Ditemukan 5201 data
ADRIANUS HALI BALA
87 — 46
Pemohonmendasarkan permohonannya kepada bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6,P7, P8, P9, P10, P11, P12, dan P13 serta keterangan 2 (dua) orang saksiyaitu saksi Muhamad Fajar Ebang Hadi dan Saksi Nurbaya Abubakar;Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkanterlebihdahulu mengenai pemenuhan syarat formil bukti Surat sehingga dapatdigunakan sebagai bukti surat di persidangan;Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN LrtMenimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telahmeratifikasi Convention
Abolishing The Requirement Of Legalisation ForForeign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan LegalisasiTerhadap Dokumen Publik Asing) melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement OfLegalisation For Foreign Public Documents (Konvensi PenghapusanPersyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), yang mana dalamkonvensi tersebut dinyatakan bahwa Negara penandatangan konvensi tersebutberkeinginan untuk menghapuskan persyaratan
ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua permohonan Pemohonditolak, maka Petitum Kesatu permohonan Pemohon juga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan sifatnyavoluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka Pemohondibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkandalam amar penetapan ini;Mengingat Ketentuan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, RBg, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentangPengesahan Convention
Sandoya Kampong
26 — 18
lakilaki bernama Jofan Kasenda,dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak Novita Iren Latiftelah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan JofanKasenda ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak Novita Iren Latif;Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangantelah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak Novita Iren Latif sudah selayaknyaseorang yang tengah mengandung;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsipprinsip dasarKonvensi HakHak Anak (Convention
on the Rights of the Child) sebagaimanatelah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child,penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi,kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, danperkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN ArmMenimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidakhanya
selayaknya petitum angka 2 permohonanPemohon dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapanini;Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohondikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanuntuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal UU Perkawinan, Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention
215 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Filipinatelah didukung dengan bukti yang cukup memadai berupa Certificate ofDomicile of Non Resident For Indonesia Tax Witholding (Form DGT 1),yang disahkan oleh Authority Tax Office Negara Jepang tanggal 24Januari 2014, dan Negara Filipina tanggal 8 Januari 2014 berikutCertificate of Domicile of Non Resident For Indonesia Tax Witholding(Form DGT 1) yang telah diisi dengan lengkap, sehingga PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berhak memperolehfasilitas perpajakan double taxation convention
tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 11 sampai dengan Pasal13 dan Pasal 3, Pasal 14 ayat (5) Perjanjian Kontrak Karya juncto Pasal4, Pasal 6 dan Pasal 10, Pasal 11 serta Pasal 32A, Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto P3B Indonesia Jepang,Indonesia Philipina juncto Article 27 Vienna Convention
272 — 192
pricing rule applies where a provision is made between two persons bymeans of a transaction or series of transactions and one of the persons controls the other orboth are controlled by the same person or persons.Once a control relationship has been established,the basic rule then requires that the actualprovision be compared to the arms length provision(which would have been made betweenindependent enterprises)8.HMRC recognises that thin capitalisation is a difficult areabahwa dalam OECD Model Convention
tercantum juga beberapa pedoman terkait konsepThin Capitalisation dan Arms Length Principles,antara lain yang tercantum dalamCommentary on ArticlePara3,yang mensyaratkan penerapan Arms Length Principlesdalam menilai kewajaran DER maupun tingkat bunga pinjamannyabahwaOECD dalam salah satu laporannya tentangThin Capitalisation(adopted by OECDCouncil on26November 1986)yang dirujuk juga dalam OECD Model Convention,jugamenggambarkan bahwaThin Capitalisationbukanlah hal yang sederhana dan memerlukanperlakuan
NACE SUMENDAP
30 — 18
dimana akibat dari hubungan pacarantersebut, saat ini Anak Jenah Jacob telah hamil dengan usia kandungan kuranglebin 5 (lima) bulan dan Indra Sarandang ingin bertanggung jawab denganmenikahi Anak Jenah Jacob;Hal 11 dari 15 Penetapan Nomor : 105/Pdt.P/2021/PN BitMenimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangantelah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak Jenah Jacob sudah selayaknyaseorang yang tengah mengandung;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsipprinsip dasarKonvensi HakHak Anak (Convention
on the Rights of the Child) sebagaimanatelah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child,penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi,kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, danperkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidakhanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan
amar penetapanini;Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohondikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanuntuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990tentang Pengesahan Convention
64 — 10
Bahwa Tergugat II adalah karyawan yang ditugaskan sebagai PetugasPelaksana pada Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPUM tahun Buku2013 tanggal 02 April 2014 bertempat di Gedung MICC MedanInternational Convention Center sebagaimana terbukti dari Nota Nomor :0651/5B/III/KPUM/2014 tanggal 24 Maret 2014 ;4.
