Pada bulan April 2012 Penggugat memberitahuKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolango atas nama RobbyHunawa untuk mengurus proses PAW dari Penggugat kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan rapat pleno DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolangotanggal 28 April 2012 dan Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrattanggal 2 Mei 2012, DPC bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten BoneBolango mengusulkan pemberhentian dan PAW dari Penggugat dan Tergugat; Bahwa PAW yang dilakukan terhadap Penggugat adalah sah

Surat Pernyataan tersebut ditujukanuntuk kepentingan partai bukan untuk seseorang apalagi untuk Penggugatkarena dalam Surat Pernyataan tersebut tidak tercantum nama Penggugat.Tergugat sebagai kader partai wajib membantu kepentingan partai;Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN GtoBahwa sekitar bulan Juni 2012 bukan tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana gugatanPenggugat, Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.00 (tigapuluh juta rupiah) bukan hanya Rp25.000.000.00

inkracht yangbersangkutan masuk dalam daftar PKPU, orang tersebut ada usulan dari partai atautidak ketika partai mengusulkan kepada DPR dan DPR harus wajib menindaklanjutinya ;Bahwa tidak mengetahui tentang PAW berdasarkan surat pengunduran diri daripenggugat.

Demokrat periode tahun 20092014;Bahwa saksi adalah Sekretaris partai Demokrat yang kenal dengan Penggugat danTergugat karena berasal di Partai yang sama dan saat itu saksi diperintahkan olehKetua DPC partai Demokrat sdr.

karena adanya pengunduran diri dari anggota DPR yang sudahtidak duduk kursi DPR perwakilan dari partai tersebut.

SAID) pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);7. Formulir model C Pleno Kabupaten/Kota Dapil III Bontoramba TPS I (satu) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);8. Formulir model C Pleno Kabupaten/Kota Dapil III Bontoramba TPS 2 (dua) Desa Maero Kec.

Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);9. Formulir model C Pleno Kabupaten/Kota Dapil III Bontoramba TPS III (tiga) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);10.

Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);11. Formulir model C Pleno Kabupaten/Kota Dapil III Bontoramba TPS V (lima) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H.

Said) pada kolom perolehan suara untukcalon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai AmanatNasional nomor Urut 4 (H. Baso Manjeng).Formulir model C Plano kabupaten/kota Dapil III Bontoramba TPS1 (satu) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jenepnto, yangdirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H. Baso Manjeng).. Formulir model C Plano kabupaten/kota Dapil III Bontoramba TPS2 (Dua) Desa Maero Kec.

Bontoramba Kabupaten Jenepnto, yangdirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H. Baso Manjeng).. Formulir model C Plano kabupaten/kota Dapil III Bontoramba TPSIll (tiga) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jenepnto, yangdirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H.

Bontoramba Kabupaten Jenepnio,yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H. Baso Manjeng).j. Formulir model C Plano kabupaten/kota Dapil III Bontoramba TPSV (lima) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jenepnto, yangdirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H.

BASO MANJENG 798 suara, tetapi dimodel D yang dibacakan ketua PPS berubah menjadi 1140 suara,sehingga suara bertambah 342 suara;e Bahwa caleg nomor urut 1 ASDIN AZIS BETA dari Partai PAN jugaikut dirugikan;e Bahwa ketua PPK Kecamatan Bontoramba adalah saksi SONDACADI BIN DJANGKA NGINTANG;e Bahwa saksi langsung memberitahukan kepada Ketua PPK danmeminta perhitungan suara diulang khusus untuk calon legislatifnomor urut 4 partai PAN H.

BASOMANJENG bersama dengan Terdakwa melakukan rekapitulasisuara tanpa mengundang saksi saksi dari partai politik pesertapemilu dan pengawas pemilu lapangan (PPL), pada saat itu saksiSUARDI SP BIN H. BASO MANJENG mengetahui bahwa salahseorang calon legislatif dari Partai Amanat Nasional daerahpemilinan Ill Bontoramba Tamalatea dengan nomor urut 4 yangjuga orang tua dari saksi SUARDI SP BIN H. BASO MANJENGyaitu H.

Bahwa Penggugat sebagai subyek hukum, adalah pasangan calon bupatidan wakil bupati mamuju utara tahun 2015, yang di usung oleh gabunganlima partai politik di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP), Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) danPartai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan singkatan nama HANDAL;Bahwa berdasarkan Tahapan Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMamuju Utara periode 20152020, sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU

Muhammad Saal yang dicalonkan oleh Gabungan partai, Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai AmanatNasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);2. Muh.Yusri.M Nu, ST, M.Si dan Drs. Amran S. Nuhung yang dicalonkan oleh Gabungan partai Demokrat dan Partai KebangkitanBangsa (PKB) ;8.

Yaitu tidak dilengkapinyasurat pernyataan keberadaan satu kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kotadalam hal ini harus dibuat oleh Partai Golkar Munas Bali dan Partai GolkarMunas Ancol.Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 42A Ayat (5) yang menegaskansebagai berikut:Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajibdisampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkatProvinsi atau kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

Marigun Rasyid,S.Sos yang diusung oleh gabungan Partai Politik masingmasing adalahPartai GERINDRA dan Partai GOLKAR yang akumulasi suara di DPRDMamuju Utara adalah 8 kursi, dimana Partai GERINDRA sebanyak 3 Kursi,Partai GOLKAR sebanyak 5 Kursi atau setara dengan 27%. Namun padasaat masa pendaftaran ternyata usungan Partai GOLKAR tidak memenuhisyarat yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 42A Ayat 5 Hurup B PeraturanHalaman 12 dari 38 halaman.

persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalampemilu terakhir ;Bahwa ternyata perolehan kursi Partai Gerindra sebagai Partai Pengusunghanya sebanyak 3 Kursi, tidaklah memenuhi persyaratan untuk dapatmenetapkan Pasangan Ir.

Putusan Nomor 23 P/HUM/2013angka 2 : anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yangberbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilumaupun bukan Peserta Pemilu. melampirkan surat pernyataanpengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB5);huruf J:Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2 adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengansurat pernyataan pengunduran

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf i angka 2, huruf j, dan huruf k PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi sebagai berikut: Huruf i angka 2:Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupunbukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran dirisebagai anggota partai politik asal (Model BB5); Huruf j:Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2 adalah anggota

seorang anggota partai politik tersebutmenjadi anggota partai politik lain maka dapat diberhentikan darikeanggotaanya dari partai politik sesuai dengan tata cara pemberhentiankeanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART partaipolitik bersangkutan dan apabila anggota partai politik yang diberhentikanHalaman 37 dari 45 halaman.

Makna hukum Pasal 16 ayat (11 huruf c UndangUndang Partai Politikadalah seorang anggota partai politik dibernentikan keanggotaannya daripartai politik asal apabila menjadi anggota partai politik lain, ketentuanpasal a quo mengandung makna hukum bahwa seseorang menjadianggota partai politik hanya di 1 (satu) partai politik dan apabila kemudianmenjadi anggota partai politik lainnya maka adalah konsekuensi hukumbahwa yang bersangkutan harus diberhentikan keanggotaannya daripartai politik asal demi kepastian

Adalan merupakan kewenangan partai politik untuk mengusulkan danmemberhentikan anggota partai politiknya yang menjadi anggota partaipolitik lain sesuai dengan tata cara pemberhentian yang diatur dalam ADdan ART partai politik yang bersangkutan, dan merupakan oleh karenaHalaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2013merupakan kewenangan partai politik asal sebagaimana diatur dalamUndangUndang Partai Politik;.

Sehingga kuasa untuk mencalonkan diri darimasingmasing calon tetap berada di bawah Partai Politik.

Namun demikian, proporsional terbuka tidakdapat diartikan kedaulatan (kekuasaan) dalam pencalegan berpindahdari partai politik kepada caleg seperti calon perseorangan. Proporsionalterbuka tetap menempatkan partai politik sebagai pesertanya, yangdiubah hanya tata cara pencobolosannya dimana rakyat diberikan hakuntuk tidak hanya memilih partai politiknya saja, tetapi juga calegnya,sehinga kekuasaan tetap di tangan partai politik. Sistem proprosionalHalaman 8 dari 70 halaman.

Menurutnya paling tidak terdapat empat fungsiPartai Politik yaitu sebagai berikut: 1) partai politik sebagai saranakomunikasi politik (political communication), 2) partai politik sebagaisarana sosialisasi politik (political socialization); 3) partai politik sebagaisarana rekrutmen politik (political recruitment); dan 4) partai politiksebagai pengatur konflik (conflict management) (Miriam Budiardjo, 2001:160162);Halaman 12 dari 70 halaman.

politik;(1) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomorurut partai politik, tanda gambar partai politik, atau namaHalaman 45 dari 70 halaman.

Diskresipimpinan partai politik tersebut harus diterapkan secara ketat, terukur dandapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainyatujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik danpenguatan kaderisasi partai;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungaberpendapat bahwa frasa ... dinyatakan sah untuk Partai Politik yangtercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf k, dan frasa ... dinyatakan sahuntuk Partai Politik yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat PDIP
2.Dewan Pimpinan Pusat PDIP
Turut Tergugat:
SUHARI WICAKSONO

Politik / Gabungan Partai Politik atau calon perorangan, baruHalaman 13 dari 55 halaman.

Tergugat.Bahwa kekeliruan Tergugat a quo telah membawa Tergugat pada kesimpulanyang keliru bahwa Partai Politik/Gabungan Partai Politik pendukung ParaPenggugat sebagaimana disebutkan pada huruf A angka 2 di atas tidakmemenuhi syarat sebagai pendukung Para Penggugat.c Mengenai verifikasi terhadap Keabsahan Kepengurusan Partai BintangReformasi sebagai partai pendukung dengan 3 (tiga) Kursi padaDPRP.

dokumen yang tidak sahyang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi (DPW PBR) atas nama H.Zainudin selaku Ketua DPWdan Betsy Pesiwarissa, SH., selaku Sekretaris yang telahmelanggar AD dan ART Partai dan atas perbuatan itu DPW PBRtersebut dipecat oleh DPP Partai Bintang Reformasi.Bahwa dengan demikian pihak Tergugat telah melanggarkedaulatan partai dan secara sewenangwenang mengambil alihkewenangan Partai Politik yang bukan merupakan kewenanganTergugat.dTata cara dan keabsahan

Politik, yaitu :1 Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan 3 (tiga) kursi padaDPRP ;2 Partai Kedaulatan dengan 3 (tiga) kursi pada DPRP ;3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan 1(satu) kursi pada DPRP;4 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN?)

dengan 1 (satu) kursipada DPRP ;5 Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 3 (tiga) kursi padaDPRP ;6 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) dengan 1(satu) kursi pada DPRP.Bahwa dukungan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diberikanoleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang sah dan oleh kepengurusanyang sah sebagaimana dimaksudkan Peraturan KPU No.9/2012.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian ParuhWaktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 20092014Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional.c.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik berbunyi sebagai berikut :1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3) Susunan Mahkamah Partai atau

sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat(2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan;Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1):Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain

Politik,maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinangmencermati surat bukti P3 = T.II.I15 (Surat DPD Partai Amanat Nasional KotaTanjung Pinang Nomor PAN/033.011/B/ KWS/X1/025/2012 tanggal 1November 2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota TanjungPinang Periode 20092014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional), sebagai suratusulan Partai Amanat Nasional, karena surat tersebut adalah surat yang terakhirdisampaikan oleh Partai Amanat Nasional kepada DPRD Kota Tanjung

Burhanuddinsebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 19 Oktober 2012, artinyadalam konsideran bagian menimbang objek sengketa seharusnya mencantumkanSurat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebagai salah satu dasar pertimbangan, dengantidak dicantumnya Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/075/ X/2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H.

., yang>diusung oleh Partai Demokrat, Page Hanura dan Partai BulanBintang (PBB). Pada saat endattaran Pasangan Calon, bakalPasangan Calon Ir. H. MUH AMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir.H. MUHAUWJIRIN, MP telah mendaftarkan diri ke Komisi PemilihanSS8Umum Kabupaten Kapuas (Tergugat), dengan diusung oleh PartaiASDemokrat, Pattal Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB). Aeer3. Bahwa.Bakal Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD awa MM,Se orsi dan Ir. H.

