NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, yang diwakili oleh MARTIONOHADIANTO, Jabatan Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta 12950. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Marulak Sinaga, SE, Jabatan ManagerTreasury & Tax pada PT.

Newmont Nusa Tenggara Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : MS/NNT/0514/0821 tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), beralamat di JI.

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.48515/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 NovemberHalaman 37 dari 39 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48515/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.

BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk

BALAIWILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, Beralamat di JalanFrans Seda, Bundaran PU Kota Kupang, selanjutnya disebutTerbanding semula Tergugat ;2. PEMERINTAH RI cq. PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR cq.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR, Beralamat di Jalan Lalamentik,Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,selanjutnya disebut Terbanding Il semula Tergugat Il ;3. PEMERINTAH RI cq.

KEPALA DINAS PEKERJAANHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT KPGUMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALADINAS PENGAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURcq.

Bale mengarahkan Penggugat untuk menghadap pada DinasPengairan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena menurut sdr. Bale bahwaproyek pengairan tersebut merupakan proyek provinsi;Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2008 itu juga, Penggugat berusahamenghubungi Dinas Pengairan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sdr.Obet Sabetu namun tidak bisa ditemui karena sdr.

Obet Sabetu sementarabertugas di Flores;Bahwa kemudian terakhir yaitu pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugatkembali mengajukan surat kepada Tergugat in casu Kepala Balai WilayahSungai Nusa Tenggara Il perihal permohonan kompensasi ataspenggunaan tanah sengketa tanoa sepengetahuan Penggugat, namunhingga kini hasilnya adalah nihil;Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dalam Bab KetentuanUmum, yaitu :e Pasal1 Ayat 2, yang berbunyi :Pengadaan Tanah

Dan ternyata dalam gambar tersebut jelasterlihat bahwa tanah sengketa milik Penggugat telah ada beberapafasilitas milik Tergugat Il in casu Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiNusa Tenggara Timur (proyek propinsi);Point 9 dalam posita, yang berbunyi :Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2008 Penggugatmenghubungi Tergugat Ill in casu Dinas Pengairan Kabupaten Kupangdan bertemu dengan orang yang mengaku bernama sdr. BALE,kemudian sdr.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, berkedudukan di JI. MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh MartionoHadianto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PresidenDirektur PT. Newmont Nusa Tenggara, selanjutnyamemberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga, SE,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan PT NewmontNusa Tenggara beralamat di Jl.

Raya Raya No. 17Rt/RW003/009 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0512/2355, Tanggal 26Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukanJI.

Pejanggik No.12, Mataram, Nusa Tenggara Barat,;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor 35474/PP/M.X1V04/2011,Tanggal 12 Desember 2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan Pasalpasal a quo, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagaibadan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwapajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimanabeban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawabpemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PeraturanDaerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengatur mengenai pengenaanPajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan dijalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/ PemerintahHalaman 13 dari 44

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;

PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

PUTUSANNomor 605/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, Pekerjaan Manager Treasury & Tax, FinanceDepartement, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor

MS/NNT/0514/0853, tanggal 6 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

Putusan Nomor 605/B/PK/Pjk/2018Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 04 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48547/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor251/XI/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon ROIERS)j . so Mahkamah yangUraian Peninjauan Peninjauan :: : Agung dibatalkanKembali KembaliMAa b c (bc)Bea Balik Nama 0 0 Nihil

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48547/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 Nopember 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 605/B/PK/Pjk/20182.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 616/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax, beralamat di

Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0828 tanggal 06 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1393/KUMtanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Putusan Nomor 616/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotortidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan AlatBesar dan Berat,213/XI/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Uraian Jumlah Menurut (Rp.) Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangPeninjauan Peninjauan Aaqun dibatalkanKembali Kembali gung MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48522/PP/MXII/04/2013 tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 619/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 KawasanMega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh MartionoHadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax pada PT Newmont Nusa Tenggara

,beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/0514/0903, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48597/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya PemerintahDaerah Nusa Tenggara

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48597/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili SendiriMembatalkan selurunh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48597/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding No. 973/1924/02/DIPENDA tanggal 3Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48597/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, karyawan pada PT.Newmont Nusa Tenggara, beralamat di Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0838, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan

MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi NTB;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan Pajak, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1403/KUM,tanggal 11 Agustus 2014Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48532/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;Mengadili SendiriMembatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48532/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1859/02/DIPENDA tanggal 3Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Putusan Nomor 1135/B/PK/Pjk/2018Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor223/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi yang; . .

NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48532/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT.NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 973 /B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jl.

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di JI.

ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42371/PP/M.XV/04/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun Pajak 2010 Nomor : 62/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010 diterbitkan oleh Dinas Pendapatan PemerintahDaerah Nusa Tenggara

Putusan Nomor973 /B/PK/PJK/2013Retribusi Daerah dan berdasarkan peraturanperaturan dibawahnya,Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan KendaraanDiatas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi NusaTenggara Barat No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;.

Putusan Nomor973/B/PK/PJK/2013MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh Dr.H.lmam Soebechi,S.H.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;

PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

PUTUSANNomor 604/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,yang diwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan PresidenDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, Pekerjaan Manager Treasury & Tax, FinanceDepartement, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor

MS/NNT/0514/0841, tanggal 6 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

Putusan Nomor 604/B/PK/Pjk/2018Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB: : Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 04 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48535/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No.226/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon KOFeRS!. Mahkamah yangUraian Peninjauan Peninjauan .. .

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48535/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 Nopember 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 613/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax, beralamat di

Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0840 tanggal 06 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1405/KUMtanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Putusan Nomor 613/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotortidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan AlatBesar dan Berat,225/X/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Uraian Jumlah Menurut (Rp.) Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangPeninjauan Peninjauan Aaun dibatalkanKembali Kembali gung MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48534/PP/M.XII/04/2013 tanggal 28 November 2013:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali:1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:MARULAK SINAGA, S.E., beralamat di Jalan Raya Nomor 17RT 003 RW 009, Cengkareng, Jakarta Barat, Jabatan ManagerTreasury and Tax PT.

Newmont Nusa Tenggara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0512/2377, Tanggal26 Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan diJalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang,bahwa dari suratsurat yangbersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukanpermohonan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraandi Atas Air Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaankendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan pasalpasal a quo, maka jelas bahwa PemohonBanding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan sertasebagai badan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenisalatalat berat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 847/B/PK/PJK/2012Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwapajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimanabeban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawabpemerintah, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PeraturanDaerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengatur mengenai pengenaanPajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yang dipergunakan dijalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak pemerintah

;Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulanDesember1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah ProvinsiTingkat Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 Tahun 1985.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lt. 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta,dalam hal diwakili oleh Martiono Hadianto, selaku Presiden Direktur,memberikan kuasa kepada Marulak Sinaga, S.E., berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH:mbp/NNT/05 12/2349 Tanggal 26 Maret 2012 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, NusaTenggara

daripengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adapun kendaraan bermotor jenis alatberat dan besar milik Pemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Bandingmelakukan pengimporan sendiri dari penjual/supplier di luar negeri, oleh karena itu ataskendaraan bermotor tersebut di atas tidak terhutang Bea Balik Nama KendaraanBermotor;Bahwa adapun peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait denganpengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah TingkatI Nusa Tenggara

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraanbermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalanraya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu Pemohon Bandingberpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah merupakan

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanperaturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 35488/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3206/PJK/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

NEWMONT NUSA TENGGARA tesebut ;

NEWMONT NUSA TENGGARA VS. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, beralamat di Jl. Mega KuninganLot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Marulak Sinaga, beralamat di Jalan Raya Raya No.17, RT.

/RW.003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH.mbp/NNT/0412/2304 tanggal 8 Maret 2012,Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jl.

Adapun banding ini disampaikan dengan dasardasar alasan sebagaiberikut:Permohonan Keberatan Pemohon Banding :Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Baratmelalui Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)dengan No.

;Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah Provinsi TingkatI Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 tahun 1985.

NEWMONT NUSA TENGGARA tesebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35282/PP/M.XIV/ 04/2011tanggal 30 November 2011 ;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3335/PJK/2000 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2009 Nomor 473/XII/AB/075

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) tersebut tidak dapat diterima ;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48569/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 888/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, Jabatan Presiden Direktur PT NewmontNusa Tenggara;Selanjutnya diwakili oleh kuasa Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, Karyawan PT Newmont NusaTenggara, beralamat di Jakarta

, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/0514/0837, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jalan PejanggikNomor 12 Mataram, Nusa Tenggara Barat,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1402/KUM,tanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan

Putusan Nomor 888/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak KendaraanBermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Put.48531/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48531/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding No. 973/1858/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000,Alamat: Menara Rajawali Lantai 26, JI. Dr.

Putusan Nomor 888/B/PK/Pjk/2018Peninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48531/PP/M.XI11/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

PUTUSANNomor 959/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan Jalan Majapahit No.17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia, S.E, beralamat diCitra Indah BlokM11/15 Rt.05/08, Desa Sukamaju, JonggolBogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180.1

Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, beralamat di JI.

Disinilah letak ketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingat PemdaProvinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenanganuntuk menguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT.

NNT mengingatPemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenanganuntuk menambah Pasal didalam UndangUndang Nomor 28 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Bahwa selain posita dalam surat keberatan tidak jelas, alasan lain suratkeberatan PT. NNT kami katakan tidak jelas adalah karena terjadipertentangan antara posita yang disampaikan dengan petitum yangdiminta.

lain oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Maka surat jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor073/3616/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 seharusnya tidak diajukansebagai permohonan banding;Halaman 23 dari 28 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 631/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde AgungKawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta 12950, yang diwakilloleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, Manager Treasury & Tax,Finance Department PT Newmont Nusa Tenggara, beralamatdi Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/051 4/0894, tanggal 6 Maret 2014:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan

MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakili olehRusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum dihadapan Pengadilan Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/1459/KUM, tanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan

Putusan Nomor 631 B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48588/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya PemerintahDaerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48588/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta, 12950;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan di JalanMajapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa PajakKendaraan Bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena ituPemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor5/1985 mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraanHalaman 13 dari 46 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put35510/PP/M.XII/ 04/2011tanggal 12 Desember 2011;MENGADILI KEMBALIT,1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.

Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3242/PJK/2010 tanggal 11/15/2010 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor 356/XI/AB/07E tanggal 25 September 2009,atas nama PT.

Newmont Nusa Tenggara, NPWP : 01.061.573.0091.000, alamat :Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Senin tanggal 25 Februari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga,beralamat di JI, Jaya Raya No. 17 RT/RW 003/009 Cengkareng,Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0905, Tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di JI.

Majapahit No. 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia,SE beralamat di CitraIndah Blok M11/15 RT.05/08 Desa Sukamaju, Jonggol Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1465/KUM,Tanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan

) ; "Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan danatau Penguasaan Kendaraan Bermotor';Pasal 4 ayat (1) ; "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yangmemiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor,Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alatalat Berat dan Besardalam Provinsi Nusa Tenggara

;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yangditujukan pada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah PropinsiNusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat keberatan yang telah Pemohon Bandingajukan tidak sesuai dengan ketentuan formal dalam Pasal 104 UndangUndangNomor 28 Tahun

NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48594/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;Halaman 39 dari 40 halaman.