Pdt/2018/PT.BDG10.11.12.13.yang memiliki hak mutlak atas barang sehingga memiliki kecakapanserta kewenangan untuk mengalihkan hak atas barang;Bahwa, sehubungan telah selesainya penyerahan barang secarasukarela oleh Penggugat selaku debitur kepada Tergugat II yangdalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat selaku kreditur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1381 hapuslahsudah perikatan sebagaimana diperjanjikan didalam Perjanjian Nomor:49 tertanggal 20 November 2006 tentang Novasi

dan PerpanjanganKredit;Bahwa, sehubungan dengan telah hapusnya utang kepada Tergugat dan hapusnya perikatan sebagaimana diperjanjikan didalam PerjanjianNomor: 49 tertanggal 20 November 2006 tentang Novasi danPerpanjangan Kredit, maka Penggugat menganggap cukup beralasanbaginya untuk mengajukan permohonan penghapusan debiturbermasalah dari daftar hitam perbankan Bank Indonesia;Bahwa, Penggugat merasa tenang setelah penyerahan barangjaminan kredit kepada pihak tergugat I, dan menganggap bahwasudah

,(tiga ratus rupiah)serta membantuuntuk mengurus balik nama sertifikat hak milik no 613 menjadi atas namaIrARYO SANTIGI BUDIHARTO(turut tergugatl) dan BRAMANTYONURDEWANA(penggugat)sehingga pada tanggal 20 november 2006dibuatkan perjanjian novasi No.49 dimana berdasarkan perjanjian aquoHal 47 dari 51 halaman putusan No.445/Pdt/2018/PT.BDGhutang yang telah lunas dengan adanya roya,dipasang hak tanggungan 1kembali sebesar Rp.1000.000.000., yang tercatat tanggal 14 februari2007 dan hak tanggungan II

Bahwa, berdasarkan Akta Pembaharuan (Novasi) Perjanjian Kredit Nomor149, tanggal 28 Juli 1989 dibuat di hadapan Auwanto, Sarjana Hukum,Notaris Pontianak berikut dengan 3 buah aktaakta yang dibuat di bawahtangan antara lain Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 87/P/KRD/90,tanggal 28 Juli 1990 dan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 174/P/KRD/91, tanggal 13 Agustus 1991 dan Akta Perjanjian Perpanjangan KreditNomor 127/P/KRD/92, tanggal 22 Juni 1992 yang disebut Dokumen Bank ;.

diajukanTERMOHON pada perkara arbitraseSurat Elektronik (email)Surat TERMOHON No.SCHK/148/1X/2015/AR, tanggal 19September 2015, tentang Minutes ofMeeting about TerminationSurat PEMOHON No.033/GSMU/SCHK/IX/15, tanggal 23 SeptemberHal. 180 dari 265 hal Put Permohonan Pembatalan Arbitrase No.513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel.165166167168169170171172173174Bukti P 86Bukti P 87Bukti P 88Bukti P 89Bukti P 90Bukti P 91Bukti P 92Bukti P 93Bukti P 94Bukti P 952015, tentang MOM 16 September 2015Perjanjian Pengalihan dan Novasi

antaraPEMOHON, TERMOHON dan PT BetonElemenindo Perkasa, tanggal 27Oktober 2015Perjanjian Pengalihan dan Novasi antaraPEMOHON, TERMOHON dan PT CitraPersadamas Enginindo, tanggal 27Oktober 2015Perjanjian Pengalihan dan Novasi antaraPEMOHON, TERMOHON dan PTBhineka Ciria Utama, tanggal 27Oktober 2015Perjanjian Pengalihan dan Novasi antaraPEMOHON, TERMOHON dan PT JagatInterindo, tanggal 27 Oktober 2015Perjanjian Pengalihan dan Novasi antaraPEMOHON, TERMOHON dan PT JayaCelcon Prima, tanggal 27 Oktober

2015Perjanjian Pengalinan dan Novasi antaraPEMOHON, TERMOHON dan PTPorters Indonesia, tanggal 27 Oktober2015Perjanjian Pengalihan dan Novasi antaraPEMOHON, TERMOHON dan PTSiphonic Flow Mandiri, tanggal 27Oktober 2015Perjanjian Pengalinan dan Novasi antaraPEMOHON, TERMOHON danPT Siphonic Flow Mandiri, tanggal 27Oktober 2015Perjanjian Pengalihan dan Novasi antaraPEMOHON, TERMOHON danPT Surya Adhitia Fortuna Glass, tanggal27 Oktober 2015Perjanjian Pengalinan dan Novasi antaraHal. 181 dari 265 hal Put

Permohonan Pembatalan Arbitrase No.513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel.175176177178179 Bukti P 100Bukti P 96Bukti P 97Bukti P 98Bukti P 99PEMOHON, TERMOHON dan PTUnggul Prakarsa Prisma, tanggal 27Oktober 2015Perjanjian Pengalihan dan Novasi antaraPEMOHON, TERMOHON dan PT UnionMetal, tanggal 27 Oktober 2015Berita Acara No.062/BAST/SCHK.JOGTU/I/2016, tanggal 11 Januari 2016Doktrin Hukum Prof.

tidakspesifik mengatakan bahwa tidak dikenal karena kontraktor biasanya kalautidak ahli dia ambil subkontraktor / suplayer untuk mensupport pekerjaan itudan hal itu hal yang wajar dalam kontruksi ;Bahwa pengakhiran kontrak sedangkan kontraktor sudahterlanjurmengontrak perjanjian dengan subkontraktor dan sebagai bukti bahwa kitabertanggung jawab sebagai pemilik proyek kita bersedia mengambil alihkontrak itu makanya kontrakkontrak antara kontraktor dengan subkontraktordalam perjalanannya ada yang bersedia di novasi

BankMuammalat dengan pengambil alihan dengan cara Novasi Kredit ke PT.Bank Muammalat.36.

Bahwa dengan terjadinya Novasi tersebut terjadi suatu peralihanhak dan kewajiban dari PT HR, Pemohon kepada PT. Arta SedanaPropertindo, dan PT Arta Sedana Retailindo berikut dengan segalaakibat hukumnya.. PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON CACAT FORMILA. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TIDAK DIDAHULUIDENGAN TINDAKAN PEMERIKSAAN KEPADA WAJIB PAJAK(PEMOHON)38.

HR DENGAN CARA NOVASI KREDITDI PT.BANK MUAMMALAT OLEH PT. ARTA SEDANA PROPERTINDODAN PT ARTA SEDANA RETAILINDO YANG MEMILIKI KONSEKUENSIPAJAK PERALIHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAKHalaman 22 dari 100 halaman Putusan Nomor :19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.66. Bahwa berdasarkan kronologis yang telah Pemohon sampaikandalam Huruf B sampai Huruf C Permohonan a quo, PT Arta Sedanamelalui Suratnya menyampaikan keinginannya untuk mengakuisisi AssetGroup Hardys dengan cara Novasi Kredit kepada PT.

Foto Copy perjanjian kesepakatan Novasi PT MHardys danPt Arta Seana tertanggal 15 September 2016, selanjutnya di beritanda bukti P 18;19. Foto Copy Bahwa pada tanggal O04 Desember 2017, ptHardys Retailindo mngirimkan surat Pemerintah mengembalikansetoran pajak atas SPT PPN tahun 2015 dantahun 2016 yangtidak terima oleh KPP Madya sebagai SPT (SPT di kembalikan )selanjutnya di beri tanda bukti P 19;20.

bukti sebagaimana diamanatkanoleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, dengan demikiantindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telahdidukung dan didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 184 KUHAP oleh karena itu dalil Pemohon tentang halini haruslah dikesampingkan juga;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan PenetapanTersangka terhadap Pemohon Error in Persona karena telah ada peristiwaakuisisi asset PT.HR dengan cara novasi

menyatakankewenangannya untuk memeriksa perkara aquo berdasarkanpertimbangan Hal 27 dan Hal 28 : dengan telah ditandatangannyaBerita Acara Kesepakatan Arbitrase Sengketa Konsumen No.016/BA/BPSKBKS/2019 tertanggal 6 Nopember 2019 oleh para pihakHalaman 6 dari 32Putusan Nomor 276/Pdt.SusBPSK/2019/PN Ckrmaka Majelis BPSK menyatakan berwenang untuk memeriksa danmemutuskan perkara aquoberdasarkan asas hukum lex posteriorderogate lex priori (ketentuan yang berlaku kemudianmengesampingkan ketentuan terdahulu) serta Novasi

pertimbangan Psl 1431 KUH Perdata tentang perjanjian novasiyang merupakan perjanjian pembaharuan (hutang) yang dikaitkandengan keberadaan BA Kesepakatan Penyelesaian Sengketa secaraAbitrase sebagai pembaharun Psl 15 Lampiran Ill PPJB No. 0323tentang adanya kesepakatan pilihan domisili hukum di PengadilanNegeri Bekasi adalah pertimbangan yang tidak berdasarkarenakeberlakuan BA Kesepakatan hanya sebatas catatan atas pristiwahukum yang sudah terjadi dan tidak mungkin untuk diadakanperjanjian pembaharuan (novasi

petitum angka 2, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan sahmenurut hukum, kesepakatan dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING)TANGGAL; 9 Nopember 2009 dan berlaku efektif tanggal 25 Nopember 2009,antara Penggugat dan Tergugat.Jadi yang dituntut untuk dipenuhi adalah terhadap perjanjian tersebut yang masihmemuat tentang : jangka waktu (jadwal) pembayaran dan jumlah pembayaran yaituRp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);> sedangkan dalil angka 8 menguraikan tentang adanya kesepakatan baru (novasi

ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian pada tanggal25 Nopember 2009, maka Penggugat saat itulah menyatakan bahwa Tergugat telah ingkarjanji, dan oleh karenanya Penggugat mestinya tidak begitu saja menerima pembayaransebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2010 yang disertaijanji/kesepakatan melengkapi pembayaran Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu sejak tanggal 23 Maret 2010.Karena dengan adanya perubahan perjanjian (novasi

Tergugat Ill, sebesar Rp 1.220.000.000, , secara TanggungRenteng, Tunai, Konkret, Kontan dan Tanpa Syarat;15.Menghukum kepada Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, serta siapa sajayang menguasai Mobil Sengketa, untuk diserahkan kepada Para Penggugat,secara sukarela dan tanpa syarat;16.Menyatakan secara Hukum, setelah Mobil Sengketa diserahkan kembalikepada Para Penggugat dari Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan atausiapa saja yang menguasai Mobil Sengketa, guna dilakukan PembaharuanHutang (novasi

Penyelesaian Kreditor Perjanjian Novasi TKS dan AMM PenyelesaianKreditorPerjanjianNovasi Kreditor yang tagihannya kepada Para Debitor PKPU terjadi akibat suatuperjanjian yang mengakibatkan berpindahnya tagihan kreditor tersebutyang sebelumnya merupakan kewajiban pihak lain menjadi kKewajiban ParaDebitor PKPU (Kreditor Perjanjian Novasi), penyelesaian terhadapkewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh Para Debitor PKPU paling lambat1 (Satu) tahun setelah dilunasinya kewajiban Para Debitor PKPU terhadapKreditor

Bank atau sesuai dengan ketentuan yang dituangkan pada sebuahperjanjian terpisah antara Kreditor Perjanjian Novasi terkait dan ParaDebitor PKPU.Kreditor Perjanjian Novasi tersebut dapat melakukan penarikan(repossession) kecuall:1. kewajiban yang jatuh tempo Para Debitor PKPU kepada Kreditor Hal. 74 Putusan No.63/Pdt.SusPKPU/2018/PN.

Perjanjian Novasi tersebut dilunasi oleh suatu pihak, baik ParaDebitor PKPU sendiri maupun pihakpihak ketiga lainnya yangdinyatakan dalam suatu perjanjian terpisah dankewajiban tersebut dapat dibuktikan telah dipenuhi berdasarkansuatu kondisi, perbuatan hukum, pada permulaan atau dalamrangkaian kejadian, atau ketentuan hukum, atau dinyatakan dalamSuatu perjanjian terpisah yang berlaku sebelum Tanggal Efektif.

