Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas namaWajib Pajak Soegeng Pribadi letak obyek pajak Sawah Blok 024 DesaSokaraja Tengah tertanggal 03 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tandaP12;13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi Bangunan Tahun 2011 atasnama Wajib Pajak Soegeng Pribadi, tertanggal 19 Agustus 2011, yangselanjutnya diberi tanda P 13;14.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas namaWajib Pajak Soegeng Pribadi letak obyek pajak Sawah Blok 024 DesaSokaraja Tengah tertanggal 02 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tandaP14;15. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi Bangunan Tahun 2012 atasnama Wajib Pajak Soegeng Pribadi, tertanggal 25 Juli 2012, yangselanjutnya diberi tanda P15;16.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas namaWajib Pajak Soegeng Pribadi letak obyek pajak Sawah Blok 024 DesaSokaraja Tengah tertanggal 11 Januari 2013, yang selanjutnya diberi tandaP16;24Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materaisecukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut diatas, Penggugatjuga telah

Putusan No.66/G/2020/PTUN.Mtr24.Bukti T24(fotokopi sesuaidenganaslinya);Amag Harah tanggal 10 Desember 2013;Fotokopi SPPT PBB tahun 2017 atas namaWajib Pajak Amaq Pilih HardiFotokopi STTS tahun 2017 atas namaWajib Pajak Amaq Pilih Hardi;Fotokopi Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah (Sporadik) atas namaAmag Pilih tanggal 12 Agsutus 2018;Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangantanah tandatanda batas bidang tanah atasnama Amaq Pilih tanggal 12 Agustus 2018;Fotokopi Surat Keterangan Tanah BekasMilik

Putusan No.66/G/2020/PTUN.Mtr Fotokopi Permohonan Pembuatan Sertifikatatas nama Satarudin tanggal 12 Agustus2018; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaSatarudin; Fotokopi Surat Pernyataan Sepihak atasnama Satarudin tanggal 27 Juni 2017; Fotokopi SPPT PBB tahun 2017 dan tandapembayaran sementara PBB atas namawajib pajak Amagqg Sakir ; Fotokopi Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah (Sporadik) atas namaSatarudin tanggal 12 Agustus 2018; Fotokopi Surat Keterangan Tanah MilikAdat No.593.2.21

Putusan No.66/G/2020/PTUN.Mtr34.Bukti T34(fotokopi sesuaidenganaslinya);nama Amaq Jumiadi tanggal 10 Desember2017;Fotokopi SPPT PBB tahun 2017 dan tandapembayaran sementara PBB atas namawajib pajak Amagq Wini;Fotokopi Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah (sporadik) atas namaAmag Wini tanggal 2 Juni 2018;Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangantandatanda batas bidang tanah atas namaAmag Wini tanggal 2 Juni 2018;Fotokopi Surat Keterangan Tanah MilikAdat No.593.2.21/1154/VI/2018 tanggal 26Juni

Bukti T104September 2011 (fotokopi sesuai denganLegaiisir);Surat pemberitahuan pajak terhutang pajakbumi dan bangunan tahun 2011 atas namawajib pajak Haji Darwite, yang terletak diDesa Bilelando, Kecamatan Praya Timur,Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuaidengan legaiisir);Penetapan No.17/PDT.P/2011/PN.MTR 10Maret 20111 atas nama pemonhon EnnyLaila Koko (fotokopi sesuai dengan legalisir);Surat pernyataan dan kuasa (fotokopi sesuaidengan legaiisir);Surat Pengantar kepada Kepala KantorPertanahan

(fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat setoran pajak daerah bea perolehanhak atas tanah dan bangunan= atas namawajib pajak Bengsiswanto (fotokopi sesuaidengan aslinya);Akta jual beli No.121/2011 tanggal 31Oktober 2011 dari pihak pertama HajjahMariah dan Budiarti kepada pihak keduaSoendoro Soetanto (fotokopi sesuai denganaslinya);Pembayaran peralihan hakjual belirutin(BPNRI.II.1.a) HM22 dari Retno Kusbandini,S.H.,MKn.

atas namawajib pajak: ISYA BT MUHAMMAD, diberitanda P.5;6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunantahun 2016, NOP: 73.07.060.001.0030197.0, luas 1.500 m? atas namawajib pajak: ISYA BT MUHAMMAD, diberitanda P.6;Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.

atas namawajib pajak: ISYA PRB MUHAMMA, diberi tanda P.19;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunantahun 1996, NOP: 73.07.060.001.0001024.7, luas 1.500 m?

atas namawajib pajak: ISYA PRB MUHAMMA, diberi tanda P.20;Surat Keterangan Rincik Tanah Nomor: 07/LRJ/BP.2017, tanggal 4 April2017, dibuat oleh Pemerintah/Kepala Desa Lamatti Riaja, diberi tanda P.21;Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumidan Bangunan Tahun 1991, Nomor kohir : 719 atas nama wajib pajak:TOLLENG B HADU, diberitanda P.22;Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahuun1992, atas nama wajib pajak: TOLLENG B HADU, nomor seri SPPT: 346,nomor induk

untukMenyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya PADA KARTU TANDAPENDUDUK NO NIK : 2171020711760003, DAN KARTU KELUARGA NO :2171021211080103 Adalah Bernama : HENRY TAMBUNAN, Tempat Lahir DiSIGOTOM, Pada Tanggal 07111976 (SESUAI DENGAN IJAZAHPEMOHON) ; tersebut dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohondikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Jo UndangUndang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan namawajib

(fotokopi sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Pemerintahan Kota Banda Aceh tahun 2016 atas namawajib pajak ABD RAHMAN KUALA dengan Luas tanah 345 M?dan Bangunan 36 M* dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.0060077.0.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas wajib pajak namaABD RAHMAN KUALA sebagai Tanda Bukti Pembayaran PajakBumi dan Bangunan tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Pemerintahan Kota Banda Aceh tahun 2013 atas namawajib pajak ABD RAHMAN KUALA dengan Luas tanah 345 M? danBangunan 36 M? dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.0060077.0.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2010 atas namawajib pajak ABD RAHMAN KUALA dengan Luas tanah 345 M? danHalaman 24 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNABukti P12.Bukti P13.Bukti P14.Bukti P15.Bukti P16Bukti P17Bangunan 36 M? dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.0060077.0.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Print out Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas namawajib pajak ABD RAHMAN KUALA pada Pemerintahan Kota BandaAceh, Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun1996 sampai dengan tahun 2016 atas nama wajib pajakABDURRAHMAN KUALA dengan nomor pajak 11.71.030.015.0060077.0.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumidan Bangunan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2010 atas namawajib pajak M. NURA HUSIN dengan Luas bumi 367 M? danBangunan 36 M* dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.0060078.0.(fotokopi sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama Muhammad Isa danSurat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda BatasTanah atas nama M. Nur Husin.

Putusan Nomor 37/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.menunjukkan dan menyerahkan Certificated of Residence (COD atauSKD) dari Supplier yang menyerahkan jasa kepada Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali atau DGT01 Form atas namaWajib Pajak Luar Negeri maka berhak atas fasilitas perpajakan dengantarif sebesar 10% (sepuluh persen) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan

Pasal 93 dan Pasal97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan namawajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perludiperintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan namaanaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalampermohonan

bertentangan dengan hukum;Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atasmaka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalipermohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan hukumserta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UndangUndangtahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan namawajib

dengan hukum sehingga petitumPemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimatsebagaimana dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa olehkarena terkait dengan permohonan Pemohon adamengenai perubahan nama maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan namawajib

Luas 19 Are atas namawajib pajak Pabo bin Sinring, terletak di Desa Tea Malala, KecamatanUlaweng, Kabupaten Bone;3. Pada tahun 1985 Penggugat pergi ke Palopo berkebun dan obyek sengketadipercayakan pada keluarganya untuk menjaganya sekaligus memanenhasil kebun berupa Pohon Jati dan Kelapa;4. Pada tahun 2010 Tergugat Hadi bin Lahuseng, langsung menguasai obyeksengketa secara tanpa hak atau tanpa seizin dari Penggugat sebagaiHalaman 1 dari 7 hal Put.

karenanya permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon pada Akta KelahiranPemohon No. 474/16147/CS/KI1988 tertanggal 8 Juni 1988 dari nama NOFELITAdirubah menjadi NOVELITA;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor .23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan namawajib

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/PBB tahun 2004 namawajib pajak Sidik DRS., diberi tanda bukti P5;6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/PBB tahun 2011 namawajib pajak Sidik Herwanto, H.

perubahan nama anak Pemohon dari FILBERT menjadiFILBERT KOSASIH tidaklah melanggar dan atau bertentangan dengan normanormayang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan namawajib

pidanaapapun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hematHakim penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dariMARIA KORNELIA BULU menjadi KARMELIANA BULU adalah tidakbertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia padaumumnya serta normanorma sosial, sehingga permohonan Pemohon untukmeminta ijin penggantian nama patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan namawajib

23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK3310247001800001 atas nama ATIK NUR ANAWATI Pemohon bertempat tinggal diKlaten sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan NegeriKlaten;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan namawajib

dengan hukum sehingga petitumPemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimatsebagaimana dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan permohonan Pemohon adamengenai perubahan nama maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan namawajib

SRI WIDODO,diberi tanda TIU2;Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2007 atas namaWajib Pajak Drs. Sri Widodo, diberi tanda TIU3;Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2008 atas namaWajib Pajak Drs. Sri Widodo, diberi tanda TI4;Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2009 atas namaWayjib Pajak Drs. Sri Widodo, diberi tanda TII5;Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2010 atas namaWajib Pajak Drs.

Sri Widodo, diberi tanda TII6;Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2011 atas namaWajib Pajak Drs.

tua/Bapak dari Tergugat ;Bahwa SPPT atas tanah objek sengketa selalu dibayarkanoleh Muhammad Amin (orang tua Tergugat) oleh karenaMuhammad Amin merasa tanah objek sengketa adalahmiliknya, padahal tanah seluas 2 (dua) are yang menjadiobjek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tidak masukkedalam tanahnya Muhammad Amin oleh karena luas tanahMuhammad Amin (orang tua Tergugat) hanya 1 (satu) Are ;24 Bahwa tanah seluas 1 (satu) Are yang merupakan milikdari Muhammad Amin (orang tua Tergugat) tersebut, namaWajib

Amin (Bapak Tergugat) kepada saksi ;~Bahwa tanah objek sengketa tersebut, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)nya atas namaWajib pajaknya Tjoni dimana yang selalu membayarkanpajak bumi dan bangunannya adalah Muh.

KELAHIRAN Nomor; 474.1/66, atasNama YOHANES HIZKI PARDEDE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Jaya Pura yang semula YOHANES HIZKIHal. 5 dari 7 Penetapan No.1228/Pdt.P/2019/PN.BtmPARDEDE DI UBAH MENJADI YOHANES HISKY PARDEDE tersebut dapatlahdikabulkan, dengan perbaikan redaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohondikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Jo UndangUndang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan namawajib

petitum angka 3 (tiga) yangmemohon agar Hakim memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepadapejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Batam sebagaiinstansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan caramenunjukan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap,Hakim berpendapat dengan mempedomani Pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan namawajib