Ditemukan 27348 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-05-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 118/ Pid. Sus/ 2014 / PN Plw
Tanggal 26 Agustus 2014 —
35914
  • Selama pembakaran telah dilepaskan 0,7 ton karbon, 0,63 tonCO2. 0,002 TON ch4, 0,0013 ton NOX, 0,0006 ton NH3, 0,003 tonO3 dan 0,05 ton CO serta 0,03 ton partikel. Gas gas rumah kacayang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewatibatas ambang terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas gasyang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan linkungandilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakartidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.5.
    Selain itu. selamapembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gasgas rumahkacayang telah melewati batas yang diperkenankan sehingga mencemarilingkungan paling tidak di lokasi yang terbakar tersebut.Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumahkaca : 0,7 ton karbon, 0,63 ton CO2; 0,002 ton CH4 ; 0,0013 ton NOx;0,0006 ton NH3; 0,003 ton O3, dan 0,05 ton CO serta 0,03 ton partikel,gasgas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berl angsungtelah melewati batas ambang terjadinya
    Selain gasrumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, makapanas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaandengan ketebalan ratarata sekitar 510 cm sehingga akanmengganggu siklus hidrologis pada kawasan yang telah terbakartersebut. Untuk memulihkan areal bekas terbakar tersebut dibutuhkanbiaya sebesar Rp. 1.961.820.520.
    dalam upaya untukmelakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakandisamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH tanah sehinggadapat ditanam dengan baik tanpa menggunakan kapur, seluruh lahanyang dibakar diperkirakan sekitar 1,3 HaAkibat terjadiya kebakaran tersebut telah merusak lapisanpermukaan tanah dengan tebal ratarata sekitar 5 10 cm sehingga1.300 m terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggukeseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;Selama pembakaran telah dilepaskan
Register : 15-07-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 38/PID.SUS/2016/PT PLK
Tanggal 26 September 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOSLEH RAHMAN, S.H.
61486
  • S.215/VII/BPK.V-3/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 Perihal Analisis sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang akan dilepaskan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Makmur Bersama Asia;
  • Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No. S.304/KUH-4/2012 tanggal 9 April 2012 Perihal Tanggapan atas Analisis sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang akan dilepaskan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.
    Makmur Bersama Asia tanggal 8 Mei 2012 Perihal Undangan Rapat;
  • Fotocopy Berita Acara Pembahasan Trayek Tata Batas sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi yang akan dilepaskan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.
    Makmur Bersama Asia di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 8 Mei 2012;
  • Fotocopy Surat Bupati Kapuas No. 005/1436/Disbunhut.2012 tanggal 27 Agustus 2012 Perihal Rapat Panitia Tata Batas;
  • Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Hasil Penataan Batas Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang akan dilepaskan untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT.
    Makmur Bersama Asia tanggal 30 Agustus 2012;
  • Fotocopy Berita Acara Pembahasan Hasil Penataan Batas sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi yang akan dilepaskan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.
    Verifikasi lapangan memastikan bahwa upaya pemadaman tidakmaksimal dilakukan sehingga terjadilan pembiaran yang sesungguhnya jugadirencanakan.Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumahkaca yaitu 245,187 ton karbon; 220,6683 ton Co2; 0,706 ton CH4; 0,563 tonNOX; 0,199 ton NH3; 1,059 ton O3 dan 18,76 ton CO serta 10,897 ton partikel.Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewatibatas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yangdihasilkan
    Verifikasi lapangan memastikan bahwa upaya pemadaman tidakmaksimal dilakukan sehingga terjadilan pembiaran yang sesungguhnya jugadirencanakan;Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumahkaca yaitu 245,187 ton karbon; 220,6683 ton Co2; 0,706 ton CH4; 0,563 tonNOX; 0,199 ton NH3; 1,059 ton O3 dan 18,76 ton CO serta 10,897 ton partikel.Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewatibatas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yangdihasilkan
    Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No.S.215/VII/BPK.V3/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 Perihal Analisissebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)yang akan dilepaskan untuk Usaha Budidaya Perkebunan KelapaSawit An. PT. Makmur Bersama Asia;40.
    Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Hasil Penataan BatasSebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)yang akan dilepaskan untuk Budidaya Perkebunan Kelapa SawitPT. Makmur Bersama Asia tanggal 30 Agustus 2012;48. Fotocopy Berita Acara Pembahasan Hasil Penataan Batassebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi yangakan dilepaskan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa SawitAn. PT.
    Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No.S.215/VII/BPK.V3/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 Perihal Analisissebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yangakan dilepaskan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Makmur Bersama Asia;40.
Register : 23-10-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 3 April 2013 — 1.EKO SANTOSO,2.SURAJI, DKK;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI
44355
  • Citra Sawit Indah Lestari diKabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara; Sebagai tindak lanjut surat Menteri Kehutanan tersebut huruf e, makadilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas Kabuapten Asahanterhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan an. PT.
    Citra Sawit Indah Lestari seluas 4.773,90areal yang dilepaskan oleh Tergugat untuk kegiatan usaha perkebunankelapa sawit an. PT.
    Citra Sawit Indah Lestaridi Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara; 9)Sebagai tindak lanjut surat Menteri Kehutanan tersebut angka 4),maka dilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas KabuaptenAsahan terhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan an. PT.
    SK.201/MenhutIl/2006 tanggal5 Juni 2006, seluruh areal yang dilepaskan untuk usahaperkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestarimerupakan Kawasan Hutan, bukan tanah milik Para Penggugat; 2) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2009, bahwahasil pengukuran serta penataan batas di lapangan atas kawasanhutan yang dapat dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit an.PT.
    Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Juni 2009, bahwaberdasarkan hasil pengukuran serta penataan batas dilapangan atas kawasan hutan yang dapat dilepaskan untukperkebunan kelapa sawit an. PT.
Register : 01-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BATANG Nomor 105/Pid.B/2015/PN Btg
Tanggal 8 Juli 2015 — MAFRUDIN bin YATIN
296
  • M.Imron bertugas mengawasinya dan berjagajaga disepeda motor, setelahterdakwa Mafrudin berhasil mengambil lagi 2 (dua ) ekor burung merpati, langsungdibawa pergi menuju ke tempat terdakwa M Sohibin dan Sdr.Imron, pada saatmembawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpati terseburt diketahui warga dan diteriakimaling maling, pada saat itu langsung terdakwa dan kawankawannya berusaha laridan burungnya dilepaskan, tidak Jama kemudian mereka terdakwa tertangkap berikutbarang buktinya Bahwa harga 4 (empat) ekor
    M Sohibin dansaksi Imron, pada saat membawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpati tersebut diketahuiwarga dan diteriaki maling maling, pada saat itu langsung terdakwa dan kawankawannya berusaha lari dan burungnya dilepaskan, tidak lama kemudian merekaterdakwa tertangkap berikut barang buktinya; Bahwa terdakwa I.bersama terdakwa II. Mohammad Sohibin dan sdr. Muh.Imronmengambil burung tersebut tidak minta bijin pemiliknya;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II.
    Imron bertugasmengawasinya dan berjagajaga disepeda motor;e Bahwa setelah terdakwa I.Mafrudin berhasil mengambil lagi 2 (dua ) ekorburung merpati, langsung dibawa pergi menuju ke tempat terdakwa II dan saksi Imron,pada saat membawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpati tersebut diketahui warga danditeriaki malingmaling, pada saat itu langsung terdakwa II dan kawankawannyaberusaha lari dan burungnya dilepaskan, tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa IIdan saksi Imron tertangkap;e Bahwa terdakwa bersama
    Mohammad Sohibin dan saksi Imron, pada saatmembawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpati terseburt diketahui warga dan diteriakimaling maling, pada saat itu langsung terdakwa I, terdakwa II dan saksi Imron berusahalari dan burungnya dilepaskan, tidak lama kemudian mereka terdakwa tertangkap berikutbarang buktinya;Menimbang, bahwa barangbarang yang diambil oleh terdakwa tersebutyaitu berupa4 (empat ) ekor burung merpati jenis klawu jantan dan jenis gambirbetina adalah milik dari saksi Galis Rajito bin
    MSohibin dan saksi Imron, pada saat membawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpatitersebut diketahui warga dan diteriaki maling maling, pada saat itu langsung terdakwa I,terdakwa II dan saksi Imron berusaha lari dan burungnya dilepaskan, tidak lamakemudian mereka terdakwa tertangkap berikut barang buktinya;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas, terlinat adanyakerjasama yang disadari sepenuhnya (bewuste samenwerking) dan kerjasamasecara fisik (fisieke samenwerking) antara terdakwa .
Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1638 K/Pdt/2016
Tanggal 6 September 2016 — THEO MANDERI vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI BUMN RI di Jakarta, Cq DIREKTUR UTAMA PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Cq KEPALA WILAYAH PT.PLN (Persero) PAPUA berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 18 Jayapura, Cq KEPALA CABANG PT. PLN (PERSERO) BIAK berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 8 di Biak, Cq KEPALA RANTING PT. PLN (PERSERO) SERUI, dkk
7142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • batasbatasnya adalah sebagaiberikut; Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Rumah Penggugat; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hendrik Nenepat dan YobertManderi; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Gajah Mada; Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pemda;Tanah adat mana merupakan tempat berkebun/bercocok tanam, dimanadiatas tanah tersebut ditanam 1 (satu) pohon Mangga yang sampaisekarang masih berdiri diatas tanah adat dan masih dipanen Penggugatsampai sekarang dan sebagian seluas 587 m2 dilepaskan
    ,secara tanpa hak telah mengalihkan/memproses obyek sengketa sehinggaadanya fakta bahwa lokasi tanah sengketa telah jatuh kepada Tergugat ,tanpa sepengetahuan Penggugat, jelas perbuatan tersebut adalahperbuatan melawan hukum, oleh karenanya mohon kepada pengadilanuntuk menyatakan bahwa Tergugat , Il dan Ill, IV, V telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrecht matige daaq);Bahwa oleh karena surat pelepasan dari Tergugat, Il, Ill dan IV, V kepadaTergugat I, maka tanah seluas 2.087 m2 yang sudah dilepaskan
    Nomor 1638 K/Pdt/2016sehingga kehilangan kekuatan nilai pembuktian bahwa tanah sengketaadalah berstatus Hak Atas Tanah Adat milik Terbanding/Penggugat yangbelum dilepaskan atas Hak Adatnya adalah sebuah kesalahan besar yangdilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam menilai buktisurat P1, P2, P4, P5, P6, karena bukti P1, P2 adalah Akte otentik yangdibuat dan ditanda tangani oleh kedua Pejabat Publik yaitu KepalaKelurahan Serui Kota dan Kepala Distrik Yapen Selatan yang dahuludisebut
    Nomor 1638 K/Pdt/201611.pertimbangan,yang menyatakan Menimbang, bahwa sejak tanah obyeksengketa seluas 20.87 m2 dilepaskan status hak tanah adatnya tanggal 6Juli tahun 1976 dan tanggal 5 Januari tahun 1981 oleh Turut terbanding I, Il,Ill, IV/ Tergugat Il, Ill, IV, V, dikuasai oleh Pembanding/Tergugat menjadibagian dari tanah seluas 7.505 m2 sesuai dengan SHGB Nomor B.489/SKdan digunakan untuk sarana PLTD milik PLN, sejak awal tidak ada klaimkeberatan,telah membuktikan secara akurat bahwa Terbanding
    Hak Tanah Adatnya tidak dapat dibuktikan, karena darialatalat bukti surat yang diajukan tidak ada yang diterbitkan sebelumtanggal 6 juli 1976 sebagai bukti bahwa Tanah Hak Adat sengketa adalahbenar dikuasai dan milik Terbanding/Penggugat sebelum dilepaskan HakAdatnya oleh Turut Terbanding I,lII,IV/Tergugat II,III,V adalah suatukesalahan besar yang dilakaukan Majelis Hakim Pengadilan TinggiHalaman 21 dari 26 hal.
Putus : 09-06-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 63/Pid.B/2017/PN Sdw
Tanggal 9 Juni 2017 — RONI KAPIRAN Als AJI Anak dari KAPIRAN (Alm)
179
  • NANANG (Alm) mengangkatdan menurunkan bong/hidrolik yang sudah dilepaskan dari alat beratExavator ke dalam mobil serta memasak selama mengambil barangtersebut, Sdr.
    NANANG (Alm)mengangkat dan menurunkan bong/hidrolik yang sudah dilepaskan darialat berat Exavator ke dalam mobil serta memasak selama mengambilbarang tersebut, Sdr.
    ATENG bertugas membongkar Bong/hidroliksebanyak 3 (tiga) buah dari alat berat Exavator tersebut danmenunjukan alat berat yang akan di ambil serta membantu juga dalammengangkat bong/hidrolik dan satu orang lagi yang tidak TerdakwaHal 15 dari 31 Hal Perk.No.63/Pid.B/2017/PN Sdwketahui namanya bertugas mengangkat dan menurunkan bong/hidrolikyang sudah dilepaskan dari alat berat Exavator ke dalam mobil;Bahwa alat yang digunakan pada saat mengambil komponen alat berattersebut yaitu menggunakan 3 (buah
    Kutai Barat;Bahwa setelah sampai di area alat berat peran masingmasing adalahTerdakwa RONI KAPIRAN saat itu. mengambil barang berupaBong/hidrolik sebanyak 3 (tiga) buah tersebut, Terdakwa sendirimengangkat dan menurunkan bong/hidrolik yang sudah dilepaskan darialat berat Exavator ke dalam mobil serta memasak selama mengambilbarang tersebut, Sdr.
    NANANG (Alm) mengangkat dan menurunkan bong/hidrolik yangsudah dilepaskan dari alat berat Exavator ke dalam mobil serta memasakselama mengambil barang tersebut, Sdr.
Putus : 23-07-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK
Tanggal 23 Juli 2018 — Drs. H. Wan Mansor Andi Mulia, MTP
12352
  • .> Bahwa tugas pokok dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah sesuai denganSK Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006adalah sbb :Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman,dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan.Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas
    Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan..
    Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya.3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yanghak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.4.
    Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman,dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan.2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PT PTK3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan.4.
    Kapuas Hulu tidakmelaksanakan tugas menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atastanah yang hak nya akan dilepaskan atau diserahkan.
Putus : 19-03-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN TEBO Nomor 24 / Pid.Sus / 2015 / PN Mrt
Tanggal 19 Maret 2015 — SUNARDI Als ANDI Bin MUSARMADAN
3421
  • Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) ekor satwa yang dilindungi berjenis landak ; Dikembalikan dan dilepaskan kehabitatnya ; 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari besi berukuran 140 cm x 92cm x 67 cm ; 2 (dua) buah perangkap satwa yang dilindungi berjenis landak yang terbuat dari besi yang masing masing berukuran 80 cm x 50 cm x 40 cm dan 50 cm x 40 cm x 40 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;6.
    sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan ;2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUNARDI AlsANDI Bin MUSARMADAN berupa pidanapenjaraselama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dan dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama (satu) bulan ;.3 Menetapkan barang bukti:= 4 (empat) ekor satwa yang dilindungi berjenis landak ;Dilepaskan
    Nomor 7 tahun 1999, Jenis Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,untuk mencegah terjadinya kepunahan maka ditetapkan 4 (empat) ekor satwa yang dilindungiberjenis landak dikembalikan dan dilepaskan kehabitatnya ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, (satu) buah kandang yang terbuat dari besiberukuran 140 cm x 92cm x 67 cm, 2 (dua) buah perangkap satwa yang dilindungi berjenislandak yang terbuat dari
    penjara selama 3(tiga) bulan, dan Denda sebesar Rp. 2,000,000, (dua juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama (satu)bulan ;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalamtahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5 Menetapkan barang bukti berupa := 4 (empat) ekor satwa yang dilindungi berjenis landak ;Dikembalikan dan dilepaskan
Register : 05-11-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 807/PID.SUS/2014/PN.Dps
Tanggal 6 Januari 2015 — SANGKALA
3214
  • .- dirampas untuk dilepaskan ke habitatnya melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.- 2 (dua) buah terpal warna biru.- dirampas untuk dimusnahkan.- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
    PolDK 1210 BF.dikembalikan kepada saksi EKA NOMIARDI. 17 (tujuh belas) ekor satwa penyu dengan berbagai jenis ukuran.dirampas untuk dilepaskan ke habitatnya melalui Badan KonservasiSumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 2 (dua) buah terpal warna biru.dirampas untuk dimusnahkan.5.
    Pol DK1210 BF. dikembalikan kepada saksi EKA NOMIARDIL. 17 (tujun belas) ekor satwa penyu dengan berbagai jenis ukuran. dirampas untuk dilepaskan ke habitatnya melalui Badan KonservasiSumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 2 (dua) buah terpal warna biru. dirampas untuk dimusnahkan.
Register : 13-03-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN STABAT Nomor 166/Pid.B/2019/PN Stb
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
RENHARD HARVE,SH.MH
Terdakwa:
WAGIRAN
6929
  • Ukurta Gintng agar melepaskan ke 2 (dua) tersangka (dalamperkara Narkotika yang melarikan diri (DPO), dan para Saksi tidak maumelepaskan para tersangka (dalam perkara Narkotika yang melarikan diri (DPO)hingga terjadi adu mulut dan saling dorong, masa mulai memukuli mobil yangmembawa kedua tersangka (dalam perkara Narkotika yang melarikan diri (DPO)dan EBIT (DPO) menyiramkan bensin ke mobil petugas kepolisian dan tetapmemaksa agar para tersangka (dalam perkara Narkotika yang melarikan diri(DPO) agar dilepaskan
    Ukurta Gintingagar melepaskan ke 2 (dua) tersangka (dalam perkara Narkotika yangmelarikan diri (DPO), dan para Saksi tidak mau melepaskan paratersangka (dalam perkara Narkotika yang melarikan diri (DPO) hinggaterjadi adu mulut dan saling dorong, masa mulai memukuli mobil yangmembawa kedua tersangka (dalam perkara Narkotika yang melarikan diri(DPO) dan EBIT (DPO) menyiramkan bensin ke mobil petugas kepolisiandan tetap memaksa agar para tersangka (dalam perkara Narkotika yangmelarikan diri (DPO) agar dilepaskan
    DPO) keluar dari mobil dan langsung membawa lari paratersangka (dalam perkara Narkotika yang melarikan diri (DPO) dari tempattersebut, kKemudian para Saksi langsung pergi ke Polsek Kuala;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAGIRAN yang menghalangi petugasyaitu Saksi Muhammad Reza Ginting bersama Saksi Yudhi Sibuea, SaksiTulus Halomoan Simanjuntak, Saksi Ambra Mawan dan Saksi ErwinPandapotan Simamora yang sedang menjalankan tugas yang sahmengakibatkan RAMA DANI (DPO) dan DEVI BR GINTING (DPO)berhasil dilepaskan
Register : 01-07-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 383/Pid.B/LH/2019/PN Rhl
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.SULESTARI, SH.
Terdakwa:
NAWAWI Alias AWI Bin NAJABUDIN
29736
  • Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaranberlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yangberarti bahwa gasgas yang dihasilkan selama pembakaran telahHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.BLH/2019/PN Rhlmencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya.
    Selainrumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, makapanas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaandengan ketebalan ratarata sekitar 10 cm, sehingga akan mengganggusiklus hidrogorologis pada lahan yang telah terbakar tersebut, selain itugambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;Bahwa gasgas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaranberlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yangberarti bahwa gasgas yang dihasilkan selama pembakaran
    Bahwa benar menurut ahli, perbuatan Terdakwa membakar lahantersebut telah, maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,5625 tonkarbon, 2,7334 ton CO2, 0,0087 ton CH4, 0,0057 ton Nox, 0,0025 tonHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.BLH/2019/PN RhlNH3, 0,013 ton O3 dan 0,23 ton CO serta 0,025 ton partikel.
    Gas rumahkaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewatibatas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahnwa gasgas yangdihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahanterbakar dan sekitarnya.
    Selain rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telahmerusak lapisan permukaan dengan ketebalan ratarata sekitar 10 cm,sehingga akan mengganggu siklus hidrogorologis pada lahan yang telahterbakar tersebut, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembalilagi karena telah rusak; Bahwa benar Terdakwa melakukan pembakaran dengan mengunakanalat mancis yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang berlokasi diDusun RT.01/RW.01 Kepenghuluan Melayu Besar
Register : 30-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 10/Pid.C/2019/PN Olm
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
CEMY P. TOLEU
Terdakwa:
Welem Hina alias Welem
3416
  • bahwa perkara a guo bahwa Hakim tidak menemukan bukti jelasterhadap letak dari tanah tersebut, apakah benar sesuai dengan yang tertera didalamsertifikat ataukah tidak, sehingga membutuhkan pembuktian lanjutan dalam hal ini diperlukanpemeriksaan setempat dalam proses perkara di perdata, sehingga dapat disimpulkan bahwaperkara a quo masih dalam ranah hukum perdata;Menimbang bahwa, dari uraian diatas maka dakwaan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena dakwaan tidak dapat diterima, maka Terdakwa dilepaskan
    dari semua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa dilepaskan dari semua dakwaan, maka Terdakwadikembalikan harkat dan martabatnya semula;Mengingat, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/MIL/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — MANSYUR RAHAWARIN
8346 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 386 K/MIL /2017dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidakperlu dijatuhkan.Bahwa benar berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntutkarena didasarkan pada adanya suatu bela paksa, sehingga dengandemikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, olehkarena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulinkan hakhak
    No. 386 K/MIL /2017Bahwa benar Oditur Militer tidak sependapat Terdakwa dibebaskan danTerdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa,jelas telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 106 Ayat (1) juncto Ayat(2) KUHPM.
    dikuatkan.Menimbang, bahwa terhadap pertimbanganpertimbangan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militertidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuanPasal 239 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanyapermohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 UndangUndangNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi/Oditur Militerditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan
Register : 31-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 198/Pid.B/2021/PN Dpk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IVAN RINALDI,SH.,MH
Terdakwa:
Drs. ARDIYANTA
249119
  • Tidak dalam sengketa dan belum dilepaskan atau diserahkandengan cara apapun kepada Pihak lain; Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Drs. ARDIYANTAkepada saksi Notaris/PPAT Ambiati, SH yang selanjutnya keterangan dariTerdakwa Drs.
    ARDIYANTA tersebut oleh saksi Notaris/PPAT Ambiati, SHdimasukan kedalam Akta Pelepasan Hak No. 50 dan No. 51 tanggal 29Februari 2008, adalah keterangan palsu atau keterangan yang isinya tidakbenar, karena obyek tanah garapan yang dilepaskan oleh saksi CECEP BinSAIRIH BALOK adalah tanah garapan berdasarkan SK. KINAG tanggal 31121964 No. 25.D/VIII54/1964 (Seb) No. Urut 566 seluas 7.800 M2 atasnama SAIRIH BALOK dan obyek tanah garapan yang dilepaskan oleh saksiSARMAN Nin TOHA H.
    Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yangberisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan olehCECEP dan SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIINselaku penggarap pemegang SK.
    Niin denganluas 1.304 M2 oleh saksi sarman telah dilepaskan kepada Herry Wijaya padatanggal 1 Maret 2005 dibuat lagi pelepasan hak dari saksi Sarman kepadaTerdakwa Drs. Ardiyanta luas tanah 1.304 M2 tertanggal 27 April 2007,seharusnya pelepasan hak tersebut dilepaskan dari Herry Wijaya kepadaTerdakwa Drs. Ardiyanta, akan tetapi muncul masalah lagi terhadap tanah TohaH. Niin dengan luas 1.768 M2 letaknya ada dimana karena ada dua luas tanahyang berbeda namun pemilik yang sama sedangkan Toha H.
    Niin dengan luas 1.304 M2 oleh saksi sarman telah dilepaskan kepadaHerry Wijaya pada tanggal 1 Maret 2005 dibuat lagi pelepasan hak dari saksiSarman kepada Terdakwa Drs. Ardiyanta luas tanah 1.304 M2 tertanggal 27April 2007;Menimbang, bahwa terhadap surat pelepasan dari saksi Sarmantersebut, seharusnya pelepasan hak tersebut dilepaskan dari Herry Wijayakepada Terdakwa Drs.
Register : 08-07-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 9/Pid.C/2021/PN Dpu
Tanggal 8 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HASBULLAH, S.H
Terdakwa:
NURHASANAH Alias ANA
5113
  • alas hak yang kuat,sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan masih ada hal sengketakepemilikan yang harus dipastikan untuk menyelesaikan perkara ini dimanamengenai sengketa kepemilikan bukanlah masuk ke dalam ranah hukumpidana, melainkan diselesaikan malalui ranah hukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atasmaka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan penggarapantanah, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana,sehingga haruslah dilepaskan
    dari segala tuntutan hukum (onts/lag van rechtsvervolging);Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN.DpuMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 51 Prop Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa
Register : 23-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tjs
Tanggal 29 April 2021 — RIYANTO Melawan SUBANDI
4421
  • Bidang SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah)dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada Nomor Register 424 sebesarRp. 157.129.000, atas nama Penggugat Riyanto.2Pasal 2Bahwa Kesepakatan Nilai Perdamaian Para Pihak antara Penggugat danTergugat nilai bidang tanah per m2 (per meter persegi) kepada Pihak Keduaadalah Rp. 5.000, (/ima ribu rupiah).Pasal 3Hasil kesepakatan Nilai Perdamaian Para Pihak antara Penggugat danTergugat, nilai bidang tanah per m2 (per meter persegi) dikalikan luas tanahyang dilepaskan
    Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Pelepasan Luas Tanah Tergugat: No Nama Luas Tanah yang di Nilai PenerimaTergugat lepaskan pada Kesepakatan Hasil NilaiRegistrasi Luas Tanah Ganti Kerugian(m2) yang dilepaskan Pelepasanper m2 (Rp)A B (Rp)D=BxCC1 Subandi 424: 2.577,45 5.000 12.887.250Jumlah 12.887.250 2.
Register : 09-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 PK/TUN/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT VS NY. LUTFIAH BINTI SALIM ALATAS, DKK;
3816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah dilepaskan haknyakepada Negara untuk pelebaran jalan pada tanggal 7 Maret 1992 denganGanti Rugi Nomor 10/3) serta Gambar Situasi Nomor 13/3462/1980 yangHalaman 6 dari 20 halaman.
    telah dilepaskan haknya kepada Negara untuk pelebaran jalan padatanggal 7 Maret 1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/3);Bahwa atas kelalaian dan ketidakcermatan Tergugat, maka Tergugat wajibmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 67 Sukabumi llir sekarangHalaman 9 dari 20 halaman.
    telah dilepaskan haknya kepada Negara untuk pelebaran jalan padatanggal 7 Maret 1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/3) ke atas nama ParaPenggugat;Bahwa Tergugat sebagaimana tersebut di atas jelas telah menimbulkankerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun moriil, sebagaiberikut:a. Kerugian material:1.
    (sebagian tanah seluas 51 M* telah dilepaskan haknya kepada Negarauntuk pelebaran jalan pada tanggal 7 Maret 1992 dengan ganti rugi Nomor10/34) atas nama Edy Widjaja;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor67 Desa Sukabumi llir sekarang Kelurahan Sukabumi Utara, atas nama EdiWidjaja, yang terletak di Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan KebonJeruk, Kota Adminitratif Jakarta Barat sekarang dikenal JI.
    (sebagiantanah seluas 51 M telah dilepaskan haknya kepada Negara untukpelebaran jalan pada tanggal 7 Maret 1992 dengan Ganti Rugi Nomor10/34), serta Gambar Situasi Nomor 13/3462/1980 yang tercatat di KantorPertanahan Kota Administratif Jakarta Barat pada tanggal 20 Oktober 1980,atas nama Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Halaman 11 dari 20 halaman.
Register : 12-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 17/Pid.C/2019/PN Krs
Tanggal 12 Juli 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
RISDIANTO PRASETYO
Terdakwa:
SASI bin alm SUPARYO MUKRI
389
  • pertimbangan tersebut maka Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanyatelah terpenuhi, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidanakarena merupakan kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah karena antaraEko Rudi Supriyadi dan Terdakwa samasama mengklaim bahwa tanahtersebut adalah miliknya, sehingga hal tersebut lebih tepat masuk dalam lingkupkeperdataan dan bukan pidana, dengan demikian sesuai dengan ketentuanPasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan
    darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP,maka hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya haruslah dipulihkan, dan biaya perkara dibebankan kepadaNegara;Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) KUHAPdan peraturanperaturan lain yang berkaitan;MENGADILI Menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindakpidana; Melepaskan
Register : 30-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 149/Pid.C/2020/PN Krs
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Adi Perdana
Terdakwa:
NUR AFNI JAELANI al. P. NUR Bin almJUMARI RAHMAT
273
  • pertimbangan tersebut maka Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanyatelah terpenuhi, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidanakarena merupakan kasus sengketa hak atas tanah karena antara ChotimatulHosnah als Hosnah dan Terdakwa samasama mengklaim bahwa tanahtersebut adalah miliknya, sehingga hal tersebut lebih tepat masuk dalam lingkupkeperdataan dan bukan pidana, dengan demikian sesuai dengan ketentuanPasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan
    darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP,maka hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya haruslah dipulihkan, dan biaya perkara dibebankan kepadaNegara;Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) KUHAPdan peraturanperaturan lain yang berkaitan;MENGADILI Menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi, namun haltersebut bukanlah merupakan
Upload : 03-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/PDT/2011
MARTHEN ERICH SREM SREM; HANDOYO TJONDROKUSUMO
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembuktian sebaliknya tentang siapa pemilik semulayang berhak melepaskan alas haknya kepada TermohonPeninjauan Kembali ini yang dipersoalkan denganmelihat kepada bukti alas hak diterbitkannyaSertifikat Hak Guna Bangunan No. 584 tahun 1997 yangterletak di Kelurahan Vim, Kecamatan Jayapura Selatan,Propinsi Irian Jaya (dahulu) sekarang Papua kepadaTermohon Peninjauan kembali yang belum diputuskan dandipertimbangkan apakah telah dilepaskan oleh yangberhak atau tidak (karena secara jelas ada dua buktialas
    Sedangkanbukti P.38 dan P.4 dari Termohon Peninjauan Kembalimenunjukkan alas hak semula adalah milik "LouisMeraudje ataukah milik Pemohon Peninjauan Kembalibelumlah diputuskan dan dipertimbangkan sebab sebabnyasesuail dengan stelsel negatif dari Undang Undang PokokAgraria (UUPA) dan peraturan pendaftaran tanah No. 24Tahun 1997 tentang data fisik dan data yuridis dimanakeberadaan nama yang tercantum di dalam sertifikatmasih dapat dipersoalkan apakah dilepaskan oleh orangyang berhak atau tidak (berdasarkan
    Bahwa batas tanah sengketa yang dilepaskan di sebelahSelatan adalah tanah milik Universitas Cenderawasihdan batas di sebelah Barat adalah tanah~ milikUniversitas Cenderawasih ke dua batas ini sebagaimanadijelaskan di dalam proses sidang semula adalah tanahmilik Marthen Erich Srem/Pemohon Peninjauan KembaliHal. 18 dari 24 hal. Put.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melaksanakanketentuan yang ada dengan baik yaitu tidakmempertimbangkan bukti 7.2 dari Pemohon PeninjauanKembali di mana menyangkut kepemilikan lokasi sengketadari Pemohon Peninjauan Kembali tentang KeputusanDewan Adat Tobati Enggros No. 15/DATE/II/1993 tentangpengakuan dan pemilikan hak atas tanah Suku SremSrem/Pemohon Peninjauan Kembal i di mana lokasisengketa dikelilingi oleh tanah milik PemohonPeninjauan Kembali kemudian dilepaskan oleh yang tidakberhak kepada
    Termohon Peninjauan Kembali kemudianterbit Sertifikat HGB No. 584/1997 atas nama TermohonPeninjauan Kembali sehingga masalah kepemilikan yangdipersoalkan adalah alas hak dilepaskan oleh orangyang tidak berhak adalah merupakan perbuatan melawanhukum, kemudian yang dimintakan oleh PemohonPeninjauan Kembali adalah membatalkan pelepasan (alashak) yang dilepaskan oleh Louis Meraudje atau Yulilreuw atau oleh siapapun.