Aceh Swaka Wana Nusa Prima,pada saat dilaksanakannya pengalihan saham PTAceh Prima Plywood Industry oleh Para Tergugatkepada Penggugat I dan Penggugat II;5.4 Apalagi mengingat bahwa Penggugat I dan PenggugatII telah menguasai sepenuhnya dan menjalankankegiatan operasional perseroan sejak Tahun 2003sampai dengan sekarang (lebih dari 7 tahun )serta tentunya telah menikmati segala keuntungandari perseroan tersebut;5.5 Bahwa disamping itu Novasi hutang perseroan olehPenggugat I dan Penggugat II juga

Dalam Akta tersebut Penggugatpenggugat juga Bersedia dan sanggup untuk mengambilalih secara novasi seluruh pemenuhan kewajibandan/atau hutang perseroan sepanjang itu tercatat didalam Daftar Hutang yang telah disahkan oleh rapat(RUPSLB) termasuk dan terutama sekali hutang padaBank Mandiri Pusat Jakarta dan/atau kewajibansebagaimana dimaksud dalam Memorandum ofUndestanding tanggal 11 Pebruari 2003 yang diberinomor : RMN.CRV/Dept.1/002/2003 tersebut di atas";Mengenai hutang PT APPI sampai saat ini masihmenunggak

telah ditandatangani oleh TERGUGAT padatanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua ribu Enam belas (08122016)Tertuang dalam Lapiran SYARAT SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIANPEMBIAYAAN INVESTASI/ MULTIGUNA UNTUK PEMBELIAN DENGANPEMBAYARAN SECARA ANGSURAN Pasal 11 Tentang PENGALIHANPERJANJIAN KEPADA PIHAK LAIN Poin 11.3 yang menyatakan Semuapiutang, tagihan atau hak lainnya dari KREDITUR terhadap DEBITUR yangtimbul dari Perjanjian ini dapat dialihkan oleh KREDITUR kepada pihakmanapun dengan cara cessie, novasi

September 2006;Bahwa berdasarkan Akta Nomor 61 tentang Persetujuan Membuka Kreditdibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal18 September 2006;Bahwa berdasarkan Akta Nomor 62 tentang Persetujuan Membuka Kreditdibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukum tanggal18 September 2006;Bahwa berdasarkan Akta Nomor 63 tentang Persetujuan Membuka Kreditdibuat di hadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, Sarjana Hukumtanggal 18 September 2006;Bahwa berdasarkan Akta Nomor 6 Novasi

Sekiranyapun ada Surat Pemberitahuan perubahanperjanjian agunan non perorangan (hal mana TIDAK PERNAH ADA) seperti diatur di Pasal 612KUHP, TERNYATA untuk perubahan agunan tidak diatur didalam Pasal 612 KUHP melainkantunduk pada norma umum yaitu untuk perubahan pihak dalam suatu perjanjian harus denganPerjanjian Perubahan Jaminan atau setidaknya dengan Perjanjian Novasi atau tidak cukuphanya sekedar Surat Pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 612 KUHP sebab Pasal 612 KUHPhanya berlaku untuk Pengalihan

Singapura maupun Raiffeisen Bank International AG, Malaysiatentang adanya PERUBAHAN KREDITUR dan perubahan perjanjian perorangan jaminan.Sekiranyapun ada Surat Pemberitahuan perubahan perjanjian agunan non perorangan(hal mana TIDAK PERNAH ADA) seperti diatur di Pasal 612 KUHP, TERNYATA untukperubahan agunan tidak diatur didalam Pasal 612 KUHP melainkan tunduk pada normaumum yaitu untuk perubahan pihak dalam suatu perjanjian harus dengan PerjanjianPerubahan Jaminan atau setidaknya dengan Perjanjian Novasi

Sekiranyapun ada Surat Pemberitahuanperubahan perjanjian agunan non perorangan (hal mana Tidak Pernah Ada) seperti diaturdi Pasal 612 KUHP, Ternyata untuk perubahan agunan tidak diatur didalam Pasal 612KUHP melainkan tunduk pada norma umum yaitu untuk perubahan pihak dalam suatuperjanjian harus dengan Perjanjian Perubahan Jaminan atau setidaknya denganPerjanjian Novasi atau tidak cukup hanya sekedar Surat Pemberitahuan yang diaturdalam Pasal 612 KUHP sebab Pasal 612 KUHP hanya berlaku untuk Pengalihan

Sekiranyapun ada Surat Pemberitahuan perubahan perjanjianagunan non perorangan seperti diatur di Pasal 612 KUHP, dimana ternyata untuk perubahanagunan tidak diatur didalam Pasal 612 KUHP melainkan tunduk pada norma umum yaitu untukperubahan pihak dalam suatu perjanjian harus dengan Perjanjian Perubahan Jaminan atausetidaknya dengan Perjanjian Novasi atau tidak cukup hanya sekedar Surat Pemberitahuanyang diatur dalam Pasal 612 KUHP sebab Pasal 612 KUHP hanya berlaku untuk PengalihanTagihan bukan untukHal

PENGGUGAT KELIRU DALAM MEMAHAMI PERIHALPEMBARUAN HUTANG (NOVASI) SEBAGAI SYARAT BERAKHIRNYAPERJANJIAN;1. Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugatpada halaman 14 nomor 2931 gugatannya yang menyatakanpembaruan hutang antara Tergugat II dengan Tergugat Ilmenghapuskan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht);2.

Bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1413 KUHPerdata,maka dapat diketahui pembaruan hutang (novasi) terjadi salahsatunya bila seorang debitur membuat suatu perikatan hutang baruuntuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama, yangdihapuskan karenanya.

Pembaruan hutang ini disebut novasiobyektif karena yang diperbarui adalah obyeknya atauperjanjiannya;Apabila novasi tidak mengakibatkan perikatan hutang baru, makapada dasarnya tidak terjadi novasi dan tidak mengakhiripenanggungan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. DalamSurat Pernyataan Tergugat III No.

Intermasa, cetakan tahun2010, menyatakan sebagai berikut:.. untuk novasi diperlukan bahwa utang yang baru berlainansifatnya dari utang yang lama.Novasi obyektif terjadi misalnya, apabila si A yang mempunyaiutang kepada si B karena ia telah membeli barangbarang darisi B dan belum membayar harga barangbarang itu, sekarangbermufakat dengan si B untuk menandatangani suatu peranjianpinjaam meminjam uang dengan rente 3 persen satu bulan.Utang si A karena jual beli diganti dengan suatu utang karenapinjam

uang dengan rente.Oleh karena tidak terjadi perikatan baru dalam surat pernyataanTergugat III tersebut, maka pada dasarnya tidak terjadi novasi untukmenghapuskan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht);2.

Perpindahan melalui cara Novasi Subjektif Pasif (Pembaharuan utang), secaraumum adalah pemindahan hutang dari Debitur lama kepada Debitur baru yangdisertai dengan pernyataan pembebasan hutang yang dialihnkan tersebut dariKreditur kepada Debitur lama (vide Pasal 1413 KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kalau sebidangtanah berukuran 10x12 M yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah type 36 diperumahan Citra Anugrah Blok B Nomor 20 Kelurahan ManemboNembo AtasKecamatan

No. 474/ Pdt/2020/PT.DKITERGUGAT sehingga terjadilah suatu) novasi dari SURATPERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA INDIVIDU yangmanaditanda tangani oleh PARA PIHAK pada tanggal 11 November 2016;12.Bahwa seperti yang dimuat pada Point 11 (sebelas) gugatandimaksud diatas, bahwa sudah terjadi seouah PEMBARUAN UTANGseperti yang diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata yang berbunyiada tiga macam jalan untuk pembaruan utang :(1) Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untukkepentingan kreditur yang

TRUS kepada PT.TBMS sebesar baki debet sebagai berikut :e Fasilitas Pembiayaan AlMurabahah 1 (Novasi) Rp 7.792.151.868,00;e Fasilitas Pembiayaan AlMurabahah 2 (Novasi) Rp31.978.956.81 7,00;Dengan demikian PT. TBMS telah mengambil alin hutang PT.

TRUS kepada PT.TBMS sebesar baki debet sebagai berikut :e Fasilitas Pembiayaan AlMurabahah 1 (Novasi) Rp. 7.792.151.868,00;e Fasilitas Pembiayaan AlMurabahah 2 (Novasi) Rp. 31.978.956.81 7,00;Dengan demikian PT. TBMS telah mengambil alih hutang PT.

Bukti P6 : Surat Perjanjian Novasi / Novation Agreement No.0002/KGD/COLPHK/05/11 tanggal 4 Mei 2011. (foto copy darifoto copy) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidakmengajukan saksisaksi kepersidangan ;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Jawabannya,Kuasa Tergugat mengajukan buktibukti tertulis berupa fotocopybermeterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinyadipersidangan, berupa :1.

dengan tahun 2010;Bahwa dalam jual beli mobil tersebut hanya kesepakatan saja salingpercaya, tidak ada bukti jual beli seperti kwitansi atau bukti lainnya;Bahwa mobil tersebut beli bekas;Bahwa selama 2010 mobil tersebut masih di asuransikan;Bahwa mobil tersebut masih dalam jaminan U Finance;Bahwa saksi tidak pernah mengajukan klaim ganti rugi atas mobiltersebut;Bahwa saksi tidak tahu kalau sengketa yang diajukan gugatan terkaitadanya surat perintah kerja;Bahwa saksi menanda tangani surat perjanjian Novasi

kuasa kepada kreditormembuat menandatangani atau melakukan novasi terhada,p penanjian inisehubungan dengan fasilitas pembiayaan atau hal lain yang menurutkreditor perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan..."

Kuasa kepada kreditor membuat menandatanganiatau melakukan novasi terhadap penanjian ini sehubungan denganfasilitas pembiayaan atau hal lain yang rnenurut kreditor per/u dilakukanperubahan, penambahan, atau pembaharuan....."

telah ditandatangani oleh TERGUGAT padatanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua ribu Enam belas (08122016)Tertuang dalam Lapiran SYARAT SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIANPEMBIAYAAN INVESTASI/ MULTIGUNA UNTUK PEMBELIAN DENGANPEMBAYARAN SECARA ANGSURAN Pasal 11 Tentang PENGALIHANPERJANJIAN KEPADA PIHAK LAIN Poin 11.3 yang menyatakan Semuapiutang, tagihan atau hak lainnya dari KREDITUR terhadap DEBITUR yangtimbul dari Perjanjian ini dapat dialihkan oleh KREDITUR kepada pihakmanapun dengan cara cessie, novasi

Nampak dengan jelas bahwa Pelaku Usaha akan memakai aturanPerundangundangan walau hanya setengahnya saja untuk demikepentingan guna meraup keuntungan bahkan tidak segansegan untukmengesampingkan Lembaga Peradilan.Menimbang bahva, Pasal 12 ayat 12.1 dan 12.2 pada PerjanjianPembiayaan Nomor 90649115 tertanggal 31 Januari 2015 Klausula Bakuyang berbunyi 12.1 Debitor member kuasa kepada Kreditor dan denganinit Kreditor berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukanpembaruan hutang (Novasi) terhadap

pembaharuan atas pernanjianini. 12.2 berbunyi semua kuasa tersebut dalam Perjanjian ini bersifattetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan dasar dan alasan apapunjuga, serta tidak berakhir karena sebabsebab yang tercantum didalamPasal 1813, 1814, 1816 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maupunkarena alasan/sebab apapun selama Debitor masih mempunyai hutangkepada Kreditor, atau belum memenuhi semua kewajibannya kepadaKreditor berdasarkan Perjanjian ini (kecuali penolakan oleh Kreditor).Bahva dalam Novasi