jual beli tanah sebagaisuatu benda tidak bergerak selain harus dikaji dengan memperhatikanketentuan yang terdapat dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan berbagai PeraturanPelaksanaannya yang mengatur peralinan hak atas tanah juga harusmemperhatikan ketentuan jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa jual beliadalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan

Dengan demikian, perjanjianjual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihakyang membuat perjanjian, yakni dari penjual berkewajiban menyerahkanbarangnya (hak kebendaan) dan dari sisi pembeli diwajibkan untukmembayar harga pembelian kebendaan tersebut, yakni sejumlah uangyang telah ditentukan nilai mata uangnya dan jumlahnya;Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakimmemperhatikan dengan seksama dalildalil gugatan Penggugattersebut, yang dihubungkan dengan keseluruhan

JEKI atas tanah obyek sengketa telah sesuaidengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dimana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (Tergugat),dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan(Penggugat) maka terhadap jual beli yang dilakukan oleh Penguggatdan Sdr. JEKI atas tanah obyek sengketa tersebut telah sah menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan olehPenguggat dan Sdr.

gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atauhak agunan atas kebendaan lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut :Pasal 59 UndangUndang Kepailitan & PKPU :(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktuHal. 3 dari 46 hal.Put.

Gugatan bantahan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;6.Berdasarkan judul gugatan bantahan Pembantah dan dalam uraian dalildalil positanya tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5,Pembantah mendalilkan pada pokoknya Terbantah tidak mempunyaikewenangan mengeksekusi hak kebendaan karena telah lewat masainsolvensi ;Selanjutnya, pada posita angka 6 sampai dengan angka 7, Pembantahmenguraikan dalil gugatan bantahan pada pokoknya antara Terbantahdengan PT.

Pasal55 UndangUndang Kepailitan yang menentukan :.. setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusihaknya seolaholah tidak terjadi kepailitan ;Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan tatacara melaksanakan jaminan fidusia yaitu :1. Melaksanakan sesuai Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;2. Penyerahan di bawah tangan yang dilakukan berdasar kesepakatan ;b.

No. 156 K/PDT.SUS/201260.Kreditor di Pengadilan Niaga, kata separatis berasal dari kata separate(bahasa Inggris) artinya terpisah dimana jelas memaksudkan bahwastatus dari Pemohon Kasasi terpisah dari Kreditor Konkuren lainnyayang tidak memiliki jaminan kebendaan apapun sehingga sangatlahkeliru pertimbangan Judex Facti yang mencampur adukkan harta PailitDebitor dengan objek jaminan kebendaan milik Kreditor Separatis ;Bahwa pada halaman 49 putusan, Judex Facti telah memberikanpertimbangan yang salah

Harta yang semula milikDebitor yang sudah dijaminkan dengan hak kebendaan kepada Kreditorbukanlah lagi merupakan harta Debitor. Bahwa Pemohon Kasasisebagai pemilik baru objek jaminan fiducia dalam perkara a quo adalahpada tanggal 8 April 2010 berdasarkan tanggal penerbitan SertifikatJaminan Fiducia sedangkan putusan Pailit diucapkan pada tanggal 6Juni 2011.

., dalam bukunya "Hukum Jaminan, HakHakJaminan Kebendaan" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)halaman 160, menyatakan: "Apakah demikian menurut UndangUndang Fidusia? Ternyataatas katakata atas dasar kepercayaan, tidak ada penjelasanresmi hal itu dalam UndangUndang Fidusia. Walaupun demikian,mestinya dengan berpegang kepada katakata Vas dasarkepercayaan kita boleh menafsirkan, bahwa denganPutusan Perdata Nomor. 6/Pdt.G/2016/PN.Slk.

,dalam bukunya "Hukum Jaminan, HakHak Jaminan Kebendaan"(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) halaman 160; 2.

Halaman ke 22 dari 39Mendahulu Tagihan Pajak tetap Kreditur Separatis, termasuk didalamnya Penerima Jaminan Fidusia dan pemegang HakJaminan Kebendaan lainnya; Demikian halnya dikemukakan oleh D.Y. Witanto.

Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, terdiri dari dua bentuk: a. Benda yang memberi kenikmatan atas bendanya sendiri (contoh HakMilik, Hak Eigendom);b. Hak Kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda orang lain (contoh: Hak Pakai, Hak Mendiami, Hak Memungut Hasil) 2.

Hak kebendaan yang bersifat jaminan (contohnya: Gadai, Hipotik,Tanggungan, Fidusia) Hak Kebendaan yang melekat pada Pemberi Fidusia selaku Debitur adalahhak milik, merupakan hakhak yang paling sempurna atas suatu benda.

Niaga Bahan Bakar Minyakyang disubsidi pemerintah, bahwa Terdakwa menyalurkan BBM minyaktanah ke masyarakat desa kampung baru dan mengenai hargamasyarakat desa kampung baru telah mengetahui harga HET dariPemerintah Daerah, kemudian masyarakat desa kampung baru dankepala desa kampung baru membuat kesepakatan Harga denganTerdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata (BW)yang berbunyi : jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihakyang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan

danpihak yang lain untuk membayar harga yang ditetapkan:* Pasal 1458 BW yang berbunyi: jual beli dianggap telah terjadi antarakedua belah pihak seketika setelahnya orang orang ini mencapaisepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaanitu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.* Pasal 1338 BW yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.* Bahwa masyarakat desa kampung baru telah membeli kupon BBMMinyak

Niaga BahanBakar Minyak yang disubsidi pemerintah, bahwa Terdakwamenyalurkan BBM minyak tanah ke masyarakat desa kampung barudan mengenai harga masyarakat desa kampung baru telahmengetahui harga HET dari Pemerintah Daerah, kemudianmasyarakat desa kampung baru dan kepala desa kampung barumembuat kesepakatan Harga dengan Terdakwa sebagaimana diaturdalam Pasal 1457 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: jual belliadalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatdirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan

dan pihak yang lainuntuk membayar harga yang ditetapkan.* Pasal 1458 BW yang berbunyi: jual beli dianggap telah terjadiantara kedua belah pihak seketika setelahnya orang orang inimencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya,Hal. 13 dari 17 hal.

No. 1528 K/Pid.Sus/2015meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belumdibayar;Pasal 1338 BW yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secarasah berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka yangmembuatnya;Bahwa masyarakat desa kampung baru telah membeli kupon BBMMinyak tanah secara yuridis telah terjadi suatu perikatan jualbeliantara Masyarakat kampung baru dengan Terdakwa;Sedangkan dalam perkara ini masyarakat kampung baru tidak adayang keberatan dengan harga yang telah disepakati antaramasyarakat

pada umumnya, juga harus memperhatikan ketentuan jual beli tanahsebagai suatu benda tidak bergerak yang terdapat dalam UndangUndang PokokAgraria dan berbagai Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur peralinan hakatas tanah (kini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yangmengatur caracara memberikan pembuktian hak atas tanah) ;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 1457 KUHPdt menentukan jual belliadalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untukmenyerahkan suatu kebendaan

, dan pihak yang lain untuk membayar harga yangtelah ditentukan. dengan demikian perjanjian jual beli melahirkan kewajiban secarabertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian, yakni dari penjualmenyerahkan barangnya (hak kebendaan) dan dari sisi pembeli diwajibkan untukmembayar harga pembelian kebendaan tersebut yakni sejumlah uang yang telahditentukan nilai mata uangnya dan jumlahnya ;Menimbang, bahwa kesepakatan dalam perjanjian (termasuk jual beli obyekperkara) merupakan perwujudan

dari kehendak dua atau lebih pihak dalamperjanjian mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak, dan oleh karena jualbeli merupakan perjanjian konsensuil (pasal 1458 KUHPerdata), maka dianggapterjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orangorang yang bersangkutanmencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itubelum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

SHMNomor 2783; 2429 atas nama pemegang hak Olis yeli: Kesemuanyaterletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 24, Kelurahan Kota Wetan,Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat:Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasanserta dibenarkan menurut hukum;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu tindakan dan/atautelah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan bahwa:Jaminan kebendaan (zakelijke recht) sebagai objek hak tanggungandalam

Nomor 529 K/Pdt/2020Adalah berkaitan dengan hak jaminan kepemilikan Penggugat juga,dimana objek jaminan kebendaan (zakelijke recht) sebagai objek haktanggungan sebagaimana tersebut diiatas sebagian dan/atau separuhnyaadalah hak jaminan dan/atau kepemilikan Penggugat sebagai krediturkonkuren* yang harus mendapatkan perlindungan hukum;Menyatakan:Tidak sah dan batal demi hukum: jaminan kebendaan (zakelijke recht)sebagai objek hak tanggungan dalam Perjanjian Kredit antara H. AteTohi dan Hj.

PIETER WAAS, lahir di Ambon tanggal05 Agustus 1981 dan VHALLYNO MARTHEN WAAS, lahir di Ambon tanggal 31 Juli 2000 dansaat ini adik Pemohon bernama VHALLYNO MARTHEN WAAS tersebut masih dibawah umutr/belum dewasa ;Menimbang, bahwa halhal yang dikemukakan oleh Pemohon dan permohonan yangdiajukannya ternyata berkenaan dengan hukum kebendaan yang berada dalam lingkup hukumkeluarga ;Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka halhal yang diatur dalam Burgerlijke

Wetboek atau Kitab UndangUndangHukum Perdata sepanjang mengenai Perkawinan dan hukum keluarga dianggap tidak berlaku,sedangkan hukum kebendaan masih berlaku ;Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan hukum yang bersifat keperdataan mengenaihukum kebendaan, maka berkaitan dengan kemampuan berbuat seseorang ;Menimbang, bahwa mengenai kemampuan berbuat atau kedewasaan seseorang dalamhukum kebendaan diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menegaskan Yang belum dewasaadalah mereka yang belum mencapai umur

Nomor: 880 K/Pdt/2011penguasaan atas objek sengketa adalah batal demi hukum;Bahwa, Oleh karenanya baik Tergugat dan atau Tergugat Il atau siapasaja yang mendapatkan hak dari padanya harus menyerahkan objek sengketakepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan baik dan kosong sertabebas dari segala kebendaan dan hakhak bendaan lainnya atau kalau perludengan upaya paksa dari Pengadilan dan Kepolisian RI;Bahwa, akibat dari penguasaan objek sengketa tanpa alas hak yang saholeh Tergugat sejak tanggal

3.436 M2 mendapatkan hasil sebanyak 2 2 (dua setengah) ton denganharga jual sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadikerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua jutalima ratus riou rupiah) untuk setiap tahunnya ;Dan besarnya kerugian akan diperhitungkan setelah akhir waktu sewa tanggal31 Desember 2008 atau sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan putusanperkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Bahwa, peralihan hak apapun dan suratsurat hak kebendaan

dan merupakanperbuatan melawan hukum ;Menyatakan akibat dari penguasaan objek sengketa oleh Tergu gat setelahberakhirnya waktu pada tanggal 31 Desember 2008 tanpa alas hak yangsah dari Penggugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugatsebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuksetiap tahunnya dan akan diperhitungkan sejak tanggal 01 Januari 2009sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yangtetap ;Menyatakan peralinan hak apapun dan suratsurat hak kebendaan

apapunyang ada dan diterbitkan berkaitan dengan objek sengketa setelah adanyagugatan ini adalah nyatanyata mempunyai itikat tidak baik dan karenanyasudah selayaknya dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun juga;Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat Ilatau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkanobjek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan baikdan kosong serta bebas dari segala kebendaan dan hakhak bendaanlainnya

Menimbang bahwa yang dimaksud jual beli adalah = suatuperjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untukmenyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayarharga yang telah dijanjikan (pasal 1457 KUHPerdata);Menimbang bahwa bila memperhatikan fakta dalam persidanganbahwa para saksi (Aci Bin Mustafa dan Madi Bin Madda) mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (kayu dengan jenis kayumerah sebanyak kurang lebih 1 M3) kepada terdakwa dan pihakterdakwa telah menyerahkan

sebagian harga (uang ~ sejumlahRp.1.000.000 (satu juta rupiah) ) yang telah dijanjikan,selanjutnya jual beli itu dianggap telah terjadi antara keduabelah pihak, seketika setelahnya orang orang ini mencapai sepakattentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itubelum diserahkan maupun' harganya belum dibayar (pasal 1458KUHPerdata), memperhatikan ketentuan tersebut dihubungkan denganperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

Bahwa sehubungan dengan tidak adanya yang mengurus harta kebendaanmilik almarhumah maka para ahli waris almarhumah telah sepakat untukmenunjuk salah satu ahli waris untuk mengurus harta kebendaan milikMARTA PAULINA (Alm);6. Bahwa para ahli waris telah memberikan kuasa kepada Pemohon untukmenghadap pejabat yang berwenang guna mengurus dan menandatanganiyang berkenaan dengan dana (TASPEN) milik MARTA PAULINA (Alm);7.

Bahwa untuk hal hal diatas diperlukan Penetapan Pengadilan NegeriKuala Kapuas untuk menetapkan Pemohon dapat bertindak melakukanperbuatan hukum mewakili Saudara saudari Pemohon untuk mengurus hal hal yang berkaitan dengan harta kebendaan milik MARTA PAULINA (Alm);Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, berkenan mengeluarkanpenetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Untuk pengambilan TASPEN, Uang Duka, Mengurusharta kebendaan milik MARTA PAULINA (Alm) menjadi 2.

pengertian hokum tentang hak menguasai / kedudukanmenguasai secara jelas; Mengingat bahwa perbuatan menguasai adalahmerupakan perbuatan yuridis yang rumusan pengertiannya maupun substansiyang berkaitan dengan hak menguasai diatur dalam KUH.Perdata Buku II tentangkebendaan yang sifat kaidahnya merupakan daidah hokum memaksa (DwingenRecht/ tidak dapat disimpangi) Dalam hubungan tersebut cukup beralasan untukdipergunakan sebagai parameter dalam penerapan Azas hokum bahwa setiaporang yang menguasai kebendaan

yang terjadi dalam posis kasus perkara ini;e Bahwa terhadap perubahan fundamental dari Buku II KUHPerdata terjadipencabutan terhadap ketentuan ketentuan pasalpasal dari Buku IIKUHpPerdata sepanjang menyangkut pengaturan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang telah diatur oleh UU.PAdinyatakan tidak berlaku, sedang terhadap pasalpasal tentang benda bergerakmasih tetap dinyatakan berlaku sebagaimana mestinya;e Bahwa secara yuridis pengertian hak menguasai atas suatu kebendaan

Hubungan antar orang dengan benda itu memang dikehendaki artinya adaunsure kemauan untuk memiliki benda yang bersangkutan (ANIMUS);e Bahwa secara memperoleh hak menguasai atas suatu kebendaan yaitu :a. Adanya tindakan aktif yang dilakukan oleh diri sendiri untuk melakukanperbuatan menarik atau menempatkan suatu kebendaan;b.

Kebendaan yang ditarik tersebut haruslah berada dalam kekuasaanbezittre artinya menunjukkan keharusan adanya hubungan langsung antaraorang yang menguasai dengan bendanya;17c.

Terdapatnya Niat untuk menguasai atau mempertahankan untuk dirisendiri yang menunjukkan bahwa hubungan anatara orang dengan bendaitu memang dikehendaki artinya ada unsure kamauan untuk memilikibenda yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada ketentuan baku yang mengatur tentangpengertian hak atas suatu kebendaan yang pada prinsipnya telah diatur dalam Undangundang (KUHPerdata), dan untuk adanyakedudukan berkuasa (Bezit) menurut hokumdiharuskan adanya dua unsure yaitu kekuasaan atas suatu

, segala apa yangmelekat pada sesuatu kebendaan atau yang merupakan sebuah tubuhdengan kebendaan itu adalah milik orang yang menurut ketentuanketentuan tercantum dalam pasalpasal berikut.18.

Bahwa dalam hukum tanah dikenal asas pemisahan horisontaldan asas perlekatan, asas pemisahan horisontal berdasarkan ketentuanPasal 44 ayat (1) UUPA berlaku atas tanah yang diatasnya berdiribangunan, dan asas ini tidak berlaku atas tanah yang diatasnya tumbuhpepohonan, karena pepohonan tidak mungkin dapat dipisahkan dengantanah, dan menurut ketentuan Pasal 588 KUHPerdata ditentukan bahwasegala apa yang melekat pada sesuatu kebendaan/tanah atau yangmerupakan sebuah tubuh dengan kebendaan itu dalam

Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT PLKketeranganketerangan terkait tanah tersebut telah diketahui dan dikuatkanoleh Camat Dadahup, sehingga karenanya Penggugat Rekonvensi adalahpihak yang berhak sepenuh atas tanah objek sengketa berikut pepohonanyang tumbuh di atasnya, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 584KUHPerdata yang menentukan perolehan atas sesuatu kebendaan jugadidasarkan pada PERLEKATAN, dalam kaitan ini Pasal 588 KUHPerdatamenentukan, segala apa yang melekat pada sesuatu kebendaan atauyang

merupakan sebuah tubuh dengan kebendaan itu adalah milik orangyang menurut ketentuanketentuan tercantum dalam pasalpasal berikut.20.

merupakan sebuahtubuh dengan kebendaan itu dalam hal ini tanah yang diatasnya tumbuhpepohonan adalah milik orang yang memiliki tanah, inti pengertiannyayakni, pohon yang berdiri di atas tanah adalah milik pemilik tanah.19.

Artinya benda pada point angka 3.1. di atasberdasarkan asas kebendaan adalah sama dengan point angkabagian ini (angka 4) dengan uraian sebagai berikut:Letak :Dahulu Jalan SampitPangkalan Bun Km 10,900Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang,Kabupaten Kotawaringin Timur.Ukuran tanah : Panjang 200 meter;Lebar 50 meter;Luas 10.000 meter persegj;Batasbatas : Utara H.M. HattaSelatan M. Yusran HA;Timur Jalan SampitPangkalan Bun;Barat M.

Nomor 882 k/Padt/2016Sesuai dengan asas hukum benda yang mempunyai sifat sesuai denganasas hukum benda individualiteit (objek hak kebendaan selalu dapatditentukan sebagai satu kesatuan) maka dirumuskan rasio yuridis sebagaiberikut: A=B=A/B=A=B;Sesuai dengan asas hukum benda individualiteit (obyek hak kebendaanselalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) dapat dialihnkan ataudipindahtangankan a quo pemilik asal H.M.

,Lurah Baamang Tengah adalah palsu berikut dokumen turunannya timbulsebabakibat atau condione sine quanon asas hukum benda individualiteit(objek hak kebendaan selalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) dapatdialihkan atau dipindahtangankan dan a quo sertifikat hak milik atas namaTergugat harus dinyatakan dibatalkan, tidak berlaku dan tidak mengikat;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:1.

"ciriciri hak milik selalu menjadi hak indukterhadap hak kebendaan lain, hak milik itu mempunyai sifat tetap dan tidakakan lenyap" (Prof Dr. Sri Soedewi Masjehoen Sofwan, S.H., HukumBenda, cet. VIl, Liberty, Yogyakarta, 2008, halaman 48). Berdasarkan"Kenbron, sumber pengenal kepemilikan (van het rechts) " Algra, NE., et.al.Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae BelandaIndonesia, cet.

SriSoedewi Masjehoen Sofwan, S.H., "ciriciri hak milik selalu menjadi hakinduk terhadap hak kebendaan lain, hak milik itu mempunyai sifat tetap dantidak akan lenyap" (Prof.Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., HukumBenda, cet. VIl, Liberty, Yogyakarta, 2008, halaman 48) dan Kenbron pointangka 7 memori kasasi Termohon Kasasi mendapatkan perolehan tanahdari H.M.

yang menyatakan bahwa bukti transfertersebut adalah merupakan lalu lintas uang dalam bisnis antara Pembanding/1415Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada hubungan agrobisnistidak disertai dengan buktibukti maka bantahan tersebut harus dikesampingkan";"Menimbang bahwa Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan: jual beli dianggap telahterjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan

tersebut dan harganya meskipun kebendaan tersebutbelum diserahkan maupun harganya belum dibayar";"Menimbang bahwa oleh karena antara Pembanding/Terbanding/ PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding/Pembanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan buktibukti yang telahdipertimbangkan di atas telah sepakat mengenai objek yang dijual dan harga yangdiminta meskipun pembayaran belum lunas dan belum melakukan jual beli di depanPPAT secara hukum jual beli tersebut sudah terjadi

Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 9 alinea 4 dan 5 berbunyi:Alinea 4 berbunyi:"Menimbang, bahwa pasal 1458 KUHPerdata menyatakan: jual beli dianggap telahterjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan tersebutdiserahkan maupun harganya belum dibayar."

TERMOHON KASASI kepada PEMOHON KASASI dapatmenyimpulkan telah terjadi jual beli dan menyatakan jual beli dari PPAT hanyauntuk memenuhi syarat administratif; sedangkan nyatanyata bahwa setoransebagaimana bukti T3, T4a, T4b, T4c, T5a, T5b, T 5c, T5d, T5edilakukan jauh sebelum PEMOHON KASASI menawarkan rumah untuk dibelioleh TERMOHON KASASI sebagaimana bukti T2;Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata:"Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan

;Pasal 616 KUHPerdata:"Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tidak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620.";Pasal 617 KUHPerdata:"Tiaptiap akta dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi,dibebani atau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atasancaman kebatalan.

belliatas suatu tanah selain harus dikaji dengan memperhatikan ketentuan jual beli padaumumnya, juga harus memperhatikan ketentuan jual beli tanah sebagai suatu bendaPeraturan Pelaksanaannya yang mengatur peralihan hak atas tanah (kini diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang mengatur caracara memberikan pembuktian hak atas tanah);wonnn Menimbang, bahwa Pasal 1457 KUHPdt menentukan jual beli adalah suatupersetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkansuatu kebendaan

, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan,dengan demikian perjanjian jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balikkepada para pihak yang membuat perjanjian, yakni dari penjual menyerahkanbarangnya (hak kebendaan) dan dari sisi pembeli diwajibkan untuk membayar hargapembelian kebendaan tersebut yakni sejumlah uang yang telah ditentukan nilai matauangnya dan jumlahnya; wanna n= Menimbang, bahwa kesepakatan dalam perjanjian (termasuk jual beli obyekperkara) merupakan perwujudan

dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjianmengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak, dan oleh karena jual beli merupakanperjanjian konsensuil (pasal 1458 KUHPerdata), maka dianggap terjadi antara keduabelah pihak seketika setelah orangorang yang bersangkutan mencapai sepakattentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan,maupun harganya belum dibayar; cocnceee nce Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalildalil gugatanPenggugat tersebut, yang

, menyerahkan alas hak kepemilikan atassebidang tanah tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo,berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 17354 atas nama Tergugat ; wonn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penguggat danTergugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara aquo telah sesuai denganketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untukmenyerahkan suatu kebendaan

Bank Central Asia, Tok (Bank BCA), total utang berupa pinjamanpokok, bunga dan denda sebesar Rp.28.962.286.185,34denganjaminan kebendaan berupa hak tanggungan, sebagaimana AktaPerjanjian Kredit Nomor 127 tanggal 21 April 2011 yang dibuat danditandatangani dihadapan Jhon Langsung, SH Notaris di Medan jo.Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0070/ADD/MDN/2019 tanggal 22Januari 2019 yang dibuat dibawah tangan(vide bukti P4, P5); PT.

Bank Danamon Indonesia (Bank Danamon), total pinjamansebesar Rp.1.500.000.000,dengan jaminan kebendaan berupa haktanggunan sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian KreditNomor 111 tanggal 28 September 2011 jo.

Bank CIMB Niaga (Bank CIMB), total pinjaman sebesarRp.20.549.008.344,01, dengan jaminan kebendaan beupa haktanggungan, sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian FasilitasHalaman 4Putusan perkara Nomor 38/Padt.SusPKPU/2020/PN Niaga MdnKredit Nomor: 003/MDNBB/2019 tanggal 3 Januari 2019 (vide P11); PT. Charoen Pokpand Indonesia (PT. CPI), total utang sebear Rp.6.942.761.107,tanpa jaminan, sesuai Surat Keterangan Agen (videbukti P12)/ rekapitulasi utang ada pada PT. Charoen PokpandIndonesia; PT.

Bank Danamon Indonesia (Bank Danamon), total pinjaman sebesarRp. 1.500.000.000, dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggunansebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 111tanggal 28 September 2011 jo.

Bank CIMB Niaga (Bank CIMB), total pinjaman sebesar Rp.20.549.008.344,01, dengan jaminan kebendaan beupa haktanggungan, sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian FasilitasKredit Nomor: 003/MDNBB/2019 tanggal 3 Januari 2019 (vide P11);e) PT. Charoen Pokpand Indonesia (PT. CPI), total utang sebear Rp.6.942.761.107, tanpa jaminan, sesuai Surat Keterangan Agen (videbukti P12)/ rekapitulasi utang ada pada PT. Charoen PokpandIndonesia;f) PT. Central Proteinna Prima (PT.

Persilan RT.05/RW.09Kelurahan Ngaliyan, Kota Semarang dengan batasbatas:Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan;Sebelah Barat : Tanah Siti Asriyah (SHM 3185);Dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi, bila mana perludengan bantuan aparat yang berwenang;e Menyatakan secara hukum segala kebendaan TergugatRekonvensi sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban TergugatRekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;e Menghukum Tergugat Rekonvensi

Bahwa azas jual beli tanah dan bangunan adalah "terang dan Tunai"bahwa tidak ditemukan aturan yang menyatakan bahwa pembelian tanahharus secara "terang dan tunai" jual beli adalah dalam ranah privat,tergantung kepada para pihak sendiri bagaimana tehnik penjualannya,hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdatayang berbunyi:Pasal 1457:"Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satumengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yanglain untuk membayar

diperjanjikan;Bahwa tidak benar pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas,bahwa jual beliitu sematamata harus menganut pada prinsip "terang dantunai", prinsip terang memang seharusnya, sedangkan prinsip tunai adalahpertimbangan yang tidak ada dasar hukumnya, sehingga pertimbanganHakim tersebutlah yang seharusnya dinyatakan keliru dalam pertimbangankeputusan ini;Pasal 1458:"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketikasetelahnya orangorang ini mencapai sepakat tentang kebendaan

tersebutdan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupunharganya belum dibayar";c.

Dwi Hastuti, S.H., (obukti P1),Penggugat tidak dapat disebut sebagai pemilik yang sah atas objeksengketa yakni tanah seluas kurang lebin 60 M2, kavling nomor 10,selanjutnya perlu dikaji apakah perbuatan jual beli berdasarkan aktanotaris sebagaimana tersebut di atas itu tidak sah menurut hukum,perlu kiranya dibuktikan dengan Pasal 1458 KUHPerdata yangberbunyi sebagai berikut : "jual beli itu dianggap telah terjadi antarakedua belah pihak, seketika setelahnya orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yakni menjadi sebagai berikut:

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 8 dan 9, maka diketahui berbunyi sebagai berikut:

1. Memberikan hak dan kewenangan kepada PENGGUGAT untuk melakukan eksekusi penjualan atas seluruh aset kebendaan

TERGUGAT, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak;

Bahwa hak yang melekat pada Termohon Peninjauan Kembaliatas tanah SHGB Nomor 1652 adalah hak kebendaan dan begitupula hak Para Pemohon Peninjauan Kembali terhadap tanahSHGB Nomor 2530 dan Nomor 2531. Pada prinsipnya memang didalam hukum kebendaan, hak kebendaan yang terlahir terlebihdahulu lebin kuat/mengalahkan hak kebendaan yanglahirkemudian;b.

Bahwa prinsip hukum tersebut di atas yang dijadikanpertimbangan utama oleh Majelis Hakim Kasasi tidak berlakumutlak, karena di dalam doktrin hukum benda diajarkan pulabahwa hak kebendaan juga bisa bersifat relative (Relativering HakKebendaan), dan bahwa Hak Pribadi juga dapat berkekuatanseperti hak kebendaaan (verzakelijking Hak Pribadi);c.

Bahwa relativering terhadap hak kebendaan TermohonPeninjauan Kembali terjadi karena pada tahun 1991 TermohonPeninjauan Kembali dengan tidak beritikad baik mengalihkan lagihak atas tanah Petok Nomor 555 dan Nomor 566 kepada PTPondok Permata Estate dengan konstruksi pelepasan hak secarapurapura, padahal pada tahun 1984 Termohon PeninjauanKembali telah mengalinkan hak atas tanahnya dengan pelepasanhak kepada PT Sinar Galaxy, termasuk bidang tanah Petok Nomor555 dan Nomor 566;d.

Bahwa oleh karena telah terjadi relativering terhadap hakkebendaan Termohon Peninjauan Kembali, maka penilaian atashak kebendaan Termohon Peninjauan Kembali dengan hakkebendaan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdidasarkan pada saat timbulnya hak kebendaan masingmasingpihak, sehingga meskipun hak kebendaan yang diperoleh olehPara Pemohon Peninjauan Kembali timbul setelah hak kebendaanTermohon Peninjauan Kembali, namun hak kebendaan ParaPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikalahkan;Berdasarkan

Sedangkan yangdijadikan sebagai Jaminan Kebendaan Zakelijke Recht ) dalam PerjanjianKredit yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana dimaksud yakniantara lain:1) .Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan , SHGB Nomor7541/Kelurahnan Babatan , Seluas : 12 M2, Sebagaimana diuraikanDalam Surat Ukur Nomor : 2113/Babatan/2010 Tanggal 6 Oktober 2010,Terletak di Kelurahan Babatan , Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya , a.n.Pemegang Hak Nyonya Fonny2) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan , SHGB Nomor5040/Kelurahan Babatan

Pemegang Hak Nyonya Fonny3) .Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan , SHGB Nomor5395/Kelurahnan Babatan , Seluas :534M2, Sebagaimana diuraikanDalam Surat Ukur Nomor : 5822/Babatan/2005 Tanggal 10 Oktober 2005,Terletak di Kelurahan Babatan , Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya , a.n.Pemegang Hak Nyonya FonnyHalaman 2 Putusan Nomor 497/PDT/2020/PT SBYSetempat dikenal sebagai persil/rtumah di Komplek Graha FamilyJI.Bintang Graha Family XI Blok 0 Nomor : 158 Kota SurabayaAdalah berkaitan dimana objek Jaminan Kebendaan

ini tidak menjadi siasia ( ILLUSOIR ), maka Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita ( beslag ) Terhadap:Jaminan Kebendaan ( Zakelijke Recht ) dalam Perjanjian Kredit yang dibuatdihadapan Notaris sebagaimana dimaksud yakni antara lain :Halaman 4 Putusan Nomor 497/PDT/2020/PT SBY.Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan , SHGB Nomor : 7541/KelurahanBabatan , Seluas : 12 M2 , Sebagaimana diuraikan Dalam Surat UkurNomor : 2113/Babatan/2010 Tanggal 6 Oktober 2010, Terletak di KelurahanBabatan