>

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 321/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 27 September 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut ;Bahwa untuk itu mendasari

mengetahui akibat dariperbuatannya dan hal ini baru kali pertama dilakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Inman dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman ;Bahwa mendasari

Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi Anggota Polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, Karena faktanya Saksi Baco Mattang tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

No. 2965 K/Pid.Sus/2015Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi padaputusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan bahwa Hak Milik dari Pihak Ketiga yang beretikat baik (tergueder trouw, good faith) tetap harus dilindungi sehingga hak milik pihakketiga yang mempunyai etikat baik harus dilindungi oleh undangundang ;Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasakeadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat subtansial dan jugakeadilan

., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinanPemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, padahal Pemohon dan Termohonsudah berusaha berbagai cara, namun belum berhasil dan Pemohon merasa putusasa;Menimbang

belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama ANAK , ibu kandung Pemohon dan ANAK , saudara iparPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

karena mafsadatnya lebihbesar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuksebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat ;Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, harusnyaTergugat melakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkankebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitaskredit.

Nur Wahid;Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukankelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlah Rp.78.250.000, (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uangpada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehingga dengandemikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat.

tersebut, makasudah selayaknya Penggugat menuntut Tergugat membayar segala kerugianmateril yang dialami yakni sebesar Rp. 48.250.000, (empat puluh delapan juta, duaratus lima puluh ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisafasilitas kredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000, (tujuhpuluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlahpencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa mendasari

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat;Bahwa mendasari uraian poinpoin tersebut diatas, harusnya Tergugatmelakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkan kebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitas kredit, hal inisebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIRtanggal 12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.

Bahwa mendasari uraian poin di atas, maka segala tindakan Tergugat dapatdikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrecht Matige Daad),yakni bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankanyakni : Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Ayat (3); Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Negeri Luwuk;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dijawab

Pertimbangan Asas Peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan ;Mendasari asas peradilan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat MajelisHakim pada tingkat Banding tetap dapat memeriksa dan memutusperkara Terdakwa meskipun ada kekhilafan dalam penyusunan SuratDakwaan karena kekhilafan tersebut tidaklah mutlak secara keseluruhankarena Pemohon Kasasi menyusun surat dakwaan dengan dakwaankumulatif, sehingga apabila Majelis Hakim Banding berpendapatpenerapan Pasal 85 huruf a UndangUndang Republik Indonesia

Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 14 dan Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman ;Pasal 14 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hal. 11 dari 17 hal. Put.

No. 234 K/MIL/201 1Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatuperkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurangjelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikutidan memahami nilainilai yang hidup dalam masyarakat ;Bahwa mendasari bunyi kedua Pasal tersebut di atas, Pemohon Kasasiberpendapat dengan sistem peradilan nasional yang ada dan berlakusekarang

Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1997 berbunyi :Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalampemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapanhukum acara atau ada yang kurang lengkap, pengadilan tingkat bandingdalam putusannya dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertamauntuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tingkat banding melakukannyasendiri

;Bahwa mendasari bunyi Pasal tersebut di atas terlihat bahwa HakimPengadilan Tingkat Banding diberikan kewenangan untuk melakukansendiri dengan cara melakukan perbaikan terhadap putusan HakimTingkat Pertama yang dianggap ada kelalaian atau kurang lengkap yangselanjutnya dituangkan dalam putusan Hakim Tingkat Banding ;2.

2013/PN.KdrEksepsi Obscuur Libel.Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang membuat gugatanPenggugat kabur atau tidak terang (onduidelijk), yaitu :Gugatan tidak memutuskan suatu kualifikasi mengenai perbuatan formil maupunmateriil dari tergugat I maupun Tergugat II, yang dapat berupa perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), wanprestasi/ingkar janji/default, atau rumusankualifikasi yang lain.Posita (fundamental petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechgrond) dankejadian yang mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsiangka ke 2 dari Tergugat I, yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat obscuur libeldengan alasan sebagai berikut :a Gugatan tidak merumuskan suatu kualifikasi mengenai perbuatan formil maupunmateriil dari tergugat I maupun Tergugat II, yang dapat berupa perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), wanprestasi/ingkar janji/default, atau rumusankualifikasi yang lain.b Posita (fundamental petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechgrond) dankejadian yang mendasari

Posita (fundamental petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechgrond) dankejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan faktakejadian atau sebaliknya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ini adalah surat gugatan tidakterang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Dalampraktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masingmasing bentukdidasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : tidak jelasnya dasar hukum gugatan,posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan.

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaaldeconclusie), Tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, petitum gugatantidak jelas dan atau petitum tidak rinci, Kontradiksi antara posita dengan petitum, dimanaantara posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, menurut MajelisHakim, gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

MUHAMMAD RIDO dengan hasilkesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak luka tertutup padakepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlah sebelasdengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN BinPerbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN SIDIK Als ADUL BinDARKASI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHPidanaMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M.

SaidFadillan Alias Unyil diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasilpemeriksaan tampak luka tertutup pada kepala area belakang kiri disertaijahitan berjumlah sebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulitdinilai;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa saksi M.

Said Fadillah Alias Unyildiperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasil pemeriksaan tampakluka tertutup pada kepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlahsebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur*melakukan penganiayaan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08Hal. 57 dari 97 hal.

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum lagi mendasari PKNomor : 1525/08 tanggal 30 Desember2008 sebesar

PK Nomor : PKNomor 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp207.000.000,00;7 1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesarRp170.000.000,00;8 1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;9 1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;10 1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK Nomor :1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp147.000.000,00;11 1 bundel Addendum lagi mendasari PK Nomor : 1525/08 tanggal 30Desember

: 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesarRp390.000.000,00;3. 1 bundel PK Nomor : 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp290.000.000,00;4. 1 bundel PK Nomor : 1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesarRp280.000.000,00;5. 1 bundel PK Nomor : 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp270.000.000,00;6. 1 bundel Adendum tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK Nomor :1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp270.000.000,00;e Dari Sks.

Maijelis Hakim Pengadilan Niaga telah dengan sangat tidakberhatihati dalam memahami dasar dari perselisihan antara PemohonKasasi dengan Termchon Kasasi yang menyatakan mempunyaltaginan...... if 6tagihan kepada Pemohon Kasasi berjumlah USS 44.024.544 yangmerupakan akumulasi utang pokok dengan bunganya, dimana terdiridari utana poekok sebesar US$ 20.000.000. ditambah denaan bebanbunga USS 24.024 544Bahwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga terlebih dahuluharus membuktkan apa hubungan yang mendasari

timbulnyakewajiban dar) Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yangmenimbulkan kewajiban utang pokok sebesar USS 20.000.000.tersebut yang sampai saat ini kami sangat meyakini MajelisHakim Pengadilan Niaga tidak pemah melihat ataupun tidak pernahmendapatkan bukti dari Termohon Kasasi sebagai pihak yangmendalilkan munculnya kewajiban tersebut yaitu apakah perjaniianyana mendasari timbulnya kewajiban atau utang pokok sebesar USS20.000,000, tersebut, serta bagaimana utang tersebut secara hukumberpindah

Bahwa selain tanpa dasar hukum yang jelas menetapkan kewajibanPemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debitur terhadap TermohonKasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur sebesar USS 20,000.000, yanadinyatakan... gh 12dinyatakan equivalent dengan Rp. 43.540.00.00, maijelis hakimPengadilan Niaga juga menetapkan jumlah bunga yang harusdibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debiturterhadap Termohon Kasasi/Pemohon/Kreditur adalah USS20.683 .887,8 Bahwa Dasar pertimbangan hukum yang mendasari penetapanjumlah

Yahya Harahapdalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 448449,menyebutkan di antara syarat formil Surat gugatan (permohonan) adalahposita atau fundamentum petendi pada surat gugatan (permohonan) harusmenjelaskan fetelijke grond (kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau permohonan) tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan disebutkan: (1) Anak yang belum mencapai umur18

tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, kecuali adakepentingan khusus yang mengharuskan adanya penetapan dari pengadilanyang memberi izin untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atasnama anaknya tersebut;Menimbang, bahwa adanya kepentingan khusus tersebut tidak terlihatdi dalam posita atau fundamentum petendi surat gugatan (permohonan)yang diajukan Pemohon, bahkan setelah dijelaskan dalam persidangan olehPemohon, masih juga belum tergambar fetelijke grond (kejadian atauperistiwa yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI IIItelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

abs ole p rb. rw LaclleArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;d MbEIT Ul J1 J Vel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, kakak ipar Pemohon dan Saksi II Asli, ibu kandung Termohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

letter T dan terdakwa II masih mengingat bahwa kunciletter T tersebut adalah milik terdakwa II sendiri yang terdakwa " gunakan untukmencuri sepeda motor Sarna FU bersama dengan terdakwa I15Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Barang Bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa yaitu : e 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU wama biru putih dengan nornorpolisi BM 6878 NI, nornor rangka MH8BG41 CABJ577776, dan nornor mesinG4201D637546; 1 (satu) buah kunci letter TMenimbang, bahwa mendasari

kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban Adnin Alfajri, denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebihdengan bersekutu ;17Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN BinSYAHRIL dan terdakwa II BAMBANG IRWANTO Als BAMBANG Bin EFFENDIdalam persidangan juga telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimanatersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2014 PDM146 /PEKAN / 04/ 2014 tersebutMenimbang, bahwa mendasari

Unsur mengambil ;Menimbang, dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda darisuatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaTerdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin SYAHRIL dan terdakwa II BAMBANGIRWANTO Als BAMBANG Bin EFFENDI juga barang bukti dapat diketahui faktasebagai berikut : bukti Keterangan saksi saksi korban Adnin Alfajri, Robi Saputra AlsRobi dan Erohiman, Suparman, bahwa Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN

Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut : Keterangan saksi korban alatbukti petunjuk dan keterangan terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014sekira pukul 00.10 WIB bertempat di JI. S. Parman Kec.

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah paerbuatan pencurian tersebutmerupakan kehendak dan dilakukan uoleh dua orang pelaku atau lebih walaupun terdapatperan dari masingmasing pelaku yang berbedabeda ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut Keterangan saksi korban alat buktipertunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Pada han Minggu

No. 1/PDT/2019/PT.MKS10.11.12.13.1993 secara formal Akta Hibah dari Almarhumah Bacce Binti Maggakepada anaknya atas nama Almarhumah Hj.St.Nuraeni Binti Sampara (IbuTergugat s/d Tergugat V), baru dibuat Akta Hibah No. 185/KB/1993,tertanggal 23 Juni 1993 ;Bahwa kepemilikan Almarhumah Bacce Binti Magga dengan surat rincikPersil No. 5 D.Ill, Kohir No.1313 C1 diatas tanah objek sengketa tidak jelasperistiwa hukum apa yang mendasari sehingga ada Surat rincik atas namaBacce Binti Magga diatas tanah objek

sehingga ada suratRincik atas nama Bacce Binti Magga atas obyek sengketa sebab yangsebenarya telah tergugat jekaskan halhal tersebut diatas tentangperistiwa hukum yang mendasari sehingga terbit Rincik atas nama BacceBinti Mangga Persil No 5 DIlIl Kohir No.1313 Cl hingga sampai ke atasnama Hj.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, putusan PengadilanNegeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa gugatan Para Pengguatsekarang Para Pembanding Ne bis in idem, adalah pelanggran terhadapasas sebagaimana digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv, mendasari ketentuan yurisfrudensiPutusan Mahkamah Agung No. 77 K/Sip/1973, maka putusanPengadilan Negeri Sungguminasa No. 14/Pdt.G/2018/PN. Sgm, secarayuridis haruslah dibatalkan.2.

Sgm). ; Bahwa mendasari yurisfrudensi Mahkamah Agung RI No. 1121K/Sip/1973/, tanggal 22 Oktober 1973, menyatakan perkara ini benarHal. 28 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKSobjek gugatannya sama dengan perkara 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapikarena pihakpihaknya tidak sama tidak ada Ne bis in idem. ;9.

Bahwa khusus Bukti T J,II,III,IV.V6, yaitu foto copy surat keterangan No.027/A10.3/U2.9/2010, tertanggal,14 September 1951, yang diajukan tidakada aslinya sehingga mendasari yurisfrudensi Mahmamah Agung RI No.3609 K/pdt/1985, menyatakan surat bukti foto copy yang tidak pernah adaaslinya haruslah dikesampingkan.

;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa, juga barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalampersidangan, dan berita acara hasil analisa laboratoris Labkrim Mabes Polritersebut diatas. serta petunjuk petunjuk dalam persidangan, dapat diperolehfakta fakta sebagai berikut :1.

;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.Sedangkan menurut Pasal 35 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.

;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo, selain menguasaijuga menyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilkukan terdakwa tersebut adalahmerupakan perbuatan menguasai dan menyimpan narkotika golongan bukantanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

;Menimbang, bahwa mendasari kepada bukti bukti tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai, menyimpanPsikotropika.;Menimbang, bahwa mendasari kepada keterangan para saksi danketerangan terdakwa juga barang bukti, bahwa terdakwa tidak mempunyai latarbelakang orang sebagai profesi peneliti ilmiah, tehnologi bukan petugaskesehatan atau pedagang farmasi sedangkan terdakwa adalah orang swastayang pekerjaannya sebagai agen Ekspeditor.

;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalampersidangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh TeamTindak Pidana Narkoba ditemukan barang bukti 1 (satu ) tablet Pil warna merahberlogo Apel dengan berat bersin 0,2706 gram, dan setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti warna merahberlogo Apel No.1 adalah mengandung MDMA/(+)N,adimetil 34 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lamp.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SANOSI bin JANAM dan BURAWI bin SALADI, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Budiman tertanggal 22 Desember 2014;Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan,karena syarat materiil suatu gugatan dalam positanya atau fundamentumpetendi harus menguraikan secara tegas dan jelas tentang kualifikasikesalahan Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yang mendasari gugatan,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat materiil;Halaman 5 dari 12 halaman.

Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita gugatannyayang tercantum dalam halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwaKeputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas KepastianHukum;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebutdi atas adalah merupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidakmerujuk kepada suatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatuperaturan perundangundangan tertentu yang mendasari

gugatan;Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atasjuga merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karenaPenggugat tidak menjelaskan prosedur atau ketentuan dalam pasal manayang dilanggar oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan.

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON, ibu Pemohon dan SAKSI TERMOHON, paman Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Oleh karena itu pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat bandingsebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini,namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki danmemberikan tambahan pertimbangan hukum tersendiri sebagaimana tersebutdi bawah ini;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Majelis Hakim tingkatbanding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentangpermohonan itsbat nikahnya dengan

Olehkarena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang perkara a quoharus dikuatkan;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Majelis Hakim tingkatbanding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentanggugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan tambahanpertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa sekalipun Terguat/Pembanding dalam mengajukanpermohonan banding, tidak

Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembandingyang pada pokoknya mendasari dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Bahwa olehkarena Hakim Tingkat Pertama telah mendasari putusan ini dengan ketentuanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.