Pemohon:
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Cq. Balai Pengamanan dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua,Jalan Serma Suwandi Komplek BLK Sanggeng Manokwari PapuaBarat, Cg, Pos Pengaduan GAKKUM LHK Sorong belakangPuskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan yang menangani akan berpedoman padaketentuan yang lebih khusus dan mengesampingkanketentuan yang umum seperti yang dijadikan dasar dalil positapemohon nomor 8 yang menyatakan telah melakukanpemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasarhukum yang tidak tepat.

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananCq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Maluku Papua, Jalan Serma Suwandi Komplek BLKSanggeng Manokwari Papua Barat, Cq, Pos Pengaduan GAKKUM LHKSorong belakang Puskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan yang menangani akan berpedoman pada ketentuan yang lebihkhusus dan mengesampingkan ketentuan yang umum seperti yangdijadikan dasar dalil posita pemohon nomor 8 yang menyatakan telahmelakukan pemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasar hukum yangtidak tepat.

Balai Pengekan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Maluku dan Papua barulah yang terakhir adalah Pos PengaduanPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Menimbang bahwa keberadaan Pos Pengaduan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong merupakan suatu representasiatau keterwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia di Sorong sehingga tujuan dari surat (permohonan) yangditujukan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia diberikan

., MH
Tergugat:
1.DirJen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
2.Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR

Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Direktorat PenyediaanPerumahan Kementerian PUPR, bertempat tinggal di JalanOlah Raga VI No. 27 Slipi Jakarta Barat;Selanjutnya disebut sebagai ........ PENGGUGAT ;Melawan:DIREKTUR RUMAH KHUSUS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT, berkedudukan di Jalan PatimuraNo. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 1219/SK/RK/2020, tanggal 6Juli 2020 memberikan kuasa kepada :1.

Dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasilkesepakatan karena Tergugat menyerahkan permasalahan tersebut keHalaman 12 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT11.12.Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat untuk menyelesaikan masalah tersebut.Pada tanggal 31 Desember 2019 Inspektorat Jenderal melalui InspekturWilayah 1 ( Itwil 1 ) membuat laporan hasil audit yang ditujukan keBapak Menteri PUPR yang berisikan terkait dengan hasil auditinvestigative itjen Kementerian

Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat. Pasal 11, 12,13 dan lampirannya (Surat Perintahuntuk melakukan Pemeriksaan, surat Pemanggilan dan Berita AcaraPemeriksaan).Pada tanggal 06 Januari, Bapak Menteri mengeluarkan Disposis terkaitdengan tindak lanjut surat yang disampaikan oleh Inspektur Jenderalc.q. itwil 1.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SuratDirektur Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat No. PB 0101RK/2279 tanggal 03 Desember 2019;Halaman 34 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.ll.

(fotokopi sesualdengan asli);Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PURP kepadaPara Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR,Nomor : KU.06.0255/093, tanggal 21 Oktober 2019,Perihal : Pedoman Pelaksanaan Pada Akhir TahunAnggaran 2019. (fotokopi dari fotokopi);Formulir Konsultasi Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah, hari Senin tanggal 20Januari 2020 atas nama M. Arifin.

Penggugat:
Manumpak Sianturi
Tergugat:
1.Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia (Kementerian PUPR), Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) Provinsi Jawa Barat, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) Kota Bekasi
2.Kementerian Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Barat, Cq.

Walikota Bekasi
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Provinsi Jawa Barat, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Kota Bekasi
4.PT WASKITA KARYA (Persero), Cq. PT.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

., Staf Sub Bagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan j02o nn nn nn nnnnnneeKesemuanya Pegawai pada Kementerian Pertanian,Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 21294/ HK.130/F/11/2012, tanggal 21Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1:;2.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA ;2nnnennnnn nenHalaman3 dari 120 halaman Putusan Nomor : 199/G/2012/PTUNJKT.3.Berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung E, Lt.1, 5,7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 202 0nn noone1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik;2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar KarantinaPertanian Tj. Prioksssq2seeeeenr einen ne neem nennoneniemninn3. MM.

TEKAD PURNA AGNIAMARTANTO ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:
PT RIZKI PUTRA DINAMIKA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN BUMN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CqDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK INDONESIACq PT KERETA API INDONESIA(Persero) Cq PT KAl COMMUTERJABODETABEK;yang beralamat di Stasiun Juanda Lt 2, Jalan.IrJuanda, Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;2.

