Ditemukan 2942 data
MARFIN
Tergugat:
Bupati Muna Barat
230 — 89
;Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa MenetapkanPemilin ke dalam Daftar Pemilin Tetap (DPT) Pemilih Yang SudahPindah Domisili dan/atau Bukan Lagi Warga Desa LangkuLangkusejumlah 11 (sebelas) Pemilih;Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa MenetapkanPemilin ke dalam Daftar Pemilin Tetap (DPT) Pemilih yang memilih duakali di dua Desa yang berbeda (Pemilin Ganda) sejumlah 7 (tujuh)Peli fij=== = = nn nn ce ceceTindakan Panitia Pemilinan Kepala Desa Tingkat Desa membatalkansurat
suara Penggugat sebanyak 3 (tiga) suara tanpa berdasar hukum;Tindakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Langkulangku yangberpihak kepada salah satu pasangan calon dan menerima uang darisalah satu pasangan calon untuk mempengaruhi Pemilih;Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.KDI11.Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Menghilangkan/tidak dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa LangkuLangkuatas Nama Amir Dawan sedangkan Wajib Pilih atas nama Amir DawanMasuk
Bukan Lagi Warga Desa LangkuLangkusejumlah 11 (sebelas) Pemilih yaitu: No Nama Pemilih yang sudah Tempat Domisili Terakhirpindah domisili1.
Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Menetapkan13.Pemilin ke dalam Daftar Pemilin Tetap (DPT) Pemilih yang memilih duakali di dua desa yang berbeda (Pemilin Ganda) sejumlah 7 (tujuh) Pemilih yaitu: 222222 22220e nen ne ne con nenneeNo.
Nama Pemilih Ganda Desa Pemilih Ganda No DPT1 Jumriati Desa Mekar Jaya 11212 Samrin Desa Umba 313 Hasna Desa Umba 94 La Ode Hamimu Desa Lakalamba 2275 Aswan hidayat Desa Lawada 6456 La Baru Desa Suka Damai 7 Umi Astuti Desa Suka Damai Bahwa Karena ada pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilihtetapi ikut menyalurkan hak suaranya sehingga Berita Acara tentangPenetapan hasil perhitungan suara pada tanggal 15 Desember 2019 diDesa LangkuLangku, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten MunaBarat Cacat
Terbanding/Terdakwa : Andijaya A. Dotutinggi, S.P
76 — 30
DOTUTINGGI, S.Pdengan maksud untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwakemudian ANWAR Alias NUAR dan IDRUS menyerahkan kepada terdakwaberupa daftar namanama pemilih dari Desa Modo dan Desa PotangoanKecamatan Bukal Kabupaten Buol dengan maksud namanama tersebutsebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai Calon Anggota DPRDKabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019, selanjutnya pada hari jumattanggal 05 April 2019 terdakwa memberikan uang kepada ANWAR AliasNUAR sejumlah Rp.4.000.000, (empat
sebagaimana dalam Daftar Pemilih TetapPemilihan Umum Tahun 2019 Desa Modo dan Desa Potangoan KecamatanBukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Bahwa perbuatan terdakwa ANDIJAYA A.
BAWAKEMARI DATANYA... , Selanjuthya ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergimeninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya atas penyampaian terdakwatersebut, ANWAR alias NUAR dan IDRUS mengumpulkan namanamaPemilih dari Desa Modo dan Desa Potangoan kemudian setelah daftarnamanama pemilih diperoleh, lalu ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi kerumah terdakwa untuk menyerahkan daftar namanama tersebut kepadaterdakwa sebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai CalonAnggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019
Selanjutnya atas penyampaian terdakwatersebut, ANWAR alias NUAR dan IDRUS menggumpulkan namanamaPemilih dari Desa Modo dan Desa Potangoan kemudian setelah daftarnamanama pemilih diperoleh, lalu ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi kerumah terdakwa untuk menyerahkan daftar namanama tersebut kepadaterdakwa sebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai CalonAnggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019, selanjutnya padahari jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memberikan uang kepadaANWAR Alias NUAR
Walaupun saksi Anwar menerima uang dari terdakwa dalam masakampanye yang berarti sebelum masa tenang, namun sebagian dariuang itu oleh saksi Anwar menyalurkan kepada pemilih pada tanggal 16April 2019 yang saat itu sudah memasuki masa tenang;3. Saksi Idrus menerima uang dari terdakwa pada tanggal 14 April 2019dan menyalurkan kepada para pemilih pada tanggal 16 April 2019,kedua waktu itu Ssudah memasuki tenang;4.
53 — 8
Fotocopy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih modelC6 PPWP atas nama Hastari nomor urut dalam DPT 48 di TPS 5 KelurahanUentanaga Bawah yang ditanda tangani oleh Burhanudin sebagai ketuaKPPS;2.
Tojo Unauna,5. 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C7) di TPS 02 Kel. MuaraToba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna;6. 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C7) di TPS 05 Kel.Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Dalam nomor107 nomor urut DPT 48 atas nama Hastari, dan Daftar Hadir pemilih diTPS dalam pemilu presiden dan wakil presidan tahun 2014 (model C7PPWP halaman 1) nomor TPS 2 Kelurahan Muara Toba KecamatanAmpana Kota Kabupaten Tojo Unauna, yang ditanda tandatangani olehSaid Maula, dalam nomor 108 nomor urut DPT 87 atas nama HastariY.M.
PSO.Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar suratpemberitahuan pemungutan suara (C6) kepada pemilih an. HASTARI pada TPS05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna, 1 (satu) lembarsurat pemberitahuan pemungutan suara (C6) kepada pemilih an. HASTARI Y.M.pada TPS 02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna, 12 (duabelas)lembar foto copy DPT Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014, TPS02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab.
Tojo Unauna;e 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C7) diTPS 05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Unauna;Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.
MULIADI MOKOGINTA
Tergugat:
1.BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2.PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA INSIL BARU
401 — 90
Berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelumdisahkannya daftar pemilin sementara yang dibuktikan denganKartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagimemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidakdanat menaaunakan hak memilih;Pasal 23 ayat (1)Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umumterakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan..
Putusan Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitungsejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.Pasal 29Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudahdiperbaiki, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap olehPanitia Pemilihan.3.Bahwa dengan melihat fakta yang telah disampaikan diatas makasebenarnya apa yang dilakukan penggugat telah
Mengatur :(1) Pemilih yang menggunakan hak pilin, harus terdaftar sebagai pemilih;(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :a.Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kadessudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikahditetapkan sebagai pemilih;b. Nyatanyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;c.
Berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelumdisahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KartuTanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagimemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapatmenggunakan hak memilih;Menimbang, bahwa terkait syarat Pemilih adalah penduduk desa yangbersangkutan (in casu Desa Insil Baru), maka Majelis Hakim setelahmencermati bukti P9 berupa Surat Keterangan
Nomor Urut DPT Nomor dalam DaftarHadir Pemilih.1.
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan tatib No. 01/PANTP.MLG/SK/2007 Pasal 2 hurufh dinyatakan bahwa panitia mempunyai tugas dan kewajibanmengadakan pendataan, pendaftaran dan penetapan pemilih ;.
Bahwa akan tetapi tugas dan kewajiban panitia tersebut di atas tidakdilaksanakan, sehingga sekitar 1.200 (seribu dua ratus) pemilih yangmempunyai hak pilih tidak bisa ikut melaksanakan pemilihan karena tidakmendapatkan kartu pemilih ;Bahwa dengan adanya kelalaian panitia dari tugas dan kewajibannyasesuai dengan tatib, maka Penggugat sangatlah dirugikan karena 1.200(seribu dua ratus) pemilih yang seharusnya memilin Penggugat tidak bisamenggunakan hak pilinnya, sehingga pada saat pemilihan tanggal
; Pasal 5 ayat (1) menyebutkan pendataan dan pendafataran pemilihdilakukan oleh Panitia Pemilihan dan Para Kelian Banjar Dinas diWilayah Desa Melinggih dalam daftar pemilih ;.
Bahwa alasan Tergugat mengaku sudah melaksanakan prosedur denganbenar dalam hal pendataan dan pendaftaran pemilih yaitu denganmenetapkan namanama penduduk dari Daftar Pemilin Sementara (DPS)kedalam (Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana jadwal yang ditetapkan,bukti T21 (Berita Acara tentang Pemeriksaan/pengesahan Daftar PemilihTetap Perbekel Melinggih) ;T22 (Surat Panitia kepada Bupati Gianyar No.14/PANPP/MLG/VII/2007tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Perbekel Melinggih), Bukti T58sampai dengan
(lihat halaman 1 kolom 6PenetapanPemilih pada Bukti T63) ;12.Bahwa, selain itu pula di persidangan, Ketua Panitia tidak dapat memberikanketerangan yang jelas tentang jumlah keseluruhan penduduk DesaMelinggih serta Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis tentang hal itu, akantetapi menurut keterangan Penggugat dari data tahun 2002 jumlah pendudukkurang lebih 5000 orang, tapi tahun 2007 tidak ada data, oleh karenanyasangat beralasan jika sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih, Panitiamelaksakan
169 — 32
dengan cara panitiatersebut memberikan kepada pemilih lebih dari satu Surat Suara; Namanama pemilih yang menerima surat suara lebih dari 1Halaman 36 dari 113 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Sbr( lembar ) surat Suara dari panitiac.
calon kuwu;Bahwa dalil penggugat yang menyatakan banyak pemilih yang tidakmendapatkan undangan adalah tidak benar dan mengada ada.Faktanya Panitia dengan didampingi oleh Saksi Para calon, Ketua RTdan dimonitoring oleh BPD Desa Danawinangun telah membagikanUndangan sesuai nama pemilih dalam DPT .
Urut DPT: 5301 s/d 5804, selanjutnya diberi tanda P11;Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap, pemilihan kuwu DesaDanawinangun Tahun 2019 TPS 03 Lakilaki Pintu Masuk 9 No.
Hal tersebut, didasarkan pada terdapatnya beberapa kemungkinan yangdapat terjadi, dimana kemungkinan pertama adalah salah satu petugas tempatpemungutan suara secara sengaja memberikan lebih dari satu surat suarakepada pemilih, atau kKemungkinan lain, pemilih memegang surat Suara yangtidak hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri akan tetapi termasuk jugadiminta oleh pemilih lainnya untuk memegang surat suara yang diperuntukkanHalaman 105 dari 113 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Sbrkepada
yangdimasukkan kedalam kotak suara, maka Majelis Hakim menilai tidak terdapatseorangpun pemilih yang memasukkan surat suara lebih dari pada yangditentukan.
Terbanding/Terdakwa : FIKI NUR SETIAWAN
94 — 33
;
- Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- Asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6 PPWP Tertanggal 6 Juli 2014 Atas Nama Yang Terdaftar : Lastri Fransiskus Pasaribu Nomor Urut DPT 513. ;
- Asli Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model C7 PPWP Provinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Desa Tawiri Nomor TPS VI ;
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Lastri Fransiskus Pasaribu Als. Ucok.
;
Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;
5.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;
Ucok yang pernah tinggalserumah dengan Terdakwa dan sementara Saudara Chandra akan tetapiuntuk sementara waktu menetapkan di Daerah Negeri Lama KecamatanBaguala mengirimkan sms untuk menanyakan apakah ada suratpemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih untuk mencoblos atauC6 milik Korban untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden ataukah tidakkarena pada saat Pemilu Calon Legislatif yang lalu Korban jugamendapatkan suara pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih,saat saudara Chandra membalas
sms Korban dan menjelaskan kalauKorban juga mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suarakepada Pemilih untuk mencoblos sehingga Korban menjawab kalau Korbanakan segera kembali ke Tawiri untuk melakukan pencoblosan.
;Bahwa setelah mengetahui kalau Korban memiliki Surat pemberitahuanpemungutan suara kepada pemilih untuk mencoblos atau C6 maka sebagaiwarga negara yang baik Korban langsung mendatangi tempat tinggalnya diPensip Tawiri dengan maksud mengambil surat pemberitahuanpemungutan suara kepada pemilih atau C6 Korban dengan tujuan Korbanakan melakukan pencoblosan, sesampainya di rumah tempat tinggalnyaternyata pintu dalam keadaan terbuka akan tetapi idak ada orang, Korbansaat itu langsung mencari surat pemberitahuan
singkat (Sms) dengan menyuruh Korbanmenggunakan surat pemberitahuan suara kepada pemilih milik temanmereka Saudara Viki yang saat itu Sementara berangkat ke Jakarta.; Bahwa karena belum puas maka Korban lalu pergi ke TPS VI Desa TawiriKecamatan Teluk Ambon dengan maksud menanyakan perihal suratpemberitahuan pemugutan suara kepada pemilih atau C6 milik Korbantersebut dan ketika berada di TPS VI Desa Tawiri maka panitia pemilihanyang datang ke TPS VI ternyata benar nama Korban sudah terdaftar disitudan
Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 3 dari 16 Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PT.AMB.e Asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih modelC6 PPWP tertanggal 6 Juli 2014 atas nama terdaftar lembarankedua dan lembaran ketiga daftar Lastri Fransiskus Pasaribu NomorUrut DPT. 513.;e Asli daftar hadir pemilih di TPS dalam pemilu Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014 model C7 PPWP, Provinsi Maluku, KotaAmbon, Kecamatan Teluk Ambon, Desa Tawiri Nomor TPS. VIL.
1.GUGUN GUNAWAN
2.DADANG HOLILUDIN
Tergugat:
BUPATI BANDUNG
Intervensi:
EMAN
365 — 174
Diduga kuat Panitia Pemilihan mempunyai kepentingan untukmemenangkan peserta calon 01 Kepala Desa Babakan dalammenerbitkan jumlah DPT di Desa Babakan yang pada Pilpres/Pilegjumlah seluruh DPT sebanyak 5.856 pemilih dan pada PilkadesHalaman 27 dari 123 halaman Putusan Perkara No. 36/G/2020/PTUN.BDGBabakan hanya berjumlah 5.310 pemilih yang tersebar di 5 (lima)c. Banyak warga calon pemilih yang tidak mendapatkan surat panggilankarena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilin Tetap (DPT) ;d.
Pemilih hanya diperbolehkan mencoblos bagi yang sudahmendapatkan surat panggilan dan tidak diperbolehkan mencobloshanya berbekal KTP 52e.
Penetapan daftar pemilih tetap (Selanjutnya disebut DPT)Desa Babakan sebanyak 5.310 Pemilih ;4).
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : 4.003P@MIliN j 2220 neon nen ene n nen nn nen n nnn nnenn nee(3). Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : 1.307P@MIlil ; 222222 ene nn nnn nnn nnn eee n nn ene nnn nee(4). Jumlah Kartu Suara : 5.448 Lembar ;(5). Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : 4.003Lemboar ; 72222222 nnn nnn nnn nnn nnn nn(6). Jumlah Kartu suara yang masuk : 4.003 Lembar ;(7). Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : 0 Lembar ;(8).
telah sesuai denganPeraturan Bupati nomor 3 Tahun 2015 Pasal 47 ayat 2 bahwa ~...Pemilih diberi kKesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutankehadiran pemilih.
48 — 17
(dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) berkas daftar pemilih tetap (DPT) Kampung Wari, Distrik Biak Utara terlampirdalam berkas perkara.Menyatakan supaya terdakwa STEVEN RUMABAR dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 1000, (seribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaanmenyatakan cukup dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut
Perbuatantersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa STEVENRUMABAR mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) 15 Kampung Wari Distrik Biak UtaraKabupaten Biak Numfor untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan membawaundangan dimana terdakwa Steven Rumabar terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) bahwaterdakwa STEVEN RUMABAR selain membawa undangan atas diri terdakwa juga membawaundangan atas nama anak terdakwa
yang juga terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPStersebut.
yang di wakilioleh pemilih lain itu tidak sah ;Menimbang, bahwa seorang pemilih dengan cara mengetahui siapa calon yang akandipilih oleh orang lain/ oleh karena pemilih mewakili orang lain tersebut untuk memberikansuaranya, tidak sesuai dengan asas rahasia sehingga pemberian suaranya tidak sah ;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, pada saat pelaksanaan pemungutansuara hari Rabu tanggal 9 April 2014 jam 11.00.
Menetapkan barang bukti berupa :e (satu) berkas daftar pemilih tetap (DPT) Kampung Wari, Distrik Biak UtaraDi pergunakan dalam perkara DODI UTREX MUDUMI ;5.
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
71 — 43
) pemilin yang hilang dari jumlah pemilih seharusnya.
DPTPemilu 2019 Kabupaten Bogor seharusnya tidak sejumlah 3.415.593(tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) pemilih,melainkan 3.492.962 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribusembilan ratus enam puluh dua) pemilih.
dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C7KWK) dan Daftar PemilihTambahan (Model ATbKWk).Bahwa untuk memastikan 77.602 pemilih tersebut terdaftar danmemenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar HadirPemilin (Model C7KWK) dan Daftar Pemilin Tambahan (Model ATbKWk) atau tidak, maka harus dibuktikan dengan Model ATbKWK yangtersimpan di seluruh kotak suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan,dan 40 kecamatan seKabupaten Bogor.Bahwa oleh karena Daftar Pemilih Tambahan (Model ATbKWk)menjadi bagian
dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C7KWK) dan Daftar PemilihTambahan (Model ATbKWk).Bahwa untuk memastikan 77.602 pemilih tersebut terdaftar danmemenuhi syarat sebagai pemilih yang tertulis dalam Daftar HadirPemilin (Model C7KWK) dan Daftar Pemilin Tambahan (Model ATbKWk) atau tidak, maka harus dibuktikan dengan Model ATbKWK yangtersimpan di seluruh kotak Suara di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan,dan 40 kecamatan seKabupaten Bogor.Bahwa oleh karena Daftar Pemilih Tambahan (Model ATbKWk)menjadi bagian
yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syaratsebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada haripemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPSyang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutanmenggunakan formulir Model A.
138 — 81
1 (satu) buah buku tulis milik DEDI OKTAVIANUS HAMBUR yang bertuliskan FOOTBALL PLAYERS yang berisi catatan nama-nama wajib pilih daftar pemilih tetap pada TPS 1 (BEO LEDA), TPS 2 (RANDA MASA), TPS 3 (RANDA MASA II), TPS 4 (SDI LEDA), TPS 5 (RECOK), TPS 6 (NGAL LEOK), dan TPS 8 (ROS); 3 (tiga) lembar kertas stiker warna merah bertuliskan An.
Tetap(DPT) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK), untuk memilih nama terdakwa.
) saksi bagikan di tempat yang sama dalam bulan Maret 2014 ;Bahwa kemudian saksi bagikan lagi uang sebesar Rp.800.000, (delapan ratusribu rupiah) pada awal bulan April kepada pemilih, lalu uang sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 April 2014keatas sampai dengan tanggal 5 April 2014 ;Bahwa sebelum tanggal 5 April 2014, saksi pernah bagibagi uang besertatanda gambarnya sebanyak 20 lembar sampai dengan tanggal 9 April 2014pagi, dengan jumlah pemilih sebanyak kurang
di TPS di Kelurahan Golodukal hanya 47 pemilih ;Bahwa setelah pencoblosan Pemilu Legislatif, saksi menagih kembali uanguang yang telah saksi bagi kepada pemilih di TPS dan yang terkumpul adalahsebanyak 24 orang, namun selebihnya saksi tidak menagihnya kembali ;Bahwa pada saksi menagih kembali uang yang telah saksi berikan kepadapemilih, saat itu ada yang tersinggung, yaitu Aleks Dedi Naru, Valentus,Yohanes Naru, Rudolfus Ferene Rudi, adik saksi sendiri dan yang lainnya ;Bahwa saksi menagih kembali
uang yang telah saksi bagikan tersebut atassuruhan Terdakwa, karena perolehan suara tidak sesuai harapan ;Bahwa uang sebesar Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalahuang sisa dari terdakwa yang belum dibagikan kepada pemilih yang saksimasih pegang ;Bahwa uang sebesar Rp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh riburupiah) adalah uang yang saksi minta kembali dari para pemilih ;Bahwa benar yang menyuruh saksi menjadi Tim Sukses adalah Terdakwa,yaitu dengan sengaja menunjuk saksi
, yaitu :Sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 orangpemilih di Kelurahan Golo Dukal di Leda, yaitu di TPS sampai dengan 6ditambah di TPS 8, dimana saksi bagi dari rumah ke rumah ;Salah satu pemilih yang saksi bagikan uang adalah rumah Kristo Ngabut diTPS 4 Kelurahan Golo Dukal untuk 6 orang pemilih ;Keluarganya Aleksander Somi di TPS 2 untuk 6 orang pemilih juga ;Bahwa pada bulan Maret saksi terima uang dari terdakwa uang sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Rapat Pleno tersebut, Tim Sukses Pasangan Calon NomorUrut 01 in casu Penggugat telah mengajukan keberatan dan protes tegasterhadap berbagai kejanggalan yang terjadi di setiap desa di palingkurang 9 (sembilan) kecamatan, disertai pengajuan buktibuktipelanggaran, antara lain sebagai berikut:e Terdapat 20.887 nama pemilih yang tidak mempunyai NIKyang tersebut di 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu: Nomor Kecamatan Pemilih Tanpa NIK01 SANGA DESA 62702 BABAT TOMAN 1.49303 PLAKAT TINGGI 73104 BAYUNG LENCIR
Menurut Sekdes, datatersebut disodorkan oleh staff KPU Kabupaten Musi Banyuasinbernama Yani yang memaksa Sekdes yang bersangkutan untukmenandatangani data pemilih fiktif tersebut yang sudah tertulis di ataskertas kop desa dan menggunakan stempel palsu yang dibuat oleh Sadr.Yani;Di desa yang sama juga ditemukan berbagai kasus lain, yaitu antara lain:(i) ada pemilih yang mempunyai NIK tapi tidak masuk dalam DPT karenatidak tercantum dalam DP4, (i) ada pemilin yang tidak mempunyai NIKtetapi tercantum
dalam DPT, (iii) ada nama pemilih tapi tidak adaOrangnya, dan (iv) ada nama tapi NiKnya berbeda.
yang digunakan pada saat pelaksanaanpemilihan umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untukpemilinan.
Umum Kepada Daerah Dan Wakil kepalaDaerah, yang menegaskan bahwa Data pemilih yang digunakan untukpenyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintahdaerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih terakhir;27.Bahwa perbuatan Tergugat menetapkan Daftar Pemilin Tetap (DPT) in casu16objek gugatan a quo yang tidak dilkukan dalam Rapat Pleno yang terbukauntuk umum, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4)
YUNUS BIDA
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
Intervensi:
ELISABETH TONAPA
263 — 309
Bahwa dari hasil Pengumuman Daftar Pemilin Sementara (DPS) adabeberapa nama para pemilih yang tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT), padahal para pemilih yang terdaftar dalam DPS telah memenuhisyarat sebagai pemilin sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat(2) huruf a, b,c, d, dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 14 ayat (1),ayat (2) huruf a, b, c, d, PERDA Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2014 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan KepalaLembang sebagai berikut :(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;(2) Pemilih sebagai dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihanKades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernahmenikah ditetapkan sebagai pemilih.b. nyatanyata tidak sedang terganggu Jjiwa / ingatannya.c.
Berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelumdisahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan denganKartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagimemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapatmenggunakan hak memiilih..Bahwa yang menjadi keanehan Panitia Pemilinan Lembang tidakmelakukan tindakan apaapa atau pembiaran terhadap namanama yangtidak ada di DPT (Daftar Pemilinan Tetap), walaupun
suara itumenandakan Penggugat telah menyetujui Daftar Pemilih Tetap sah dansiap dijalankan.
Pemilih Tetap sah dansiap dijalankan.
107 — 79
Bahwa jumlah hak pilih di Desa Cibening, KecamatanPamijahan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat,menurut daftar pemilih tetap dan tambahan = yangtelah di syahkan = adalah sejumlah 8.371, yangterdiri dari pemilih laki laki sebanyak 4.378 danpemilih perempuan sebanyak 3.993.8.
Banyak kartu) undangan pemilih yang tidak terdapat nomorregistrasi yang syah yang dikeluarkan oleh panitia,9.3. Adanya kartu) undangan yang hilang di lokasi tempat9.4.9.5.9.6.9.7.9.8.aepemilihan suara (TPS) sehingga ada pemilih yang tidakURAI AN ?..
Bahwa terbukti banyaknya pemilih menurut' Berita AcaraPengurangan/ Penambahan Jumlah Calon Pemilih PemilihanKepala Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogortanggal 9 Maret 2007 yang juga ditandatangani oleh ketigacalon kepala desa serta Panitia Pilkades, jumlah pemilihterdaftar adalah 8.371 (Delapan ribu tiga ratus tujuh puluhsatu) orang;b.
Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan lihan KepalaDesa tanggal 11 Maret 2007, jumlah pemilih yang hadirsesuai dengan Surat Undangan / Surat Panggilan yangditerima adalah 6.834 (Enam ribu delapan ratus tiga puluhempat) orang;Bahwa terbukti jumlah pemilih yang hadir sesuai denganjumlah hasil pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana yang dituangkan dalam angka II Romawi point 5 Berita AcaraPemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan KepalaDesa tanggal 11 Maret 2007 dengan hasil sebagai
berikutNomor Hak Banyaknya Nomor dan Banyakny Jumlahdan Pilih, pemilih Nama a SuaraNama Laki yang Calon peroleha tidakDesa iaki hadir n syah dandan (Quorum) suara sebabnyaperempuan(jumlah)1.
41 — 19
Bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Curahmalang,Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sebelum melaksanakanPemilihan Kepala Desa, terlebin dahulu) melakukan PendataanPemilih, akan tetapi dalam melaksanakan Pendataan Pemilih ( DP )telah melakukan kecurangan yang telah di sengaja yaitu dengancara melakukan pendataan pemilih yang dimasukkan sebagai DaftarPemilih Tetap ( DPT ) yaitu hak pilih yang mendukung Turut Tergugat(In Cumbent) walaupun usia pemilih tersebut belum cukup berusia17
Pada tanggal 24 Pebruari sampai dengan 9 Maret 2013 ,Panitia membuka Pendaftaran Calon Pemilih Tambahan gunsmemberikan kesempatan pada masyarakat yang beium terdaftarsebagai pemilih untuk mendaftarkan diri, dan atau melalui tim suksesmaupun calon.
calon pemilih, makamenurut saya adalah sah.3.
Calon pemilih datang menukar undangan ke petugas PPS, setelahdicocokkan dengan daftar pemilih, kKemudian dipanggil dan diberiSurat Suara ;b.
Setelah waktu klarifikasi pendaftar habis maka ditetapkan dandiumumkan sebagai daftar pemilih tetap, sehingga bukti P 12 haruslahdikesampingkan ;Menimbang, bahwa tentang adanya pemilih yang belum menjadiwarga desa Curahmalang selama 6 bulan berturutturut ikut dan terdaftarsebagai pemilih tetap telah dijawab dengan surat klarifikasi dari Panitiakepada calon Kepala Desa yang melakukan komplain (bukti P 2), karena43Muhajir adalah penduduk Desa Curahmalang pindahan dari DesaWirowongso Ajung (bukti T
112 — 29
Dimana 17 (tujuh belas) orang diantaranya terdaftar sebagai pemilihdalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapbkan oleh Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTI T. DELLUMAJA,sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi ACO GALUNG tidak terdaftardalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun dapat memilin setelahmenunjukkan EKTP kepada petugas.Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 187 A Ayat (1) Jo.
;Bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah17 tahun dan atau sudah pernah menikah yang terdaftar sebagai Pemilih;Bahwa ada 3 (tiga) jenis Pemilih, yaitu :ePemilih terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT);ePemilih Pindah memilih (DPPH);ePemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP Elektronik dan/atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.Bahwa Terdakwa patut diduga melanggar ketentuan Pasal 187A tersebutdiatas walaupun bukan merupakan
Unsur Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung MaupunTidak LangsungMenimbang, bahwa warga negara Indonesia yang dimaksud dalam ketentuanPasal 187 A adalah Pemilih, dimana Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yangberusia paling rendah 17 tahun dan atau sudah pernah menikah yang terdaftarsebagai Pemilih, dan ada 3 (tiga) jenis Pemilih, yaitu : Pemilin yang terdaftar dalamDaftar pemilih Tetap (DPT), Pemilin Pindah memilih (DPPH), dan Pemilih yang tidakHalaman 40 dari 53 Putusan Nomor 45/Pid.Sus
TAUFIK, NAHAR,BAHRUN, DARMA, BARUTENG, SUMARLING, FIRMAN, AHMADI, NURIDA,JARUNAH, SASO, ASMAWATI, ILHAM, AMBRAWATI, RAHMATIA, DARMASIA,NURLINI seluruhnya terdaftar sebagai pemilin dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTIT.
;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 50 (limapuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi AribAlias Papa Amra Bin Nudding untuk dibagibagikan kepada para pemilih yangterdaftar sebagai Daftar Pemilin Tetap (DPT) di yang tinggal di Dusun KampungBaru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa tersebut merupakan serangkaianperbuatan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HASBAHUDDIN Alias PUTRA LUWU Bin ANDI HABI
23 — 0
.- (dua juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor DPT 075 an. HASBAHUDDIN, laki-laki Nik 740104270492, TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 13 Kel. Laloeha Kec.
- Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
197 — 56
Bahwa dalam menunjang akan pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaMoiso Panitia melakukan pemutakhiran data Pemilih tetap Pemilihankepala desa serentak desa Moiso kecamatan Jailolo selatan KabupatenHalmahera Barat dengan total suara Pemilih 493 orang dengan sebaranjumlah pemilih berdasarkan RT adalah : sbb RT I sebanyak 108pemilih, RT If 158 pemilih, RT II 86 pemilih dan RT IV sebanyak 141pemilih ;8. Bahwa dalam pemilihan kepala desa dimaksud terdapat 5 orangkandidat yaitu :1. ILHAM HAFEL2.
Adapun dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Jumlah DPT tersebutdicantumkan tentang jumlah DPT pada RT 001 yang merupakan domisili dariIDRIS GULA dan RT 004 yang merupakan domiusili dari Penggugat, dimanaRT 001 mempunyai 108 pemilih dan RT 004 mempunyai 132 pemilih.
MengingatDPT yang telah disahkan pada tanggal 28 Mei 2016 menyatakan bahwa wilayahdomisili IDRIS GULA yaitu RT 001 mempunyai 139 pemilih dan wilayah domisiliPenggugat yaitu RT 004 mempunyai 124 pemilih, maka yang ditetapkan sebagaiKepala Desa Terpilih adalah IDRIS GULA dengan jumlah pemilih terbesar dalamwilayah domisilinya. Oleh sebab itu dalildalil tersebut patut untuk ditolak dandikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia ;8.
Pasal 22 Peraturan Daerah KabupatenHalmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015, jelas menyatakan bahwa Daftar PemilihTetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecualiada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatandalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan meinggal dunia .
139 jiwa, dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 atasnama JUFRI ABD RAJAK berdomisili pada RT 04 dengan jumlah pemilih 124jiwa.
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Arianto Alias Anto
63 — 7
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 6 (enam) hari;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar asli Daftar Pemilih
Sei Kamah oleh BPD Desa Sei Kamah dengan jabatan sebagaianggota kepanitiaan dan bertugas mengumpulkan data masyarakat Dusun IIDesa Sei Kamah yang berhak memilih dimana sebelumnya ketua panitiaPemilihan Kepala Desa Sei Kamah yaitu Saksi Irwansyah Putra Sirait memberiarahan kepada tiaptiap kepala dusun "Bagi masyarakat yang sudah pindahatau tidak berdomisili lagi di desa sei kamah , namun tidak ada mengajukansurat pindah, agar dimasukkan saja ke dalam Daftar Pemilin Sementara (DPS)dan juga Daftar Pemilih
Sementara (DPS)dan juga Daftar Pemilih Tetap (DPT)" kemudian terdakwa melakukan pendataanpenduduk tetap terhadap warga Dusun II dengan caranya meminta fotocopykartu keluarga kepada warga Dusun II dan kemudian menyerahkan kartukeluarga tersebut kepada Misniati selaku operator di kantor desa (Sekdes) tanpamelakukan kroscek secara langsung namanama warga yang terdaftar di KartuKeluarga tersebut, kKemudian namanama warga tersebut dimasukkan kedalamDPS oleh Saksi Misniati yang juga bertugas mengetik
Rinaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN KisBahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara PemeriksaanPenyidik;Bahwa pada saat saksi mencalonkan diri sebagai Kepala Desa SeiKamah sekira bulan Agustus tahun 2016 dirumah Ketua TimPemenangan saksi terjadi adanya dugaan pemalsuan surat dan ataumenempatkan keterangan palsu adalah adanya Daftar Pemilih Tetap(DPT) pemilihan Kepala Desa Sei Kamah Tahun 2016 yang diduganamanama
peserta pemilih yang terdata pada DPT tersebut bukanmerupakan wargaa masyarakat Desa Sei Kamah tetapi merekaberdomisili diluar Desa Sei Kamah ;Bahwa yang saksi duga membuat data DPT palsu tersebut adalah KetuaPanitia Pemilihan Kepala Desa Sei Kamah An.
Laila Hayati,sehingga DPT tersebut dinyatakan syah dan berlaku sebagai acuanuntuk daftar pemilih pada pemungutan suara pada pemilihnan KepalaDesa Sei Kamah Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan tahun 2016;Bahwa sekretaris An. Laila Hayati menyatakan ianya sudah ada memintakepada Ketua Penitia Pemilihan An.
- Tentang : Pemilihan Umum
sementara, melakukanperbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakatIndonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasilperbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;menyampaikan daftar pemilih Warga Negara RepublikIndonesia kepada KPU;melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telahditetapkan oleh KPU;melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dariseluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruhTPSLN di wilayah kerjanya;menyerahkan
tetap;melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPUsesuai dengan peraturan perundangundangan; danmelaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 66PPLN berkewajiban:a.membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran datapemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasilperbaikan, dan daftar pemilih tetap;menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPUsesuai dengan peraturan perundangundangan; danmelaksanakan
betidy otPRESIDEN,REPUBLIK ENDOWNESIAaewer Leao4my4 83 Paragraf 5Panwaslu Kelurahan/DesaPasal 108Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas:a.mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu diwilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapandaftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan,dan daftar pemilih tetap;2. pelaksanaan kampanye;3. pendistribusian logistik Pemilu;4. pelaksanaan pemungutan suara dan prosespenghitungan suara di setiap TPS;S. pengumuman
minimal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 182 huruf p meliputi:a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalamdaftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta)orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000(seribu) Pemilih;b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalamdaftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta)sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harusmendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu)Pemilih;c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat
di dalamdaftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta)Sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harusmendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu)Pemilih;d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalamdaftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta)sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harusmendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu)Pemilih;. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalamdaftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000