MUHAMMAD RUSTAN, SH VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

. & Rekan, yang beralamat di GedungManggala Wanabakti Blok IV Lantai 5 Wing B Nomor 510, JalanJenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR.

Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil terhitung akhir bulan Maret 2005 berdasarkan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH93.KP.06.03Tahun 2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang baru diterima oleh Penggugatpada tanggal 8 April 2010, dengan demikian pengajuan gugatan ini masihbelum melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadisyaratkan oleh undangundang;2.

Asasi Manusia SulawesiSelatan, yang antara lain memutuskan memberhentikansementara Penggugat dan mengurangi gaji pokok menjadi75% dari yang seharusnya diterima oleh Penggugat;Halaman 5 dari 27 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sahberupa:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorM.HH93.KP.06.03 Tahun 2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang memutuskanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Muhammad Rustan (Penggugat) terhitung mulai akhir bulan Maret2005;3.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009 telah terbit Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH93.KP.06.03 Tahun2009 tertanggal 24 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a/n Muhammad Rustan(Pemohon Peninjauan Kembali) yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (objek sengketa), tanoa tanggal berlaku, namunhanya menyebut berlaku pada akhir bulan Maret 2005;3.

IR.HJ.ENDANG SULISTYO RINI CS >< MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Bali No.1 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal31 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI ;LAWANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, yang berkedudukan di JalanH.R. Rasuna Said Kav.67 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING semula TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II ;LAWAN1. Drs. SUKARLAN, waganegara Indonesia, pekerjaan swasta, KetuaUmum Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), alamat JI.

TITIK PRISTIWANTI;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

., Warga NegaraIndonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor di MR & Parners Law Office, beralamat diGrand Wijaya Centre Blok B 89, Jalan Wijaya Il,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;MELAWANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kav 67, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; 290 2n nnn nn none nn nnnSetelah MEMbaCa !

Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2014, Penggugat telah menerima surat dariMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia SalinanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : M.HH.22.PK.01.05.06, Tahun 2014, Tentang PembebasanBersyalat; 22222222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen ce nnn nnnes2.

CONTI CHANDRA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk

., Notaris Kota Batam ;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia atas Surat Perubahan Anggaran Dasar dan Data PerseroanNomor : AHUAH.01.1033010, tentang Pemberitahuan Susunan PengurusPT.

., Notaris Kota Batam, serta Surat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.1023441, tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus PT.

Manusia Republik Indonesia.

Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor : M.HH.01.01 Tahun 2011, yang kemudian diganti dan disempurnakan dalamPeraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2014 ; V.

Bahwa Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU33100.40.22.2014, tanggal 01 Oktober 2014 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

.;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;

,masingmasing sebagai Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Law Firm Rambe & Partners berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013, beralamat diJalan Daan Mogot No. 19 C Grogol, Jakarta Barat.Selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67,Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya1 Bambang Palasara, SH.;2 Jawardi, SH., MH.; +...B GC, Keistornto 5 sees4 Rr.

DIREKTUR PERDATA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI VS BUDY DINATA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;SELAMAT PURBA SIBORO

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Rasuna Said, Kav. 4 , Kuningan,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. N a mai: DANNYPRIMAWAN,S.H.,M.H.NIP : 196207261991031001 ; 2.Nama : A.YUSPAHRUDDIN,Bc.IP., S.H.,M.H.

No.181/B/2010/PT.TUN.JKT.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanpegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,berkantor di Kantor Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, bertindak untukmewakili baik bersamasama maupun sendirisendiri,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia :5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 199.000, (seratus sembilan puluhsembilan ribu rupiah) :Him. 3 dari 7 him. Put.

SARINAH (Persero) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67 KuninganJakarta Selatan; 25 0Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.0449tanggal 16 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada : 1. Nama : DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS; Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; NIP : 19661118 199403 1 001; Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c); 2.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tersebut;

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI vs MUHAMMAD RUSTAN, SH

Dohardo Pakpahan, M.Si
Terbanding/Tergugat I : Sekretaris Menteri Koordinator Pembangunan Manusia
Terbanding/Tergugat II : Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

SONNY FRANSLAY ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk

195/G/2015/PTUNJKT.11.3.dan Fungsi Eselon Kementerian Negara dan Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH05.0T.01.01.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia R. Nomor : AHU156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi PengusahaKomputer Indonesia disingkat APKOMINDO.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telahdiubah dengan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.

HH05.0T.01.01Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia.3. bahwa apabila ketentuan peraturan perundangundangan di atasdimaknai secara mendalam, maka diperoleh suatu pemaknaan bahwaoriginal intent dari pembentuk peraturan perundangundangan adalahmenuntut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui DirjenAHU untuk melaksanakan fungsinya secara transparansi, profesionali,dan berintegritas dalam pemberian pelayanan pengesahan badanhukum perkumpulan, sehingga

MINERINDO LESTARI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

,Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Keputusan Nomor: (C22575HT.01.01.1h.94, tanggal 17 Februari 1994;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Ismail Marzuki, SH ;2. Dedi Damhudi, SH ;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dari Kantor Hukum Martin Jati, berkantor diSoho Pancoran South Tower, 28 Floor, Unit Splendor28052806. beralamat di Jalan.

PENGGUGAT;MELAWAN:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 67,Kuningan, Jakarta Selatan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.HH.07.0438, tanggal 21 Agustus 2017memberikan kuasa kepada :Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. D.R FREDDY HARRIS, S.H., LL.M.,Accs, jabatanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;2.

LILIK SRI HARYANTO, Analisis Hukum, DirektoratJenderalAdministrasi Hukum Umum KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia;4. MAFTUH, jabatan Kepala Sub Direktorat BadanHukum Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;5. HENDRA ANDY SATYA GURNING, jabatan KepalaSub Direktorat Hukum Perdata Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;6. RONALD SINJAI LUMBUUN, Staf Grade 5Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUNJKT7.

MUSLIMIN, jabatan Analisis Permasalahan HukumDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat diJalan Rasuna Said Kav. 67, Jakarta;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca :Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUNJKT1.

mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat padaPersidangan; Telah mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor144/G/2017/PTUNJKT, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

HJ.BERLIAN BINTI H.ABDUL HAMID ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN, DKK

perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :HJ.BERLIAN BINTI H.ABDUL HAMID, bertempat tinggal di HJDjok Mentaya No.1 Rt.2, Kelurahan Kertak Baru Ilir, KecamatanBanjarmasin Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDR.MASDARI TASMIN,SH.MH DKK , para Advokat, berkantor di diJalan Gatot Soebroto No.2 A ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;1melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTORWILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKAZASI MANUSIA

DanSurat No.S1867/MK.6/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Persetujuan pelaksanaantukar menukar dan bangunan Rumah Dinas Kantor Wilayah Departemen Hukum danHak Asasi Manusia Kalimantan Selatan;Bahwa kemudian terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor :A.59.PL.07.01 Tahun 2007, tanggal 25 September 2007,tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia pada Rumah Dinas Kantor Wilayah Departemen Hukumdan Hak Asasi

Manusia Kalimantan Selatan ;Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II telah membuat perjanjianNo.W12.PL.02.011685 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tukar Tanah Dan BangunanMilik Tergugat I dengan Tergugat II, padahal tanah yang diakui tersebut adalah tanahpeninggalan almarhum H.

tanggal 25 September 2007, tentangPenghapusan Tanah dan Bangunan Milik Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia pada Rumah Dinas Kantor Wilayah DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan tidak mempunyai kekuatanhukum ;Hal. 5 dari 22 hal.

Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang :a Penerbitan Serifikat hak Pakai No.06 tanggal 30 september 2005, yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi Kalimantan Selatan Cq Kepala Kantor PertanahanKota Banjarmasin (Tergugat IV) ;a Surat No.S2181/MK.6/2005 tanggal 28 April 2005 tentang persetujuan ijinprinsip tukar menukar dan rumah bangunan dinas Kantor Wilayah DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

., MBA;MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

;BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKANTERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK46PAGE14.Bahwa obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor : AHU07359.AH.01.02 Tahun 2012 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Sebenarnya Tergugat hanya menerbitkan 1 (satu)keputusan tata usaha negara, yakni Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU07359.AH.01.02 Tahun 2012tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. BumiAspalindo Aceh tanggal 13 Februari 2012 (obyek sengketa).

Bumi Aspalindo Aceh (T7) dan BuktiPembayaran perubahan anggaran dasar (Vide Bukti T23) ; Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur penerbitan obyek sengketa,Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH01.AH.01.01 Tahun 2011 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH01.AH.01.01 Tahun 2011Pasal 8TV) ceu sce dan seterusnya ;2) eases dan seterusnya ;3) Perubahan anggaran dasar

Bumi AspalindoAceh telah menyampaikan semua dokumen yang dimaksud pasal 8, 9 dan 14Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:iv.

HH01 AHL01.01 Tahun 2044 3 Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas dandihubungkan dengan Peraturan Menteri tersebut ternyata telah memenuhirumusan norma sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 14 dariperaturan Menteri Hukum dan Hak manusia Manusia Republik IndonesiaNomor: M.HH01.AH.01.01 Tahun 2011 yakni Bukti T.2, T.3,T.7, T.8 dan T.23,oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal menerbitkanobyek sengketa a quo tidak melanggar Peraturan Perundangundangan

., DK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

Saharjo Batu Mutiara 1/10 RT.14RW.07 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi,Kota Jakarta Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R.

Tetapi hingga dua bulan setelah tanggal pencabutan gugatan,tidak terdapat kabar berita terkait perbaikan materi muatan dalamPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2018;Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2019Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan dalam implementasiPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2018 terus bermunculan.

Selain itu, implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dinilaimengkerdilkan peran perancang peraturan perundangundangan dilingkup internal;Keterlibatan perancang peraturan perundangundangan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia dinilai tidak efektif karena mereka hanyamemiliki Kompetensi unum penyusunan peraturan perundangundangandan tidak dibekali kompetensi teknis pada tiap bidang urusanpemerintahan seperti halnya para perancang peraturan perundangundangan

Fotokopi Surat Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri kepadaDirektur Jenderal Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Hal Permasalahan Permenkumham dan ProsesPengundangan, (Bukti P7);8.

Oleh karenanya Para Pemohontidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilatas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaHalaman 30 dari 32 halaman.

.;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;

RIO ADMIRAL PARIKESIT, SH VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

., tanggal 16 November 2018, yang pada pokoknya berisipermohonan pencabutan pengujian Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang PengharmonisanRancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga PemerintahNonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundangundangan, yang telah didaftar diKepaniteraan Mahkamah Agung dengan Register Nomor 71 P/HUM/2018,dalam perkara antara:RIO ADMIRAL PARIKESIT, S.H., kewarganegaraanIndonesia

, tempat tinggal di Griya Asri Serpong, JalanPerkutut Il Blok A9/6, RT 04, RW 09, Kelurahan Bakti Jaya,Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Sebagai Pemohon;Lawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R.

SOLUSI KREASI UTAMA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Solusi Kreasi Utama, bertempat tinggaldi Jalan Jure Blok2 No.7 Rt.005 Rw.007 Kelurahan Bantar Jati,Kecamatan Bogor Utara, berdasarkan Akta Notaris Nomor 3,tanggal 16 September 2016, dengan Surat Persetujuan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.03.0087157,tanggal 7 Oktober 2016, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : Donald Pangaribuan, S.H.Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat / Penasihat Hukumselaku In House LawerPT.

PENGGUGAT.MELAWANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.67, Kuningan, Jakarta Selatan,dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :1. DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.Daulat Pandapotan Silitonga.Maftuh. 2 feHendra Andy Satya Gurning.5. Amien Fajar Ocham.Iwan Setiawan.Faraitody Rinto Hakim.Daniel Duardo Noorwijonarko.eo Se N PSPrihantoro Kurniawan.10. Dharmawan Hendarto.11.

Triana Nurhasanah.Masingmasing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Pegawaipada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.67, Kuningan, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.0305,tanggal 18 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ........... TERGUGAT.PT.

formil yang ditentukan olehperaturan peraturan perundangundangan, maka tidak terdapat alasan bagi Tergugatuntuk menolak Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diajukan Pemohon,demikian juga Tergugat tidak mempunyai kewenangan berdasarkan UndangundangJaminan Fidusia untuk memeriksa kebenaran materil atas datadata yang disampaikanoleh Pemohon dalam pengisian Formilir Aplikasi Permohonan Pendaftaran JaminanFudusia, Undangundang Jaminan Fidusia hanya memerintahkan kepada MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia

Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan datasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UndangundangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksud.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan di atas yangdikaitkan dengan materi, substansi, dan isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang menjadiHalaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor :289/G/2016/PTUNJKT.objek gugatan a quo, diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Kantor Wilayah KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia

RAIS ABINVSMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 67,Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.,M.H., Jabatan Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2012, selanjutnya memberikan KuasaSubstitusi kepada :1.

Republik Indonesia melakukanPengesahan Yayasan sesuai Pasal 303 ayat (3) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.

Oleh karenanya pengajuan gugatan masih memenuhi masatenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa pengajuan gugatan a quo adalah karena dinilai bahwa obyek gugatan dalamhal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU8297.AH.01.04.

Mewajibkan TERGUGAT mencabut dan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta PendirianYayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) NPWP: 03.187.561.0805.000berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis.,S.H.

Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melihatpersyaratan formal apakah sudah dipenuhi, Jika sudah dipenuhi makadilakukan pengesahan terhadap Akta Pendirian Yayasan Perguruan TinggiKarya Dharma yaitu Akta Nomor 214 tanggal 29 November 2011 yang dibuatoleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H.

ABDUL RAHMAN HASIBUAN vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

;kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Klinik Hukum Bintaro beralamat di JalanRaya Jombang No. 22 Tangerang SelatanBanten 15229, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding /Penggugat;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan diJalan Rasuna Said Blok X.6 Kav. 45 Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. Nama : Martua Batubara, S.H.,M.H.

Putusan Nomor. 438 K/TUN/20131Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilantik/diangkat menjadi PNS pada tahun 2000 di Departemen Hukum dan HakAzasi Manusia dengan Nomor Induk Pegawai (NIP)197705171999031001 dengan pangkat terakhir I/b dan gaji pokokterakhir Rp. 1.178.600 (Satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu enamRatus Rupiah) yang diterima oleh Penggugat terkahir pada bulan Februari2012;Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dirinya kepada Negarasebagai Pegawai Negeri

batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AzasiManusia Republik Indonesia No: M.HH.73.KP.06.03 Tahun 2011 Tanggal 19Desember 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama ABDULRAHMAN HASIBUAN NIP : 19770517 1999031 001, Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk I (II/b), Jabatan : Staf Sub SeksiAdministrasi dan Perawatan , Unit Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas IJakartaPusat ;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan HakAzasi Manusia

Harkatdan martabat selaku Pegawai Negri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikutI Dalam Eksepsi1Bahwa Tergugat membantah dalildalil yang diajukan Penggugat,kecuali halhal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;Bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin danterlibat

Dalam Point angka 1 di dalam Surat SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomorSEK.KP.06.0325 tanggal 16 Januari 2012, dimana alasan diterbitkannya SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, NomorM.HH73.KP.06.03 Tahun 2011 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 19Desember 2011, .......