Putusan Nomor 3430/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2011 Nomor 00136/207/11/054/14 tanggal 25 November2014, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesarRp0,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 511.074.0600b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 57.126.679.724c

Dikurangi :b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 51.107.406b.5 Lainlain 0b.6 Jumlah 51.107.406c Diperhitungkan SKPPKP 0d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 51.107.406e Jumlah penghitungan PPN kurang bayar 03 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 04 PPN yang kurang dibayar 05 Sanksi administrasi (Pasal 13 (2) UU KUP) 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0bahwa dengan

511.074.060b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 57.126.679.724c Jumlah seluruh penyerahan 57.637.753.784d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang 0Menurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikan/Perolehan yang PPNnya tidak seharusnyadibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab SecaraRenteng2 Penghitungan PPN Kurang

Bayar 51.107.406a Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 51.107.406b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 51.107.406b.5 Lainlain 0b.6 Jumlah 51.107.406c Diperhitungkan SKPPKP 0d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 51.107.406e Jumlah penghitungan PPN kurang bayar 03 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 04 PPN yang kurang dibayar 05 Sanksi administrasi

(Pasal 13(2) UU KUP) 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembaili;Halaman 6 dari 8 halaman.

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau dPenghitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x l.a.2 atau 1.d.9)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)ec. Diperhitungkan:c.l. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)e.

Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)ec.

Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13(2) KUPKenaikan Pasal 13(3) UU KUPBunga Pasal 13(5) KUPBunga Pasal 13A KUPBunga Pasal 17C (5) KUPBunga Pasal 17D (5) KUPBunga Pasal 13(2) KUP jo Pasal 9 (4f) PPNJumlah (at+b+c+d+e+ftg)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)FhaAgaogE 213.276.802.99122.646.436.7586.967.770.393242.891.010.142242.891.010.14221.327.685.32848.102.282.59548.102.282.595(26.774.597.267)26.774.597.26726.774.597.267 Bahwa berdasarkan perhitungan

Rp 243.175.987.449,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri RP 21.356.183.059,00RPajak yang dapat diperhitungkan P 48.101.582.595,00 Rp (26.745.399.536,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar ) Kelebihan yang sudah dikompensasikan RP 26.774.597 .267,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 29.197.731,00RSanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) K U P P 29.197.731,00RpJumlah PPN yang masih harus dibayar 58.395.462,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 3

RP 243.175.987.449.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri RP 21.356.183.059.Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 48.101.582.595,Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar RP (26.745.399.536,Kelebihan yang sudah dikompensasikan RP 26.774.597.267,PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 29.197.731,Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) K U P RP 29.197.731,Jumlah PPN yang masih harus dibayar MP 58.395.462,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang

yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112080.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimohonagar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00135/KEB/WPJ.07/2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN

Uraian Jumlah (Rp ,00)1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.902.749.249 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0Total Penyerahan 4.902.749.2492 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 490.274.925 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 36.751.062.645Lainlain 0Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (36.260.787.721)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan

ke Masa Pajak berikutnya 36.266.913.147Jumlah 36.266.913.1474 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 6.125.4265 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.125.426Jumlah Sanksi Administrasi 6.125.4266 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 12.250.852 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112080.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018

Putusan Nomor 1207/B/PK/Pjk/2019 Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus 4.902.749.249dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak 0dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari 0pengenaan PPN Total Penyerahan 4.902.749.249Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarPajak Keluaran yang harus 490.274.925dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat 36.751.062.645diperhitungkanLainlain 0Jumlah perhitungan PPN Kurang / (36.260.787.721) (Lebih) Bayar Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan

ke Masa Pajak36.266.913.147 berikutnyaJumlah 36.266.913.147Jumlah PPN yang kurang / (lebih) 6.125.426dibayar (2+3) Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.125.426Jumlah Sanksi Administrasi 6.125.426Jumlah PPN yang masih harus 12.250.852dibayar (4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutHalaman 6 dari 9 halaman.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.984.245.077,00 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1987/B/PK/Pjk/2018 b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 1.223.748.185,00b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 4.594.999.975,00b.5. Lainlain 0,00 c. Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 5.818.748.160,00d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (834.503.083,00)3. Kelebinan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 0,00berikutnya4.

Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding melakukan pengolahan terpadu dari KebunSawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnyamerupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategisyang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, TandanBuah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh 0,00pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 229.500.000,00PPN 500.071.950.728 ,00 Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1987/B/PK/Pjk/2018 a.6. Jumlah 2. Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.984.245.077,00b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajakyang sama 0,00b.2.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (834.503.083,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya 0,004.

Putusan Nomor 251 7/B/PK/Pjk/2020mendasar pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean dan pengenaan PPN atas penyerahan eksporBarang Kena Pajak.

Tujuan pengenaan PPN atas penyerahan BKP didalam daerah pabean adalah untuk memungut PPN sebesar 10% dariharga jual atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean, sedangkantujuan pengenaan PPN atas penyerahan ekspor dengan tarif 0% justrubukan untuk mengenakan PPN, tetapi untuk mengembalikan PPN yangterkandung dalam BKP yang akan diekspor kepada Pengusaha KenaPajak, sehingga pengenaan PPN atas ekspor BKP sebesar 0% iniadalah perwujudan dari /egal character PPN sebagai pajak ataskonsumsi di dalam negeri

maka tidak terdapat konsukensi perpajakkanseketika atas BKP yang diekspor akan terhadap PPN yang terkandung didalamnya harus dikeluarkan karena akan dikonsumsi di luar negeri danoleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 36 ayat (1) Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Kelebihan Pajak yang sudah: a.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN .........:eseeeeeeeeeseeeeees Rp 1.075.600.000,00d. Penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN ...........:c:eeseeeeees Rp 18.250.000,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak .........::cceeceesseeceeeeeeceeeeeeeceeeeaeeeeeeseeeeeaeeeeeeeaas Rp23.050.852.848,00Perhitungan PPN Kurang Bayar: PPN yang harus dipungut/dibayar S@NGiri ..........

dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan".Halaman 19 dari 35 halaman.

Putusan Nomor 1814/B/PK/PJK/201 7Pasal 16A Mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKPpenjual namun diatur khusus ketika penyerahankepada Pemungut maka yang memungut PPNadalah Pemungut PPN.Pasal 16C Mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP ataspenyerahan/pemanfaatan BKP/JKP = namundiatur khusus bahwa bukan PKP pun harusmenyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan.Pasal 16 D Mengatur penyerahan aktiva yang tujuansemula

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN .........:eseeeeeeeeeseeeeees Rp 1.075.600.000,00d. Penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN ...........:c:eeseeeeees Rp 18.250.000,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak .........::eccceeeceseeeeeeeeeeeeseeceeeeceeeeeeecneeesaeeeneeeaes Rp23.050.852.848,00Perhitungan PPN Kurang Bayar: PPN yang harus dipungut/dibayar S@NGiri ..........

Putusan Nomor 1385/B/PK/Pjk/2018Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2011 yang seharusnya adalah sebagai berikut: . Pemohon BandingNo. Uraian (Rp)1. DPP PPN Penyerahan BKP/JKP DN Nihil2. Pajak Keluaran Nihil3. Kredit Pajak Nihil4. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Nihil5. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Nihil6.

PPN yang masih harus dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87289/PP/M.VIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, tanggal yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00191/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 Maret 2016, tentang KeberatanWajib Pajak

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yg Terutang PPN: EksporPenyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiriPenyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNPenyerahan yg PPNnya tidak dipungutPenyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahAtas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPNJumlah Seluruh PenyerahanPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean OJO;SOJ/O;SO;JO;/O;O oO Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1385/B/PK/Pjk/2018 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri 0Dikurangi :Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa 3 Pajak berikutnya4 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 05 Sanksi administrasi :6 Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober

Uraian Pengajuan Banding;Bahwa perhitungan PPN Kegiatan Membangun Sendiri setelah prosesKeberatan adalah: Uraian Semula Ditambah / Menjadi(Rp) (Dikurangi)(Rp) (Rp)DPP PPN Kegiatan Membangun Sendiri 46.242.889 46.242.889PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 4.624.289 4.624.289Sanksi Administrasi Bunga 2.219.659 2.219.659Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 6.843.948 6.843.948 Koreksi Objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri sebesar Rp115.907.222,00serta Dasar Pengenaan Pajak PPN Kegiatan Membangun Sendiri

UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN pada Pasal 3A ayat (1):Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecualipengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak danWajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;2.

Kesimpulan dan Usul;Bahwa berdasarkan uraian Banding di atas maka Pemohon Bandingmemohon agar Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan seluruhnyapermohonan Banding ini sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP453/WPJ.26/2014 tanggal 18 Desember 2014 dapat berubah menjadi: Uraian DPP PPN Kegiatan PPN KMS Yang Sanksi Jumlah PPN yangMembangun Kurang Dibayar Administrasi masih harusSendiri Bunga (lebih) dibayar(KMS)Sebelumnya 46.242.889 4.624.289 2.219.659 6.843.948Banding (46.242.889) (4.624.289) (2.219.659

Dengan demikian tidak sesuaidengan kriteria Kegiatan Membangun Sendiri sebagaimanatercantum dalam Pasal 16C UndangUndang PPN dan Pasal 2 Ayat(3) PMK Nomor 39 a quo;b. Box Culvert bukan merupakan bangunan untuk tempat tinggal dantempat usaha, dengan luas kurang dari 300 m2;c.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemohon Peninjauan3.5.Kembali menetapkan bahwa biaya tersebut merupakan objek PPNKMS dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp46.242.889,00(DPP PPN KMS = 40% x biaya yang dikeluarkan);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dasarhukum yang berkaitan dengan pokok sengketa ini adalahsebagaimana diuraikan pada Butir V.2. di atas, yaitu: Pasal 16C dan Penjelasan Pasal 16C UndangUndang PPN;Halaman 15 dari 22 halaman.

sehubungan dengan pembayaran jasa ke luarnegeri dan membatalkan KEP/768/WPJ.19/2015 tanggal 23 April 2015.Sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar menurut perhitunganHalaman 1 dari 9 halaman.

dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo koreksi DPP PPN sebesarHalaman 4 dari 9 halaman.

JumlahAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh Penyerahan0,000,000,0024.244.368.549,000,0024.244.368.549,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar: 2.a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri2.424.436.855,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 1.698.038.895,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah 1.698.038.895,00c.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)726.397.960,003. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0.00b. Dikompensasikan ke masa pajak... (karena pembetulan) 0.00c. Jumlah0,00 4. PPN yang Kurang Dibayar726.397.960,00 5. jSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP305.087.143,00 6.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.031.485.103,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78423/PP/M.IB/16/2016, tanggal O07 Desember 2016, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Pajak Yang TidakBenar Atas STP PPN tersebut dengan putusan "Menolak dan mempertahankanSTP PPN Nomor: 00753/107/02/609/06 tanggal 03022006 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2002 Sebesar Rp.592.933.583,";Penelitian Berkas :Bahwa prosedur Pemeriksaan oleh Terbanding (Pemeriksa Pajak KanwilJawa bagian Timur ) :Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) diterbitkan tanggal 30Oktober 2003;Bahwa Penyerahan berkas peminjaman Dokumen yang diterima olehPemeriksa tanpa tanggal Penerimaan (Diterima

Apabila dilakukan penghitungan jangka waktu sejak permintaan datatersebut maka oenerbitan STP PPN dimaksud sudah mencapai 1 Tahun 3bulan.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dengan dasarpertimbangan adanya data yang belum diungkapkan dalam pengajuanpermohonan keberatan atas STP PPN Nomor: 00753/107/02/609/06 dan SKKeberatan STP PPN Nomor: KEP240/PJ.07/2007;2.

CIS atas STP PPN Nomor:00753/107/02/609/06 tanggal 03022006 yang seharusnya menjadi dasarKeputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP240/PJ.07/2007 tanggal 30 April 2007;5. Dengan data dan/atau keterangan yang belum diungkapkan semula, bahwaSTP PPN Nomor: 00753/107/02/609/06 tanggal 03022006 yang seharusnyamenjadi dasar Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP240/PJ.07/2007 tanggal30 April 2007, menjadi dipersengketakan kembali, sehingga atas PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.34504/PP/M.

Oleh karena prosedur pemeriksaan pajak telah menyalahi prosedurpemeriksaan maka maka STP PPN KPP Surabaya Wonocolo Nomor:00753/107/02/609/06 dan SKP Keberatan STP PPN Dirjen Pajak Nomor:KEP240/PJ.07/2007 bukanlah penetapan pajak' terutang danpembayaran 50% atas STP PPN tidak mempunyai akibat hukum yangmengikat terhadap utang Pajak;. Bahwa surat Direktur Jenderal Pajak yang tidak mempertimbangkanalasan keberatan PT.

Putusan Nomor.1536/B/PK/PJK/2017(5) Pemberian fasilitas dibebaskan PPN atashasilperkebunan berupa TBS adalah untuk meningkatkandaya saing sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UU PPN, sedangkan sengketa iniadalah terkait dengan Pajak Masukan atas perolehanBarang Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16ayat (3) UU PPN.

rupasehingga tidak menjadi pertimbangan utama dalampengambilan keputusan bisnis.Bahwa dalam prinsip beban PPN hanya bolehditanggung /diterapbkan kepada Pengusaha KenaPajak yang mendapat pengecualian seperti diaturdalam Pasal 16B UU PPN (diperbolehkan dalamOECD International VAT/GST Guidelines 2.1) dimanaharus disadari bahwa pengecualian tersebutmelanggar logika dasar PPN dan juga sebagaipenyimpangan atas aturan umum Pengenaan PPN(melalui mekanisme Pajak Keluaran danpengkreditan Pajak Masukan), maka

Pajakyang melakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.

sebagai ketentuan khusus yang dapatmengesampingkan ketentuan umum;bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN dengan tegasmenyatakan bahwa tidak adanya Pajak Keluarandisebabkan karena status barangnya yaitu BKP yangmendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPNsebagai konsekuensi tidak dapat dikreditkannya PajakMasukan atas perolehan BKP yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN tersebut telah sesuaidengan karakter objektif PPN dan kedudukan Pasal 16BUU PPN sebagai ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon

Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan sebagi objek pajak dalamPPN

daripengenaan PPN berdasarkan Pasal 1 juncto Pasal 4 junctis Pasal 6PMK 267/PMK.03/2015, ditetapkan dikenakan PPN sebesar 10%;Bahwa penerbitan SPKTNP04/WBC.06/2018 tanggal 16 Januari 2018telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002356.47/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah

H12 Kel.Karet Setiabudi Jakarta Selatan 12920, dan menetapkan PajakPertambahan Nilai atas barang impor Squid Liver Powder (Raw Materialfor Animal Feed) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 000204 tanggal25 Januari 2016, dengan PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusanTerbanding Nomor SPKTNP04/WBC.06/2018 tanggal 16 Januari 2018,sehingga jumlan PPN yang masih harus' dibayar sebesarRp227.729.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluhsembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan

Putusan Nomor 534/B/PK/Pjk/2020Hutang Pajak PPN Rp 227.729.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh jutatujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp.O atau Nihil;2.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean SPKTNP04/WBC.06/2018 tanggal 16 Januari 2018 dimanaterdapat PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp227.729.000,00,00;dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas penetapanTermohon Peninjauan Kembali terkait pembebanan tarif PPN sebesar10% dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan

Lagi pula penetapan kembali atas PPN terutang tidakdapat dilakukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan karenafrase dalam rangka import tidak ada dalam ketentuan tersebut.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 dari PER159/PJ/2006 mekanisme penerbitan Faktur Pajak pengganti akan menimbulkanmasalah bagi PT Smelting karena PPN masukan berdasarkan provisionalinvoice telah dikreditkan oleh PT Smelting dan SPM PPN terkaitnyamenunjukkan lebih bayar PPN yang langsung dimintakan restitusinya.

(karena pembetulan) c Jumlah (a + b)4 PPN yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) 6.134.252Sanksi Administrasi 2944 441Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13 A KUPKenaikan Pasal 170 (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUPBunga Pasal 13 (2) KUP jo Pasal 9 (4f) PPN sa; o 7 @ Oo 7?

karena suatu perjanjian jual beli atas Barang KenaPajak;Bahwa sesuai dengan UndangUndang PPN, PPN baru dapat menjaditerutang hanya jika Dasar Pengenaan Pajak (DPP) telah ditetapkan,kecuali dalam hal pembayaran telah menjadi lebih dulu.

Jika tidakdemikian, bagaimana mungkin jumlah PPN yang terutang dapat kitahitung jika DPP yang menjadi dasar untuk menghitung PPN belumdiketahui jumlahnya seperti yang terjadi dalam perkara a quo.Selanjutnya, DPP PPN baru dapat ditetapkan hanya jika Harga Jual yangmenjadi dasar bagi DPP telah ditetapkan pula.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Nota Retur tersebut akanmengurangi PPN yang dipungut.

Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Medan 20152, sehinggapajak dihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 43.637.122.744,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 524.526.972,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.542.086.804,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (1.017.559.832,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 1.017.559.832,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali melakukan pengolahan terpadu (integrated) dariKebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang padadasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifatstrategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Putusan Nomor 1423/B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 43.637.122.744,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 524.526.972,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.542.086.804,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (1.017.559.832,00

PPN PPNberdasarkan berdasarkan berdasarkan berdasarkan .No.

Penyerahan yang PPN dipungutx yang pane 2.720.120.630,00 oleh Pemungut PPN 10.192.840.100,00 10.192.840.100,00 2.720.120.630,00 7.472.719.470,00 Halaman 6 dari 33 halaman.

Chevron Indonesia Company (selakucustomer Pemohon Banding sebagai Pemungut PPN) pada MasaPajak Desember 2008, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2Daftar PPN dan PPn BM yang Dipungut Oleh Selain BendaharawanPemerintah (Formulir 1107 PUT 2) pada nomor urut 1 sampai dengan14;Bahwa Setoran PPN yang dilaporkan oleh BUT Chevron IndonesiaCompany pada Masa Pajak Desember 2007 atas nama Rekanan PT.Acergy Indonesia NPWP 01364.833.2056.000 adalah sebagaiberikut: No.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, berdasarkan penelitianterhadap pembayaran SSP berdasarkan data konfirmasi NTPNMPN/SPM/MP3 pada portal DJP karena diketahui bahwaterdapat pembayaran PPN kepada Pemungut PPN untuk masaDesember 2008 sebesar Rp 747.271.947,00 sehingga nilaiDPPnya adalah sebesar Rp 7.472.719.470,00 sedangkanseluruh penyerahan kepada pemungut PPN dalam SPT MasaPPN Desember 2008 SSPnya disetor pada bulan Januari 2009sehingga menurut Pemeriksa terdapat penyerahan kepadapemungut PPN yang

atas nama BUT Chevron IndonesiaCompany (selaku customer Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebagai Pemungut PPN) padaMasa Pajak Desember 2008, sebagaimana tercantumdalam lampiran 2 Daftar PPN dan PPn BM yang DipungutOleh Selain Bendaharawan Pemerintah (Formulir 1107 PUT2) pada nomor urut 1 sampai dengan 14;Bahwa Setoran PPN yang dilaporkan oleh BUT ChevronIndonesia Company pada Masa Pajak Desember 2008 atasnama Rekanan PT.

sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas suratkeputusan Direktur Jenderal Pajak No Kep 1143/WPJ.27/2013 tanggal 19Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1110 B/PK/PJK/2016Desember 2013 tentang keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayarPPN Masa Mei 2008 yang dasar perhitungannya:Dasar Pengenaan Pajak Rp2.749,467.500,00PPN Terutang Rp 274.946.750,00Pajak Masukan Rp 0,00PPN Kurang Bayar Rp 274.946.750,00Sanksi Administrasi pasal 13 (2) KUP :Rp 131.974.440,00Jumlah PPN

yang masih harus dibayar :Rp 406.921.190,00Bahwa adapun alasan pengajuan banding Pemohon Banding adalah sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi sebesarRp2.749.467.500,00 yang menurut Terbanding terutang PPN 10%;Bahwa usaha Pemohon Banding adalah sebagai pedagang perantara,penjualan sepeda motor baik baru maupun bekas;Bahwa pada prinsipnya penghasilan dari fee;Bahwa peredaran usaha Pemohon Banding Rp221.950.000,00 cfm SPT PajakPenghasilan;Bahwa perhitungan PPN yang ditetapkan

Dimas Motor sangattidak tepat karena Pemohon Banding hanya sebagai broker/perpanjangantangan dari masingmasing dealer sepeda motor;Bahwa perlu juga Pemohon Banding tambahkan bahwa Pemohon Banding:Bahwa semua Ssuratsurat yang terkait atas penjualan sepeda motor diurus olehdealer termasuk pembayaran PPN;Bahwa Faktur pajak penjualan dibuat dan diterbitkan oleh dealer masingmasingmerek sepeda motor kepada pembeli;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makajumlah PPN yang terhutang

Memberikan keterangan lain yang diperlukan.UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), antara lainmenyebutkan :Pasal 1A:Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang KenaPajak adalah:a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatuperjanjian;Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1110 B/PK/PJK/2016b.

Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagaiperantara perdagangan yang tidak melakukan pembelian sepeda motor barukepada dealer dan tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen,sehingga komisi dari penjualan bukan merupakan obyek PPN

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: a.1. Ekspor 12.553.061.245,00 12.170.191.405,00 (382.869.840,00)a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 31.390.910,00 31.390.910,00 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00 0,00 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 1.648.250.000,00 1.655.660.000,00 7.410.000,00 a.6. Jumlah14.232.702.155,0013.857.242.315,00(375.459.840,00) b.

Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0,00 0,00 0,00d.5. Kegiatan Membangun Sendiri 0,00 0,00 0,00d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak untuk Diperjualbelikan 0,00 0,00 0,00 Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/PJK/2015 d.7. Jumlah 0,00 0,00 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.139.091 ,00 3.139.091 ,00 0,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00 0,00b.2.

Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0,00d.5. Kegiatan Membangun Sendiri 0,00d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuaan SemulaTidak untuk Diperjualbelikan 0,00d.7. Jumlah 0,00Penghitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.139.091 ,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 167.744.968,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 b.5.

Jumlah 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilanPajak NomorPut.55924/P P/M.

Namun faktanya, Faktur Pajak tidakmemenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (5) UndangUndang PPN.