Bahwa Tergugat Ill adalah Pengurus Koperasi Pengangkutan UmumMedan (KPUM) Terpilin Periode 20142019 yang telah terpilin padaHalaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.MdnRapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan dengan keberadaanTergugat Il selaku Petugas Pelaksana pada Acara Rapat AnggotaTahunan (RAT) KPUM Tahun Buku 2013 tanggal 02 April 2014 diGedung MICC Medan International Convention Center ;.
Bahwa Turut Tergugat adalah Instansi perpanjangan tangan Pemerintahyang bertanggungjawab dibidang Koperasi serta yang berwenang untukmengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait hasil yang didapatkan padapenyelenggaraan Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPUM tahunBuku 2013 tanggal 02 April 2014 bertempat di Gedung MICC MedanInternational Convention Center tentang hasil susunan PengurusKoperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Periode 20142019 ;.
JabmarSiburian, MM yang juga surat bukti yang sama diajukan oleh para Tergugatsebagai bukti (T.I.II.IIl1) dimana Laporan Tahunan RATKPUM Tahun Buku2013 dibuat pada bulan Maret 2014 dengan jumlah keanggotaan KPUM per 31Desember 2013 adalah 4683 (empat ribu enam ratus delapan puluh tiga)anggota sebagaimana diuraikan pada halaman 5 point b ;Menimbang, bahwa surat bukti (P7) adalah Tertib Acara RATKPUMTahun Buku 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2014 di MICCMedan International Convention
Jabmar Siburian, MMsebagai Ketua Umum KPUM periode 20142019 dan ditetapkan sebagaiformatur tunggal menentukan struktur kepengurusan KPUM dan tidak adaanggota KPUM yang keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakahpemilinan pengurus KPUM yang dilaksanakan dalam RATKPUM Tahun Buku2013, yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2014 di MICC MedanInternational Convention Center Jalan Gagak Hitam Medan bertentangandengan hukum sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat karena
34 — 14
politikatau opini lainnya, kKewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan,ketidakmampuan/ disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak/ orangtua/ pengasuhnya yang sah (Vide Pasal 2 angka 1 huruf a United NationsConvention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta juga harus menjamin hak anak untukmenyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yangmenyangkut anak yang dinilai sesuai dengan usia dan kematangan anakyang bersangkutan (Vide Pasal 12 angka 1 United Nations Convention
onThe Rights of The Child);Bahwa anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengarpendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yangmenyangkut anak baik langsung ataupun diwakili (Vide Pasal 12 angka 2United Nations Convention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta Persatuan Bangsabangsa termasukIndonesia, wajid membuat peraturanperaturan yang tepat untukmenghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yangberhubungan dengan perkawinan dan
kekeluargaan atas dasarpersamaan antara lakilaki dan perempuan (Vide Pasal 16 angka 1 huruf aHalaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Lpk.Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination againstWomen);Bahwa ketentuan dimaksud di atas untuk menjamin bahwa perempuanmemiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilihsuami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya denganpersetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan (VidePasal 16 angka 1 huruf b Convention
on the Eliminations of All Forms ofDiscrimination against Women);Bahwa negara juga diwajibkan untuk menetapkan usia minimumperkawinan, disertai dengan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan dikantor pencatatan sipil (Vide Pasal 16 angka 2 huruf a Convention on theEliminations of All Forms of Discrimination against Women) dalam halperkawinan antara orang Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah diKantor Urusan Agama:Bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batasminimal umur
45 — 29
politikatau opini lainnya, kKewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan,ketidakmampuan/ disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak/ orangtua/ pengasuhnya yang sah (Vide Pasal 2 angka 1 huruf a United NationsConvention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta juga haruSs menjamin hak anak untukmenyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yangmenyangkut anak yang dinilai sesuai dengan usia dan kematangan anakyang bersangkutan (Vide Pasal 12 angka 1 United Nations Convention
onThe Rights of The Child);Bahwa anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengarpendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yangmenyangkut anak baik langsung ataupun diwakili (Vide Pasal 12 angka 2United Nations Convention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta Persatuan Bangsabangsa termasukIndonesia, wajid membuat peraturanperaturan yang tepat untukmenghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yangberhubungan dengan perkawinan dan
kekeluargaan atas dasarpersamaan antara lakilaki dan perempuan (Vide Pasal 16 angka 1 huruf aConvention on the Eliminations of All Forms of Discrimination AgainstWomen);Bahwa ketentuan dimaksud di atas untuk menjamin bahwa perempuanHalaman 14 dari 19 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Srhmemiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilihsuami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya denganpersetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan (VidePasal 16 angka 1 huruf b Convention
on the Eliminations of All Forms ofDiscrimination Against Women);Bahwa negara juga diwajibkan untuk menetapkan usia minimumperkawinan, disertai dengan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan dikantor pencatatan sipil (Vide Pasal 16 angka 2 huruf a Convention on theEliminations of All Forms of Discrimination Against Women) dalam halperkawinan antara orang Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah diKantor Urusan Agama:Bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batasminimal umur
92 — 18
Pasal93 ayat (2) jo. pasal 85 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 31 Tahun 2004 jo. pasal 73 ayat (3) Konvensi PerserikatanBangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of TheSea, 1982) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang PengesahanKonvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut (United NationsConvention On The Law of The Sea, 1982); Menimbang
On The Law of The Sea, 1982) yang telahdiratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea,1982), maka terhadap ancaman pidana sebagaimana dalam pasal 92 Undang UndangNo. 31 Tahun 2004 jo.
On The Law of The Sea, 1982) yang telah diratifikasi olehPemerintah Republik Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentangHukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982) yangmenyatakan: Coastal Stage penalties for violations of fisheries laws and regulationsin the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence ofagreements to the contrary by the State concerned, or any other
biayaperkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;Mengingat, ketentuan Pasal 92 jo pasal 102 jo. pasal 104 ayat (2) UU No. 31tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 85 jo. pasal 9 ayat (1), Pasal 93 ayat (2) UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, jo.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP , pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention
On The Law of The Sea,1982) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan KonvensiPerserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention OnThe Law of The Sea, 1982), pasal 30 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981, sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : 551.
17 — 10
politikatau opini lainnya, kKewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan,ketidakmampuan/ disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak/ orangtua/ pengasuhnya yang sah (Vide Pasal 2 angka 1 huruf a United NationsConvention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta juga harus menjamin hak anak untukmenyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yangmenyangkut anak yang dinilai sesuai dengan usia dan kematangan anakyang bersangkutan (Vide Pasal 12 angka 1 United Nations Convention
onThe Rights of The Child);Bahwa anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengarpendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yangmenyangkut anak baik langsung ataupun diwakili (Vide Pasal 12 angka 2Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2021/PA.Lpk.United Nations Convention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta Persatuan Bangsabangsa termasukIndonesia, wajid membuat peraturanperaturan yang tepat untukmenghapus diskriminasi terhadap perempuan
urusan yangberhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasarpersamaan antara lakilaki dan perempuan (Vide Pasal 16 angka 1 huruf aConvention on the Eliminations of All Forms of Discrimination AgainstWomen);Bahwa ketentuan dimaksud di atas untuk menjamin bahwa perempuanmemiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilihsuami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya denganpersetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan (VidePasal 16 angka 1 huruf b Convention
on the Eliminations of All Forms ofDiscrimination Against Women);Bahwa negara juga diwajibkan untuk menetapkan usia minimumperkawinan, disertai dengan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan dikantor pencatatan sipil (Vide Pasal 16 angka 2 huruf a Convention on theEliminations of All Forms of Discrimination Against Women) dalam halperkawinan antara orang Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah diKantor Urusan Agama:Bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batasminimal umur
NANANG NELSON, SH.
Tergugat:
1.RIZKI ADAM
2.Lila Tania
148 — 46
gugatansebagai berikut:1) Bahwa Penggugat adalah Ketua steering comeetee ( SC )DAN PresidenLembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ( LPKNI ) yang memilikiwewenang melaksanakan kongres Internasional ISO COPOLCO berdasarkanSK Kepala Badan Standardisasi ( BSN ) No. 16/KEP/BSN/2/2017 TentangSteering Comeetee 40TH Iso copolco Plenary meeting di Provinsi Bali 2018,Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Mlg2)3)4)5)6)2)dan kongres mana di selenggarakan di Bali Nusa Dua Convention
Pembayaran uang hibahdilakukan setelah penanda tanganan MoU dilaksanakan.Bahwa Penggugat melihat Tergugat tidak profesional karena dalam MoU padapasal 2 ayat 2 yang pertama harus dilakukan Tergugat adalah menyusunProposal dan RAB tetapi Tergugat belum melaksanakan dan belum mendapatpersetujuan dari Penggugat tetapi Tergugat Isudah menanda tangani kontrakpenggunaan Hotel (Venue) dengan Bali Nusa Dua Convention Center( BNDCC ) Hotel senilai Rp. 8,3 ( delapan koma tiga Miliar rupiah ) dengan uangmuka
tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, penggugat mendalillkan padapokoknya sebagai berikut ;1.Bahwa Penggugat adalah Ketua steering comeetee ( SC ) DAN PresidenLembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ( LPKNI ) yang memilikiwewenang melaksanakan kongres Internasional ISO COPOLCO berdasarkan SKKepala Badan Standardisasi ( BSN ) No. 16/KEP/BSN/2/2017 Tentang SteeringComeetee 40TH Iso copolco Plenary meeting di Provinsi Bali 2018, dan kongresmana di selenggarakan di Bali Nusa Dua Convention
Bahwa Penggugat melihat Tergugat tidak profesional karena dalam MoU padapasal 2 ayat 2 yang pertama harus dilakukan Tergugat adalah menyusunProposal dan RAB tetapi Tergugat belum melaksanakan dan belum mendapatpersetujuan dari Penggugat tetapi Tergugat Isudah menanda tangani kontrakpenggunaan Hotel (Venue) dengan Bali Nusa Dua Convention Center ( BNDCC )Hotel senilai Rp. 8,3 ( delapan koma tiga Miliar rupiah ) dengan uang muka Rp.800.000.000, ( Delapan ratus juta rupiah )kontrak mana belum di aprovel
DORTJE PINONTOAN
60 — 20
Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak sertaHalaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 247/Padt.P/2021/PN Armhak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaanterhadap pendapat anak;Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan kepada Anak untukdapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami Anak sekaligus menjadisebuah bentuk langkah Negara sebagai Negara Peserta untuk melindungi hakhak anak yang diakui dalam Konvensi HakHak Anak (Convention
on the Rightsof the Child) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention onthe Rights of the Child;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaangka 2 (dua) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana diktum amarpenetapan tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum permohonantersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin, Rechtreglement voor de BuitengewestenHalaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 247/Padt.P/2021/PN Arm(Rbg), Konvensi HakHak Anak (Convention
on the Rights of the Child)sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of theChild, dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnyaMemberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama DANIELAALEXSANDRINA MANDANG yang lahir di Kaima pada tanggal 6 November2003 untuk menikah dengan seorang lakilaki yang bernama JERRYGLENDY WATUNG yang lahir
16 — 9
sosial, kekayaan,ketidakmampuan/ disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak/ orangtua/ pengasuhnya yang sah (Vide Pasal 2 angka 1 huruf a United NationsConvention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta juga harus menjamin hak anak untukmenyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yangmenyangkut anak yang dinilai sesuai dengan usia dan kematangan anakHalaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2021/PA.Lpk.yang bersangkutan (Vide Pasal 12 angka 1 United Nations Convention
onThe Rights of The Child);Bahwa anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengarpendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yangmenyangkut anak baik langsung ataupun diwakili (Vide Pasal 12 angka 2United Nations Convention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta Persatuan Bangsabangsa termasukIndonesia, wajid membuat peraturanperaturan yang tepat untukmenghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yangberhubungan dengan perkawinan dan
hubungan kekeluargaan atas dasarpersamaan antara lakilaki dan perempuan (Vide Pasal 16 angka 1 huruf aConvention on the Eliminations of All Forms of Discrimination AgainstWomen);Bahwa ketentuan dimaksud di atas untuk menjamin bahwa perempuanmemiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilihsuami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya denganpersetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan (VidePasal 16 angka 1 huruf b Convention on the Eliminations of All Forms
ofDiscrimination Against Women);Bahwa negara juga diwajibkan untuk menetapkan usia minimumperkawinan, disertai dengan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan dikantor pencatatan sipil (Vide Pasal 16 angka 2 huruf a Convention on theEliminations of All Forms of Discrimination Against Women) dalam halperkawinan antara orang Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah diKantor Urusan Agama:Bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batasminimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi
1.NADA JUNIARTI
2.FRINCE LAHENGKO
54 — 28
tersebut, saat ini Anak Gretania Montolalu telah hamildengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Paulsen AlbertMononege ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak Gretania Montolalu;Hal 11 dari 15 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2021/PN BitMenimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangantelan tampak secara fisik bentuk tubuh Anak Gretania Montolalu sudahselayaknya seorang yang tengah mengandung;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsipprinsip dasarKonvensi HakHak Anak (Convention
on the Rights of the Child) sebagaimanatelah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child,penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi,kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, danperkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidakhanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan
penetapanini;Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohondikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohonuntuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990tentang Pengesahan Convention
78 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal, penerbitan suratberharga dan pembayar biaya bunga surat berharga kepada WajibPajak di Cayman Islands adalah Bank Internasional Indonesia cabangCayman Islands yang merupakan badan usaha sendiri yang memilikikedudukan hukum tetap di Cayman Islands berupa Bentuk UsahaTetap (BUT), sehingga kewenangan memungut ada dan berada padaKantor Pajak Cayman Islands, sedangkan ketentuan Article 5 paragraf(2) Model Tax Convention on Income and on Capital 2003 (OECDModel) secara tegas menyebutkan bahwa yang
Putusan Nomor 11/B/PK/Pjk/2021UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional Article 27, 31 Vienna Convention jo OECD Model;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak
1.HERRY H JOCOM
2.YUNITA TICOALU
30 — 5
akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak TESALONIKAMARSHANDA JOCOM telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6(enam) bulan dan REIVALDY WILLIAM PAUL GERET ingin bertanggung jawabdengan menikahi Anak TESALONIKA MARSHANDA JOCOM;Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangantelah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak TESALONIKA MARSHANDAJOCOM sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsipprinsip dasarKonvensi HakHak Anak (Convention
on the Rights of the Child) sebagaimanatelah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child,penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi,kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, danperkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidakhanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan
sebagaimanaamar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohondikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanuntuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990tentang Pengesahan Convention
Terbanding/Terdakwa : PHAM HUNG LINH
89 — 30
Nomor 608 K/Pidsus/2013, tanggal 06 Mei 2015 atas namaterdakwa Mr.TRAN VAN SE, dalam halaman 13 14 poin antara lainsebagai berikut : Bahwa pasal 73 ayat 3 Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentangHukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of thesea, 1982) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia denganUndangUndang Nomor 17 tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindakpidana yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yangberada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana Penjara
Ketentuan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1),Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) joPasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 30ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 73 ayat (3)Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut (UnitedNations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) yang
telahdiratifikasi denganUndang Undang Nomor 17 tahun 1985 tentangPengesahan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang HukumLaut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS1982), dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (KUHAP) , SEMA No.3 Tahun 2015 serta ketentuan hukum lainyang berkenaan dengan perkara ini;2.
30 — 9
terhadap anakPemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama KecamatanDewi Yanti binti Kessan dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum;Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebutadalah sematamata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanahdan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimanatersebut dalam Pasal 16 (f) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1984 tentangPengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasiterhadap Wanita (Convention
Hal. 7 dari 9Mengingat, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungananak;Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentangpengesahan Convention on the rights of the Child (Konvensi tentang HakhakAnak);Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975tentang Kewajiban P egawaipegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan AgamaDalam Melaksanakan Peraturan Perundangundangan Perkawinan Bagi yangBeragama Islam;Mengingat, Peraturan Ketua
16 — 11
Urusan AgamaKecamatan Marusu Nomor B.559.KUA.21.13.09/PW.01/X1/2019, tanggal 21November 2019dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum;Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan ANAK PEMOHONtersebut adalah sematamata demi kepentingan anak, karena anak merupakanamanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi,sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) UndangUndang Nomor 7 Tahun1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala BentukDiskriminasi terhadap Wanita (Convention
Pasal 6 (2)huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Mengingat, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungananak;Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentangpengesahan Convention on the rights of the Child (Konvensi tentang HakhakAnak);Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975tentang Kewajiban Pegawaipegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan AgamaDalam Melaksanakan Peraturan Perundangundangan Perkawinan Bagi
Lilian Rorong
33 — 16
Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Menjadi UndangUndang yaitu) non diskriminasi,kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, danperkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan kepada Anak untukdapat melangsungkan perkawinan dengan calon istri Anak sekaligus menjadisebuah bentuk langkah Negara sebagai Negara Peserta untuk melindungi hakhak anak yang diakui dalam Konvensi HakHak Anak (Convention
on the Rightsof the Child) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention onthe Rights of the Child;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaangka 2 (dua) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan dengan perbaikan sebagaimana diktum amar penetapan,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakimberpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;Menimbang
sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak dan UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Rechtreglementvoor de Buitengewesten (Rbg), Konvensi HakHak Anak (Convention
on theRights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention onthe Rights of the Child, dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.