengajukan gugatan adalah DPP PARTAI PERINDO bukan Tergugatyang kedudukannya hanya sebagai kader partai, yaitu sebataspemegang Kartu Tanda Anggota Partai Perindo. Untuk itu jelas bahwaPenggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (Legal Standing) untukmelakukan gugatan.

Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo KabupatenBengkayang Nomor:08/DPDPERINDO/BKY/IV/2021 kepada Ketua DPRDKabupaten Bengkayang., diberi tanda P5;6. Fotokopi Surat Keterangan Mahkamah Partai PerindoNomor:001/S.Ket/Mahkamah Partai PERINDO/IV/2021., diberi tanda P6;7.

DeoRajiman dalam Pemilu, menjadi PAWnya; Bahwa kerugian partai yaitu tidak ada yang mewakili di DPRD Kab.Bengkayang; Bahwa surat pengajuan PAW sudah diajukan ke BupatiBengkayang menurut Ketua DPRD Bengkayang; Bahwa menurut Bupati Bengkayang, ada kekurangan syarat yangharus dilengkapi namun sudah dipenuhi oleh Partai Perindo; Bahwa Penggugat berdasarkan SK Pengurus Partai merupakanwakil ketua DPD Partai Perindo Kab. Bengkayang; Bahwa DPD Partai Perindo Kab.

DeoRajiman menggugat partai di Jakarta; Bahwa jika ada kader yang salah, disampaikan informasi ke DPPuntuk kemudian diproses di Mahkamah Partai;Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam proses diMahkamah Partai; Bahwa dipecat dahulu baru kemudian diproses di MahkamahPartai; Bahwa surat dari Mahkamah Partai berupa surat keterangan bukansurat keputusan; Bahwa dasar hukum recall adalah adanya kasus hukum; Bahwa Partai

dialami partai adalah karena Sdr.

Penggugat:
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN KABUPATEN BARITO TIMUR (Diwakili oleh BINA KARYA selaku Ketua dan ANUGERAH PEBRIANTO, S.T. selaku Sekretaris)
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011 2016, yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politikyaitu Parlai Indonesia Sejahteia (PIS), PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) , Partai Pemuda Indonesia(PPI), Partai Golongan Karya (Golkar), dan PartaiGerakan Indonesia Raya (Gerindra) ;.

Persatuan Indonesia Sejahtera (PIS), PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia(PPI), Partai Golongan Karya (Golkar) dan PartaiGenakan Indonesia Raya (Gerindra), sebagaimanaditegaskan dalam surat pernyataan dukungan dari Partai Partai Politik tersebut;19.Bahwa gabungan Partai politik yang mengusulkan ParaPenggugat sebagai calon Bupati dan calon Wakil BupatiDeiyai Tahun 2011, Para Penggugat dapat buktikan denganadanya :.

Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 6 dapat kamitanggapi sebagai berikut: Bahwa pendaftaran tanggal 14September 2011 dukungan partai pengusung kepadaPenggugat 5 Partai Politik yaituHal. 15 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPRPartai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 (satu) Kursi ;Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 (satu) Kursi;Partai Pemuda Indonesia (PPI) 1 (satu) Kursi;Partai Golongan Karya (Golkar) 2 (dua) Kursi;Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 (satu)Kursi;.

KetuaDewan Pembina :Bahwa pergantian juga mempunyai mekanisme sendiri ;Bahwa pergantian pengurus pada DPC Partai GerindraKabupaten Deiyai disebabkan oleh tidak adanya kantorSekretariat Partai ;Bahwa saksi tahu jika DPC Partai Gerindra KabupatenDeiyai telah memberikan dukungannya kepada pasangancalon Yan Giayi / Yakunias Adii ;Bahwa mekanisme Partai yang berlaku adalah yang berhakmenjadi calon dari Partai Gerindra harus mendapatpersetujuan Ketua Dewan Pembina Pusat ;Bahwa saksi pernah datang ke kantor

ketentuan Pasal 15Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 TentangPedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagai dasar menilai suatusurat pencalonan yang diberikan oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik, dimana dalam ketentuan a quomenyatakan bahwa surat pencalonan ditandatangani olehpimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politikyang bergabung, yaitu) Ketua dan Sekretaris Partai Politikatau Para Ketua dan Para Sekretaris

Pada tanggal 30 Nopember 2012, Tergugat secara sepihakmenerbitkan Surat Partai Keadilan Sejahtera No. 16/D/AS09PKS/1/1434 perihal PAW (pergantian antar waktu) terhadap diri saya.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 15/D/AS09PKS/i/1434 perihal pemberhentian / pencabutan keanggotaan sayadari Partai Keadilan Sejahtera.3. Setelah PENGGUGAT menelaah dan mencermati isi surat TERGUGATternyata seluruh isi, maksud dan tujuannya diyakini Cacat Yuridiskarena :a.

Keanggotaan Partai sayaWITMAN, S.Sos dan menyatakan ke dua surat tersebut tidak pernahada..

Keadilan Sejahtera(PKS);Bahwa kasuskasus perdata yang berkaitan dengan Partai Politikincasu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara bijak kasus/sengketatelah diselesaikan dalam internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahteramasingmasing No. 15/D/AS09PKS/i/1434 tentang Pemberhentiandan Pencabutan Keanggotaan Penggugat dari Partai KeadilanSejahtera jo No. 16/D/AS09 PKS/1/1434 tentang Penggantian AntarWaktu Penggugat ;Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3,sebab pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai KeadilanSejahtera dan selanjutnya disusul dengan Penggantian antar waktusebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah sudahdilakukan dengan benar dan taat atas seluruh mekanisme danprosedur yang ditetapkan dalam AD/ART Partai Keadilan Sejahtera;.

Politik, Pasal 32 ayat (1) yangmenyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, ayat (2) yangmenyatakan "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan ayat(5) yang menyatakan Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainbersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan

Menyatakan agar barang bukti berupa : 20 (dua puluh) amplop warna putih masing-masing bertuliskan nama-nama sebagai berikut : Tri Pujianti, Eko Wahyu N, Muslim, Neneng, Siti Aisyah, Muyidin, Kismiyatun, Hanas, Suryani, Rohmayani, Budi Santoso, Siska P, Sukiyem, Nining, Maryati, Ade Sukmoko, Rohmad, Rosidah, Nur Zubaidah dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Saksi / Relawan bergambarkan Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan DKI Jakarta 6 Nomor Urut 10 dan Uang

Jakarta Partai Demokrat Nomor Urut10 Daerah Pemilinan DKI Jakarta 6 (Kecamatan Pasar Rebo, Makasar,Ciracas,dan Cipayung) atas nama Drs.

mengetahui maksud dan tujuan saksi diberikan uangdengan kartu nama yang ada gambar fotonya yaitu untuk memilih calegtersebut namun terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mencoblosCaleg dari Partai Demokrat nomor urut 10 atas nama DRS.

Bahwa benar Saksi menerangkan dan menjelaskan bahwa saksi tidakmengetahui, sdr.SUGIYANTO hanya mengatakan kepada saksi bahwayang bersangkutan telah menerima amplop berisi uang sebesar Rp.25.000dan kartu tanda anggota saksi / relawan yang ada foto dan caleg atasnama Drs.SULARTO,MM dari Partai Demokrat tidak mengatakan bahwayang bersangkutan disuruh untuk memilih partai atau caleg tertentu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakanbenar;10.

Jakarta Partai Demokrat Nomor Urut 10 DaerahPemilinan DKI Jakarta 6 (Kecamatan Pasar Rebo, Makasar, Ciracas,danCipayung) atas nama Drs.

,selaku Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kepulauan Sula,beralamat di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati NuraniRakyat Kabupaten Kepulauan Sula, Jalan Aspol Desa FatceiKecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, semula sebagaiTERGUGAT I/TERBANDING J, 2000000 cece eeeIr. M.

Politik yang mulai berlakusejak tanggal 15 Januari 2011, Lembaran Negara tahun 2011 nomor 8, pada pasal 32ayat (1) yang berbunyi: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART; selanjutnya Pasal 32 ayat (2)berbunyi: Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh parpol.

OLEH Tergugat Idan Tergugat II tanpa ada rekomendasi atau keputusan dari Tergugat III yakni DewanKehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)...0. ce eeeeeescceesteceesteeesneeeenaeeeaesMenimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari persoalan pokok dalam perkaraa quo maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara iniadalah adanya sengketa internal pengurus partai politik so... ec eeceeseeeteeeeeeeeeeeMenimbang, bahwa dengan adanya sengketa internal pengurus partai politikdalam perkara

Negara tahun 2011 nomor 8 dimanaketentuan dalam pasal 32 ayat (1) mengatakan bahwa perselisihan partai politikdiselesaikan oleh interal partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) danAnggaran Rumah Tangga (ART) partai selanjutnya pasal 32 ayat (2) mengatakanbahawa penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang bersifatfinal dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan

Pasal 33 ayat (2)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUndang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan SEMA Nomor 05 Tahun2003 yo.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib,terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju ke Gudang PartaiDemokrat melalui jalan samping gudang Partai Demokrat. Sesampainyadisana terdakwa langsung memanjat pagar samping sehingga dapat masukke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat.

Lalu terdakwa Dewa AgungKrisna Putra langsung menuju ke kandang ayam yang berada di bagianbelakang gudang Partai Demokrat dan mengambil 1 (Satu) ekor ayamjantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putin dan kakinya berwarnakuning milik saksi korban Suhartono Bin Dahlan dengan cara dipegangmenggunakan tangannya. selanjutnya terdakwa keluar dari pekarangangudang partai demokrat dengan cara memanjat pagar samping danlangsung pulang menuju rumahnya.

Perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib,terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju ke Gudang PartaiDemokrat melalui jalan samping gudang Partai Demokrat. Sesampainyadisana terdakwa langsung memanjat pagar samping sehingga dapat masukke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat.

BasukiRahmat Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Belakang Pondok KecamatanRatu Samban Kota Bengkulu; Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam00.30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju keGudang Partai Demokrat melalui jalan samping gudang PartaiDemokrat. Sesampainya disana terdakwa langsung memanjatpagar samping sehingga dapat masuk ke dalam pekarangangudang Partai Demokrat.

Sesampainya disana terdakwa langsung memanjatpagar samping sehingga dapat masuk ke dalam pekarangangudang Partai Demokrat.

ALASAN GUGATAN1.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 Penggugat telah menggugatDewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (DPCPPD) KotaPematang Siantar, Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Daerah(DPDPPD) Propinsi Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Daerah (DPPPPD) Pusat Jakarta dan TIM InvestigasiPelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah Kota PematangSiantar ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena Penggugatdiberhentikan sebagai keanggotaan tetap Partai Persatuan Daerahsesuai

nama Sdr.IDA SIMBOLON adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat danharus terlebih dahulu diselesaikan secara internal Partai dan gugatanmasih Prematur.

Sdri IDA SIMBOLON telah mengabaikan Surat PanggilanPartai dan juga Surat Peringatan Partai sebanyak tiga kaliberturutturut. (berkas terlampir) :Dan selanjutnya membuat rekomendasi yakni: a. Menyatakan Sdri. IDA SIMBOLON tidak layak untukmengemban tugastugas sebagai utusan partai dilembaga legislatif ;b.sehubungan...b. Sehubungan dengan poin 1 di atas,merekomendasikan pemberhentian Sdri.IDASIMBOLON dari keanggotaan Partaic.

No:03/SK/DPPPPD/IX/2010 tanggal 07 September2010 tentang Pemberhentian tetap keanggotaan atas namaSdr.IDA SIMBOLON (Penggugat) ; 5.Bahwa tindakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerahyang memberhentikan secara tetap penggugat dari keanggotaanPartai Persatuan Daerah adalah merupakan tindakan yangsewenang wenang dan prematur, seharusnya bila DewanPimpinan...Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah menganggap Penggugatada melakukan pelanggaran kode etik partai terlebih dahuludiselesaikan secara

an.IDA SIMBOLON yang dibuat bertentangan denganPeraturan Partai No.01/PP/DPPPPD/2010 tentang Pedoman TataTertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi, DPR Pusat,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undangundang No.2 tahun 2008 tentang partai Politik adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ; 8.Bahwa karena Penggugat tidak menerima pemberhentian tetapkeanggotaan dari Partai Persatuan Daerah, lalu Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantarsebagai

Dengan adanya surat model.K4PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye PemiluAnggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 yang ditandatanganioleh Saudara Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang PartaiDemokrat Banjarnegara tertanggal 20 September 2018.> Bahwa Tim Pelaksana Kampanye tersebut adalah:POMPY WIDIASMORO,S.Pd (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab.Banjarnegara), DWI ANTORO (Pengurus DPC Partai DemokratKab. Banjarnegara), W.BUDIMAN (Pengurus DPC Partai DemokratKab.

Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalamkegiatan kampanye karena:Y Kegiatan diselenggarakan oleh partai politik dalam hal ini DPCPartai Demokrat Kabupaten Banjarnegara masuk dalam tahappemilu kampanye yang dimulai tanggal 23 September 2018sampai dengan tanggal 13 April 2019;Y Didalam ruangan kegiatan ditemukan alat peraga yaitu replikabendera Partai Politik/Partai Demokrat dengan dicantumkannomor urut partai 14 yang menunjukan citra diri Partai Demokrat; Kehadiran Prof.Dr.H.Susilo Bambang

Demokrat nomor 14.3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menerimatembusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)kegiatan tatap muka Partai Demokrat.4) Adanya penyampaian misi, visi atau program dan atau citradiri yang disampaikan Terdakwa maupun pak SBY sebagaiketua Umum Partai Demokrat.Bahwa berdasarkan Keterangan AHLI BAHASA INDONESIASdr.

SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yangmerupakan Juru kampaye partai demokrat Nasional, selain itutedapat citra diri Partai Demokrat berupa logo partai nomorpartai Demokrat sehingga kegiatan tersebut merupakanKegiatan Kampanye.vy Bahwa status Kepala Desa melekat dalam diri Kepala Desabaik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dilarang untukmengikuti atau dilibatkan/diikutsertakan dalam kemapanyapemilu.

Sehingga Pengurus Partai politik harusHal. 15 Puts.No. 380/Pid Sus/2018/PT SMG.dimaknai secara otomatis karena kedudukannya menjadiPelaksana Kampanye tidak harus didaftarkan.8.

ZAINAL ABIDINtersebut adalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dansurat undangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB)tersebut yakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB)No. A686/PWNADSek/V1I/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga Perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

DPRD KotaLhokseumawe dari Partai Golkar An.

ZAINAL ABIDIN tersebut adalah untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan surat undangan untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir.

ZAINAL ABIDIN tersebutadalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan suratundangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebutyakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) No. A686/PWNADSek/V1/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukan kepadaDPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia(PPNUI) Kota Lhokseumawe mengajukan surat permohonan No. S0014/DPC/PPNUI/2003 tanggal 12 September 2003 kepada Ketua DPRDKota Lhokseumawe perihal Pemberitahuan untuk mengikuti/menghadiriRapim Partai PPNUI di Banda Aceh dalam rangka Konsolidasi Partai, danoleh Sdr. H. M.

PUTUSANNo.996 K/PDT.SUS/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1. GERRY MBATEMOOY, Pejabat Sementara Ketua UmumPimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera ;2. J. TERKELIN TARIGAN, SE.

RUYANDI HUTASOIT, Ketua Umum dan Ketua PimpinanSidang Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Damai Sejahtera ;2. M.L. DENNY TEWU, Wakil Ketua Pimpinan Sidang RapatPimpinan Nasional VII Partai Damai Sejahtera ;3. FERRY B. REGAR, Mantan Sekretaris Jenderal dan AnggotaPimpinan Sidang Rapat Pimpinan Nasional VII Partai DamaiSejahtera ;4. CAROL D. KADANG, Mantan Bendahara Umum danAnggota Pimpinan Sidang Rapat Pimpinan Nasional VIIPartai Damai Sejahtera ;5.

No. 996 K/PDT.SUS/2010Menyatakan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota berhak untuk hadirsebagai Peserta yang mempunyai hak bicara dan hak suara di dalamMusyawarah Nasional Partai Damai Sejahtera ;Menyatakan tidak sah dan dibatalkan segala Keputusan MusyawarahNasional Luar Biasa Partai Damai Sejahtera di Manado tanggal 68 Mei2010;Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat Partai DamaiSejahtera pada tanggal 4 Mei 2010 Nomor : 001/SK.DEPERPU.PDS/IV/2010 tentang Pemberhentian sementara Ketua

Damai Sejahtera (PDS) merupakan salah satu partai yanglolos verifikasi untuk menjadi partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu)tahun 2009 di Indonesia dengan nomor urut partai 25 ;Bahwa sebagai salah satu peserta yang lolos verifikasi untuk men jadipartai peserta Pemilu 2009, tentunya PDS telah memenuhi persyaratan persyaratan sebagaimana terdapat dalam :a.

Ketentuan peraturan perundangundangan lainnya ;Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, tentu tidak mungkin Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDS tertanggal 18 April 2007dibantah oleh Penggugat karena dalam pelaksanaannya PDS telah lolostahap verifikasi sebagai partai peserta Pemilu tahun 2009 dan AD/ARTtersebut pada prinsipnya merupakan fondasi partai yang tentu didukungoleh anggotanya sehingga menjadi partai peserta Pemilu 2009 ;Hal.

Pangkat Purba sehingga dengan adanyaobjek sengketa akan menimbulkan konflik sosial di mata masyarakat pemilihPenggugat yang telah memberikan suaranya kepada Penggugat namun telahdiabaikan oknum Partai yang dengan mudah memberhentikan Penggugatberdasarkan Keputusan Mahkamah Partai tanpa kehadiran Penggugat yangdipanggil secara sah dan patut untuk mengikuti sidang di Mahkamah Partai yangdiduga mengandung unsur kolusi dan nepotisme; ++ =Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor :16/G/2017/PTUN.PBR3.

ALASAN DANIDASAR.GUGATIAN: ssassstncscnsmsanennnnaseasusnennaseanuanenenaneansairnenAdapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut: 1.Bahwa Penggugat adalah sebagai Anggota Partai Demokrat dengan No.Keanggotaan: 147101411 tertanggal 28 September 2010;Bahwa Penggugat sudah + 6 (enam) tahun telah mengabdi untuk Partai Demokratdan tidak pernah berbuat halhal yang sifatnya merugikan partai bahkan telahmembesarkan partai hingga sekarang inl;"Bahwa Penggugat tahun 2014 adalah sebagai

Secarafakta Hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 102/DPPPHPU/2014 tanggal 10 November 2015, telah memberhentikan Penggugatdari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Pangkat Purba sebagaiAnggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 20142019 menggantikan Penggugatselaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Politik akibat Ketentuan Pasal 32 ayat (5) danPasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnyamerupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

Pemberhentian Penggugat olehMahkamah Partainya menurut hemat Tergugat bukanlah merupakan ranah(domain) Tergugat, melainkan Kewenangan Prerogatif Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat dan Mahkamah Partai Demokrat, sebagaimana telahdiatur secara Eksplisit dalam Ketentuan Pasal 32 dan 33 UU No. 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun2011.

Kontribusi Partai Politik.a. Partai Gerindra 2 kursi x Rp250.000.000,00 = Rp 500.000.000,00b. Partai Persatuan Daerah 2 Kursi x Rp350.000.000,00 = Rp 700.000.000,00c. Partai Barisan Nasional 2 Kursi x Rp250.000.000,00 =Rp 500.000.000,00d. Partai Persatuan Pembangunan1 KursixRp300.000.000,00 =Rp 300.000.000,00e. Partai karya Pangan (PKP) 2 kursi xRp450.000.000,00 =Rp 900.000.000,00f. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 kursi xRp. 250.000.000, =Rp 250.000.000,00Jumlah = Rp3.150.000.000.00Il.

;Bahwa ke dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dandinyatakan lolos ke Pemilukada Putaran Kedua tersebut adalah Pasangan Calonyang berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI dinyatakan tidak memenuhi syaratkarena jumlah dukungan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yangtidak mencapai 15% (lima belas persen);12.

Agustinus Pigome, A.Mpd. dicoret sebagai Pasangan Calon karena tidakmemenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama Natalis Edowai, SE. Mesak Pakage, A.Mpd. tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atauGabungan Partai Politik sebanyak 15% dikarenakan Partai Barisan Nasionalterbukti tidak mendukung pasangan Natalis Edowai, SE. Mesak Pakage,A.Mpd.

kursi di DPRD sebanyak lebih dari 35%.Para Penggugat juga mendapat dukungan dari 3,5% dari Partai Politik yangmemperoleh suara sah dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Deiyai;Bahwa selain dukungan dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tersebut,Para Penggugat juga mendapat dukungan dari wargawarga di Distrikdistrikantara lain: Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur dan DistrikBouwobado.

Agustinus Pigome dan Yosep PekeiYakobus Takimai dikarenakan tidak mPerihal: syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.RekomendasiPembentukanDewanKehormatanKPU ProvinsiPapuaTertanggal, 18April 2012. 25.

*Gugatan Penggugat Prematur, bahwa gugatan Penggugat merupakanGugatan yang ditujukan kepada Tergugat dimana Tergugat merupakanPartai Politik yang tunduk kepada Peraturan PerundangUndangan yangberlaku dan Gugatan Penggugat masuk kedalam kategori keberatanterhadap keputusan partai politik untuk itu setiap persoalan atauperselisihan inetrnal partai politik harus diselesaikan oleh internal PartaiPolitik yang bersangkutan maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.12eGugatan Penggugat Kurang Pihak,

Politikmenyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Page 132 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik.Dan dalam Pasal 33 ayat 1 Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang PerubahanUndangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PengadilanNegeri.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung R.I No.4 Tahun 2003 dan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik telah dinyatakan bahwa Perselisihan internal Partai Politik diselesaikanoleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatumahkamah Partai

Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa baik dalam gugatan maupun buktibukti yang diajukanoleh Penggugat dalam perkara ini tidak ada satupun bukti yang menyatakan sebelumgugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga telah dilakukan upayapenyelesaian secara internal partai, sebagaimana yang diatur dalam point 2 SuratEdaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 tersebut dan Pasal 32 ayat (1) danayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undangundang Nomor

2Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenaperselisihan / permasalahan dalam perkara ini belum pernah diselesaikan dalaminternal partai tersebut maka Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadiliperkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat telah cukup beralasan danberdasarkan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah dikabulkanmaka mengenai eksepsieksepsi lainnya dari Tergugat

Menyatakan terdakwa Carsad als Joko bin Warto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu;2.

320805402061196 atas nama Carsad;- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat beserta Lampirannya, tanggal 09 Maret 2013;- Surat Berita Acara Nomor : 30/BA/VIII/2013 adalah tentang Penetapan Daftar Calon tetap untuk Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2014-2018 dengan rincian, Partai

Yayat Sudrajat adalah salah satu calegdari partai Gerindra;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidakkeberatan dan telah membenarkannya;7.Saksi Yayat Sudrajat, S.E., Bin Soleman (Alm), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa Saksi adalah Caleg dari partai Gerindra dengan nomor urut 1untuk Dapil 4;Bahwa Dapil 4 meliputi Kecamatan Luragung, Cibingbin, Cibeureum,Ciwaru, Karangkancana, Cimahi;Bahwa Saksi bekerja di Bogor

, Desa Dukuh Picung dan Desa Walahar Cageur;Menimbang, bahwa Terdakwa juga membagikan amplop kepada saksiYesi, saksi Carding dan saksi Mulyana dan ketika memberikan amplop berisiuang sambil berkata kepada penerima amplop, untuk mencoblos calon legislatifbernama Yayat Sudrajat dari partai Gerindra Nomor Urut 1 di Dapil 4 padaPemilu Legislatif Kabupaten Kuningan Tahun 2014;Menimbang, bahwa Yayat Sudrajat adalah salah satu calon legislatifdari salah satu partai politik peserta pemilu in casu partai

Gerindra dan suarayang masuk untuk nama calon legislatif tersebut juga merupakan suara yang diperoleh partai politik yang mengusung calon legislatif tersebut dengan kata lainjika seseorang memberikan suaranya untuk calon legislatif suatu partai makasuara tersebut juga menjadi suara partai pengusungnya;Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat memberikan amplop berisiuang kepada saksi Yesi, Saksi Carding dan saksi Mulyana diikuti dengan katakata agar mencoblos calon legislatif bernama Yayat Sudrajat dari

partaiGerindra Nomor Urut 1 di Dapil 4 sehingga ajakan tersebut menunjukkan agarsi pemilin memberikan suaranya untuk partai politik peserta pemilu tertentu incasu adalah Partai Gerindra melalui salah satu Calon Legislatif yang diusungHalaman 17 dari22 Putusan Nomor 02/Pid.Pemilu/2014.

Menyatakan terdakwa Carsad als Joko bin Warto tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepadapemilih secara langsung untuk memilih partai politik peserta pemilutertentu;2.

Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat(selanjutnya disebut Partai Hanura), yang menjabat sebagai Wakil KetuaUmum Partai Hanura berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH 22. AH.11.01 Tahun2017, tertanggal 12 Oktober 2017, tentang Pengesahan PerubahanSusunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati NuraniRakyat Periode 20152020 (Bukti P1) ;2.

Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPRRI Fraksi HANURA (Vide Bukti P9), yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarAD/ART Partai HANURA, in casu Penggugat tidak pernahmelanggar AD/ART Partai Hanura serta Penggugat tidak pernahdiperiksa atau dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Hanuraterkait pelanggaran apapun;c.

Diberhentikan sebagai Anggota Partai Hanura ;b. Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Fraksi Partai HanuraDPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014 2019 ;.

diperkuat dengan adanya Bukti P20berupa Surat Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurani Rakyat Nomor A/001/MP/DPPHANURA/X1/2018, PerihalRekomendasi Hasil Rapat Mahkamah Partai, namun dalam hal iniMajelis Hakim Judex facti menganggap PEMBANDING tidakmenyebutkan dalam gugatannya, Bukti P20 tersebut juga diperkuatdengan keterangan Saksi Sdr.

dalam hal ini tindakan PARA TERBANDINGmemberhentikan PEMBANDING sebagai anggota Partai Hanurasekaligus mengajukan PAW PEMBANDING sebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan/Legal Standing untuk bertindakmengatasnamakan DPP Partai Hanura.

Penggugat:
DAVID BOSIMALI DUHA ALIAS AMA ARCHEL
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2025 dengan Ketua Umum: Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D
2.Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2021-2026, dengan Ketua: Ir.

Juliski Simorangkir, MM
3.Dewan Pimpinan Kabupaten Nias Selatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2025 dengan Ketua Umum: Yohana Duha dan Sekretaris atas nama: Novita Permatasari Yanawua Duha
Turut Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan
3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2026 dengan Ketua Umum: Dr. H.

,Ph.D
4.Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2026 dengan Ketua: Eko Mihardi, SH