Ditemukan 5510 data
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
26 — 0
Pemohon:
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
MUH.ASRIL Bin SAMAD
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kaltara Cq Kasubditresnarkoba Polda Kaltara
63 — 0
Pemohon:
MUH.ASRIL Bin SAMAD
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kaltara Cq Kasubditresnarkoba Polda Kaltara
HERMANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
48 — 13
Pemohon:
HERMANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
ABDULLAH SYAHAB
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel
38 — 13
Pemohon:
ABDULLAH SYAHAB
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel
IMAM PRIBADI, SH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRES SALATIGA.
232 — 114
Pemohon:
IMAM PRIBADI, SH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRES SALATIGA.
Eliza Monalisa LumbanTobing
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
56 — 11
Pemohon:
Eliza Monalisa LumbanTobing
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
MASITOH
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES
127 — 144
Pemohon:
MASITOH
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRESTersangka pasca operasi.Bahwa tanggal 6 Juni 2017 Termohon mengirim kembali berkas keKejaksaan dikarenakan petunjuk akhir JPU bahwa Termohon selakupenyidik perkara aquo tidak bisa memenuhi permintaan JPU untukmelakukan pemeriksaan terhadap dokter yang merawat / menanganiTersangka karena tidak masuk dalam pemeriksaan perkara yangdilaporkan Pemohon, Termohon selaku penyidik telah melakukanpenyidikan secara maksimal.Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum danHAM, Jaksa Agung dan Kapolri
sudah 3 kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan olehJPU maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan,akan dijadikan dasar untuk ditindak lanjuti dengan penerbitan SuratPerintah Penghentian Penyidikan oleh Penyidik, hal tersebut telah sesuaidengan perkara aquo yang ditangani oleh termohon, dimana berkastersebut telah dikembalikan sebanyak 4 kali oleh JPU dan belumdinyatakan lengkap, sehingga berdasar Peraturan bersama Ketua MA,Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri
Nyoman Tanaya
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum
77 — 39
Pemohon:
Nyoman Tanaya
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktur Reserse Kriminal UmumPol.KEP/O4/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi dalam PenangananPerkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Pedoman Administrasi PenyidikanTindak Pidana dimana diatur bahwa "bukti permulaan yang cukupmerupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidanadengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambahdengan 1 (satu) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 184 KUHAP",13.Bahwa bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal
1 butir 14KUHAP juga tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, melainkanjustru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan KAPOLRI No.14 TahunHalaman 15 dari 53 Putusan.Praperadilan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Dps2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yangmenyatakan bahwa:"Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwaseseorang telah melakukan tindak pidana " jo Peraturan KAPOLRINo.12 Tahun 2009, tentang WASDAL Penaganan
Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan penyidikmenetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak fair (tidak adil),tidak transparan, dan tidak akuntabel adalah TIDAK BENAR,karena semua proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohonsudah prosedural, transparan dan berdasarkan hukum yangHalaman 34 dari 53 Putusan.Praperadilan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Dpsberlaku sebagaimana diatur UU Nomor 8 tahun 1981 tentangKUHAP, UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RepublikIndonesia, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun
atau atau alat bukti yangcukup atau adanya minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 undangundang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan KeputusanMahkamah Konstitusi nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2014 serta keputusan Mahkamah Konstitusi nomor130/PUU/XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang mana Termohontelah memberikan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Tersangka /Pemohon tidak melebihi batas waktumaksimal, serta dengan melalui mekanisme gelar perkara danberpedoman kepada Peraturan Kapolri
Dalam LaporanPolisi Model A dapat dimungkinkan untuk penyidik melakukanpengembangan, melakukan penambahan tersangka, perubahan pasalatau penambahan pasal berdasarkan Peraturan Kapolri;Halaman 48 dari 53 Putusan.Praperadilan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Dps Bahwa alat bukti awalnya bersifat subyektif yang kemudian dikaitkan olehpenyidik terkait tindak pidana tersebut, namun dalam persidangan akandinilai lagi apakah alat bukti htersebut memiliki pembuktian atau tidak ; Bahwa apabila dalam kesepakatan tersebut
110 — 54
Kapolri, Cq. Kapolda Bali
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
74 — 4
Pemohon:
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
GUSMARLAINI
Tergugat:
1.KAPOLRES SIAK
2.KAPOLDA RIAU
3.KAPOLRI
152 — 20
Penggugat:
GUSMARLAINI
Tergugat:
1.KAPOLRES SIAK
2.KAPOLDA RIAU
3.KAPOLRIKAPOLRI, JI.
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDASU
3.KAPOLRESTA MEDAN
25 — 9
KOMALA
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDASU
3.KAPOLRESTA MEDAN
AHMAD Bin Alm JUMAHAR
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pacitan
79 — 16
Pemohon:
AHMAD Bin Alm JUMAHAR
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pacitan
LILIYANTIKA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
67 — 35
Pemohon:
LILIYANTIKA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
72 — 37
Pemohon:
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
10 — 7
Pemohon:
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
RISTON MOI TUMANGGER
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat
82 — 26
Pemohon:
RISTON MOI TUMANGGER
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
WELLY B TOGAS, ;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta cq KEPALA KEPOLISIAN (KAPOLDA) SULAWESI UTARA,
PUTUS ANNo. 1146 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :WELLY B TOGAS, bertempat tinggal di Kelurahan KarombasanSelatan, Lingkungan Il, Kecamatan Wanea, Kota Manado ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) diJakarta cq KEPALA KEPOLISIAN (KAPOLDA) SULAWESIUTARA, berkedudukan di JI.
HERMIN BIN IMROM
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel
54 — 10
Pemohon:
HERMIN BIN IMROM
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel
ABDULLAH SYAHAB
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel
85 — 30
Pemohon:
ABDULLAH SYAHAB
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel