Ditemukan 4045 data
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG BANGLI
Tergugat:
NI KETUT SARI
23 — 14
memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor:2/Pdt.G.S/2019/PN.Bli ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesualPasal 1 Ayat 3 Jo Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2015, untuk kemudian dituangkan dalam suatu PutusanPerdamaian dan / atau Akta Perdamaian (van dading) yang mempunyai kekuatanhukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
39 — 3
Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten JavaEn Madura Stob.Nomor 1947/227 ( Rog/ Reglement Hukum Acara PerdataDaerah Luar Jawa dan Madura ( khusus pasal 199205);4. Peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semulaPara Tergugat ;" Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal, 08 Juli 2015,Nomor 06/ Pdt.G/ 2015/PN.
57 — 14
Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten JavaEn Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara PerdataDaerah Luar Jawa dan Madura ( khusus pasal 199205); 4.
42 — 5
danPemohon dibebaskan untuk membayar perkara dan selanjutnya biayaperkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan AgamaLabuan Bajo Tahun 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Memperhatikan, ketentuan pasalpasal dari UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, ReglementVoor De Buiten Gewesten
Terbanding/Tergugat : LARUSE
76 — 22
Juli 2016;Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke PengadilanTinggi sebagai pengadilan tingkat banding, kepada kedua pihak yang berperkaraHal 19 dari 28 hal.Pts.102/PDT/2016/PT.SMR.telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranyasebagaimana Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor ;05/ Pdt.G/2016/PN.Sgt, kepada masingmasing tertanggal : 19 Juli 2016 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;Menimbang bahwa pasal 199 (1) Rbg (Rechtsreglement Buiten gewesten
dijatuhkan ;Menimbang bahwa putusan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Sgt.tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh pengadilan tingkatpertama pada tanggal : 1 Juni 2016, sedang Akta pernyataan permohonan Bandingditanda tangani oleh kuasa hukum Pengggugat / Pembanding pada tanggal : 10Juni 2016 ; Hal ini berarti pengajuan permohonan banding tersebut masih dalambatas tengang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan sebagaimana ditentukandalam pasal 199 (1) Rbg (Rechtsreglement Buiten gewesten
peradilan tingkat banding, dan karenanya harus dikuatkan ;Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat konvensi / TergugatRekonvensi / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya dalamkedua tingkat peradilan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalamtingkat banding tersebut, harus dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat bandingjumlah biaya perkaranya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;Mengingat ketentuan peraturan perundangundangan, khususnya RBg(Rechtreglement Buiten gewesten
23 — 8
perkara yang diajukan Pemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, berdasarkan ketentuan PasalHalaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA.Msj4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilaiperkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Mesuji;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Pemohon Iltelah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 RBG (ReglemenBuiten Gewesten
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG BANGLI
Tergugat:
1.I Nengah Suwena
2.Ni wayan Tegal
3.I Wayan Jaya
65 — 16
memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor :1/Pdt.G.S/2018/PN.Bli ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuaiPasal 1 Ayat 3 Jo Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Repubulik IndonesiaNomor 2 Tahun 2015, untuk kemudian dituangkan dalam suatu PutusanPerdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading) yang mempunyai kekuatanhukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap sebagaiamana ditentukan dalam Pasal 154 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
SALWIYAH
31 — 4
oleh Pemohondalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukumataupun ketertiban umum sedangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon telahmendukung untuk terpenuhinya syaratsyarat untuk penetapan perubahan namamaka permohonan Pemohon menurut Hakim yang menyidangkan patut untukdikabulkan.Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan iniharuslah dibebankan kepada Pemohon.Mengingat, pasalpasal yang berkaitan dengan REGLEMENT TOTREGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undangundangini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan";Dalam penjelasan Pasal 26 Undang Undang tersebut dikatakan bahwa:"Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypoteek yangada dalam pasal ini, adalah ketentuanketentuan yang diatur dalamPasal 224 Regleman Indonesia yang diperbarui (Het HerizieneIndonesia Reglement, Staatsblad 194144) dan Pasal 258 ReglemenAcara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglemen totRegeling van het Rechtswezen in de Gewesten
(Reglemen tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten BuitenJava en Madura);Sehubungan dengan itu pada sertifikat hak tanggungan, yang berfungsisebagai surat tanda bukti adanya hak tanggungan, dibubuhkan irahirah dengan katakata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang samadengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumtetap.
19 — 15
Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.SbhMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang untuk memeriksa danmenyelesaikan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah dilaksanakansesuai ketentuan pasal 145 dan 146 RBG (Reglemen Buiten Gewesten) joPasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk. Cq. Pimpinan Wilayah Palembang PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk. Regional Remedial & Recovery Cq. Pimpinan Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk. di Muaro Bungo.
Terbanding/Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKLN) Padang, Cs
102 — 15
2016 harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semulaPenggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik pada peradilan tingkatpertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semulaPenggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten
Terbanding/Tergugat : ASENG Diwakili Oleh : HARRYONO PRIBADI, S.H. Dkk.
48 — 18
telah lewatwaktu banding, maka berdasarkan Pasal 199 ( 4 ) R.Bg, banding tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena banding dari Penggugat / Pembandingdinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg , Penggugat /Pembanding dihukum untuk membayar ongkos perkara di dua tingkat Peradilan, danuntuk ditingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat disamping pasal tersebut diatas juga Pasal 147 R.Bg(Rechtsreglemen Buiten Gewesten
21 — 14
Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen Inde Gewesten Buiten Java en Madura Stb No.1947/227 ( RBG)4.
Terbanding/Tergugat : Andi Hasim
Terbanding/Tergugat : Adna
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros
24 — 10
Undang undang Nomor 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo Reglemen Tet Regeling van HatRecht Wezen in Gewesten Buiten java En Madura stb Nomor 1947/227(Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura khusus pada 1999 205 dan peraturan Perundang undangan yang terkait ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Penggugat / Pembanding tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 17Juni 2015 Nomor 25/PDT.G /2014/ PN.
18 — 1
Reglemen Tut Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Javaen Madura ( RBg / Reglement Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura )Khususnya pasal 199 205 ; 220 2 no nono nn nnn n nnn conc ncncnenHal. 5 dari 7 hal. Put.Nol1l1/PDT/2016/PT.Mks4. Peraturan Per Undang undangan lainnya yang terkait: MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 7 Januari 2016Nomor : 21 / Pdt.G / 2015 / PN.
64 — 15
Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten BuitenJava En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbp/ Reglement HukumAcara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khusus pasal 199205); 4. Pasal 25 R.I. Nomor . 9 Tahun 1975VOTO RET SEESESaaecce 5.
33 — 6
PA.Msj;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telahdicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraianpenetapan ini, cukup dengan merujuk kepada Berita Acara Persidangantersebut;Penetapan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Mgj 3PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang diuraikan di muka;Menimbang bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah dilaksanakansesuai ketentuan pasal 145 dan 146 RBG (Reglemen Buiten Gewesten
42 — 12
Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten JavaEn Madura Stb 1927 No.227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata DaerahLuar Jawa dan Madura, (Khususnya RBg Pasal 199205) ;4. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;MENGADILIHal 4 dari 6 hal No.326/PDT/2018/PT MKS1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat , Il,tersebut ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 September2014 Nomor: 81 / Pdt.G /2014/ PN.
KARYANI
24 — 3
berhasil membuktikan dalildalil permohonannya danternyata pula bahwa isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasanhukum dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan danPemohon adalah pihak yang berkepentingan maka segala biaya yang timbulsehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;Mengingat UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,Reglement Buiten gewesten
1.AMAN GINTING
2.SEMAT BR GINTING
3.PURLET GINTING
4.METTEH GINTING
5.OPRYANTI BR GINTING
6.THERESIA BR GINTING
7.JOHANNIS GINTING
Tergugat:
1.Ir.Ashari
2.Drg. Ramsi
3.Nasmi
4.Amat
5.Aidil Astar Walat
6.Ibu Umi
7.Syahrial
8.Resep Sembiring
9.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
48 — 9
permohonan Penggugat tentangpencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara Nomor318/Pdt.G/2020/PN Mdn. dari daftar register perkara perdata;Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2020/PN MdnMenimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quodikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan pasalpasal dari Rechtsreglement Buiten Gewesten