MUHAMJIRIN, MP. diusung kembalis' S oleh koalisi partai yang terdiri atas Pattai Demokrat, Partai Hanura,a &Ss dan Partai Bulan Bintang ( (PBB) untuk didaftarkan lagi sebagaiPasangan Calon dalam sPemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4> > Srw Kabupaten Kapuas Tafun 2018, dan pendaftaran tersebut diterima or weRY Pemilinan Umum upaten Kapuas Nomor 007/PL.03.3Kpts/6203 < SKPUKab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Inyt.ro $MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H.

Salah satu Partai Politik anggota koalisi yang mendukung4a4 Pasangan Calon Ir. H. MS RIMAL MAWARD MM, M.Siay dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP yakni,Partai Bulan Bintang (PBB)rad y& pada awalnya adalah atiggota koalisi parpol yangS SS& mendukung Penggugat berdasarkan Surat Keputusan DPP ws Partai Bulan Bintafid No : SK.PP/053/Pilkada/2017 tentangens es CFGSs Calon Bupatisdan Calon Wakil Bupati Kabupaten KapuasProvingiy Kalimantan Tengah Periode 20182023 yapsReadilengkapi dengan Model B.1.

Nafiah lbnor, MM., yang diusung oleh Gabungan Partai> Politik yaitu Partai Golkar, PDIP, Partai Nasdem, PKB, PartaioO Gerindra, PAN dan PPP.; b. Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir.Ss H. Muhajirin, MP., yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Bulan >>8. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen ~Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, terdapat 1 (satu)Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan yaitu Ir.

Nafiah Ibnor,Diusung oleh Partai Golkar, PDIP, Partai Nasdem, PKB, PartaiSo~ Gerindra, PAN, dan PPP;Nomor Urut : 1 (satu);Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP;Diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai BulanSySsesHal. 47 dari 77 hal. Put.

Dimana proses ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa dasar hukum Pengusulan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaiberikut:a Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikmenentukan bahwa: Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya danPartai Politik apabila (b) menyatakan pengunduran diri (c) menjadi anggotaPartai Politik Lain...

yang substansipemberhentian anggota DPRD dapat dilakukan oleh Partai sebagaimana tertuangdalam amar putusan Point (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atauditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya";d Kebijakan partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/ KDP/011/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013 tentang Proses PAW Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang

Pertanyaannya kemudian, apakah hakhak keperdataan/politik seorangharus terganjal hanya karena perpindahan partai ?

;115 Bahwa kemudian kepindahan partai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensibelumlah bersifat final dalam arti proses ditingkat internal Partai PDK baru sepihakPara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seharusnya hal ini harus dibahasterlebih dahulu ditingkat internal Partai (PDK) untuk menyetujui atau tidakmenyetujui kepindahan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (mekanismetidak berjalan), artinya bahwa Pengurus Partai PDK telah melakukan tindakansewenangwenang terhadap Para Penggugat

, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenaikeberatankeberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahlu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;1213Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai

RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KetuaDewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tolitoli, beralamat diJalan Veteran, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah ;2. ARIFIN L, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan SekretarisDewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tolitoli, beralamat diJalan Veteran, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah ;3. MUH.

FAISAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KetuaDewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Tolitoli, beralamat di Jalan JenderalAhmad Yani, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah ;Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 44/B/2013/PT TUN Mks.4. SUKARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan SekretarisKETUA KOMISIDewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Tolitoli, beralamat di Jalan JenderalAhmad Yani, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah :Dalam hal ini memberi kuasa kepada1.

Faisal dari Partai Hanuramasuk dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tolitolidalam Pemilu tahun 2009 dan 2 orang Penggugat lainnya yang namanyatidak disebut dalam objek sengketa yaitu H. ABD.

RAHMAN pada tanggal 17 Januari2011 ditetapkan sebagai Ketua Dewan Harian Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tolitoli dan SUKARTO sesuai dengan buktiP2 pada tanggal 24 Mei 2011 ditetapkan sebagai Sekretaris DewanHal. 7 dari 10 hal. Put.

(bersifat prospektif) ; Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan kedudukanPara Penggugat bukan sebagai subjek hukum orang tetapi mewakilisubjek hukum Badan in casu Partai Persatuan Pembangunan dan PartaiHANURA dan mewakili Pengurus Partai yakni Ketua dan SekretarisDPC, menurut Majelis tidaklah beralasan hukum dan harus ditolakkarena bilamana Para Penggugat/Pembanding mewakili subjek hukumBadan maka seharusnya subjek hukum Para Penggugat

Martin; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungankeluarga; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon di organisasi partai golkar; Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan untukmenambahnama Pemohon dari Hasbuan menjadi Hasbuan Dakunde; Bahwaselama Saksi kenal Pemohon nama Pemohon Hasbuan Dakunde; Bahwa alasannya Pemohon menambahnama Pemohon menjadi Dakundekarena Dakunde adalah nama orang tua Pemohon; Bahwa di partai Pemohon sebagai ketua harian partai golkar KabupatenKonawe

Asmi; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungankeluarga; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon di organisasi partai golkar; Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan untuk menambahnama Pemohon dari Hasbuan menjadi Hasbuan Dakunde; Bahwaselama Saksi kenal Pemohon nama Pemohon Hasbuan Dakunde; Bahwa alasannya Pemohon menambah nama Pemohon menjadi Dakundekarena Dakunde adalah nama orang tua Pemohon; Bahwa di partai Pemohon sebagai ketua harian partai golkar KabupatenKonawe

Tanda Penduduk Kabupaten Konawe Nomor7402031206640001 tertanggal 18 April 2018, Kartu KeluargaNomor:7402031807080003 tertanggal 18 April 2018 serta Akta Kelahiran Nomor :AL.936.0084234 tertanggal 18 April 2018 (bukti P.1, P.2 dan P.3);Menimbang, bahwa dari keterangan Saksisaksi yang diajukan olehPemohon, menerangkan bahwa nama Pemohon Hasbuan Dakunde karenaPemohon aktif di partai dan nama Pemohon di tahu dimasyarakat adalah HasbuanDakunde;Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon dari Hasbuan menjadiHasbuan

Bangka Selatan danmenjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab.

Gerindra;Bahwa saksi tidak menyaksikan terdakwa menyampaikan visi dan misi;Bahwa terdakwa juga sebagai Caleg dari Partai Gerindra;Bahwa terdakwa juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra;Bahwa saksi meneruskan laporan adanya temuan pelanggaran kampanyekepada Banwaslu Kab.

Bangka Selatan Dapil 1) dari Partai Gerindra;Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgl Bahwa saksi SUHARDI menyambut kedatangan terdakwa di rumah saksiSUHARDI, terdakwa turun dari mobil dinas warna putih plat merah No.Pol BN8 E; Bahwa saksi SUHARDI melihat dan mendengar terdakwa membuka acarakampanye tatap muka tersebut; Bahwa pada saat kampanye terdakwa menyampaikan Visi dan Misi Kobalen(Caleg DPR RI) dari partai Gerindra Bahwa saat kegiatan kampanye juga dihadiri Panwas kecamatan

Bangka Selatan periode 2014 2019, dan saat iniTerdakwa juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kab.Bangka Selatan, dan dalam Pemilihnan Legislatif tahun 2019 telah terdaftardalam DCT sebagai calon Anggota DPRD Kab. Bangka Selatan dan jugaterdaftar sebagai Juru Kampanye Partai Gerinda Kab.

Bangka Selatan danjuga terdaftar sebagai Juru Kampanye Partai Gerinda Kab.

AKhmed Reza Fachlevi tanggal26 Juli 2018, ditujukan kepada Ketua DPD II Partai NASDEM KotaSamarinda;2. Surat Sdr. H. Aknhmed Reza Fachlevi tanggal 27 Juli 2018 perihalPengunduran Diri Sebagai Kader dan Pengurus Partai NASDEM,ditujukan kepada Ketua DPD Partai Nasdem Kota Samarinda;3. Surat DPP Partai Nasdem nomor 115SE/DPPNasdem/VIII/2018tanggal 01 Agustus 2018 perihal Usulan PAW (an. H. Akhmed RzaFachlevi), ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda Prov.Kaltim;224.

: menjadianggota partai politik lain37Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka sudah jelas bahwaAnggota DPRD kab/Kota diberhentikan Pengganti Antar Waktu karenamenjadi anggota partai partai lain.

Akhmed RezaFachlevi telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Nasdem dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarindadari PARTAI GERINDRA maka dengan terdaftarnya Penggugat sebagaiDCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra tersebut makasecara otomatis PAW Sdr.

Oleh karena itu Perubahan Keanggotaan Partai Politik oleh Sdr.

Hanura, Partai NasDem dan Partai GolonganKarya;Foto copy sesuai foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur kepadaWalikota Samarinda Nomor: 171.4/5605/B.PPOD.III Tanggal: 26November 2018 Hal Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRDKota Samarinda;Foto copy sesuai aslinya Surat Walikota Samarinda kepada GubernurKalimantan Timur Nomor: 171/3392/011.01 Tanggal: 27 November2018 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarindadari Partai Hanura, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya.59Menimbang

saksi apakah di setujui atau tidak hasil rekap suara yang ada diform DA1 dan para saksi baik dari partai maupun DPD serta PanwasHal. 3 dari 42 hal.

1400 suara.Calon anggota anggota DPRD Kota Batam dari partai Nasdem atasnama SALLON SIMATUPANG dapil 5 Kecamatan Sekupang nomor urut 1Hal. 5 dari 42 hal.

tanggal28 April 2014 pukul 09.00 wib.Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 10.00Wib, rapat pleno dibuka kembali oleh terdakwa selaku Ketua KPU KotaBatam dengan Agenda penandatanganan formulir DB1 DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD KABUPATEN / KOTA hasil rekapitulasiperolehan suara Partai dan Calon Legislatif di Kota Batam oleh parasaksi DPD, saksi Partai selanjutnya penandatanganan formulir DB1DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD KABUPATEN / KOTA, pertamadilakukan penandatanganan DB1

.. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita AcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Partai Politik dan Calon AnggotaDPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Hal. 25 dari 42 hal.

Batam bersama PanwasluKota Batam dan saksi Partai Politik di Kantor KPUPropinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang tanggal 29April 2014;e 1 (satu) rangkap formulir model DB1 DPRD Propinsi aslihasil pengecekan ulang KPU Kota Batam bersamaPanwaslu Kota Batam dan saksi Partai Politik di KantorKPU Propinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang tanggal29 April 2014;e 1 (satu) rangkap formulir model DB1 DPRD Kabupaten/Kota asli hasil pengecekan ulang KPU Kota Batambersama Panwaslu Kota Batam dan saksi Partai Politik

SULKARNAIN,S.Pel, MM 2 suara, Partai 9 suara ;n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1tertulis 5 Suara ;o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1tertulis 6 Suara ;p.

TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA1tertulis 14 suara; Bahwa benar saksi sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 1Dapil 2 Partai Demokrat) merasa dirugikan dan suara Partai demokratsedangkan yang diuntungkan adalah Hj.

SULKARNAIN, Spd, MMdan suara Partai demokrat sedangkan yang diuntungkan adalah Hj.NENENG HASANAH SiP, MM Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 2Dapil 2 Partai Demokrat dan Sdr. REMEDY, SH Caleg DPRD DKI Jakartanomor urut 8 Dapil 2 Partai Demokrat.

suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah KecKoja, Jakarta Utara.

Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah KecKoja, Jakarta Utara.

DPP PARTAI AMANAT NASIONAL Cq. DPW PARTAI AMANATNASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. DPD PARTAI AMANATNASIONAL KABUPATEN KAPUAS ; beralamat di Jalan Patih Rumbih Gg. IVKelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada 1. BARON RUHAT BINTI, SH dan 2.

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor :R673/GOLKAR/XII/2017 Tanggal28 Desember 2017 ;2. Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan Nomor : 3732/IN/DPP/XII/2017Tanggal 13 Desember 2017 ;3. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 200Kpts/DPPNasDem/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 ;4. Keputusan DPP Partai PKB Nomor : 25163/DPP03/VI/A.2/I/2018Tanggal 02 Januari 2018 ;5. Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 01563/B.1KWK/DPPGERINDRA/2018 Tanggal 5Januari 2018 ;6.

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor :R673/GOLKAR/XII/2017Tanggal 28 Desember 2017 ;2. Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan Nomor : 3732/IN/DPP/XII/2017Tanggal 13 Desember 2017 ;3. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 200Kpts/DPPNasDem/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 ;4. Keputusan DPP Partai PKB Nomor : 25163/DPP03/VI/A.2/I/2018Tanggal 02 Januari 2018 ;5. Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 01563/B.1KWK/DPPGERINDRA/2018 Tanggal 5Januari 2018 ;6.

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : R673/GOLKAR/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017;2. Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan Nomor3732/IN/DPP/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017;3. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 200Kpts/DPPNasDem/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017;4. Keputusan DPP Partai PKB Nomor : 25163/DPPO3/VI/A.2/1/2018 Tanggal 02 Januari 2018;5. Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor : 01563/B.1KWK/DPPGERINDRA/2018 Tanggal 5 Januari 2018;6.

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor:R673/GOLKAR/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017;2. Keputusan DPP Partai PDI PerjuanganNomor:3732/IN/DPP/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017;3. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor:200/Kpts/DPPNasdem Tanggal 29 Desember 2017;Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 44/Padt.G/2018/PN KIk4. Keputusan DPP Partai PKB Nomor:25163/DPPO3/VI/A.21/1/2018 Tanggal 2 Januari 2018;5. Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor:01563/B.1.KWK/DPPGERINDRA/2018 tanggal 5 Januari 2018;6.

Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun20112016, yang diusulkan oleh gabungan Partai Politikyaitu. Hati Nurani' Rakyat (Hanura), Partai IndonesiaSejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)dan Partai Persatuan Daerah (PPD);5.

Bahwa Para Penggugat yang diusulkan oleh gabunganPartai Politik sebanyak 4 (empat) Partai Politik, yangtelah memenuhi persyaratan perolehan dari jumlah kursidi DPRD Kabupaten Jayapura yaitu Partai Hati NuraniRakyat (Hanura) sebanyak 1 (satu) kursi, PartaiIndonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1 (satu) kursi,Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebanyak 1 (satu)kursi dan Partai Persatuan Daerah (PPD) sebanyak 1(satu) kursi, keseluruhan 4 (empat) kursi jadi ada 16 %(enam belas persen) dari jumlah kursi

Peduli RakyatNasional (PPRN) dan Partai Persatuan Daerah (PPD),sebagaimana ditegaskan dalam surat pernyataan dukungandari Partai Partai Politik tersebut pada tanggal 13September16.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanDaerah (PPD) Nomor: 09/SK/B.1/DPPPPD/IX/2011, tanggal13 September 2011, tentang Calon Kepala Daerah danCalon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura ProvinsiPapua dari Partai Persatuan Daerah dan Surat KeputusanDPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor:016/KEP.DPC.PPDJPR/STN/IX/201 1 tanggal 25 ~Januari2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Jayapura Periode 2011 2016;17.

Negarapada tanggal 21 November 2011, pada hal seharusnyaTergugat memberitahukan secara tertulis kepadaPimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politikyang mengusulkan dan kepada Para Penggugat, palinglambat 7 ~~ (tujuh) hari terhitung sejak tanggalpenutupan pendaftaran;.

Bahwa Para Penggugat adalah pasangan Bakal Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang didukung danatau. diajukan oleh Gabungan Partai Politik di ProvinsiPapua Barat yang terdiri dari;1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) suara sah= 4.321;2. Partai Karya Perjuangan (PKP) suara sah =3.003;3. Partai Buruh (PB) suara sah =2.469;4. Partai Indonesia Baru (PIB) suara sah =6.092;5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) suara sah =4.350;6.

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) suara sah =11.364;7. Partai Persatuan Daerah (PPD) suara sah =2.956;8. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) suara sah =5.024;9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) suara sah =1.220;10. Partai Serikat Indonesia (PSI) suara sah =Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR2.038;11. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) suara sah =6.134;12. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) suara sah =6.915;13.

Partai Kesatuan Nahdatul Ulama (PKNU) suara sah =1.152;14. Partai Kedaulatan (PK) suara sah =5.976;15. Partai Bintang (PBR) suara sah =5.930;16. Partai Republikan (PRN) suara sah =3.592;JUMLAH TOTAL SUARA SAH PARTAI PENDUKUNG = 72.506;(tujuh puluh dua ribu lima ratus enam);7.

Partai Serikat Indonesia;2. Partai Perjuangan Indonesia Baru;3. Partai Kedaulatan;4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;5. Partai Demokrasi Pembaharuan;6. Partai Persatuan Daerah;7. Partai Karya Perjuangan;8. Partai Indonesia Sejahtera;9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;10. Partai Peduli Rakyat Nasional;17.

Partai Buruh; dan;2.