KEMENTERIAN BUMN,yang beralamat di Jalan Medan Merdeka SelatanNo.13 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT,Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;Setelah melihat bukti bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Oktober 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal

Bahwa berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan di atas, maka denganditariknya Kementrian Perhubungan Republik Indonesia selaku TERGUGATdan Kementerian BUMN selaku TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGATdalam perkara ini adalah sebuah kesalahan yang merupakan wujud darierror in persona.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAMelawanPT. AUSTASIA STOCKFEEDdanDIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

,Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada KantorHukum JTHZA & ITHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka OfficeTower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;dan:I DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HarsonoRM Nomor 3, Gedung C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, DirektoratJenderal Peternakan & Kesehatan Hewan Nomor 1972/Kpts/PD.410/ 6/2012,tanggal 1 Juni 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewan dariMenteri Perdagangan Nomor 04.PI54.12.0059, tanggal 7 Juni 2012 sebanyak4.000 ekor sapi bibit potong;Bahwa kemudian berdasarkan dokumendokumen impor, yaitu:1. Bill of Lading (B/L) Nomor DWN/275, tanggal 9 Juli 2012;2.

Certificate of Origin Nomor NTCC 1224B6 dengan HS Code: 0102.21.00.00;sapi tiba di Pelabuhan Panjang, Lampung;Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan, Direktorat JenderalPeternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengirim teamPengawas Bibit (Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan reproduksi(palpasi rectal). Hasil pengawasan menyatakan sapisapi dalam kondisi sebagianbunting dan sisanya memiliki alat reproduksi yang baik sehingga layakdikembangkanbiakkan.

Mengingat tidak ada perintah reekspor secara tertulis maupunpenyelesaian dalam bentuk apapun yang diambil Kementerian Pertanian terhadapsapisapi bibit impor yang ditolak, maka penyelesaian kepabeanan menjadi tidakjelas.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesiaberupa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH8.B.,Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000111, tanggal 24 Agustus 2012;3.

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

Sandy Hardianto, S.H. ' Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum AdvokatIndonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan SentraPrimer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur (13950),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016,untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING 5MELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan PlumpangHim.1 dari 7 hlm. Put.

Usdianah, S.H., jabatan Pengembang Pegawaipada Sub Bagian Tata Usaha. 3. lip Hidayat, S.KOM., jabatan Pranata Komputer AhliPertama pada Sub Bagian Tata Usaha.Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, beredadukan di JalanPlumpang Raya Nomor $3) Kelurahan Semper,Kecamatan Koja, Jakatia Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor Kd.09.5/2/Kp.07.6/574/2015tanggal 3 Nowiiber 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, , KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,PT PERTAMINA (PERSERO),

SRI SUDIYANTI, S.Pd.I;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam objek gugatan Il, KewenanganPTUN, huruf b, dikatakan tidak benar karena Penggugat tidak diberhentikan dariPegawai Negeri Sipil, akan tetapi di Mutasikan / dipindahkan dari Jabatan GuruHalaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor :224/G/2015/PTUNJKT.menjadi Petugas Protokol pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian AgamaKota Jakarta Utara;.

Bahwa Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) merupakan kewenanganKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, maka kedudukan Tergugatadalah Pengusul Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG);i.

(fotokopi sesuai asli);: Keputuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdminisirasiJakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.290/2010, tanggal 14Mei 2010, tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil, atasnama Sri Sudiyati, S.Pd. (fotokopi sesuai asli);: Keputuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31Desember 2008, tentang Pengagkatan Pertama Jabatan Guru, atasnama Sri Sudiyati, S.Pd.

);: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31Desember 2010, tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Guru, atasnama Sri Sudiyati (fotokopi dari fotokopi);: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/ Kp.07.1/Kep/3121/ 2013,tanggal 03 September 2013, tentang Kenaikan Pangkat Per 01Oktober 2013, atas nama Sri Sudiyati (fotokopi dari fotokopi);: Nota Persetujuan Teknis

Bukti T13 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru(fotokopi sesuai asili);14. Bukti T14 : Surat Edaran Kementerian Agama Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi);15.

Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001;

Penggugat:
Nurmansyah
Tergugat:
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

JKTdidalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Pejabat yangberwenang menghukum Penggugat adalah Pejabat Struktural Eselon Il,mengingat Penggugat adalah ASN di Kementerian Luar Negeri dengangolongan II/d, fungsional tertentu. Sedangkan didalam Keputusan MenteriLuar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03tertanggal 27 Mei 2019 a.n.

Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan PeraturanMenteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata NaskahDinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri. Bentukpelanggaran yang dimaksud ialah penerbitan Keputusan Menteri LuarNegeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal27 Mei 2019 a.n.

Bahwa dengan adanya gugatan ini, Tergugat berencana menjatuhkanhukuman disiplin sesuai dengan Pasal 10 ayat 9 huruf d PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yakni memberhentikan dengan hormatPenggugat sebagai PNS.10.Bahwa sebelumnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupaPernyataan Tidak Puas Secara Tertulis melalui Keputusan SekretarisDirektorat Jenderal Amerika dan eropa Kementerian Luar Negeri No.

Nurmansyah pada Kantor Kementerian Luar Negeri periodeBulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, yang terekam secaraHalaman 32 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN. JKTelektronik di dalam system Internal Kementerian Luar Negeri yaitu AttedenceManagement System;Menimbang, bahwa tidak berlebihan apabila Majelis Hakimmempertimbangkan pula adanya fakta berdasarkan bukti T21 berupa rekapabsensi ringkasan kehadiran dan ketidakhadiran Sdr.

Nurmansyah pada KantorKementerian Luar Negeri periode Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember2016, yang terekam secara elektronik di dalam system Internal Kementerian LuarNegeri yaitu Attedence Management System yang menunjukkan ketidakhadiranPenggugat di kantor lebih dari 46 hari kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian LuarNegeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan SuratKeputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. AUSTASIA STOCKFEED.;

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala BadanKarantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.B, Nomor: 2012.1.011.01.8B.1.000111 tanggal 24 Agustus3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir

OOO111, tanggal 24Agustus 2012 ; 4 Menghukum Tergugat/ Kepala BadanKarantina Pertanian Kementerian PertanianRepublik Indonesia untuk membayar biaya perkaraini yang diperhitungkan sebesar Rp 2.518.000,(Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

SERLY SIAHAAN VS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;

Itci Kayan Hutani;Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan

., Kesemuanya adalahPegawai Kementerian Kehutanan R.I, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.I/VISET/2012, tanggal 15Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:152/PENDIS/2012/PTUNJKT, tanggal 19 September 2012tentang Pemeriksaan dengan Acara3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :152/PEN/2012/PTUNJKT, tanggal 19 September 2012 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara4 Penetapan

IRWAN SH Lawan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I Cq UNIFERSITAS HASANUDDIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI (Cq. UNIVERSITASHASANUDDIN: LEMBAGA PENDIDIKAN, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan KM. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;2. Prof. DR. M. SUKRY AKUP, S.H., M.H., Umur 57 tahun, agama Islam, PekerjaanDosen Universitas Hasanuddin, bertempat tinggal di Kompleks Dosen UnhasBlok BG Nomor 9 Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn;2. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.3. M.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN VS PT KARUNA SUMBER JAYA

PUTUSANNomor 487 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan di GedungE Lantai 1, 5, 7, Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM,Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2018tentang Tata Cara Penggunaan Cap/Marking/Logo Bagian 3 dalamKeputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor797/KPTS/KT.240/L/09/2014 tentang Pedoman Registrasi PerusahaanKemasan Kayu SKIM Audit Badan Karantina Pertanian yang digunakanoleh Penggugat;Bahwa cap/marking/logo International Plant Protection Convention (IPPC)merupakan simbul milik Food Agriculture Organization (FAO) yang telahdidaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganNomor Registrasi IDMO00038379

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA BADANKARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 25/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2018,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 149/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 16 November 2017:MENGADILI SENDIRI:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIA vs SERLY SIAHAAN

Marudur Sitanggang;Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

WAHID HASYIM No. 12 D, Lantai 23,Jakarta Pusat 10340, Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;Mel awanSEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan~ di JalanJend. Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. FendyDharma Saputra, SH., LL.M., ~~ Tri HidayatWahyudi, Ak., MBA. , Agus Kurniawan, SH.

Bumi Resources, Tbk., selanjutnya DirektoratKITSDA menyampaikan hasil pemeriksaannya tersebutkepadaInspektorat Jenderal Kementerian Keuanganuntuk dilakukan audit investigasi lebih lanjutterkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etikdalam penanganan banding PTI.

Bumi Resources, Tbk.Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanganmerupakan unit kerja di Kementerian Keuangan yangmemiliki tugas dan fungsi diantaranya pengawasan danpenindakan terhadap pelanggaran peraturan disiplinoleh pegawai Kementerian Keuangan sebagaimana diaturdalam Keputusan Menter i Keuangan Nomor462/PMK.09/2004 tentang Tata Cara Investigasi OlehInspektorat Bidang Investigasi Pada InspektoratJenderal Departemen Keuangan.Selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanganmelakukan audit

PP Nomor 53 Tahun 2010 melaluisurat Nomor SR1326/PJ/UP.74/2010 tanggal 3 Agustus2010 hal Tindak Lanjut Hasil Audit InvestigasiInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;Menjawab Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut,Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan30Surat Nomor SR243/lJ/2010 tanggal 12 Agustus 2010hal Penyesuaian Rekomendasi Hukuman Disiplin sesuaiKetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010yang menyampaikan rekomendasi antara lain agarDirektur Jenderal Pajak menjatuhkan

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan:b.

ABET SUHAIAN ; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, dkk

., Pengumpul DataPertanahan ; 92 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nen eneKesemuanya memilih kedudukan di Kementerian Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahanan Nasional di JalanSisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor24/SK/IX/2016, tanggal 27 September 2016, selanjutnyaCisebut SCDAGAI 00... eeeceecesseeeeeteeessteeeessseeeees TERGUGATI;KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG,berkedudukan di Jalan Kacang Pedang, Nomor : 26,Pangkalpinang , Provinsi Kepulauan

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA