Bahwapenerima kuasa adalah lembaga pelaksana dariUndangundang nomor8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secarakhusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang berbunyiLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhisyarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum Nomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor530/130/619/VIl/sek/Disperindag/2018, dengan

Fotocopy surat Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), No.01/TDLPKPERINDAG/VIII/13 diberitanda P33;6. Fotocopy sesuai asli Aggaran Dasar Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan, diberitanda P34;7. nama Karyanto Pieter, diberitanda P8;Menimbang, bahwa Kuasa dari Tergugat dipersidangan telah mengajukan buktisurat antara lain ;1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Brian Hartanto L dan Billy Hartanto L , diberitanda T.1;2.

bertindaksebagai Penggugat) melalui Peradilan Umum untuk kepentingan perlindungan konsumensecara langsung tanpa memerlukan surat kuasa dari konsumen;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya yang berkaitandengan kedudukan hukumnya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Foto copyAkta pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (P.4.1), Foto copyPengesahan Yayasan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (P.4.2),Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK

RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1)Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syaratuntuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimanatercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red),Sedangan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSMsebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran danPenerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Lmgtersebut di atas, dalam anggaran dasar organisasi telah di cantumkansecara jelas yaitu Undangundang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun1999 Pasal 4 tentang berbunyi Menciptakan sistem Perlindungan konsumenyang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasisertaakses untuk mendapatkan informasi ;Pemerintah juga telah mengakui Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia Korwil Kediri dengan menerbitkan Tanda DaftarLembaga perlindungan konsumen (TDLPk)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang PendaftaranLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatdisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)Hal tersebut dapat dilihat dalam Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatangani olehIr.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Tegal.

Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK)Nomor :050/37.1/2013 tetulis di Nomor 2. Status (BadanHukum/Yayasan/Lembaga Lainya): YAYASAN2). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU7789.AH.01.04. Tahun 2011Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani olehDR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH.

sebagai Ketua dan tahun 2012 sampai sekarangsebagai Ketua Pengurus Yayasan LP2K beranggotakan 5 (lima) orangtermasuk Ahli sendiri ; Bahwa Ahli bertugas seharihari di LP2K diantaranya adalah menanganikomplain, pengaduan termasuk memberikan keterangan di kepolisianjika diperlukan dan memberikan informasi kepada masyarakat dimediabaik TV, Radio maupun media cetak, dan melayani konsultasi ; Bahwa legalitas yang Ahli miliki adalah Surat dari Kementrian Hukumdan HAM RI mengenai terdaftarnya Yayasan LP2K, TDLPK

,No. 01 Tanggal 04 Agustus 2015 dan diakui Pemerintah RI berdasarkanTanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dari DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten TangerangNo.225/99/Disperindag, disahkan Tanggal 09 September 2015 yang tujuanberdirinya untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telahmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, maka denganini bertindak atas nama LPKSM yang tugas pokok dan fungsinya diaturdalam UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,kemudian

Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnyadalam Keputusan ini disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yangdiberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang memenuhipersyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraanperlindungan konsumen.Sedangkan untuk PERLINDUNGAN KONSUMEN itu sendiri menurutUndang undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen jo Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2001Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatdalam pasalnya disebutkan Perlindungan

., No. 08 tanggal O7 Juli 2014 dan diakulPemerintah RI berdasarkan TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN (TDLPK) dari Dinas Perindustrian dan PerdaganganHalaman 2 dari 37 halaman, Pts.No. 293/PDT/2018/PT.BDG.Kabupaten Malang Nomor: 510/843/421.113/2014, disahkan tanggal 11September 2014 yang tujuan berdirinya adalah untuk kepentinganperlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya, maka dengan ini bertindak atas nama LPKSM yangtugas pokok dan fungsinya diatur

Foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) di PemerintahKota Banjarmasin Nomor 1/TDLPKPERINDAG/VIII/13, diberitanda P1.c;4. Foto copy Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Konsumen, diberitanda P1.d;5. Foto copy Kendaraan Bermotor merk NISSAN XTRAIL XT2.5AT atas nama SimonWangara, diberi tanda bukti P2;6.

Kepaniteraan PengadilanNegeri Kebumen pada tanggal 14 Oktober 2014 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah pelaksana dari Undangundang No.8Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang telahmengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c)UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badanhukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat statusbadan hukum TDLPK

AHU2588.AH.01.04 Tahun 2013, telahdiberi materai cukup dan dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P1b.Foto Copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk) diPemerintah Kota Banjarmasin No. 01/TDLPKPERINDAG/VIIVc1, diberitanda P1, telah diberi materai cukup dan dicocokan dengan aslinya ,diberi tanda P1c..

harusmemenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) hurufcUndangundang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:a. berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggarandasarnyab. menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasic. tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumenl dantelah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;Bahwa untuk itu maka terlebih dahulu Pelawan wajib membuktikan denganAkta Pendirian Yayasan dan Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK

TT2;Foto copy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai dengan copynya,diberi tanda TT3;Foto copy Salinan Putusan No.102/Pdt.G/2013/PN.Bjm, telah diberi meteraicukup dan telah pula dilinat sesuai dengan copynya, diberi tanda TT4;Menimbang, bahwa sebagai bukti awal, Penggugat telah mengajukanbuktibukti surat yaitu :1.Foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk

., SRI FITRIAH adalah sebagai Direktur dan Pengurusan Lembaga Perlindungan Konsurnen Kalimantan Selatan, berkedudukan di JalanMas Raya Rt. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan,sebagaimana diiuraikan dalam Akta Pendirian No. 201 Notaris Henny Rupiyanti, SH,an oleh Menkum Ham Nomor AHU-2588.AH.01.04.2013 TDLPK No.01/TDLPK.PERINDAGA/III/13), berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 096. III.

O6 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin KalimantanSelatan,sebagaimana diiuraikan dalam Akta Pendirian No. 201Notaris Henny Rupiyanti, SH,an oleh Menkum Ham Nomor AHU2588.AH.01.04.2013 TDLPK No.01/TDLPK.PERINDAGAIII13),berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 096. Ill. SKK.G /YLPKK / IX/ 2015 , tertanggal 21 September 2015, Selanjutnya disebutsebagai, PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN ;1. PT. BANK MEGA.

Satu lembar Fotokopy Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor: 050/37.1/2013 yangditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio, MM sebagai KepalaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.Merupakan BUKTI bahwa YAPEKNAS telah terdaftar dandiakui oleh Pemerintah;2. Satu lembar Foto Kopy Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasanyang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.

., SRI FITRIAH adalah sebagai Direktur dan Pengurusan Lembaga Perlindungan Konsurnen Kalimantan Selatan, berkedudukan di JalanMas Raya Rt. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan,sebagaimana diiuraikan dalam Akta Pendirian No. 201 Notaris Henny Rupiyanti, SH,an oleh Menkum Ham Nomor AHU-2588.AH.01.04.2013 TDLPK No.01/TDLPK.PERINDAGA/III/13), berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 096. III.

O06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin KalimantanSelatan,sebagaimana diiuraikan dalam Akta Pendirian No. 201Notaris Henny Rupiyanti, SH,an oleh Menkum Ham Nomor AHU2588.AH.01.04.2013 TDLPK No.01/TDLPK.PERINDAGAIII/13),berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 096. Ill. SKK.G /YLPKK / IX/ 2015 , tertanggal 21 September 2015, Selanjutnya disebutsebagai, PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN ;1. PT. BANK MEGA.

Suroto selaku Ketua RT 01 RW 09 LK3Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar yang isinya :identitas nama lengkap AHMAD FAUZI , Lakilaki, golongan darah (O),tempat tanggal lahir Blitar, tahun 1973, Kawin, Islam, Alamat Jalan Moyo 20,orang tersebut benar warga RT 01 RW 09 LK3bukti surat tersebut diberi tandaP. 28;Foto copy TDLPK Nomor : 503.5/1472/419.43/2013, atasnama LPKSMINPROF (INTEGRITASPROFESIONAL) alamat jalan Kartini 8 Kel.Pocanan Kota Kediribukti surat tersebut diberi tanda

3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaiansengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempatkedudukan konsumen.Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari UndangUndangNo.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telahmengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c)UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badanhukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat statusbadan hukum TDLPK

Tegal Tanggal 02 Desember2019 No. 18 disebutkan sbb:(1) NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 ayat 1.Yayasan ini bernama YAYASAN PERLINDUNGANKONSUMEN NASIONAL disingkat YAPEKNAS untukselanjutnya disebut Yayasan , berkedudukan di KabupatenTegal;(2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN Pasal 2 ayat 1.Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan KonsumenNasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang PERLINDUNGANKONSUMEN;2) 1 lembar Foto kopy Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatanganihalaman