Ditemukan 2567 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuan tian tahan thin then tjan tran
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Perusakan
Register : 16-06-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 09-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2011/PN.PSB
Tanggal 4 Agustus 2011 — MAILINDA YUHERNI Pgl LINDA Binti HERMAN ZEIN
135 — 25
  • Hoefnagels bahwa tujuan pemidanaan ialah untukmempengaruhi pelanggar dan orangorang lain sehingga ke depan para pelanggar danorangorang tersebut dapat berbuat sesuai dengan hukum (influencing offenders andpossibly other than offenders toward more or less Lawconforming behavior).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. MITSU MIIKE MACHINERY COMPANY LIMITED ;
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • paling sedikit dalam jangka waktu 2(dua) tahun sesudah perusahaan tempatpenanaman dilakukan berproduksi komersial;Pasal 4:Dalam hal perusahaan induk dari Wajib Pajak BUT adalahpenduduk dari negara yang telah mempunyai PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, makabesarnya tarif untuk penerapan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimanaditentukan dalam P3B tersebut;Protocol antara Pemerintah Indonesia dan Jepang:Angka 5 (a):...on the earnings (other than
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 155/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT DWI SATRYA UTAMA Diwakili Oleh : PT DWI SATRYA UTAMA
Terbanding/Tergugat I : AKZO NOBEL N.V
Terbanding/Tergugat II : ICI OMICRON B.V.
Terbanding/Tergugat III : MANUELITO JOSE PACHECO DE DIOS
Terbanding/Tergugat IV : JEREMY PAUL ROWE
Terbanding/Tergugat V : AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
Terbanding/Tergugat VI : AKZO NOBEL PAINTS ASIA PACIFIC PTE LTD
Terbanding/Turut Tergugat : PT ICI PAINTS INDONESIA
651 — 403
  • Bahwa Pasal 10 pada Trademark Agreement menyatakan :Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 155/PDT/2020/PT BTNThis Agreement shall terminate forthwith in the event that ICI ceases toown or control either directly or indirectly more than 50% (fifty percent) ofthe issued share capital of the Licensee Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:Peryanjan ini akan berakhir segera dalam hal ICI tidak lagi memiliki ataumengendalikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal saham yangdikeluarkan Penerima Lisensi30
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Definisi umum yang digunakanadalah penyerahan barang merupakan pengalihan hak untuk menguasaibarang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak (supply ofgoods is a transfer of the right to dispose of tangible movable property orof immovable property other than land).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 /B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
45 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Overhead AllocationGeneral and Administrative cost, other than direct charges,allocable to this operation should be determined by a detailedstudy, and the method determined by such study shall be appliedeach Year consistenly.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2011 — Putus : 04-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2011/PTUN-BNA
Tanggal 4 Mei 2011 — H A F S A H, S.H vs 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM , 2. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) PROVINSI ACEH 3. ISKANDAR H.Ag
132 — 65
  • Mengenai objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpaterlebih dahulu mengklarifikasi adanya kesalahandariPenggugat ; Menimbang, bahwa setelah mencermati' ketentuan ketentuanyang terdapat dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun = 2007,Undang undang Nomor 11 than 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun2007, maupun perturan peraturan yang dikeluarkan KPU,Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan yang khususmengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua KIPKabupaten/Kota; Menimbang, bahwa berkaitan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2015administrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing.bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39475/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalahPutusan yang lebih berat dari yang dituntut.bahwa jika dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, KeputusanTermohon PK (semula Terbanding) cacat hukum, maka satusatunyaPutusan yang dapat diambil Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIKA INDONESIA;
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /PK/PJK/201 7the arms length principle, theallocation method chosesn mustlead to a result that is consistentwith what comparable independententerprises would have beenprepared to accept;(ob) Paragraf 7.25 OECD Guideline,menyatakan The allocation mightbe based on turnover, or staffsemployed, or some other basis.Whether the allocation method isappropriate may depend on thenature and usage of the service.For example the usage orprovision of payroll services maybe more related to the number ofstaff than
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 19-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 197/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. BINTAN LAGOON RESOR Diwakili Oleh : STEFANY OKTARIA SIMORANGKIR SH
Terbanding/Penggugat : NICHOLAS MARK OGDEN
100 — 64
  • Kutipan Pasal Tata Tertib Vila Terjemahannya dalamBahasa IndonesiaArticle 3.13.1: Pasal 3.13.1:A Resident shall not lease, sub Penghuni vila in casu,lease, let or sublet the whole or any Penggugat tidak dapatpart of his/her Villa other than menyewakan, menyewakanthrough the Pool Rental Scheme ulang, mengontrakan atau provided by the Management mengontrakan ulang seluruhCompany and without prior written atau sebagian dari Vilanya,consent from the Management selain melalui Skema PoolCompany.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1181 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIKA INDONESIA;
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For example the usage or provision of payrollservices may be more related to the number of staff than toturnover, while the allocation of the stand by costs ofpriority computer back up could be allocated in proportionto relative expenditure on computer equipment by thegroup members;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalammenggunakan metode tidak langsung untuk menentukanbiaya intragrup service, perlu ditentukan metode alokasiyang tepat, dengan basis/indikator/key pengalokasianyang sesuai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-03-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 175/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2018 — FICO CORPORATION CO.Ltd >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) CS
165 — 121
  • There shall not be imposed substantially more onerousconditions or higher fees or charges on the recognition or enforcementof arbitral awards to which this Convention applies than are imposed onthe recognition or enforcement of domestic arbitral avards.Terjemahan bebas sebagai berikut :Setiap Negara Penandatangan (konvensi ini) wajib mengakui putusanarbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuaidengan aturan procedural di wlayah di mana putusan itu akandiandalkan, sesuai dengan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 23-02-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 13/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 25 April 2018 — P.T MULTI SELVINDO PRIMA MELAWAN P.T PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA I, dk
48 — 25
  • (The term "party autonomy" is used rather than the more commonly usedfreedom of contract, because believe the former more accuratelyexpresses the power given by the state to parties to make their own rulesand determine how riskswill be allocated between them. The /atter, strictlyspeaking, expresses only thatparties have the power to make contracts Vide Justin Sweet, Liquidated Damages in California, 60 Cal. L. Rev. 84(1972))Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1291/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. PRIMA DAYA INDOTAMA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penelitian atas buktibukti pendukung dasardasarpenetapan SPTNP dan datadata lain yang terkait;Bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahanadalah tambah bayar karena penetapan nilai pabean; Bahwa terhadap data pendukung nilai transaksi yangdilampirkan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:No Dokumen Nomor Tanggal Nilai Keterangan(SGD)1 Proforma Invoice MMT1200013 30112012 49,406.17 CNF Jakarta2 Purchase Order PO 389710 011220123 Sales Contract GS 397510 04122012 Shipment should not belater than
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Adriaan Bedner yang diartikan denganreformatio in peius adalah:Reformatio in peius means that a citizen appeals against a decision either at the instance which issued the decision, a special instance foradministrative appeal or the administrative court and that the outcome ofthe appeal puts him in a worse situation than he was before appealing.bahwa penghitungan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39479/PP/M.1/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Juli 2012, adalahPutusan yang lebih berat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Overhead Allocation;General and Administrative cost, other than direct charges,allocable to this operation should be determined by a detailedstudy, and the method determined by such study shall beapplied each Year consistenly. The method selected must beapproved by PERTAMINA, and such approval can be reviewedperiodically by PERTAMINA and the CONTRACTOR.Halaman 27 dari 45 halaman.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Wanprestasi
Putus : 16-06-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 138 /Pdt.G/2010/PN.Dpk.
Tanggal 16 Juni 2011 — Drs. H. Suhaibin Sidi, MBA.,;R. Sugiri Purbokusumo, SH,DKK VS 1. Ir. Sri Hidayat ; Suprianus Kandolia, SH.,DKK
61 — 28
  • TERGUGAT I menolak gugatan PENGGUGAT posita 12,karena TERGUGAT I telah menyelesaikan tanggung jawabnyasecara benar dan telah melaporkan hasil usaha kepadaPENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak dapat menerima hasilyang disampaikan TERGUGAT I, adapun mengenai TERGUGATI sejak pengakhiran perjanjian kerja PENGGUGAT tertanggal 1April 2010 diketahui membuka usaha dengan merk dagangbernama Madu Mutiara dengan tegas tidak dapat dipersalahkankarena TERGUGAT I= adalah pemilik nama MaduMutiara (Muiara Honey) sejak than
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
LE THANH SANG
150 — 30
  • KG 95551 TS dalammelakukan penangkapan ikan yaitu pertamatama Le Than Sang selakunahkoda kapal utama (KG 95551 TS) memanggil saksi selaku nahkoda kapalKM. KG 95572 TS untuk merapat. Kemudian kapal utama melempar tali jaringke kapal saksi untuk disatukan dengan tali penarik yang ada di KG 95551 TS.Selanjutnya jaring diturunkan pelanpelan, lalu ditarik sekitar 6 jam secarabersamaan, diangkat ke kapal KG 95551 TS dan dimasukkan kedalam palkah.Pada malam hari istirahat.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mtp
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
1.LAMRA
2.Imut
3.Nunci
4.Sappi
5.Syahril
Tergugat:
PT.PALMINA UTAMA
78 — 21
  • ,William Than Sigai, S.H., dan Sukarlan Fachrie Doemas, S.H. Advokat pada DE& Partner Law Firm berkantor di Jalan Sungai Dua Komplek Antasari Village No.22RT.003 Semangat Dalam, Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi KalimantanSelatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor72/PDT/SK/2019/PN.MTP tanggal 26 April 2019, selanjutnya disebut ParaPenggugat;LAWANPT.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perjanjian
Register : 08-01-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Klk
Tanggal 20 Juni 2019 — PERDATA - JUSIAH Binti BAHRUS, Dk - RIDA Bin RUSLAN, Dk
185 — 42
  • WILLIAM THAN SIGAI, S.H., 4. SUKARLAN FACHRIEDOEMAS, S.H., 5. ANSARI, S.H., Para Advokat yang berkantor padaLEMBAGA BANTUAN HUKUM KOALISI MASYARAKAT MADANI(LBH Sikatni) yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 97 Rt.007 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2019;Selanjutnya Penggugat dan Penggugat Il disebut sebagaitestes PARA PENGGUGAT;Lawan1.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Umum
Register : 18-09-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 02-03-2018
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Tim
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
JOICE E. MARIARI,SH
Terdakwa:
MAYANTO PATODING alias REHAN
50 — 40
  • Menyatakan Terdakwa MAYANTO PATODING Alias REHAN terbukti secarasah bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau oranglain sebagaimana dalam dakwaan pertama kami Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Than 2014 Tentang PerlindunganAnak.2.