Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4150 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CARGILL INDONESIA;
80 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11
    /057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010; dan3.
    Pengadilan Pajak NomorPut.112305.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00003/304/10/057
    29Oktober 2015 Masa Pajak Desember 2010 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/10/057/15 tanggal
    Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/10/057
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG INDONESIA
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22September 2016; dan;3.
    Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016, atas nama: PT ChellJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16tanggal 22 September 2016 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21 Jalan Jend.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KHRISNA DUTA
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Penghasilan tahunpajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telahdisampaikan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggalstempel pos pengiriman, di sisi lain Penggugat tidak pernah menerimadikarenakan alamat Penggugat yang lama tidak lagi dipakai karenaperusahaan sudah tidak beroperasi.Bahwa
    Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dikarenakanSKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tersebut tidak pernah Penggugat terima, baik melalui pospengiriman, faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalamsurat pemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan timPemeriksa Pajak, Penggugat kemudian memohon untuk dikirimkansalinan
    Salinan SKPKB tersebut kemudian baruditerima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkanmelalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4 (Lampiran 4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugat berkeberatanatas hasil pemeriksaan tahun 2011 dan mengajukan permohonankeberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor00002/206/11/057/16 pada tanggal 08 Agustus 2016.
    berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atasnama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan RayaNegara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar
    Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/20183. 1.3. 2.Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
94 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01379/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006158.99/2019
    /PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016 karena Permohonan Wajib Pajak karena Permohonan Wajib Pajak
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00606/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Juni 2016 karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEDA BAY NICKEL
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 204/B/PK/Pjk/2021Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/107/15/057/17 tanggal 31 Mei 2017Masa Pajak Januari 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 4 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006335.99/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01538
    /NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/107/15/057/17tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2015, atas nama PT HogyIndonesia, NPWP 01.084.734.1.057.000, beralamat di Blok M31 KawasanBerikat MM2100 Industrial Town, Gandamekar Cikarang Barat Kab.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01538/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00151/107/15/057/17 tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari2015, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP 01.084.734.1057.000, beralamat di Blok M31 Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/107/15/057/17tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2015, atas nama PTHogy Indonesia, NPWP 01.084.734.1057.000, beralamat di BlokM31 Kawasan Berikat MM2100 Industrial Town, Gandamekar,Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520, adalahHalaman 3 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 204/B/PK/Pjk/2021Nomor 00151/107/15/057/17 tanggal 31 Mei 2017 Masa Pajak Januari2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1276 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
184 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010 serta seluruh surat taginan pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP01325/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan
    Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010; dan3.
    mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117685.15/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017tanggal 1 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak2010 Nomor 00001/306/10/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010Nomor 00001/306/10/057/16 Tanggal 11 Mei 2016, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: WismaHalaman 3 dari 7 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00001/306/10/057/16 tanggal 11 Mei 2016, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: Wisma BNI 46Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.
Pengadilan PA FAK FAK Perdata Agama
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA FAK FAK Nomor 57/Pdt.P/2016/PA.FF
Tanggal 28 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 0
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I danPemohon II Nomor: 057/Pdt.P/2016/PA. FF. gugur;
    2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000 ( Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 12-12-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 07-01-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 6452/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 7 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 0
  • tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor6452/Pdt.P/2018/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan para tanggal 21November 2018 yang dicatatkan pada kantor Urusan Agama (KUA) diKecamatan Puger Kabupaten Jember dengan aktanikahNo.0947/057
    Nomor 6452/Pdt.P/2018/PA.Jr0947/057/X1/2018 dtertanggal 21 November 2018 dab stekag dibacaterynyata terdapat kesalahan identitas pada :Nama Pemohon tertulis Hairullah bin Ridwan tempat tanggal lahirJember 21 April 1981;Nama Oemohon II tertulis Christin Dewi Yana binti Edi Prayetno tempattanggal lahir Jember, 02 Agustus 1991.Bahwa berdasarkan surat Keterangna Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamtan Puher Kabupaten Jember No: 458/Kua.13.32.21/12/2018tertanggal 07 Desenver 2018 identitas para Pemohon yang
    FotokopiSurat Akta Nikah Nomor: 0947/057/X1I/2018, tertanggal 21Novemebr 2018, (P.4)Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mujilah yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26November 2018 (P.5)Fotokopi Paspor atas nama Titin Dewi Yana yang berlaku sampaitanggal 27 November 2018, (P.6)Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukansaksisaksi masingmasing sebagai berikut:1.
    Nama : Agus Setiawan bin Misdi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sumberejo Kecamatan AmbuluKabupaten Jember;Bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman Pemohon;Bahwa Para Pemohon telah menikah pada pada tanggal 21 November2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten JemberKutipan Akta Nikah Nomor : 0947/057/X1/2018 tanggal 21
    Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0947/057/X1/2018, tanggal 21 November 2018 tersebut Hairullah binRidwan, tempat tanggal lahir Jember, 21 April 1981 sebenarnya adalahHairullah bin Ridwan tempat tanggal lahir Bogor 21 April 1981;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
85 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005616.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal
    28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01131/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00599/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak April2016, karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00599/207/16/057
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak April 2016, karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 23-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn
Tanggal 1 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ, Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK
      Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Juli1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26Februari 2020;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon! Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan.
      Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko,Kabupaten Tuban, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, tertulis Nama Pemohon IIZULAEKAH BINTI SODIQ Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli1981, tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Kartu TandaPenduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis NamaPemohon II YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggal Lahir
      Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0307/057/VII/1998, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;5.
      Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yangpernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1998, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/057/VII/1998, tanggal 26Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soko, KabupatenTuban;2.
      Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ,Penetapan nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 9 dari 11 halamanTempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggalLahir Tuban, 08 Juli 1982;3.
Pengadilan PA TANJUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 13-02-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 08-04-2013
Putusan PA TANJUNG Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg
Tanggal 19 Maret 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 1
  • 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg
    PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2013/PA.TjgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukanantara:PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN,pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama
    Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dan dicatat dalamregister perkara Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg tanggal 13 Februari 2013 telahmengajukan
    Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dankumpul di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tabalong selama kurangHalaman dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.Tjglebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di KabupatenTabalong selama kurang lebih 8 tahun;.
    tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugatmau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkankesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagaimediator yakni Rahimah, S.H.I. dengan penetapan Nomor 057
    Junaidi, M.H.Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.TjgPerincian Biaya Perkara:Aw WNBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya Panggilan PenggugatBiaya Panggilan TergugatRedaksiMeteraiJumlah Dra. Hj. Yuliannor Panitera Pengganti,Luthfia Subekti, S.H.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 75.000,00Rp 70.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00Rp. 236.000,00
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama
Register : 06-09-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 57/Pdt.P/2011/PA.Prob
Tanggal 29 September 2011 — PEMOHON
11 — 1
  • Menyatakan Perkara Nomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob. tersebut dicabut ;-------------------3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----------------------------------------------------------
    PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Probolinggo yang mengadili perkaratertentu) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara IstbatNikah : PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,Pendidikan terakhir MI, bertempattinggal di Kota Probolinggo,sebagai Pemohon IPEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, Pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di KotaProbolinggo
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 29-01-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
PT. GRIA MARTUA TOMORINDAH
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
183 — 122
  • OBJEK SENGKETA:Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaan PT GriaMartua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiNomor: 540.2/SK.057/DESMI/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010,Luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar,berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupatenhalaman 3 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLMorowali dalam Berita Acara Nomor: 540/08/D75ESDM/2016 PenyerahanDokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan
    Kongkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaituberupa Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaanhalaman 4 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLb).PT Gria Martua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadiLuasan 723 Hektar, berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan BungkuTengah, Kabupaten Morowali dalam Berita Acara Nomor:540/08/D75ESDM/2016
    Bahwa Penggugat memiliki IzZin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasidi wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan SK Bupati Morowali(Tergugat ) Nomor : 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT Gria Martua Tomorindah; Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketatersebut Penggugat telah kehilangan haknya, karena Penggugat tidakdapat melakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) darisemula memiliki Izin
    Gria Martua Tomorindah, memperoleh izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi yang dituangkan dalam Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT Gria Martua Tomorindah.
    Memerintahkan Kepada Tergugat untuk melakukan tindakan menerbitkanBerita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang PertambanganMineral Dan Batubara atas nama Perusahaan PT Gria Martua TomorindahPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010, luasan 1.094Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar, berlokasi di DesaBohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali KepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;4.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 20-07-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 914/Pdt.P/2016/PA.Sby
Tanggal 10 Agustus 2016 — PEMOHON
8 — 0
  • Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istrinya bertempattinggal di XXXX Kota Surabaya dan hidup rukun sebagaimana layaknyasuami istridan namun belumdikaruniai keturunanBahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya,dengan Nomor: 0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, atas nama: XXXX,Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya
    ,dengan Nomor: 0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, atas nama: XXXX,Hal. 1 dari 7 Pen.
    Bahwadengan hal hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenanmerobah nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Nomor0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, sesuai dengan Akte kelahiran danljazah Pemohon.7. BahwaPemohon sanggup membayar biaya perkara.Bahwa atas dasar alasanalasan tersebut, Pemohon mohon kepadaPengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksaPemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon .2.
    Menetapkan Nama XXXX yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor :0475/057/V/2015 , tanggal 13 Mei 2015, nama yang sebenarnya adalahXXXX.3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan namatersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.4.
    Menetapkan nama Pemohon XXXX yang tercatat dalam Kutipan AktaNikah Nomor 0475/057/V/2015, tanggal 13 Mei 2015 adalah salah, yangbenara3. dalah XXXX (alm);4. Memerintahkan kepada Pemohon dan pemohon II untuk mencatatkanperubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari,Kota Surabaya;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP02158/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuli 2015 Nomor 00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017, dengansegala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02158/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuli 2015 Nomor: 00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Juli 2015 Nomor00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017 Masa Pajak Juli 2015,menjadi sebagai berikut:e Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: NIHILe Jumlah yang masih harus dibayar: NIHILMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan surat tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115632.99/2015/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 25 April 2018, yangtelah berkekuatan
    Putusan Nomor 507/B/PK/Pjk/2019Pajak Juli 2015, Nomor 00002/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017 atasnama: PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lt. 21, Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02158/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Juli2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015, Nomor00002/167/15/057/17 Tanggal 12 Januari 2017 atas nama: PTCheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lt. 21, Jalan Jend.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KHRISNA DUTA
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018Adapun alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan Gugatanini dapat diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan padatanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman,di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamatPenggugat yang lama tidak lagi dipakai
    karena perusahaan sudah tidakberoperasi.Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugatdikarenakan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16 tersebuttidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman,faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalam suratpemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan
    Salinan SKPKB tersebutkemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4(Lampiran4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugatberkeberatan atas hasil pemeriksaan tahun 2011 danmengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 pada tanggal 11 Agustus 2016.
    Tergugat Nomor S622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011, atas nama: PT KhrisnaDuta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan GunungAgung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya NegaraNo. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), sehinggaperhitungan Pajak Pertambahan
    Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/20183. 2.Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011,atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.
Pengadilan PA ARSO
Register : 15-09-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 26-12-2015
Putusan PA ARSO Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Ars
Tanggal 8 Oktober 2015 —
53 — 9
  • PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/PA ArsotsBSS NASDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara:Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempattinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat.menggugatTergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggaldi Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat.Pengadilan
    Agama tersebut.telah membaca dan mempelajari berkas perkara.telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 057/Pdt.G/2015/PA Ars tanggal15 September 2015 mengemukakan halhal sebagai berikut:1.
    No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars.. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama :1. Anak 1 umur 23 tahun2. Anak 2, umur 21 tahun, keduanya berada dalam pemeliharaanPenggugat..
    No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars.Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentangMediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidakpernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwaperkara ini tidak layak dimediasi.Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelismembacakan surat gugatan Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaiberikut:e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun2009 dan sejak awal tahun 2012 telah berpisah
    No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars. Hakim Anggota Ketua MajelisTtdTtdKhairil, S. Ag. Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. Hakim AnggotaTtdAdam, S. Ag. Panitera Pengganti Ttd Hasmawati, S.H. Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 375.000,004. Redaksi :Rp 5.000,005. Meterai : Ro 6.000.00Jumlah Rp 466.000,00Terbilang: empat ratus enam puluh enam ribu RUPIAH
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 17-06-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 28 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
29 — 25

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd Binti MASDUKI WIJAYA ; ; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 diubah menjadi Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI Binti MASDUKI WIJAYA; ;
    3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
    MUHAMMAD AZWAN RASYA RAMADHAN umur 6 tahun;Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malangdengan nomor : 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;.
    untuk mengurus akte kelahiran anak;Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan para Pemohon;Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd BintiMASDUKI WIJAYA yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:1170/057
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 5426/Dsp/1992tanggal 01091991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan
    Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, sebagaimanabukti P.4;2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon Il : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd BintiMASDUKI WIJAYA;Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg3.
    Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.PdBinti MASDUKI WIJAYA ; yang tercatat dalam Kutipan Akta NikahNomor: 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 diubah menjadiNama Pemohon II: ENDANG NUR PRASTIWI Binti MASDUKI WIJAYA;Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahanbiodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan SingosariKabupaten Malang;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 10-08-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/TUN/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS) VS BUPATI KUTAI TIMUR;
132 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.
    Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.
    Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian ljin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1247/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, Surat Tagihan Pajak PPN Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015sebesar Rp9.744.650,00 seharusnya dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86205/PP/M.XIA/99/2017, tanggal
    28 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa Pajak Agustus 2014Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Nikawa Textile Industry,
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Nikawa Textile Industry,NPWP 01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10,Jalan Jenderal Sudirman Kav.33A, Tanah Abang, Jakarta
    permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 24 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan