dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nunukansesuai Suratnya Nomor 700/018/LHPK/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018terhadap Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa PaSire anggaran tahun2017 sebesar Rp. 926.649.900,00 (Sembilan ratus dua puluh enam juta enamratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) yang benar benartelah dilaksanakan dan dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa adalahuntuk penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa, BPD dan RT antara lain sbb:No URAIAN REALISASI(Rp)A Bidang Penyelengaraan

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nunukansesuai Suratnya Nomor 700/018/LHPK/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018terhadap Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa PaSire anggaran tahun2017 sebesar Rp926.649.900,00 (Sembilan ratus dua puluh enam juta enamratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) yang benar benartelah dilaksanakan dan dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa adalahuntuk penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa, BPD dan RT antara lain sbb;No URAIAN REALISASI(Rp)A Bidang Penyelengaraan

TAHAP KEDUA 298.608.000 298.608.000Alokasi Dana DesaTAHAP PERTAMA 49.735.000 49.735.000TAHAP KEDUA 120.151.000Pendapatan Transfer Dana Desa 746.520.000 746.520.000Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi daerahKab/KotaAlokasi Dana Desa 49.735.000 169.886.000Bantuan KeuanganBantuan ProvinsiBantuan Kabupaten / KotaPendapatan Lain lainHibah dan sumbangan dari Pihak Ke 3yang tidak mengikatLain Lain Pendapatan Desa yang SahJUMLAH PENDAPATAN 796.255.000 916.406.0002 BELANJA 806.498.900 926.649.9002 Bidang Penyelengaraan

JUMLAH PENDAPATAN 796.255.000 916.406.000BELANJA 806.498.900 926.649.900Bidang Penyelengaraan Pemerintah Desa 50.235.861 170.386.861Penghasilan Tetap dan Tunjangan 27.600.000 118.348.800Beanja Pegawai : 27.600.000 118.348.800 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 16.200.000 71.136.000Perangkat Tunjangan BPD 11.400.000 40.492.800 Intensif RT z 6.720.000Operasional Pemerintah Desa 22.635.861 52.038.061Belanja Barang Dan Jasa 22.635.861 36.038.061 Belanja ATK 1.015.000 1.015.000 Belanja Benda Pos 460.000

dan istri bercerai, tetapi tentang hubungandengan antara bapak dan ibu terhadap anak tidak boleh berkurang atau dibatasi olehapapun termasuk perceraian suami istri, hubungan anak dengan ibu tidak pernah adaistilah bercerai ; 2m nn nnn nnn nnn nnn cn nnn nnn nnn ncn nn nnn ne nanan cnn cannaMenimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warga NegaraIndonesia suku Bali mengenal sistem kekeluargaan Patrilinial dimana suami sebagaipurusa untuk kepentingan penerus keturunan yang berkaitan penyelengaraan

Bahwa benar pada saat ini pemohon telah mendafta untuk calon haji, pada BPIH(Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) pada Bank BPD ACEH Cabang Meulaboh dannama pemohon tersebut didaftar dengan nama ISMAIL ALY Bin ALY tempat tanggallahir Aceh Barat, 13 Agustus 1950; Bahwa benar pemohon ingin mengurus administrasi dalam rangka menunaikanibadah haji, sehingga memerlukan keseragaman data tentang identitas/catatanperistiwa penting atas nama pemohon yang mana dalam Kartu Keluarga pemohontertulis nama dan tempat

2017 sejumlah Rp. 199.259.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Badan PerwakilanRakyar Desa adalah tidak lengkap, sebab Termohon bukan satusatunya pihakyang dapat membuat dan menetapkan berlakunya Peraturan Daerah, hal initelah diatur dalam Undangundang Nomor 22 tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah Pasal 43 huruf G dan pasal 69.Pasal 43 huruf G berbunyi Kewajiban Kepala Daerah mengajukanRancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai PeraturanDaerah bersama dengan DPRD.Pasal 69 Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuanDPRD dalam rangka penyelengaraan

Penggugat:
1.Hj.SALIYUN
2.SITI MARYAM
3.MURNI
4.ISKANDAR
5.KUDUS
6.ADAM MALIK
7.NURAINI
8.SUBAYA
9.JAHISA
10.BETI
11.CIK ALIM
12.MAHAIB
Tergugat:
1.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHIANG
2.BUPATI KEPAHIANG
3.DIREKTUR JENDERAL PENYELENGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

yang berlaku, danselanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaianjo UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang No. 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebutterdiri dari : 1 Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 2 Anggota Tentara Nasional Indonesia ; dan ; 3 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, Penyelenggara Negara

: 1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 234 Gubernur ; 56Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, dan ; 2222 n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn7 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa menurut Pasal butir ke6 Peraturan Pemerintah No. 72Tahun 2005, Pemerintah Desa adalah penyelengaraan

meliputi : 1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; Menteri ; 2 2222222 22 222 =On Nn wo NQcSoO=5om57 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa menurut Pasal butir ke6 Peraturan Pemerintah No. 72Tahun 2005, Pemerintah Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan desa olehPemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah sesuai ketentuan Bab IlPengukuran, Pemetaan, dan Penyelengaraan Tata UsahaPendaftaran pada Bagian Pengukuran dan Pemetaan Pasal 3ayat:(1) Dalam daerahdaerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat 2semua bidang tanah diukur desa demi desa;(2) Sebelum sebidang tanah diukur terlebin dahulu. diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapanbatasbatasnya

Bahwa pada tanggal 7 1 1982 oleh Tergugat telah diterbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 330/Desa Kurusumange Surat UkurSementara tanggal 9 12 1981 Nomor: 1569/1981 luas sisa 3.554M2 (tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan meter persegi) tertulisatas nama HAJI DORAHING, bertentangan dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah sesuai ketentuan Bab Pengukuran, Pemetaan,dan Penyelengaraan Tata Usaha Pendaftaran pada Bagian Pengukuran dan Pemetaan Pasal

Bahwa ketiga Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, jikadihubungkan dengan Surat Pernyataan pemilik awal yang tercatat didalam Sertipikat Hak Milik tersebut objeknya berbeda dan ataubukan berada pada lokasi tanah milik Para Penggugat, maka K.TUNbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sesuaiketentuan Bab Il Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelengaraan TataHalaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.10.Usaha

Bahwa pada faktanya pengganti Peraturan Gubernur Nomor 244Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenyelenggaraanReklame yakni Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penyelengaraan Reklame, belum jugamengakomodir usulan dunia usaha Media Luar Griya nondigitalHalaman 4 dari 56 halaman.

Bahwa Pemohon merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunyaPeraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang PetunjukPelaksanaan Penyelengaraan Reklame karena :a.Substansi BabBab dan Pasal Peraturan Gubernur Nomor 244Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2017 tidakberubah. dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017sebagai penggati Peraturan Gubernur Nomor 244 tahun 2015diterbitkan/diberlakukan tanggal 10 Oktober 2017;Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2017 yang berlaku saat initidak

PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 148 TAHUN 2017MERUPAKAN PERATURAN TEKNIS ATAS PERATURAN DAERAHNOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGARAAN REKLAME20.

PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 148 TAHUN 2017BERTUJUAN UNTUK MENGATUR PENYELENGARAAN REKLAMEAGAR MEMPERHATIKAN ASPEK KESELAMATAN, ISUISULINGKUNGAN HIDUP, MODERNISASI IBUKOTA DAN ESTETIKAKOTA41.Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017dibuat untuk mengatur penyelenggaraan reklame agarmemperhatikan aspek keselamatan, isuisu lingkungan hidup,modernisasi ibukota serta estetika kota. Hal ini kami kutip sebagaiberikut:Halaman 41 dari 56 halaman.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 dan UndangUndang Nomor12 Tahun 2008 :Pasal 57, ayat 1:Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUDyang bertanggungjawab kepada DPRD.Pasal 65, ayat 4:Tata cara pelaksanaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUDdengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (P.9).UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan PemilihanUmum, Bab VI, Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu.Pasal 117:Ayat (1):Untuk penyelengaraan

Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU.Ayat (2):Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaanperaturan perundangundangan.Ayat (3):Untuk penyelengaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentukKeputusan dengan mengaeu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU (P.8).Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan,Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil kepalaDaerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.Terkait dengan eksepsi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara,Tergugat tidak menguraikan mengenai obyek sengketa apa yang menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, apalagi di sebutkan terkaitdengan penyelengaraan fungsi penyelengaraan urusan pemerintah, adalahuraian yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo oleh karenatidak ada posita yang mengaitkan dengan kesalahan dari aparatpenyelenggara negara yang bertentangan dengan hukum.

pengunaan dokumen fiktif sebagaimana menjadi tujuandiberlakukan Undang Undang Keterbukaan Informasi Pasal3 huruf d berbunyi mewujudkan penyelengaraan negarayang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.Trus Surat Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAgam tanggal 10 September 2014 dengan Nomor820/30013.06/IX/2014 menyatakan pada angka 1menyatakan Dokumen Erfaght Verponding Afdelling No.330, Meetbrief No. 11 tahun 1931 an George Erwin OscardKrebs

Bahkan sampai saat ini belum adakepastian adanya penyelengaraan negara yang baikterutama dengan kasus Penerbitan Surat KeputusanPemberian Hak Guna Usaha ke PT Bangun Agam Permai(25 item informasi dan dokumentasi landasan hukum yangHalaman 27Putusan Perkara Nomor: 16/G/KI/2021/PTUN.PDGdinyatakan oleh Kemenitrian Agraria berada di KantorWilayah BPN Sumbar.Tentunya harus didapat kepastian ada atau tidak di KanwilBPN, harusnya kalimat hukumnya bukan tidak ditemui,melainkan tidak pernah ada.4) Angka4Bahwa

itu memangada, asli atau tidak serta ketentuan setelah diberikan hak ituHalaman 31Putusan Perkara Nomor: 16/G/KI/2021/PTUN.PDGada dilaksanakan secara konsekwen oleh Pelaku UsahaPenerima Hak dan apakah aparatur Pegawai yang dibawah ituikut serta mengamankan kebijakan Pimpinan dalam hal iniMenteri Negara Agraria terutama masalah pemasukankeuangan negara.Memang ada dalam sengketa terdahulu ada Item permohonanyang mirip dan identik tetapi tidak persis sama dan itupuntidak memberikan kepastian adanya penyelengaraan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa menurut Pasal

2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, Penyelenggara Negara meliputi : 1.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 but ke6 Peraturan Pemerintah No. 72Tahun 2005, Pemerintah Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan desa olehPemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yangdiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Bahwa pada saat penyelengaraan pernikahan antaraPemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjiankawinan dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talakdari Pemohon I kepada Pemohon II;. Bahwa bukti resmi (Akta Nikah) Pemohon dengan PemohonII tidak dikeluarkan oleh KUA Banuhampu dan tidakdiurus lagi oleh Pemohon I dan Pemohon II yangmengakibatkan data data dari pernikahan tersebuttidak ada lagi ;.

berpisahtersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugatjuga menyatakan telah menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atasperlakuan Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan Tergugattelah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesudahakad nikah, yaitu poin 1, 2 dan 4;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo SuratDirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan

berpisahtersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugatjuga menyatakan telah menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atasperlakuan Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan Tergugattelah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesudahakad nikah, yaitu angka 2 dan 4;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo SuratDirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan

TDW27, Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/211/KPTS/013/2013tentang Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas, danStandar Satuan Harga atas Barang/Jasa Penyelenggaraan PemiluGubernur dan Wakil Gubernur Jatim Tahun 2013 ;TDW28, Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/233/KPTS/013/2013tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jatim Nomor188/758/KPTS/013/2013 tentang Pedoman Kerja dan PelaksanaanTugas Pemerintah Provinsi Jatim Tahun 2018 ;TDW29, Penjelasan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun2011tentang Penyelengaraan

menjadi ABDUL ASIS dan identitas pemohon disesuaikan dengan bukti surat yang dilampirkan oleh Pemohon yaitu berupa: Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan Surat Keterangan dari Desa;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak AHMAD DENIS alias DENIS bin DARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Anak AHMAD DENIS alias DENIS bin DARDIN berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS

penelitianberkas dari KPU Kabupaten yaitu terhitung dari tanggal 19 Desember 2012sampai dengan Januari 2013;Bahwa 2 (dua) surat di atas Tergugat terbitkan dengan tanggal, bulan, tahun, nomordan perihal yang sama tetapi mengatur hal yang berbeda (pada angka 2 huruf b)yang ditujukan pada Penggugat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum tentangbatasan jadwal waktu penelitian dukungan tambahan sebagaimana diatur dalamKeputusan Tergugat Nomor 19/Kpts/KPUKab019.964828/2012 tentang Tahapan,Program, Dan Jadwal Penyelengaraan

Putusan Nomor 347 K/TUN/20141617181920suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD terakhir didaerah yang bersangkutan;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggarasas penyelengaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 yaituPenyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas: Mandiri, Jujur, Adil,Kepastian Hukum, Tertib