Ditemukan 758684 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/TUN/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN NAISONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR VS BUDI SUYONO;
100 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN NAISONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR VS BUDI SUYONO;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, tempat kedudukandi Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suharno, S.H., jabatanKepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 872/SK31.75/V/2018, tanggal 16Mei 2018:Pemohon Kasasi l, II;LawanBUDI SUYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Dusun , Gg.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CITRA ABADIMANDIRI dan Pemohon Kasasi II KEPALA KANTOR PERTANAHANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/20192. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 13-11-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 50/PDT/2013/PTK Tanggal 13 Nopember 2013 — - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur - Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 vs PT. SINAR ABADI REJEKI
134 — 105
134 — 105
- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur - Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 vs PT. SINAR ABADI REJEKI
PUTUSANNOMOR : 50/PDT/2013/PTK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatadalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1.Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq.
Kepala Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkantor di jalan Polisi MiliterKupang, selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT I, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010, berkantor di jalanPolisi Militer Kupang, selanjutnya disebut PEMBANDING II semulaDalam hal in). PEMBANDING I dan II semula Tergugat I dan II, diwakili oleh :1.
El Tari Nomor 52 KupangStaf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara TimurBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ProvinsiNusa Tenggara Timur Nomor: BKPP.875.1/135/VIII/2011 tanggal 23 Agustus2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang denganregister No.261/PDT/LGS/K/2011/PN.KPG tanggal 13 September 2011 Atauyang
Menyatakan sah dan berharga hubungan hukum antara Penggugat PT. yaitu PT.SINAR ABADI REJEKI dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai SuratPerjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: KNBTRK.BKPP.602/96/X1/2010Tanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan TraktorRoda Empat dan Roda Dua Lokasi: Kantor Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumber Pendanaan: DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Provinsi NTT.2010
KP.602/96/XI/2010, tanggal 12 Nopember 2010 (vide bukti T1, T2) tentangPelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Traktor Roda Empat dan Roda Dua antara BadanKetahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat) denganPT.
Putus : 28-02-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14P/HUM/2004 Tanggal 28 Februari 2008 — BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR ; vs. MENTERI DALAM NEGERI
123 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR ; vs. MENTERI DALAM NEGERI
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun2001 dibuat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UndangundangNomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PeraturanDaerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 22 Tahun 2000 tentangkewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai DaerahOtonom yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor. 25Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonomon.Kewenangan tersebut
Memerintahkan dan menyatakan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor. 142 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan DaerahKabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tentang UsahaPemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Kabupaten KotawaringinTimur dicabut dan batal demi hukum ;3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16Tahun 2001 tentang Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan HasilHutan Kabupaten Kotawaringin Timur masih tetap berlaku untukdilaksanakan ;4.
tersebut, Termohon dengan itikat baik dalamrangka pembinaan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sudah memintakepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengusulkanHal. 11 dari 16 hal.
Surat Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 1 Desember 2003 ;5. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor. 11 Tahun 2002 ;6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 ;7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2002 ;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 ;9.
Surat Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 1 Desember 2003 ;5. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor. 11 Tahun 2002 ;6. Surat Mendagri tertanggal 10 Nopember 2003 ;7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2002 ;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 ;9.
Register : 25-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/TUN/2021 Tanggal 27 April 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR., II. YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI IDI;
76 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR., II. YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI IDI;
PUTUSANNomor 152 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI, tempat kedudukan diJalan Sultan Iskandar Muda, Desa Gampong Jawa,Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur ProvinsiAceh, yang diwakili oleh Johanis Kosasih, jabatan Ketua,berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 16,tanggal 26 Februari 1997;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEHTIMUR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan MedanBanda Aceh, Kampong SeuneubokTeungoh, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulfany, S. SiT, jabatanKepala Seksi Pengendalian Pertanahan pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMP.02.03.147/ 11.03/IV/2020, tanggal 21 April 2020 danHalaman 1 dari 9 halaman.
yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, KabupatenAceh Timur, Propinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi;. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 169, tanggal 25 Juni 2018, Surat Ukur Nomor246/2018, seluas 1.300 m? yang terletak di Desa Gampong Jawa,Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh atas namaYayasan Vihara Murni Sakti Idi dari Buku Tanah;Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 152 K/TUN/20214.
yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan ldiRayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh atas nama YayasanVihara Murni Sakti Idi;. Mewajibkan kepada Termohon' Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169, tanggal 25 Juni2018, Surat Ukur Nomor 246/2018, tanggal 27 April 2018, seluas 1.300m? yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kab.Aceh Timur, Propinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi dariBuku Tanah;.
yang terletak di Desa Gampong Jawa,Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh atas namaYayasan Vihara Murni Sakti Idi dari Buku Tanah;Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il membayarbiaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasiditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., II. PT. BUMI INDRA WISESA;
116 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., II. PT. BUMI INDRA WISESA;
PUTUSANNomor 13 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:TOMMY ALEX KALALO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Ujung Krawang, RI 001, RW 005,Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nelson Daniel Boling, S.H.
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor AdvokatLembaga Bantuan Hukum/Advokat Institut LembangSembilan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, tempat kedudukandi Jalan Dr.
Sumarno, Pulo Gebang, Jakarta Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Suharno, S.H., jabatanKepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 1827/SK31.75/X/2018 tanggal 19Oktober 2018;PT BUMI INDIRA WISESA, tempat kedudukan diMenara Rajawali Kuningan Lot S.01, Kawasan MegaKuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh HenkySoesanto, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasaMochammad Dimyati, S.H., kKewarganegaraan
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2021 Tanggal 29 Juli 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., 2. MENTERI PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;
93 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., 2. MENTERI PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;
Register : 04-01-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/PDT/2021 Tanggal 5 April 2021 — PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR Cq. BUPATI SUMBA TIMUR Cq. CAMAT NGGAHA ORI ANGU Cq. KEPALA DESA PRAIHAMBULI DI PRAIHAMBULI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. DAWA ANA CUMBU, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LEWA di Pametikarata, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 4. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR Cq. BUPATI SUMBA TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR Cq.
91 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR Cq. BUPATI SUMBA TIMUR Cq. CAMAT NGGAHA ORI ANGU Cq. KEPALA DESA PRAIHAMBULI DI PRAIHAMBULI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. DAWA ANA CUMBU, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LEWA di Pametikarata, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 4. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR Cq. BUPATI SUMBA TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR Cq.
Sumba Timur, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 6. NGGODU LIWAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 7. MARKUS MBILIYORA, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 8. PADANG TUNGGUL AWANG, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
., Advokat, beralamat diJalan Nusa Nipa, Nomor 1, Kelurahan Kambajawa,Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat:;Lawan:1. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR cqBUPATI SUMBA TIMUR cq CAMAT NGGAHA ORIANGU cq KEPALA DESA PRAIHAMBULI ODIPRAIHAMBULI;2. DAWA ANA CUMBU, bertempat tinggal di Praipaha, RT09, RW 05, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha OriAngu, Kabupaten Sumba Timur;3.
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKEPOLISIAN RESORT SUMBA TIMUR cq KEPALAKEPOLISIAN SEKTOR LEWA DI PAMETIKARATA;4. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR cqBUPATI SUMBA TIMUR cq DINAS PENDIDIKANKABUPATEN SUMBA TIMUR cq KEPALA SEKOLAHMENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NGGAHA ORIANGU, berkedudukan di Jalan Lewa Waingapu, DesaPraihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, KabupatenSumba Timur;Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 68 PK/Pdt/20215.
BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA BADAN KANTORPERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR,berkedudukan di Jalan Jenderal Soeharto, WaingapuSumba Timur;Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat:1.Dan:NGGODU LIWAR, bertempat tinggal di Praipaha, RT011, RW 06, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha OriAngu, Kabupaten Sumba Timur;MARKUS MBILIYORA, bertempat tinggal di Praipaha,RT 06, RW 03, Desa Praihambuli, Kecamatan NggahaOri Angu, Kabupaten Sumba Timur;PADANG TUNGGUL AWANG, bertempat tinggal
Nomor 68 PK/Pdt/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2882K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PemerintahKabupaten Sumba Timur cg Bupati Sumba Timur cq Dinas PendidikanKabupaten Sumba Timur cq Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeridan Pemohon Kasasi II Pemerintah Kabupaten Sumba Timur cq BupatiSumba Timur cg Camat Nggaha Ori Angu cq Kepala Desa Prahambuli diPraihambulli
dan/atau + 80 are yang terletak di Simpang Tarimbang, RT 07, RW 04,Dusun Pindu Luri, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu,Kabupaten Sumba Timur, dengan batasbatasnya: Utara : tanah Yusuf Lende Ndapa, tanah Dominggus Bill; Timur : sebelumnya Sekolah Dasar (SD) Katolik Kahiri,Halaman 7 dari 10 hal. Put.
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2023 Tanggal 20 Juni 2023 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., II. ABU BAKAR;;
78 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., II. ABU BAKAR;;
Register : 08-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 22-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS 1. GOK SIEK BIENG., 2. OEN KOK PWEE;
319 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS 1. GOK SIEK BIENG., 2. OEN KOK PWEE;
Register : 08-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR VS ACHMAD AMIR HARRIS;
133 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR VS ACHMAD AMIR HARRIS;
Simatupang A1,RT/RW 1/11, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo,Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aji Suharto, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumAJ SUHARTO, S.H. & REKAN, beralamat di KotaBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Mei2020;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, tempat kedudukan diJalan Dr.
Mochamad Sjadli, masingmasing terletakdi Jalan Raya Gedong Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, KotaAdministrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Sebagai PelaksanaanPutusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;Sepanjang kepentingan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor136/Gedong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Gedong atas namaHandoko Tjandranimpuno yang mana sudah menjadi atas namaSjamsuridjal untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 136/Gedong dan menjadiatas nama Mochammad
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il: KEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,tidak diterima;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/20203.
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 K/TUN/2024 Tanggal 27 Februari 2024 — ., DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA;;
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA;;
Register : 01-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 K/TUN/2019 Tanggal 20 Juni 2019 — TIMUR MARGADJAJA;
137 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIMUR MARGADJAJA;
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTABALIKPAPAN, tempat kedudukan di Jalan Ruhui RahayuIl Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Kota BalikpapanKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohd. Irwansyah YS,A.PTNH., jabatan Pit. Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan KotaBalikpapan, dan kawankawan, kewarganegaraanHalaman 1 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 221 K/TUN/2019Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor570/600.014/64.71/IV/2018, tanggal 11 April 2018;Pemohon Kasasi I, Il, III;LawanPT TIMUR MARGADJAJA, beralamat di Jalan Bukit AlayaNomor 1, RT. 70, Kelurahan Sungai Pinang Dalam,Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, yang diwakili oleh Markani, jabatanDirektur PT Timur Margadjaja;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa HoslandBenjamin Hutapea, S.H., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia
Register : 03-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/TUN/2021 Tanggal 7 Juni 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., 2. PT. SALVE VERITATE;
1995 — 1549 — Berkekuatan Hukum Tetap
1995 — 1549 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., 2. PT. SALVE VERITATE;
Register : 05-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2022 Tanggal 15 Februari 2022 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR., II. TEGUH HARIANSYAH;
98 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR., II. TEGUH HARIANSYAH;
Register : 17-03-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2022 Tanggal 16 Juni 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., II. H. SYAMSURIJAL BIN H. NURZAINI;
101 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., II. H. SYAMSURIJAL BIN H. NURZAINI;
Register : 25-01-2012 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/PID.PRA/2012/PN.KEFA. Tanggal 7 Februari 2012 — KEPALA KELOPISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA
107 — 44
107 — 44
KEPALA KELOPISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA KELOPISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA, Selaku Penyidik, beralamat di Jl. Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kefamenanu, memberikan kuasa khusus kepada :WIWIN JUNIATO SUPRIADI, MAHFUD, S.H., KRISTIAN CANDRA, PRIMUSA. TAN, dan EKA PRATAMA ISMARSYARI, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 21 Januari 2012, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Lanjutan Putusan Nomor : 02/Pid/Pra/2012/PN.KEFA.
Lagi pula mobilbeserta suratsurat tersebut dikirim dari Malang, Jawa Timur menujuPelabuhan Tenau Kupang dan yang menjemput mobil tersebut adalah pembelisendiri a/n Kamilaus Konstanse Oki S.E., M.E. yang sekarang dalam kasus inidianggap sebagai korban. Sehingga adalah tidak benar tersangka dituduh telahmelakukan tindak pidana pemalsuan suratsurat dengan penerapan Pasal 263ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 480 KUHP Jo.
tersangkaadalah tidak benar.Bahwa berdasarkan laporan KAMILAUS KONSTANSE OKI sebagai korban,tersangka ABDUL HAFID tidak mendapat surat panggilan untuk diperiksasebagai saksi dalam suatu dugaan tindak pidana sebagaimana lazim hukumacara pidana, tetapi hanya dipanggil secara lisan saja dan langsung ditahan.Namun diduga telah terjadi rekayasa seolaholah ditangkap di PelabuhanTenau Kupang, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang ;Bahwa dalam kasus ini, penjual yang bernama SEFRIT PITAI yangberdomisili di Malang, Jawa Timur
Itu artinya barang bukti yang diduga palsu berupaBPKB dan STNK tersebut dipalsukan di Malang, jawa Timur.
Putus : 06-10-2006 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1751K/PDT/2002 Tanggal 6 Oktober 2006 — Drs. M. Karyadi; Ir. Fahrurroji; L.D. Sadrah; Hamdun; Drs. Imran Fauzi; Fatiati Martini
99 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanan wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur
para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur
Register : 23-08-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ORANG-ORANG BERKEADILAN RAKYAT INDONESIA (LSM BONGKAR INDONESIA) VS KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR;
438 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
438 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ORANG-ORANG BERKEADILAN RAKYAT INDONESIA (LSM BONGKAR INDONESIA) VS KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR;
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ORANGORANG BERKEADILAN RAKYAT INDONESIA (LSMBONGKAR INDONESIA), tempat kedudukan di DusunTangkel 1 RT.002/RW.018, Desa Larangan Luar, KecamatanLarangan, Kabupaten Pamekasan, yang diwakili oleh Ach.Suhairi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua LSMBongkar Indonesia;Pemohon Kasasi;LawanKOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
, tempatkedudukan di Jalan Bandilan Nomor 24, Waru, Sidoarjo;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Komisi InformasiProvinsi Jawa Timur Nomor: 03/VI/KIProv.JatimKPTS
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua KomisiInformasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/VI/KIProv.JatimKPTS/2020tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses PenyelesaianHalaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2021Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKARINDONESIA, sebagai Pemohon;. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses PermohonanPenyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Penggugat berdasarkan:a.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Komisi InformasiProvinsi Jawa Timur Nomor: 03/VI/KIProv.JatimKPTS/2020 tanggal 16Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa InformasiPublik Yang Diajukan Oleh LSM BONGKAR INDONESIA sebagaiPemohon.3.
Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan KetuaKomisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 093/VI/KlProv.JatimKPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Diajukan Oleh LSMBONGKAR INDONESIA sebagai Pemohon.4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk memproses PermohonanPenyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasiberdasarkan:a. Permohonan Nomor: 1032/LSMPst.BONGKAR/III/2019 tanggal 25Maret 2019;b.
Register : 26-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 11-03-2017
Putusan PN LARANTUKA Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Lrt. Tanggal 11 Oktober 2016 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jln. Trans Sagu-Waiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya :1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala Satuan Reserse Kriminal), 2. I NENGAH LANTIKA/INSPEKTUR POLISI SATU/NRP 63110448 (Kaur Bin OPS SAT RESKRIM)(termohon)
141 — 67
141 — 67
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jln. Trans Sagu-Waiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya :1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala Satuan Reserse Kriminal), 2. I NENGAH LANTIKA/INSPEKTUR POLISI SATU/NRP 63110448 (Kaur Bin OPS SAT RESKRIM)(termohon)
Flores Timur;6. Pekerjaan : Petani ;yang dalam ini memberi kuasa kepada LEO LAKE NUBA, SH Advokad pada LawFirm MITRA JUSTITIA Lake Nuba & Patners yang berkantor di jalan raya DesaLewat, Kecamatan lle Boleng, Flores Timur, Nusa Tenggara TimurIndonesiaberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2016 Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon ;melawanNEGARA INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALAKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cg. KEPALA KEPOLISIAN DAERAHNUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
Kepala cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang.Bahwa menetapkan perbuatan tersangka sebagaimana diatur dalamPasal 338 subs 351 ayat (3) Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana dan memperpanjang penahanan tersangka atas nama :Nama : ASHARI KOPONG BOLI Alias KopongUmur : 40 TahunAlamat : Desa Lambunga, Kec. Witihama, Kab.
Memulihnkan hak pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkatserta martabatnya ;ATAU,Jika Pengadilan Negeri Flores Timur berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan, Pemohon hadir kuasanya untuk Termohon hadir pula kuasanyasebagaimana tersebut di atas ;Halaman 9 dari 22 hal. Put.
Stella Maris Makassar;Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan koordinasi dengan KejaksaanNegeri Flores Timur di Waiwerang tertanggal 25 Juli 2016 ;Bahwa Saksi awalnya mengenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP keTersangka karena pada pemeriksaan sebelumnya Saksi tidakmengetahui jika Saksi Korban telah meninggal ;Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.
Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.Negeri Flores Timur di Waiwerang guna melakukan konsultasi terkait tindakpidana yang dilakukan oleh Tersangka sehingga korban meninggal dunia ; Bahwa kemudian guna kepentingan pemeriksaan selanjutnya Saksimemperpanjang penahanan Tersangka selama 40 (empat puluh) dan olehKejaksaan Negeri Flores Timur di Waewerang telah mengeluarkan SuratPerpanjangan Penahanan atas nama Tersangka tertanggal 25 Juli 2016 ;e Bahwa di dalam Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan olehKejaksaan
Putus : 14-05-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 18/PDT/2013/PTK Tanggal 14 Mei 2013 — - YUSAK LANDU JAWA vs - STEFANUS NGGOBI K.ROMU,SE.MSi, Cs.
58 — 39
58 — 39
Perdamaian NoWaingapu, berdasarkan SuratKuasa ...Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2012. selanjutnya disebutIKUT TERBANDING IT semula Tergugat ITI ; DAENG BOKU, Jenis kelamin lakilaki, Pekerjaan Pedagang Hewan,bertempat tinggal di RT.21/RW.06 Kelurahan Kambajawa,Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,selanjutnya disebut IKUT TERBANDING III semulaTERGUGAT IV ; KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq Kepala KepolisianDaerah Nusa Tenggara Timur,Cq Kepala Kepolisian ResortSumba Timur, Cq.Kapolpos
Bahwa atas adanya perubahan cap besi dan hotu pada hewan kerbautersebut Tergugat V membuat permohonan pada Dinas PeternakanKabupaten Sumba Timur untuk melakukan visum terhadap kerbau milikPenggugat tersebut yang terdapat di Balai KarantinaWain gapu;6.Bahwa...6.
Bahwa selama hewan kerbau milik Penggugat tersebut berada dalamkekuasaan Tergugat V (Kasat Serse Polres Sumba Timur) Penggugattelah meminta pada Tergugat V agar hewan kerbau tersebut dititipkanpada Penggugat agar dirawat demi keselamatan hewan kerbau tersebutdan apabila sewaktuwaktu diperlukan Penggugat siap membawa kePolres Sumba Timur namun permintaan Penggugat tersebut tidakdiindahkan dan pada suatu waktu ketika hewan kerbau tersebut hilangdalam kekuasaan Tergugat V dan ditemukan oleh Penggugat
Kepala Kepolisian Daerah NusaTenggara Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur,Cq. Kapolpos Nggaha Ori Angu adalah tidak benar dan tidaksesuai dengan nama Subyek hukum Tergugat V sebagai salahsatu pihak yang digugat, seharusnya penyebutan namanya yangbenar adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Cq. KepalaKepolisian Daerah Nusa Tenggara Tmur(Kapolda) ...(Kapolda) Cq. Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, (KapolresSumba Timur) Cq.
Kepolisian DaerahNusa Tenggara Timur (Polda NTT) Cq. Kepolisian Resor Sumba Timur(Polres Sumba Timur) Cq. Kepolisian Sektor Lewa (Polsek Lewa) Cq.Kepolisian Pos Polisi (Pospol) Nggaha Ori;17d.