Pid.1.A.3 PUTUSANNomor 68/Pid.B/2020/PN BbuDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Hardiono Bin HerdiTempat lahir : Serentak (Way Kanan)Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 September 1997Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Serentak, Kampung.

setidaktidaknyapada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BlambanganUmpu, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milikorang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempatmelakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukandengan cara merusak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracarasebagai berikut:Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul06.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun Serentak

Way Kanan atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BlambanganUmpu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milikorang lain atau setidaktidaknya milik orang lain selain ia terdakwa denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut:Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul06.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun Serentak, Kampung.Gedung

Terdakwamembenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN BbuMenimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yangmeringankan (a de charge) di depan persidangan walaupun telah diberikankesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senintanggal 16 Maret sekira pukul 06.00 WIB di areal Afdeling PTPN VII Tubu,Dusun Serentak

mengambiladalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkanyang dimaksud dengan barang adalah benda baik itu benda berwujudmaupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelahdihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benarpada hari Senin tanggal 16 Maret sekitar pukul 11.30 WIB di areal Afdeling PTPN VII Tubu, Dusun Serentak

Bahwa di Kabupaten Empat Lawang telah diadakan pemilihan kepala desasecara serentak pada tanggal 14 November 2016 (vide gugatan halaman 3, 4,5, dan 6) dan untuk itu berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKarang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor 03Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016, telah dibentuk Panitia Pemilihan KepalaDesa Karang Gede (vide bukti T20);2.

Bahwa keberatan Penggugat tersebut telah dibahas dalam Rapat EvaluasiHasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Il Kabupaten EmpatHalaman 34 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2017/PTUNPLGLawang tanggal 22 November 2016 yang dihadiri oleh unsur Muspida danPejabatpejabat lain salah satunya Camat Sikap Dalam, yang hasilnyasebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat pada pokoknya pelaksanaanpemilihan Kepala Desa Karang Gede telah terlaksana dengan aman, tetapmengutamakan asas netral dan mengenai

Bahwa lebih tegas jawaban atas keberatan calon Kepala Desa terhadap hasilpemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak gelombang Il Tahun 2016dituangkan dalam surat Bupati Empat Lawang Nomor : 140/160/BPMPD/2016tertanggal 28 November 2016 yang salah satunya ditujukan kepada CamatSikap Dalam (vide bukti T17);.

pemilihan kepala desa diatur denganPEPalUFan MEMES ~~ nnn nn mn nnn er rire eamesMenimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal49 ayat (1) berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihankepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa selanjutnya pemilihan kepala desa di KabupatenEmpat Lawang secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pelantikan Kepala Desa 0202 0Menimbang, bahwa dihubungkan dengan duduk sengketa perkara a quo,terdapat fakta hukum bahwa di Kabupaten Empat Lawang telah diadakanpemilinan kepala desa secara serentak pada tanggal 14 November 2016 (videgugatan halaman 3, 4, 5, dan 6) dan untuk itu berdasarkan Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten EmpatLawang Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016, telah dibentuk PanitiaPemilinan Kepala Desa Karang Gede (vide bukti T20);

Bahwa tiba tiba mereka dengan serentak melempari pos ronda dengan batubata. Sehingga mengakibatkan genteng pos ronda tersebut pecah..

Bahwa tiba tiba mereka dengan serentak melempari pos ronda dengan batubata. Sehingga mengakibatkan genteng pos ronda tersebut pecah. Bahwa saksi, saksi NUR AJIZ dan saksi WAWANG lari menyelamatkandiri.. Bahwa setelah puluhan orang itu pergi lalu saksi mendekati pos ronda saksilinat sepeda motor Suzuki Smash nopol F6197KF milik saksi NUR AJIZrusak di bagian kaca Spedometer, dan pos ronda itu pecahnya beberapagenteng pos ronda .Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan5.

WAWANGBahwa terdakwa bersama teman temannya pada hari Minggu tanggal 10Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib telah melakukan perusakan pos ronda dansepeda motor Suzuki Smash nopol F6197KF milik saksi NUR AJIZBahwa sebelumnya saksi sedang duduk nongkrong di pos ronda lalu datangpuluhan orang yang saksi tidak kenal dengan cara menutupi wajah .Bahwa tiba tiba mereka dengan serentak melempari pos ronda dengan batubata.Bahwa saksi, saksi NUR AJIZ dan saksi WAWANG lari menyelamatkandiri.Bahwa setelah puluhan

ada di sekitar tanggul dan perumahan.Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr MUSTAJIB , SdrROJALI, ALAN, saksi FIRMVANSYAH, saksi SAPARUDIN, dan saksi ADIIRAWAN serta yang lainnya memasuki jalan desa Babakan dan menujupos ronda yang saat itu ada beberapa pemuda desa Babakan yakni saksiNUR AuJIZ, saksi AMSOR dan saksi WAWANG yang sedang nongkrong.12 Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr MUSTAUJIB , Sdr ROJALI,ALAN , saksi FIRMANSYAH , saksi SAPARUDIN dan saksi ADI IRAWAN ,mereka dengan serentak

yang ada di sekitar tanggul dan perumahan.Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr MUSTAJIB , SdrROJALI, ALAN, saksi FIRMANSYAH, saksi SAPARUDIN, dan saksi ADIIRAWAN serta yang lainnya memasuki jalan desa Babakan dan menujupos ronda yang saat itu ada beberapa pemuda desa Babakan yakni saksiNUR AJIZ, saksi AMSOR dan saksi WAWANG yang sedang nongkrong.Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr MUSTAUJIB, Sdr ROJALI,ALAN, saksi FIRMANSYAH , saksi SAPARUDIN dan saksi ADI IRAWAN ,mereka dengan serentak

saksi Sugito Pg Gito berusaha untuk melindungi saksi Yasrizaldengan cara menutup pintu dengan tangan kirinya, sebelum pintu tertutup tibatibaterdakwa berusaha untuk masuk kedalam dengan paksa maka saksi Sugito Pgl Gitomencoba menghalangi terdakwa dengan kedua tangannya namun tibatiba terdakwamemutar kearah sebelah kiri saksi Sugito Pgl Gito dan setelah berada dibelakang saksiGito, terdakwa langsung meninju saksi Sugito Pgl Gito sebanyak 1 (satu) kalimenggunakan tangan kanannya setelah itu secara serentak

maka secara reflek saksi berusaha untuk melindungi saksiYasrizal dengan cara menutup pintu dengan tangan kirinya ;Bahwa sebelum pintu tertutup tibatiba terdakwa berusaha untuk masuk kedalamdengan paksa, maka saksi mencoba menghalangi terdakwa dengan kedua tangannyanamun tibatiba terdakwa memutar kearah sebelah kiri saksi, setelah beradadibelakang saksi, terdakwa langsung meninju saksi sebanyak 1 (satu) kalimenggunakan tangan kanannya mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri setelahitu secara serentak

Pgl Gito berusahauntuk melindungi saksi Yasrizal dengan cara menutup pintu dengan tangankirinya; Bahwa sebelum pintu tertutup tibatiba terdakwa berusaha untuk masukkedalam dengan paksa maka saksi Sugito Pg Gito mencoba menghalangiterdakwa dengan kedua tangannya namun tibatiba terdakwa memutarkearah sebelah kiri saksi Sugito Pgl Gito dan setelah berada dibelakangsaksi Gito, terdakwa langsung meninju saksi Sugito Pgl Gito sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangankanannya; Bahwa setelah itu secara serentak

Secara faktual terdakwaMUHAMMAD SAFIR Pgl SAPER meninju saksi sebanyak (satu) kali menggunakantangan kanannya, kemudian setelah itu secara serentak Sdr. Capen, Sdr. Ipen, dan Sdr. Epimendekati saksi Sugito Pg Gito kemudian Sdr. Capen meninju saksi Sugito Pgl Gito dariarah depan sebanyak (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai matasebelah kiri bagian bawah, lalu Sdr.

Kepala Desa Terpilin Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua,Kabupaten Buton Selatan, tanggal 24 Juni 2019 ;Bahwa meskipun Penggugattelah ditetapkan sebagai kepala desa terpilihsebagaimana tersebut pada angka 2.2 gugatan ini, namun tanpasepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menerbitkan keputusan yangmerupakan objek sengketa dalam perkara a quo, yang membatalkan hasilPemilihan Kepala Desa Banabungi Periode 20192025, dan selanjutnyamengikutsertakan Pemilihan Kepala Desa Banabungi pada PemilinanKepala Desa Serentak

Negara yangdigugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku ; (bo) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang balk ;Bahwa Penggugat adalah salah satu dari 3 (tiga) calon Kepala DesaBanabungi yang berhak dipilin dalam Pemilihan Kepala Desa BanabungiKecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019, yang haripemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 serentakdengan desa lainnya dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Tahun 2019, dengan kegiatan : (a)mempelajari pokok perkara ; (b) meminta keterangan Pelapor,Terlapor dan Saksi ; (c) meneliti buktibukti dan/atau dokumenterkait yang diajukan para Pihak ; (d) melakukan identifikasi dananalisis kasus berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku ; dan (e) memberikan rekomendasi hasil analisa hukumkepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten KegiatanPemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 sebagai bahanpertimbangan pengambilan Keputusan ;Bahwa dari

Kdiberdampak pada perolehan suara sah bagi masingmasing calonKepala DeSa 5 27+ 22> 2022 o nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nen nee4.7.5 Bahwa dari diktum KEEMPAT objek sengketa, dengan berdasarpada ketentuan Pasal 53 ayat (8) PerBup 23/2017 jo PerBup4/2018, Tergugat kemudian memutuskan : (a) menerimapermohonan Pelapor dengan membatalkan hasil Pemilinan KepalaDesa Banabungi Periode 20192025 tertanggal 24 Juni 2019 ; dan(6) mengikutsertakan Pemilihan Kepala Desa Banabungi padaPemilihan Kepala Desa Serentak

dan banyak laporan yangmasuk, maka PPK lakukan penyelesaian secara serentak juga selamatiga hari tiga malam diolah sampai tuntas ; Bahwa saksi mengetahui sidang tersebut dilaksanakan di hotel dandiruangan tertutup yang dihadiri oleh tiga orang Panitia Pemilihan TingkatKabupaten ; 222 n= 2 nnn enn nnn nnn ne nn cee nn ee cenceHalaman 103 dari 144 halaman Putusan No. 41/G/2019/PTUN.Kdi Bahwa saksi mengetahui saksi hadir pada saat pihak pelapor danterlapor dimintai keterangan oleh Panitia Pemilihan

KDI10.Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tentangPembuatan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa secara kolektifpada pemilihan Serentak Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan di LaworoPada Tanggal 5 Oktober 2019 bertentangan dengan Peraturan perundangundangan karena seharusnya yang membuat Tata Tertid adalahkewengangan Panitia Tingkat Desa.

;Tindakan Panitia Pemilinan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang tidakmembentuk Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Desa, Padapemilinan Serentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 telah bertentangandengan peraturan perundangundangan.

;Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa, Penggugat telah ditetapkan oleh PanitiaPemilinan Tingkat Desa sebagai Calon Kepala Desa pada pemilihanSerentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 yang telah memenuhi syaratsebagaimana ditentukan Pasal 33 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014,untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tanggal 15Desember 201 95 a naan nnn ti eneBahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Muna Barat sesuaijadwal yang ditentukan

;Bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Muna Baratdilaksanakan pada Tanggal 15 Desember 2019.

;Bahwa Tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten (PPTK) TentangPembuatan Peraturan Tata Tertib Pemilinan Kepala Desa Secara Kolektifkepada 81 (delan puluh satu) Desa Se Kabupaten Muna Barat PadaPemilihan Serentak Tahun 2019 yang ditetapkan di Laworo Pada Tanggal 5Oktober 2019 telah Cacat Wewenang, Cacat Prosedur dan/atau CacatSubstansial.

dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Serentak2017 Kepenghuluan Bakti Makmur sudah tepat dan benar, karenaPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak

Putusan Nomor 24 K/TUN/2019Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilinan Penghulu Serentak, dan PeraturanBupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Tertib PelaksanaanPemilinan Penghulu Secara Serentak;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan

PadaPSAK No.14 tentang Persediaan dan Biaya Konversi, Paragraf No.11 dikatakansebagai berikut: Proses Produksi mungkin menghasilkan lebih dari satu jenis produksecara serentak. Hal tersebut terjadi, misalnya, bila dihasilkan produk bersama (JointProduct) atau bila terdapat produk utama produk sampingan.

. , Dari definisi tersebut jelas bahwa produkperusahaan yaitu Penyewaan Stand dan Iklan/Promosi merupakan produk bersama(Joint Product) karena dihasilkan secara serentak.

Pada PSAK No.14 tentang Persediaan dan Biaya Konversi,Paragraf No.11 dikatakan sebagai berikut: "Proses Produksi mungkin menghasilkanlebih dari satu jenis produk secara serentak. Hal tersebut terjadi, misalnya, biladihasilkan produk bersama (Joint Product) atau bila terdapat produk utama produksampingan. Bila biaya konversi tidak dapat diindentifikasikan secara terpisah, biayatersebut dialokasikan antara produk secara rasional dan konsisten........

invoice dan break down biaya yang Pemohon Banding;daftar rekap invoice dan break down pembayaran biaya sewa dan biayaiklan/promosi yang dibayarkan kepada vendor;dapat dilihat adanya pemisahan antara biaya sewa dan biaya iklan denganpendapatan sewa dan pendapatan iklan;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti dalam persidangantersebut, Majelis berpendapat bahwa:produk Pemohon Banding yaitu Penyewaan Stand dan Iklan/Promosi merupakanproduk bersama (Joint Product) karena dihasilkan secara serentak

Objek Sengketa:;20Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara iniadalah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan PengangkatanKuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebontertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atasnama ROFI'l Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagaiKuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. ;ll.

usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,Halaman 3 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDGindividual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata;Bahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 4 di atas, makaSurat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak

Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap ObjekSengketa telah lewat waktu (kadaluwarSa@). 22"Bahwa Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor:141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi!

, tanggallahir Cirebon 26 Maret 1970, yang ditetapkan sebagai Kuwu Bode Lor,Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, diumumkan oleh Tergugat padatanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon KuwuTerpilin pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019.;Bahwa Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatanterhadap Keputusan Objek Sengketa a quo kepada Tergugat pada tanggal 14April 2020.

;Dalam Pokok Perkara; nn nn nno monn nn nnn ne nn nn nn nn nc nc ncnn ne nccncncn1.2.Menolak gugatan PenggugatSO IUTUNNYajrnsss2seeneenseeesenernceeeeerececcneseconMenyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi!

OBJEK SENGKETA2"Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Bupati Sumenep Nomor :188/485/KEP/435.012/2019Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih,Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten SumenepHalaman 3 dari 61, Put.

DISAMPAIKAN / DISERAHKANDALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUMYANG BERLAKU Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, 26Desember 2019, Bahwa berdasarkan infonnasi dari tokoh masyarakatDesa Padangdangan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan olehtergugat tertanggal 02 Desember 2019 mengenai Surat KeputusanBupcti Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 TentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BupatiSumenep Nomar : 188/485/KEP/435.012/2019 TentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih,Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 diKabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atasnama Mohammad Maskon ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desaterpilin, Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 diKabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atasnama Mohammad Maskon ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugattelah mengajukan jawaban tertanggal 18 Pebruari 2020, yaitu sebagai berikut : Halaman 12 dari 61, Put.

oleh Tergugat,sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ; Bahwa, yang ada hanya dalil yang dikemukakan pada angka 14 SuratGugatnya, yang mendalilkan bahwa : Penggugat sangat kecewa karenamerasa hakhaknya tidak terpenuhi, akhirnya pada tanggal 11 September2019 melayangkan surat keveratan atas penetapan Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Bupati Sumenep selaku Tergugat dengan Surat KeputusanBupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang PengesahanDan Pengangkatan Kepala Desa Serentak

Bahwa dengan memperhatikan dalildalil tersebut di atas, makasecara yuridis formil,mekanisme dan prosedur hukum dalampelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Parig!

Mangusa;Dalam surat keputusan bupati parigi moutong nomor : 410.45/1384/dpmdtentang jadwal tahapan pemilihan kepala desa serentak kabupaten parigimoutong tahun 2019;Ada 4 (empat) hal yang menjadi tugas BPD:1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa2. Masa tenang3. Laporan dan usul pengesahan dan pelantikan oleh bpd kepada bupati4.

Bahwa pemilihan kepala desa tahun 2019 di Kabupaten ParigiMoutong, merupakan salah satu program Pemerintah DaerahKabupaten Parigi Moutong yang dilaksanakan secara serentak pada70 (tujuh puluh) desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, dan salahsatu desa yang masuk dalam perhelatan pemilihan kepala desaHalaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Prgsecara serentak tersebut adalah Desa Olobaru Kecamatan ParigiSelatan..

Bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan KepalaDesa secara serentak pada 70 (tujuh puluh) desa di Kabupaten ParigiMoutong tahun 2019, termasuk Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatansudah selesai, dan hasilnya pun telah ditetapkan oleh Panitia PemilihanKepala Desa (PPKD) Olobaru, dengan menetapkan Tergugat XIIsebagai Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Olobaru Kecamatan ParigiSelatan Masa Jabatan 20192025.2.

Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor410.45/1384/DPMD tanggal 12 April 2019 tentang Jadwal TahapanPemilinan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019,tidak di tunjukkan aslinya di persidangan dan telah bermaterai yang cukupdan diberi tanda P. 12. Fotocopy Surat Pengantar Konfirmasi Balasan Surat BPD Nomor 10/PPKDO/V1I/2019 tanggal 07 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dantelah bermaterai yang cukup dan diberi tanda P. 23.

Bahwa Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I diKabupaten Bengkulu Utara Pada Tanggal 25 Juli 2016 khusus di Desa TepiLaut terdapat 3 (Tiga) Calon Kepala Desa yang bertarung, Yaitu:1). Nomor urut 1. : HAMDAN ;2).

. : ZAKARIA, S.IP. 33).Nomor urut 3 : AHMAD SUKRAN ;Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tepi Laut dengan Nomor Urut 2;Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tepi Laut Kecamatan AirNapal Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Bengkulu Utara Tanggal 25 Juli 2016, untuk di Desa Tepi Lauttediri dari 3 (tiga) dusun dengan hanya 1 (satu) TPS (Tempat PemungutanSuara) dengan jumlah Pemilih perdusun berdasarkan daftar pemilih tetap yangditetapkan oleh PPKD (Panitia

Bahwa berdasarkan hasil Perolehan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Tepi Laut Kecamatan Ar Napal Kabupaten Bengkulu Utara PadaPemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 25 Juli2016 berdasarkan Perhitungan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala DesaTepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dengan suaramasingmasing Calon : Nama Calon Penishan Perolehan Perolehan Jumlahsuara DusunI suara Dusun 2 suara Dusun 3 total suara1. HAMDAN 47 46 47 1402.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 telah ada surat dari Bupati Bengkulu Utarakepada Camat se Kabupaten Bengkulu Utara Perihal : penyampaian tahapan danjadwal pelaksanaan Pilkades serentak gelombang I di Kabupaten Bengkulu UtaraTahun 2016 beserta lampirannya (vide bukti P4 dan PS5) ;2.

dan jadwal Pilkades serentak gelombang Idi Bengkulu Utara tertanggal 11 Maret 2016 (vide bukti P4 dan P5) ;Menimbang, bahwa telah ada surat perihal penyampaian perubahan keduatahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak gelombang I di Kabupaten BengkuluUtara Tahun 2016 tertanggal 28 Juni 2016 dari Bupati Bengkulu Utara kepada Camat seKabupaten Bengkulu Utara (vide bukti T22) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T22 oleh karena telah adanyapenyampaian perubahan kedua mengenai tahapan dan jadwal

Terbanding/Penggugat I : RINA
Terbanding/Penggugat II : RITA ERNAWATY RIUNG
Terbanding/Tergugat II : Bupati Rokan Hilir
Terbanding/Tergugat III : Panitia Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2020 Kepenghuluan Bagan Jawa

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK TAHUN 2020,KEPENGHULUAN BAGAN JAWA, KECAMATAN BANGKO, KABUPATEN RO KAN HILIR. Berkedudukan di Jalan Bintang, Bagan Jawa, KecamatanBangko, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;1. INDRA HARYONO, S.H., Jabatan Ketua Panitia Pilpeng BaganJawa Tahun 2020.2. DEDEK ISKANDAR, Jabatan Sekretaris Panitia Piloeng BaganJawa Tahun 2020.3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 225 Tahun2018 tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan dan Desa Yang AkanMelaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di WilayahKabupaten Buton Tahun 2018 tertanggal 11 Mei 2018, Khusus DalamLampiran II Yaitu : 1. Kecamatan Pasar Wajo, Desa Kancinaa Nomor Urut 2 ; 2. Kecamatan Pasar Wajo, Desa Kondawa Nomor Urut 3 ; 3. Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Megah Bahari Nomor Urut 30; 4. Kecamatan Wolowa, Desa Matawia Nomor Urut 44 ; 5.

Kecamatan Wolowa, Desa Suka Maju Nomor Urut 47 ; 3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan tata usahanegara berupa, Keputusan Bupati Buton Nomor : 225 Tahun 2018tentang Penetapan Waktu) Pelaksanaan dan Desa Yang AkanMelaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di WilayahKabupaten Buton Tahun 2018 tertanggal 11 Mei 2018, Khusus DalamLampiran II Yaitu : 1.

standing,bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya : Bahwa Para Penggugat adalah Kepala Desa di Desa MasingMasingsebagaimana terurai dalam Gugatan dan Calon Kepala Desa Incunben atauCalon Kepala Desa Petahana pada Pemilihan Kepala Desa SerentakKabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, kecualliterhadap Penggugat IV sebagai Kepala Desa yang tidak lagi mencalonkandiri ; Bahwa Para Penggugat selain Penggugat IV (empat) telah mendaftarkandiri pada Pemilihnan Kepala Desa Serentak

Kabupaten Buton Tahun 2018,pada wilayahnya masingmasing dengan berpedoman pada tahapan yangtercantum dalam Surat Keputusan Bupati Buton Nomor. 225 Tahun 2018Tentang Penetapan Waktu) Pelaksanaan Dan Desa Yang AkanMelaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di WilayahKabupaten Buton Tahun 2018 ;Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 UndangUndangNomor. 9 Tahun 2004 Para Penggugat harusnya dinyatakan tidak memiliki /egalstanding dalam perkara a quo dan karena itu gugatan Para Penggugat

Bahwa obyek sengketa yangdisengketakanyakni Keputusan BupatiKarawangnomor :141.1/Kep.709Huk/2018 Tentang pemberhentian denganhormat 67 (enam puluh tujuh ) Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa sertapengesahan dan pengangkatan 67 (enam puluh tujuh ) Kepala Desa hasilpemilinan Kepala Desa secara serentak tahun 2018 diwilayahKabupatenKarawang periode masa jabatan tahun 2018 2024, tanggal 14 Desember2018, beserta lampiran Il Keputusan Bupati Karawang nomor : 141.1 / Kep 709 Huk/2018, tanggal 14 Desember

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 Penggugat baru mengetahui bahwaTergugat sudah mengeluarkan surat Keputusan Bupati Karawang nomor :141.1/Kep.709Huk/2018 Tentang pemberhentian dengan hormat 67 ( enampuluh tujuh ) Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa serta pengesahan danpengangkatan 67( enam puluh tujuh ) Kepala Desa hasil pemilihnan KepalaDesa secara serentak Tahun 2018 diwilayah Kabupaten Karawang periodemasa jabatan Tahun 2018 2024 tanggal 14 Desember 2018, besertalampiran Il Keputusan Bupati

Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 21 Februari 2019 karena obyek Sengketayang disengketakan adalah Keputusan Bupati Karawang nomor141.1/Kep.709Huk/2018 Tentang pemberhentian dengan hormat 67 (enampuluh tujuh ) Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa serta pengesahan danpengangkatan 67( enam puluh tujuh ) Kepala Desa hasil pemilihan KepalaDesa secara serentak tahun 2018 diwilayah Kabupaten Karawang periodemasa jabatan tahun 2018 2024 tanggal

DARNA sebagai kepala desa akantetapi lebih dari itu telah mengesahkan dan mengangkat secara globalsebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desasecara serentak Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode MasaJabatan Tahun 20182024:6.

Tahun 2018 di Wilayah KabupatenKarawang periode masa jabatan 20182024 tanggal 14 Desember 2018, besertalampiran Il Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.709HUK/2018tanggal 14 Desember 2018 tentang Daftar Pengesahan dan Pengangkatan 67(enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2018 di Wilayah Kabupaten Karawang periode masa jabatan 20182024,khususnya atas nama M.

Kknharta benda bergerak maupun tidak bergerak serta berbagai identitas diperbankan, sSuratsurat berharga, termasuk surat utang piutang, suratperjanjian, semua Suratsurat lainnya termasuk Surat Keputusan BupatiGunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 18 Januari 2019, LampiranKeputusan Kolom No.

TambirahNo. 25 OA oa 0010929 Tanggal 14 Mei 1986 atas nama Yuligison, videBukti Surat P7: Fotocopy ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1Kuala Kurun No.25 OB ob 0153661 Tanggal 8 Juni 1990 atas namaYuligison, vide Bukti Surat P8: Fotocopy ijasah Paket C Setara SekolahMenengah Atas No. 14 PC 110038 Tanggal 17 Juli 2006 atas namaYuligison, dan vide Bukti Surat P9: Fotocopy Surat Keputusan BupatiGunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak

TambirahNo. 25 OA oa 0010929 Tanggal 14 Mei 1986 atas nama Yuligison, videBukti Surat P7: Fotocopy ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1Kuala Kurun No.25 OB ob 0153661 Tanggal 8 Juni 1990 atas namaYuligison, vide Bukti Surat P8: Fotocopy ijasah Paket C Setara SekolahMenengah Atas No. 14 PC 110038 Tanggal 17 Juli 2006 atas namaYuligison, dan vide Bukti Surat P9: Fotocopy Surat Keputusan BupatiGunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak

Kknperbankan, Suratsurat berharga, termasuk surat utang piutang, suratperjanjian, Semua Suratsurat lainnya termasuk Surat Keputusan BupatiGunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 18 Januari 2019, LampiranKeputusan Kolom No.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 7 Tahun 2019Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 18Januari 2019, Lampiran Keputusan Kolom No.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa berawal pada awal bulan November 2019 saat terdakwabersama dengan saksi MURSAAT Alias DEPAK dan saksi NENDIPUJAWARDI Alias PUJA mengetahui akan diadakan pemilihnan KepalaDesa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kab. Lombok Utara padatanggal 21 November 2019.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa berawal pada awal bulan November 2019 saat terdakwabersama dengan saksi MURSAAT Alias DEPAK dan saksi NENDIPUJAWARDI Alias PUJA mengetahui akan diadakan pemilihan KepalaDesa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kab. Lombok Utara padatanggal 21 November 2019.

Saksi MIRSANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian di dalamPemilinan Kepala Desa (Pilkades) secara Serentak Tahun 2019 di wilayahHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN MtrKab.

Lombok Utara, yang mana Caloncalon kepala desa tersebutdijadikan sebagai ajang taruhan;Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Sat ReskrimPolres Lombok Utara, mendapatkan informasi dari beberapa warga ataumasyarakat bahwa akan terjadi tarunan atau perjudian pada saatPemilinan Kepala Desa (Pilkades) secara Serentak Tahun 2019 yang adadi wilayah Kab.

Bahwa pada awal bulan November 2019 saat saksi bersama dengansaksi Nendi Pujawardi Alias Puja dan terdakwa mengetahui akan diadakanpemilihnan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah KabupatenLombok Utara pada tanggal 21 November 2019; Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Nendi Pujawardi AliasPuja dan terdakwa Rudi Hartono Alias Jon mengadakan perjudianpemilihnan Kepala Desa Sesait.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulak Baru telahmemihak kepada Calon Nomor Urut 2, sehingga terkesan melakukanserangkaian usaha untuk menjegal Penggugat supaya kalah dalamPemilinan Kepala Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka KabupatenOgan Komering Ulu Timur periode 20212027 tersebut;Halaman 11 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.PLGHal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering UluTimur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara PemilihanKepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Pasal11

CempakaKabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 7 April 2021.Sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Bupati OganKomering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman TataCara Pemilinan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur yang menyatakan Keberatan atas proses yang berkaitandengan pemilihan disampaikan ke Panitia Pemilihan TingkatKabupaten paling lambat 2 (dua) hari sejak Panitia Pemilihanmenetapkan calon Kepala Desa terpilih,13.Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Penggugat

Tentang Penetapan Calon KepalaDesa Ulak Baru Kecamatan Cempaka DalamPemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Timur(Sesuai dengan asli);Tata Tertib Masa Kampanye Pemilihan Kepala DesaUlak Baru pada Pemilihan Kepala Desa SerentakHalaman 21 Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.PLG5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910.

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa UlakBaru telah menetapkan Calon Kepala Desa berdasar pada KeputusanPanitia Pemilihan Kepala Desa Ulak Baru) Nomor 01/SKPANPILKADES/UB/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Ulak BaruKecamatan Cempaka dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (vide bukti T3);.

Bahwa telah Terbit Tata Tertib Kampanye Bagi Calon Kepala Desa UlakBarupada Pemilihnan Kepala Desa Serentak Kabupaten OKU Timur Tahun 2021,yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilinan Kepala Desa Ulak Baru, KetuaBPD Ulak Baru dan Calon Kepala Desa Ulak Baru atas nama Man TwoThree dan Tamrin (vide bukti T4);.

Pandan) merupakan hasil Pilkades yangdiselenggarakan secara serentak se Kabupaten Sarolangun ;3. Bahwa Pilkades merupakan perwujudan/aktualisasi lembaga demokrasitingkat Desa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Desa, dimana Desamerupakan ujung tombak Pemerintahan (Eksekutif) terdepan dalam sistemPemerintahan R. ; 2 22222 nn none nn nn nn nn nn nn nn nn nen enn nance nnn enenennnene4.

TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa berdasar 1 s/d 5 tersebut berarti pula tentang siapayang diangkat sebagai Kepala Desa adalah bukan kehendak/kemauan/maupuninisiatif Tergugat, tetapi merupakan kehendak musyarakat/rakyat yang diproseslewat Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Sarolangun, sedangUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan ; Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakanfungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di Pusat maupunDaerah

Bahwa obyek perkara SK Pengangkatan 39 Kepala Desa secara massaldan serentak merupakan hasil perwujudan Lembaga Demokrasi skala Desayang diselenggarakan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara), penyelengara Pikades oleh PPS Pilkades yang dibentuk oleh BPD ;Sehingga peran Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan tersebutsekedar formalitas/peresmian/pengesahan Saja ; Halaman 12 Putusan No.92/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM7.

Tergugat II Intervensisebagai pemenang Pilkades gagal jadi Kepala Desa yang berarti pulaprogram Pemerintah Kabupaten dalam rangka serentak pengadaanPejabat Kepala Desa menjadi terhambat, sedang Para Penggugat tidakmemperoleh apapun juga. Logika sederhana: masih lumayan jika misalHalaman 14 Putusan No.92/B/2019/PT.

Penetapancalon yang memperoleh suara terbanyak;Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok BaratNomor 40 tahun 2016 tidak mengatur tentang coblos tembusdalam Pilkades serentak tahun 2016, dan Peraturan MenteriDalam Negeri juga belum secara spesifik menjelaskan tentangCoblos tembus, maka dengan menganut azas preferensi hukum,sudah sepatutnya pihak panitia maupun Bupati Lombok Barat selakupimpinan Lembaga Daerah menjadikan aturan KPU untukmenjawab perselisihan mengenai surat suara coblos

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalahobyek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) yangtermasuk bersifat berantai dan tidak berdiri sendiri mengingatterbitnya obyek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan"rekomendasi" dari berbagai subyek hukum lain sebagaimana yangdiamanatkan oleh Peraturan Bupati Lombok Barat No. 40 tahun2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak danAntar Waktu, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.6.

GiliGede Indah dan KPPS, Surat Keputusan BPD, serta PanitiaPemilinan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun2016, maka secara hukum KPPS, Panitia Pemilihnan Desa, BPD,dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten LombokBarat Tahun 2016 haruslah juga ditarik sebagai pihak atauTergugat lain demi adanya kepastian dan kejelasan dalam perkaraa quo sehingga tercapai kepastian dan keadilan hukum.Bahwa oleh karena Penggugat tidak melibatkan pihak KPPS,Panitia Pemilihan Desa, BPD, dan Panitia

Pasal 51 Jo. 52 PeraturanBupati Lombok Barat No. 40 tahun 2016 tentang Tata CaraPemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 438 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;Menimbang, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak diKabupaten Lombok Barat tersebut kKemudian diatur secara mandiri melaluiPeraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentangPengaturan Desa, maupun Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 TahunPutusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR Halaman 502016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar