Ditemukan 2273 data
Herdianto, SH
Terdakwa:
HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M.IDRIS
112 — 27
- 1 (Satu) Eksemplar Pengahasilan Tunjangan Kaur Keuangan Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
Herdianto, SH
Terdakwa:
M.IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS
92 — 18
- 1 (Satu) Eksemplar Pengahasilan Tunjangan Kaur Keuangan Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
231 — 123
.= Bahwa Biaya pemungutan merupakan pengahasilan lain Ya karena ia sudahbekerja dan mencapai target sesuai dengan perundangundangan , ada mandatKepala daerah dapat diberikan Biaya Pemungutan , pada UndangUndangperimbangan Pemerintah Pusat , biaya pemungutan diberikan 9% boleh.= Terkait dengan BP PBB merupakan penjabaran dari peraturan yang ada diatasnyakalau di tingkat daerah ada Perda tentang APBD ada penjabaran APBD lalu diikutidengan Keputusan Kepala daerah, terkait dengan SK No.973 / 2005 terkait
127 — 34
mengakibatkan pemberian fasilitas kredittersebut tidak dilakukan secara selektif didalam memilih potensi bisnis yangdapat memberikan feed back bagi pertumbuhan KCP Karangampeltermasuk dengan adanya keterlibatan pihak ke tiga (calo).Kesimpulan Proses Verifikasi dan Analisa Kredit : Proses verifikasi dan analisa kredit yang di lakukan oleh Terdakwa RikaFatrisia, SE, Ak tidak dilandasi dengan datadata yang menggambarkankebenaran dari informasi keuangan yang disajikan, dimana penetapankelayakan akseptasi pengahasilan
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
SULAIMAN, S.E Bin MUHAMMAD ALI ADAM
50 — 17
Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 15 Agusuts 2013;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Cara Pembagian Danpemanfaatan Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 25 April 2017;
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Di Legalisir Keputusan Walikota Lhoksuemawe Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemberiaan Tambahan Pengahasilan
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MARWADI YUSUF, M. Si Bin MUHAMMAD YUSUF
75 — 36
Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 15 Agusuts 2013;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Cara Pembagian Danpemanfaatan Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 25 April 2017;
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Di Legalisir Keputusan Walikota Lhoksuemawe Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemberiaan Tambahan Pengahasilan
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
AZWAR, S.H., M.A.P Bin ALIBASYAH
54 — 29
Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 15 Agusuts 2013;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Cara Pembagian Danpemanfaatan Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 25 April 2017;
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Di Legalisir Keputusan Walikota Lhoksuemawe Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemberiaan Tambahan Pengahasilan
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. DAHRI, S.E., M. SM Bin M. YUNUS
51 — 23
Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 15 Agusuts 2013;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Cara Pembagian Danpemanfaatan Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 25 April 2017;
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Di Legalisir Keputusan Walikota Lhoksuemawe Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemberiaan Tambahan Pengahasilan
SAIFUDDIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
ASRIANA, S. Sos Binti YUSUF BRANSYAH
42 — 20
Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 15 Agusuts 2013;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Cara Pembagian Danpemanfaatan Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tanggal 25 April 2017;
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Yang Di Legalisir Keputusan Walikota Lhoksuemawe Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemberiaan Tambahan Pengahasilan
126 — 59
URAIAN VOLUME SATUAN (Rp)(Rp)Pengahasilan Tetap dan Tunjangan1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkata. Kepala Desa 12 Bin 1.000.000 12.000.000SUB TOTAL 12.000.0002. b. Sekretaris Desa 12 Bin 700.000 8.400.000SUB TOTAL 8.400.000c. Kepala Seksi Halaman 267 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PT MDN Kepala Seksi 9 Bin 500.000 4.500.000Pemerintahan Kepala 9 Bin 500.000 4.500.000Kesejahteraan Kepala Seksi 9 Bin 500.000 4.500.000PelayananSUB TOTAL 13.500.000c.
94 — 26
rupiah).Bahwa tunjangan penghasilan Perangkat 12 bulan (PAN) dilaksanakan denganmembuat kwitansi (SPJ) sebagai berikut :1)2)3)Kwitansi No. 115/011 tanggal 1062011 sebesar Rp. 3.300.000, (tiga jutatiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2011Kwitansi No. 223/011 tanggal 2792011 sebesar Rp. 3.300.000, (tiga jutatiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Juli, Agustus, September 2011Kwitansi No. 313/011 tanggal 23122011 sebesar Rp. 3.300.000,(tiga jutatiga ratus ribu rupiah) tunjangan pengahasilan
untuk bulanAgustus dan September 2010 kantor Wali Nagari Cubadak( fakturterlampir).Kwitansi No. 239/010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kepada lasna staf operator komputer untukbelanja honorarium empat orang staf kantor Wali Nagari Cubadak bulanAgustus dan September( faktur terlampir).Kwitansi No. 240/010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.374.000,(satu juta tiga ratus tujun puluh empat ribu rupiah) kepada Nizami lubisKetua Bamus untuk belanja tunjangan pengahasilan
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
342 — 172
Ananto uttomo). 3172. 1 (satu) bundel fotocopy SPT Pajak pengahasilan final 2014 (setoran pajak PT.Ananto Uttomo). 3173. 1 (satu) bundel asli risalah rakor bulan juni 2013 dan lampiran absen pesertarakor 2829 Mei 2013. 3174. 1 (satu) Outner fotocopy dokumen penawaran PT. Hutama Karya pekerjaanpembukaan lahan dan pencetakan sawah serta infrastruktur penunjang lainnya dikabupaten ketapang Kalimantan Barat. 3175. 1(satu) bundel fotocopy legalisir PT.
188 — 92
Ananto uttomo). 3172. 1 (satu) bundel fotocopy SPT Pajak pengahasilan final 2014 (setoran pajak PT.Ananto Uttomo). 3173. 1 (satu) bundel asli risalah rakor bulan juni 2013 dan lampiran absen pesertarakor 2829 Mei 2013. 3174. 1 (satu) Outner fotocopy dokumen penawaran PT. Hutama Karya pekerjaanpembukaan lahan dan pencetakan sawah serta infrastruktur penunjang lainnya dikabupaten ketapang Kalimantan Barat. 3175. 1(satu) bundel fotocopy legalisir PT.