yang mempunyai keahliandan kewenangan dalam hal pekerjaan kefarmasian atau praktik kefarmasian;Bahwa tujuan terdakwa menjual pil dobel LL tersebut adalah untukmendapatkan keuntungan, yang mana uang hasil penjualan tersebut akandigunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Lucky Dian Andriana Bin Guritno pada hari Jum/at,tanggal 16 November

yang mempunyai keahliandan kewenangan dalam hal pekerjaan kefarmasian atau praktik kefarmasian;Bahwa tujuan terdakwa menjual pil dobel LL tersebut adalah untukmendapatkan keuntungan, yang mana uang hasil penjualan tersebut akandigunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanATAU.KETIGA :Bahwa Terdakwa Lucky Dian Andriana Bin Guritno pada hari Jum/at,tanggal 16 November

TOMSA TAFAREL.tersebut tidak tertera label yangberisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksatersebut adalah barang bukti yang disita;Bahwa terdakwa LUCKY DIAN ANDRIANA Bin GURITNO tidak pernahmendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki jin dari pejabatyang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian denganmengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapattulisan LL secara

Bahwa uang sebesar Rp. 110.000, (Seratus sepuluh ribu ) tersebutlahuang hasil penjualan pil doubel L tersebut; Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernahmendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yangberwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu denganmengedarkan obat berbentuk bulat pipin berwarna putin yang pada salahsatu permukaannya terdapat tulisan huruf LL secara bebas kepada oranglain;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

AGUS sebanyak 30 ( tigapuluh ) butir tersebut sudah habis terdakwa konsumsi dan terdakwa Jjual.Bahwa uang sebesar Rp. 110.000, (Seratus sepuluh ribu ) tersebutlah uanghasil penjualan pil doubel L tersebut;Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkanpendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untukmelakukan pekerjaan kefarmasian yaitu. dengan mengedarkan obatberbentuk bulat pipin berwarna putih yang pada salah satu permukaannyaterdapat tulisan huruf LL

,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor889

Bahwa yang berwenangmelakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkantenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Bahwa tidaksemua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpa memiliki keahliandan kewenangan, syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi IzinPraktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganterdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang kefarmasian ;Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya sudah mengetahui danmenginsyafi bahwa dirinya adalah orang yang tidak memiliki keahlian

dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa keahliandalam bidang kefarmasian menjual obat Carnophen tersebut hanya untukmemperoleh keuntungan tanpa memperhatikan standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obatobatan tersebut ;Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.

Dalam hal ini yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahapoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pada Pasal 196 titik beratnya padapengamanan sediaan farmasi pada orang/pelakunya hal ini diperkuat ataudipertegas pada Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 ;Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.

Manguharjo Kota Madiun, atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah Pengadilan Negeri Kota Madiun, tidak memilikikeahlian, atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 108 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan yang dilakukan dengan cara :e Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas petugas KepolisianSatuan Resnarkoba telah melakukan penggeledahan terhadap toko milikterdakwa yang berdasarkan informasi masyarakat terdakwa

sedangkan terdakwa tidak mempunyai keahlianatau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian tersebut ;Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 198 UndangUndang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwamenerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwatidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaanatas alatalat bukti sebagaimana

Menyatakan terdakwa IDA SETIJORINI, Spd binti SADIMIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanoa hak sengaja melakukanpraktek kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 198 UndangUndangRepublik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidanadenda Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;3.

hal tersebut adalahbagian dari pekerjaan kefarmasian, hal mana sejalan pula dengan Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian yang berisi :Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu SediaanFarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyalurananobat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;Menimbang, bahwa mengenai distribusi

, namun telahmelakukan praktek kefarmasian yaitu dalam hal pendistribusia obat dalam bentukmenjual obat keras kepada khalayak umum berupa kaplet salut selaput Antalgin produkPT.

Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak melakukan praktek kefarmasian; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan; ; 3.

HAKIMtersebut;won nnn n= Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwadipersidangan ; Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;won nn n= == Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 4Desember2013yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa Keahlian dan Kewenangan melakukanpraktik kefarmasian

diatur dalam Pasal 198 UU RINo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;e Bahwa Berdasarkan Pasal 14 PP No. 15 tahun 2009 tentang Pekerjaaankefarmasian tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktek kefarmasian adalah apoteker yang dalampelaksanaannya bisa dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga tehniskefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, D3 farmasi, Asisten Apotekeryang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang besar farmasi) atau fasilitaspelayanan kefarmasian

peraturan perundangundangan;2 Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.won nnn= Menimbang, bahwa dengan demikian unsurunsur tindak pidananya adalahsebagai berikut :1 Setiap orang;2 Melakukan praktik kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan;Ad.

Melakukan praktik kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

yang sahyaitu Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) Nomor 446/18046/RKK dan terdaftar sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian pada Kementerian Kesehatandengan Nomor Registrasi 19870703/STRTTK32/2005/10499, dan telah mendapat15Rekomendasi dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Cabang Sleman No. 368/Rek/PAFISLM/IX/2012 tertanggal 18Agustus2012 tentang Registrasi, Izin Praktek,dan Izin kerja Tenaga Kefarmasian dan Standar Profesi Asisten Apoteker; Menimbang, bahwa sebagaimana telah

.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)dan Saksi Stevanus Agung Gumelar alias Ivan bin Tri Atmojomenyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2014/PN Gor.e Bahwa sediaan farmasi berupa pil LL tersebut tidak ada penandaanatau pelabelannya ;e Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki suatu penyakit yangharus mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil LL tersebut ;e Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan dan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian

obat, obattradisional dan kosmetik ;Bahwa setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dankewenangan dilarang untukmengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat ;Bahwa yang berhakmengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan danmengedarkan sediaan farmasiyang berupa obat dan bahanbaku obat tersebut harus tenagakesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangansesuai dengan peraturanperundangan :e Bahwa yang dimaksud dengantenaga kesehatan adalahtenaga kefarmasian

sesuaidengan keahlian dankewenangannya, dalam haltidak ada tenaga kefarmasian,tenaga kesehatan tertentu dapatmelakukan praktek kefarmasiansecara terbatas, misalnyadokter, dokter gigi, bidan danperawat yang dilaksanakansesuai ketentuan : Bahwa tenaga kefarmasianterdiri atas apoteker dan tenagateknis kefarmasian dan yangdimaksud Apoteker adalahsarjana farmasi yang telah lulussebagai apoteker dan telahmengucapkan sumpah jabatanapoteker sedangkan tenagateknis kefarmasian adalahtenaga yang membantuapoteker

dalam menjalanipekerjaan kefarmasian yangterdiri atas sarjana farmasi, ahlimadya farmasi, analis farmasidan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker ;e Bahwa sediaan farmasi berupaobat dan bahan baku obat yangdiperbolehkan dalamhalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2014/PN Gor.10pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi danperedarannya adalah yangsudah memenuhi syaratfarmakope Indonesia atau bukustandar lainnya dan sudahmendapat ijin pemerintah ;Bahwa menurut pendapat ahlibarang bukti pil

warna putihdengan logo LL tersebut adalahsediaan farmasi yang berupaBahwa apabila Terdakwa bukantenaga kefarmasian atau tenagakesehatan tertentu, makaTerdakwa tidak mempunyaikeahlian atau). kewenangandalam kefarmasian ;Bahwa barang bukti pil LLtersebut tidak memenuhistandar keamanan, kasiatmaupun kemanfaatan karenasediaan farmasi berupa obattersebut tidak tercantum labelcara penggunaan serta khasiatdan kemanfaatannya apabiladikonsumsi :Bahwa sediaan farmasi dengankandungan sebagaimana11barang bukti

UAl (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada SaksiSYAHRUJI;Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi tersebut tanpamemiliki ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memilikilatar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkanya ;2.

UAI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada SaksiSYAHRUgJI; Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi tersebut tanpamemiliki ijindari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memilikilatar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkanya;3. SYAHRUJI Als. EMBEL Bin IBUN dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, Saksi menelepon TerdakwaROF?!

obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian ;Bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apotekerdan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker ;Bahwa tenaga teknis kefarmasian adalah

tenaga yang membantuapoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atassarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis kesehatan dan tenagamenengah farmasi/asisten apoteker ;Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaankefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja, surat izin sebagaimana dimaksud diatas berupa :o SIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian;o SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanan kefarmasian.o

SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian difasilitasproduksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;o SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai dengan PERMENKESREPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER/ V / 2011,tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian(Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan

Menyatakan Terdakwa MULIADI Bin KOBERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;3.

Saksi Bripka YELLIS KRISTANTYO:Bahwa saksi adalah Anggota Polres Kotawaringin BaratBahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2009 sekitarjam 10.00 Wib saksi bersama petugas Balai POMmelakukan pemeriksaan di Toko Muliadi yang beradadi Pasar Indrasari Blok J No. 38 Pangkalan Bun ;Bahwa pada pemeriksaan tersebut petugas menemukan23 (dua puluh tiga) macam obat keras yang disimpanlINnIdidalam kardus yang ada didalam Toko Muliadi militerdakwa tersebut ;Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikankhusus kefarmasian

R.I. tanggal 5 April 2010 ;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan keterangan Ahli yangdibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa MULIADI Bin KOBERI di persidanganmemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Muliadi yangberada di Pasar Indrasari Blok J No. 38 PangkalanBun ;Bahwa di Toko Muliadi tersebut terdakwa menjualsembako, kosmetik dan obatobatan ;Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikankhusus kefarmasian

Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan,produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi ;Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsurini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1996 tentang Tenaga Kesehatan maka yang memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian hanya Apoteker

, Analis Farmasi dan AsistenApoteker ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut maka yang dimaksud dengan tanpa keahliandan kewenangan didalam unsur ini adalah orang yang bukan Apoteker, AnalisFarmasi atau Asisten Apoteker tetapi melakukan pekerjaan kefarmasian ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahpekerjaan yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaanfarmasi ;Menimbang, bahwa dengan

KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturanperaturanlain yang bersangkutan ;MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa MULIADI Bin KOBERI, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dankewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalampelayanan sediaan farmasi ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 4 (empat) bulan ;3 Menetapkan pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian

Fardiyanoor, M.Sc, Apt Bin H.M Japar, obat jenisSeledryl adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yangHalaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kgnpenggunaannya harus sesuai dengan indikasi serta kegunaannya, danapabila dijual harus memiliki kKeahlian dibidang kefarmasian dan kewenangandalam bidang kefarmasian dan harus dijual dengan Jjelas identitasnya (namaobat, nama pabrikan, kemasan/Packaging dan memiliki ijin edar) serta dijualsesuai dengan dosis obat dan penggunaannya yang

tepat untuk memperolehtujuan terapi Sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian.

Fardiyanoor, M.Sc, Apt Bin H.M Japar, obat jenisSeledryl adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yangpenggunaannya harus sesuai dengan indikasi serta kegunaannya, danapabila dijual harus memiliki kKeahlian dibidang kefarmasian dan kewenangandalam bidang kefarmasian dan harus dijual dengan Jelas identitasnya (namaobat, nama pabrikan, kemasan/Packaging dan memiliki ijin edar) serta dijualsesuai dengan dosis obat dan penggunaannya yang tepat untuk memperolehtujuan terap!

Sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian;Bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No.

Fardiyanoor, M.Sc, Apt Bin H.MJapar, obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yangHalaman 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2018/PN Kgnpenggunaannya harus sesuai dengan indikasi serta kegunaannya, dan apabiladijual harus memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan kewenangan dalambidang kefarmasian dan harus dijual dengan jelas identitasnya (nama obat,nama pabrikan, kemasan/Packaging dan memiliki ijin edar) serta dijual Sesuaidengan dosis obat dan penggunaannya yang

Menyatakan Terdakwa DIKA AMBAR CAHYONO Bin ISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; 3.

e Saksi tidak pernah mendapat keluhan dari konsumen yang membeli obat dariSaksi dan telah menjual obatobat tersebut selama 7 (tujuh) bulan;e Saksi tidak mengetahui jika Super Kecethit tidak memiliki izin edar dan SuperTetra tidak dijual secara bebas; Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) kotak Super Tetra dan 6(enam) renteng Super Kecethit adalah obat yang dibeli Terdakwa dari Saksi,Saksi tidak mengetahui barang bukti Ponstan yang diajukan dimukapersidangan;e Saksi tidak pernah sekolah kefarmasian

Unsur melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistriobusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionaltanpa keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2014./PN.

menyatakan Tenaga Kefarmasianmelaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Distribusi atau PenyaluranSediaan Farmasi dan alat kesehatan melalui Pedagang Besar Farmasi,penyalur alat kesehatan, instalasi Sediaan Farmasi dan alat kesehatan milikPemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) PP No. 51 Tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian menyatakan Tenaga Kefarmasian terdiri atas Apotekerdan Tenaga Teknis Kefarmasian;Menimbang,

bahwaPasal 52 ayat (1) dan (2) PP No. 51 Tahun 2009tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan Setiap Tenaga Kefarmasian yangmelaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izinsesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja berupa Surat Izin Praktik Apotekeratau Surat Izin Kerja;Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (10) PP No. 51 Tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian menyatakan Fasilitas Distribusi atau PenyaluranSediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan ataumenyalurkan

Menyatakan Terdakwa DIKA AMBAR CAHYONO Bin ISNO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tanpamemiliki keahlian dan kKewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;3.

., M.Si NIP. 19620527 198903 2 001.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKedua :Bahwa terdakwa MAHDI Bin AZJRAEI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu,tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 108, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa sebelumnya pada waktu

dan juga bukantenaga kesehatan tidak dibenarkan untuk menjual kembali obat yang sudah dibelinya tanpapenandaan apapun juga tidak dibenarkan;e Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (tenaga kesehatan) tidakdibenarkan melakukan praktek kefarmasian yaitu dalam hal mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan serta mengedarkan sediaan farmasi maupun bahan sediaan farmasi;e Bahwa syarat untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalah seseorang yang mempunyailatar belakang pendidikan

keahlian kefarmasian yaitu apoteker atau asisten apoteker sepertiyang disebutkan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 26/menkes/PER/I/1981 pasal 1huruf a yang berbunyi apoteker adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia;e Bahwa orang yang hanya memiliki latar belakang pendidikan Tsanawiyah dan tidak memilikilatar belakang pendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan untukmelakukan pekerjaan

kefarmasian, sedangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian hanyalah tenaga kesehatan yaitu apoteker atau asistenapoteker yang memiliki surat izin dari Departeman Kesehatan RI;e Bahwa setelah saksi melihat obat jenis Carnophen tersebut yang mengandung Parasetamolposistif dan kafein posistif, serta obat jenis Somadril mengandung Paracetamol positif, kafeinpositif dan karisoprodol positif sesuai kesimpulan hasil Laboratorium BPOM di Banjarmasin.Atas pendapat dari

tidak dibenarkan untuk menjualkembali obat yang sudah dibelinya tanpa penandaan apapun juga tidak dibenarkan;e Bahwa benar orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (tenaga kesehatan) tidakdibenarkan melakukan praktek kefarmasian yaitu dalam hal mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan serta mengedarkan sediaan farmasi maupun bahan sediaan farmasi;e Bahwa benar syarat untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalah seseorang yangmempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian

perkepingnya dari modal awal pembelian sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) ;Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwaadalah obat jenis Carnophen sebanyak 200 butir, Hp Mito warna hitam, 1buah tas warna hitam bertuliskan Quicksilver, 1 buah topi dan uangsebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan obattersebut ;Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen tidak ada izin dari pihakyang berwenang dan terdakwa tidak ada mempunyai keahlian danpraktek kefarmasian

Renny Haslida, S.Si, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.

Rtapenyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisionalsebagaimana PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan KefarmasianPasal 1 ayat (1) ;Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana dijelaskan dalam UUNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (4) ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian

adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaankefarmasian wajid memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja ;Bahwa dimaksud mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam Pasal 197UU RI Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sesuai dengan Pasal 106 ayat (1)sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan

Renny Haslida,S.Si, Apt, pada pokoknya bahwa yang berwenang melakukan pekerjaankerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasianadalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atasApoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, bahwa setiap tenaga kefarmasianyang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izinsesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dariketerangan saksi Hasan Purwanto dan saksi Kuswanto

sesuai dengan keahlian dan kewenangannya;Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian diatur puladalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.S/2020/P N KphMenimbang, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resepdokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan

Dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian harus dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiriatas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;Menimbang, bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagaiApoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker yangmenjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apotekerdalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, AbhliMadya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;Menimbang, bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa: (a) apotek; (b)Instalasi farmasi rumah sakit; (c) Puskesmas; (d) klinik; (e) Toko Obat atau (f) Praktekbersama, dan yang dapat

menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitasPelayanan Kefarmasian adalah Apoteker dibantu oleh Apoteker pendampingdan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian padaFasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotikadan psikotropika kepada masyakarat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat KerasDaftar G, tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merahdengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang

PDM52MDN/Euh.2/12/2013 tertanggal18 Desember 2013, dengan dakwaan sebagai berikut : no Bahwa terdakwa AGUS SUTOYO bin KASNO, pada hari Rabu tanggal16 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun2013 bertempat Jalan Bumi Jaya No. 67 Kelurahan Rejomulyo KecamatanKartoharjo Kota Madiun, atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, tidak memiliki keahlian ataukewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalam Pasal

isi @ 6 kapsul ; e Bahwa obat berupa ANTALGIN 500 mg, AMOXICILIN 500 mg, ASAMMEFENAMAT 500 mg dan SUPER TETRA 250 mg, terdakwa menjualinyakepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa yang datang di TokoTEEPE mmm mmm ame Bahwa obat berupa ANTALGIN 500 mg, AMOXICILIN 500 mg, ASAMMEFENAMAT 500 mg dan SUPER TETRA 250 mg tersebut adalahmerupakan sediaan farmasi berupa obat dan termasuk kategori obat kerasyang harus dibeli dengan resep dokter, yang penjualannya harus memilikikeahlian dibidang kefarmasian

dan dijual yang telah mempunyai keahlianpraktik kefarmasian ; 222222 0n nnn nnn nen ne nnn n neee Serta tempat untuk menjual obat tersebut harus di apotik atau saranakesehatan yang sudah diberi ijin atau kewenangan untuk menjualnya.Sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian.

Dan tempat menjualnya bukan di apotikatau sarana kesehatan yang diberi ijin melainkan terdakwa menjualnya diSalon terdakwa ; nnn nnn nn nnn nne mene nn nn ena nnnnamenenanne nanane Karena terdakwa tidak memiliki keahlian atau Kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian, lalu terdakwa ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan ;wo ncnnnn Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 198 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangFSET $y mmm nn IMenimbang, bahwa setelah

Apt, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut : 000 2200200Bahwa sejak Juni 2011, ahli menjabat sebagai Apoteker di UPT PuskesmasManguharjo dan UPT Puskesmas Patihan ; Bahwa latar belakang keilmuan ahli adalah Sarjana Farmasi Apotekerlulusan Universitas Surabaya ; n0 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnnesBahwa yang ahli ketahui terdakwa telah menjual obat tanpa resep dokterdan terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian ; Bahwa ahli membenarkan terdakwa telah menjual obat yang

Selain ituterdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian karena latar belakang pendidikan hanya sampai SMA dan pekerjaan terdakwa bukan dibidang farmasi ataupun kesehatan.

kebijakanteknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan bidang kefarmasian dan alatkesehatan;Ayat (2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatanyang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya KesehatanAyat (3) Rincian tugas Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan :a.

Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknislingkup Kefarmasian dan Alat Kesehatan;b.Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasiserta advokasi lingkup Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Melaksanakanperencanaan dan pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan obat, vaksin,obat program dan bahan habis pakai;d.Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pelayanan kefarmasian danalat kesehatan.e.

Tsm.melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan Obat Jenis HexymerTrihexyphenidyl warna kuning berlogo mftersebut karena peredaran obat jenisHexymer tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras.

Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.

(lima belas ribu rupiah).Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian atau melakukanpekerjaan kefarmasian mengaku hanya menjualkan obat Trihexyphenidylberlogo Y dan obat Dekstrometorfan berlogo DMP milik terdakwa Ildengan upah sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah)sedangkan terdakwa Il yang juga yang tidak memiliki keahlian ataumelakukan pekerjaan kefarmasian mengaku hanya menjualkan obatTrihexyphenidyl berlogo Y dan obat Dekstrometorfan berlogo DMP milikHENDRA (DPO) dengan imbalan sebesar

(lima belas ribu rupiah).Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2017/PN JmrBahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian atau melakukanpekerjaan kefarmasian mengaku hanya menjualkan obat Trihexyphenidylberlogo Y dan obat Dekstrometorfan berlogo DMP milik terdakwa lldengan upah sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah)sedangkan terdakwa Il yang juga yang tidak memiliki keahlian ataumelakukan pekerjaan kefarmasian mengaku hanya menjualkan obatTrihexyphenidyl berlogo Y dan obat Dekstrometorfan

Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian atau melakukanpekerjaan kefarmasian mengaku hanya menjualkan obat Trihexyphenidylberlogo Y dan obat Dekstrometorfan berlogo DMP milik terdakwa Ildengan upah sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah)sedangkan terdakwa Il yang juga yang tidak memiliki keahlian ataumelakukan pekerjaan kefarmasian mengaku hanya menjualkan obatTrihexyphenidyl berlogo Y dan obat Dekstrometorfan berlogo DMP milikHENDRA (DPO) dengan imbalan sebesar Rp.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AFIFATUS SHOLIKHAH Binti YUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3

Praktik Kefarmasiansesuai dengan pasal 108 ayat (1) UURI No 36 tahun 2009tentang kesehatan dijelaskan Praktir Kefarmasian meliputiperbuatan termasuk pengendalian muti sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianobat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional.Bahwa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi olehseseorang agar bisa melakukan Praktik Kefarmasian yaitu :e Untuk dapat melakukan praktik kefarmasian

Kefarmasian. memiliki Surat ijin praktek Apoteker (SIPA) atauSurat Ijin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian(SIPTTK). berdasarkan Peraturan MentriKesehatan No 31 tahin 2016 tentang PerubahanRegistrasi, Izin Praktik dan Kerja TenagaKefarmasian.

Penjualan Obat Keras harus pada saranapelayanan kefarmasian yang memiliki ijin sebagaipenyalur sediaan farmasi.

Sesuai dengan kronologidiatas menurut pendapat ahli perbuatan terdakwa AFIFATUSSHOLIKHAH yang telah menjual obat golongan obat kerastersebut termasuk dalam praktik kefarmasian, dimana yangbersangkutan melakukan pengadaan dan pendistribusiansediaan farmasi.Bahwa terkait dengan praktek kefarmasian yang dilakukanterdakwa sesuai dengan daftar yang ada di Dinas Kesehatanyang bersangkutan tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian, serta Sarananya puntidak terdaftar sebagai

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian.

,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki kKeahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI

, terdakwa sekolah hanya sampai SMP kelas Il danterdakwa tidak pernah sekolah di bidang kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra.

Bahwa yang berwenangmelakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkantenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Bahwa tidaksemua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpa memiliki keahliandan kewenangan, syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi IzinPraktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganterdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang kefarmasian ;Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya sudah mengetahui danmenginsyafi bahwa dirinya adalah orang yang tidak memiliki keahlian

Dalam hal ini yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahapoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Menyatakan Terdakwa SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pendistribusian obat".2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa SUPARNO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian yang meliputi pendistribusian obat sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 198 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan tunggal.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO berupa pidana denda sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta ruiah)subsidiair 6 (enam) bulan kurungan3.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 yaituPraktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk, penyimpanan dan pendistribusian obat,harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancaracara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa SUPARNO berjualan berbagai macam barang di TokoMulyo miliknya yang terletak di Jalan Raya Gondang No. 36, Desa CampurKecamatan Gondang, Kabupaten

meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan;Bahwa syarat untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian adalah harus mendapatkewenangan / ijin dari instansi yang berwenang dimana tempat ijin tersebut diberikandisitulah pekerjaan kefarmasian

Setiap orang;2. tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam pasal 108 yaitu Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatantermasuk, penyimpanan dan pendistribusian obat, harus dilakukan oleh tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian yang meliputi pendistribusian obat".2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesarRp.15.000.000, (Lima Belas Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;3.

Kotabaru atausetidaktidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKotabaru, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika bermula ketika saksiSutikno bersama dengan saksi Benthur keduanya anggota polisi polsek kelumpanghilir sedang melakukan patroli selanjutnya melihat ada beberapa anak muda sedangnongkrong dan merasa

, dan kosmetika.Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah segala sesuatu yangberhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obat tradisional),bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetikameliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan serta pengawasannya)Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untuk golongan obatbebas dan obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko obat yang mempunyaiijin yang dikeluarkan oleh

Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagai sebagaiberikut :Ad.1.

Unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah segalasesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obattradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dankosmetika meliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan serta pengawasannya);Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas

Agus terdakwa sudah di tangkap oleh anggotapolisi sektor kelumpang hilir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkeyakinan terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian berupa mengedarkan sediaanfarmasi, praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahlian dankewenangan, maka unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

HATRI, terbuktibersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian kefarmasian yangmeliputi perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan,pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resepdokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat danobat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

PertokoanAlKaromah No.5 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMartapura, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1),yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermulaketika saksi ADERIAN NOOR FADILLAH dan saksi EDIHAIRIAH adalah petugas dari

Setiap Orang ;202. tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian,meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pemgamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resepdokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional;Ad.1.

dan menjadipenanggungjawab di pedagang besar farmasi, gudang farmasi, apotek,rumah sakit atau puskesmas, terdakwa tidak berhak/tidak diperbolehkanmelakukan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat keras daftar Gkarena tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa berlatar pendidikan terakhir LanjutanTingkat Atas (SLTA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baiksebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi

HATRI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAKMEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGANMELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMADYAHYA Bin (Alm) H.