ADAUKTUS TAKERUBUN VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NABIRE;

Kabupaten Nabire Nomor : 9/Kpts/KPU.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor :9/Kpts/KPU. Nabire/V III/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten NabireTahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015, Khususnya pada LampiranKeputusan Tergugat tersebut atas nama Pasangan Calon :1) DEKIKAYAME, SH.;2) Drs.

dan mengikat, maka Tergugat kemudian telah mengeluarkanKeputusan dalam Rapat Pleno berupa Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Nabire Nomor: 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015 tanggal 18Setember 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor: 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALONBUPATIDAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2015.

Bahwa adapun dasardilaksanakannya Keputusan Panwaslu tersebut, sebagaimana tercantumdalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dalam BAB XI PENYELESAIANSENGKETA TATA USAHA NEGARA, Pasal 94 yang berbunyiSengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha Negara antara Pasangan Calon dengan KPUProvinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIPKabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan

;demikian pula dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati SertaWalikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 25 dengan tegas menyebutkanKeputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terkaitpenyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikatkecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

VS KETUA TIM SELEKSI CALON KPU KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN 2013-2018

Bagian Hukum KPU PropinsiJawa. Barra. janqsesana cece tate2. Nama : RIZKYASRI SUMINAR PUTRIS.H.. 5Nip : 1958070752010122007 ;Jabatan : Staf Sub.

Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Juli 2013 mendaftar diri menjadi CalonAnggota KPU, Kabupaten Cianjur Periode Tahun 20132018, dengan nomorpendaftar 01 5 22222 222 ne nnn nnn nnn noe nnn non noe see cee nee2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang berupa Pengumuman Nomor :10/TimSel/KPUCjr/VIlV2013, Tanggal 22 Agustus 2013, tentangPengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Psikologi CalonAnggota KPU Kabupaten Cianjur Periode Tahun 20132018.

Lembar bukti yang dipegang Penggugat Jenis Persyaratan DokumenSeleksi Anggota KPU Kabupaten Cianjur, yang tidak di cap Tergugatbisa diartikan juga seolaholah Penggugat dalam mendaftarkan dirimenjadi Calon Anggota KPU Kabupaten Cianjur Periode Tahun 20132018 menggunakan dokumen yang tidak sah. Ini bertentangan denganPasal 2 huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun2013.

Banyak Calon (lebih dari satu calon) Anggota KPU Kabupaten CianjurPeriode Tahun 20132018 yang memiliki kedekatan dengan Tergugatdan atau Pegawai Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur. Secara hak,setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Ciajurdan memenuhi syarat untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Cianjur,boleh saja mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU KabupatenCianjur Periode Tahun 20132018 walaupun memiliki kedekatan denganTergugat.

Bahwa syarat pendaftaran calon Anggota KPU Kabupaten/Kota diaturdalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa, 5Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,dengan menyampaikan dokumen masingmasing rangkap 6 (enam) yangterdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) foto copy sebagai berikut;a.

HARIYANTO WALUYO VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PEMEKASAN;

Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor81/PK.01BA/3528/KPUKAB/XI/2017, tertanggal 30 November 2017tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimum Dukungan danSebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr.Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;2.

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menerbitkankeputusan baru tentang Hasil Verifikasi Administrsi Jumlah MinimalDukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon PerseoranganTelah Memenuhi Syarat atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan HariyantoWaluyo;4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mentaati danmelaksanakan putusan ini;5.

Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk membayar biayaperkara yang timbul;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugatmengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Halaman 2 dari 7 halaman.

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menerbitkankeputusan baru tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah MinimalDukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan TelahMemenuhi Syarat atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;6. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mentaati danmelaksanakan putusan ini;7.

Putusan Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018yaitu Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota atau KIPKabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubenur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikotadan Calon Wakil Walikota.

YAYAT RUSTANDI, MSTr; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDUNG.

Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 43/PL.03.2BA/3273/KPU Ko/XIV/2017tanggal 6 Desember 2017 Tentang HasilSs Ss7se Ss Hal 4 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/201 BIRETUN.JK JKTs Ss MEMENUHI SYARAT IIS) jnnneeenn ence cence $SyoeSsor> >vyYSPa Sverte) Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan cag PerseoranganDalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandling Tahun 2018;aBahwa, batas minimal dukungan adalah 110.213 pendukungad Ae, berdasarkan Keputusan KPU Kota Bagsling No 10/HK.03.1Kpt/

Bahwa, secara kenyataan Penggugat 3t Belum menerima dan/atau denganSstidak diterbitkannya Berita AcaraHasil Verifikasi Faktual oleh Tergugatdan/atau Model BA.5 onl Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil walikota, mak agcukup = alasan forum untuk menyatakan Tergugat telah menydlahgunakan koysrangannya sebagai penyelenggara pemiinan; nonneBahwa 2: PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah mengatur semua bentukaesurat keluar untuk KPU Kabupaten/Kota dan eS Provinsi yangwe

Persyarata Pencalonan, termasuk persyaratan bagi baka pasangan: K KPU Kota BTempat antor KPU Kota Bandung. ea Jl. Soekarno Hatta No. 260 Bandung.ayes Bahwa persyaratan bagi bakal pasangan calon perseorangan harusay memenuhi jumlah minimum syarat autngn calon perseorangan sebesar eo oe ee& Ss Y + Hal 1 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PTSTUN.JKTiads syx> wyby Nasa RsDan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bandung yang berjurilah 1.695.573y *jiwaye a Rt Qn nnn nnn nnn nnnnnn nannies4.

~sBahwa jumlah minimum syarat dukungan bakal. .alon perseorangan Dalamwy aPemilinan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 sebesar 6,5 %oedari 1.695.573 jiwa yaitu berjumlah 110.213 jiwa yang tersebar minimum 16 KPU oivi2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih S8Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar ee&&yJumlah Minimum Dukurgan Persyaratan Pasangan Calon Persegrangan$eDalam Pein Walikota Dan Wakil

Bahwa daiam penyerahan dukungan bakal pasangan calattfarus membawaSr Ssdakomen pencalonan berupa formulirformulir yang dapat diunduh padasTaman website TERGUGAT dengan alamat ile bandung.kpu.go.id atauadapat diambil di Kantor KPU Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 260Bandung. Dokumen dibuat dalam pestuk hardcopy dan softcopy untuk di

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (DPP PRIMA):Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

AMIRULLAH HASYIM, S.IP.MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NABIRE;

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPUHalaman 2 dari 20 halaman.

Selanjutnya sesuai Pasal 94 Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 9 Tahun 2015, menentukan bahwa pihak yang bersengketaadalah pasangan calon dengan KPU.

Daerah Kabupaten Nabire melakukan pleno terhadapPermohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait keputusan KPUKabupaten Nabire Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenNabire Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015, tanggal 18 September 2015tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIIV/2015,tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten NabireTahun 2015, dengan menerbitkan:1.

Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun 2015 menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten Kota melakukan penelitian persyaratan administrasiterhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratanpencalonan dan persyaratan calon ayat (2) hasil penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulirModel BA.HP.KWK dan lampirannya seperti terdapat pada BeritaAcara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nabire Penetapan PasanganCalon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati

Sos dan AmirullahHasyim, S.IP., M.M.) telah ditetapkan sebagai pasangan calon yangmemenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil BupatiNabire Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Nabire Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015, tanggal 18September 2015, tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor:9/Kpts/KPU.Nabire/VIl/ 2015, tentang Penetapan Pasangan CalonHalaman 18 dari 20 halaman.

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI

Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPRSelanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGATMELAWANKOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI, TempatKedudukan Jalan Korido Sorendiweri,Kabupaten Supiori, Provinsi Papua ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura Nomor : 08/PEN.MH/2011/PTUN.JPRtanggal O02 Februari 2011 tentang Penunjukkan MajelisHakim ; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyeksengketa pada waktu surat keputusan terebut diajukankepada KPU Provinsi Papua pada tanggal 22 Januari 2011dengan surat pengantar No.17/SET KPU/SUP/1/201 1sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya obyekgugatan perkara ini, gugatanyang diajukan masin dalam tenggang waktu untukmenggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 j = esses swe emme ce me eee Bee eee oS ee oe2.

Pasal 10ayat (1) huruf mn Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009sehingga Para Penggugat sebagai calon nomor urut 2 harusdinyatakan tidak sah ;Bahwa Penggugat Drs. Hendrik Jan Rumkabu dalam perkaradugaan tindak pidana dengan nomor perkara 2215K/Pid.Sus/2009 atas nama Penggugat Drs.

Hendrik JanRumkabu ; bahwa pasangan Para Penggugat mendapatkan suara terbanyakkedua sebanyak 1.875 suara pada putaran pertama =; bahwa pasangan Para Penggugat berhak mengikuti putarankedua dengan penetapan KPU ; bahwa tidak ada keberatan dari pasangan calon lainmengenai perkara pidana Penggugat (Drs.

Hendrik Jan Rumkabu (PenggugatPrinsipal) a quo telah melewati proses verifikasiadministrasi maupun verifikasi faktual di KPU KabupatenSupiori /n casu Tergugat, kemudian Drs. Hendrik Jan RumkabuHal. 27 dari 33 Hal.

SYAMSUL BAHRI, MSJ VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG;

., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Wikarta & Partner,beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, SudirmanCentral Business District Lot 9, Jalan Sudirman Kav. 5253Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor11/SKK/ILO/IV/2018, tanggal 4 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanKOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANGtempat kedudukan di Jalan KH.

KAYO HUBI;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYAWIJAYA

Bahwa Peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 yang menjadi dasarpertimbangan dalam objek gugatan adalah peraturan yang cacat hukum,PESa.

Salah satu dasar pemeriksaan adalah Peraturan KPU No. 09 Tahun2013 tentang pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada, namun sampaisaat ini penggugat belum mengetahui dan memiliki peraturan KPU No. 9Tahun 2013, tetapi yang diketahui penggugat adalah peraturan KPU No.9 Tahun 2012.

Alasan tidak lolos Verifikasi Karena Penyerahan dokumen dukunganlewat waktu yaitu diserahkan tanggal 03 Mei 2013, sedangkan waktuyang ditentukan oleh KPU tanggal 15 April 2013, menurut hematpenggugat bukan alasan mutlak yang perlu dipertimbangkan oleh KPUdan apabila berkas dukungan tersebut secara resmi sudah diterimaoleh ketua KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 3 Mei 2013, danselain itu menurut ketentuan peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 pasal 31ayat 2 menyatakan penyerahan dokumen dukungan bakal

pasangancalon Bupati oleh pasangan perseorangan kepada KPU Kabupatendilakukanpaling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelim masapendaftaran pasangan calon ; ".

Bahwa tidak lolos dengan alasan format surat dukungan dan jumlahdokumen dukungan serta hardcopy dan softcopy yang harus diserahkanke KPU tidak terpenuhi, karena KPU Kabupaten Jayawijaya tidakmenyediakan dokumen keputusan KPU tentang jumlah dukungan palingsedikit sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah Distrik sertamengenai tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumenmaupun tenggan waktiu terakhir memlengkapi kekurangan jumlahdukungan, sesuai peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 28

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA, dk

Pasal 2 PeraturanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2012, bahwaKomisi Pemilinan Umum (KPU) Kota Bima selakupenyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan WakilWalikota Bima tahun 2013 bertentangan dan tidakberpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, keterbukaan,Proporsionalitas, Kepastian hukum, Tertib, KepentinganUmum, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas. Akibatpelanggaran tersebut Tergugat telah meloloskan pasangankakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A.RahmanH.

Oleh karena ketidakcermatan Tergugat dalamberfikir dan bertindak dengan tidak menggunakan tata urutanperundangan yang berlaku maka terbitlah PenetapanKeputusan yang cacat hukum karena telah terjadipelanggaran terhadap ketentuan perundangan ( UUD Tahun1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 tahun 1999 danselanjutnya pelanggaran terhadap i peraturan KomisiPemilihan Umum ( KPU) lainnya ), maka telah berdampakbahwa Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KpuKota017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentangPenetapan

Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan suratkepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima denganNomor 008/PK2/Panwaslu Kobi/Il/2013 tanggal 26 Maret2013 perihal peringatan dengan tembusan kepadaBawaslu. provinsi NTB di Mataram.

) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KpuKota017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan NamaPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 YangMemenuhi Persyaratan dan menyatakan batal atau dinyatakan tidaksah Keputusan Ketua KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KpuKota017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan CalonTerpilin dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota BimaTahun 2013;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota

Putusan Nomor 194 K/TUN/20144)5)atau bahkan tidak dapat lolos dalam mekanisme pemeriksaan perkaradi Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa demikian pula Putusan Judex Facti tidak mempertimbangkanPutusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.62/DKPPPKEIV/2013 (unduh dkpp.go.id)), atas gugatan Panwas KotaBima terhadap Pembanding/KPU Kota Bima yang intinya DKPPmenjatuhnkan Peringatan kepada Pembanding/KPU Kota Bima karenakinerjanya yang buruk.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. PANIAI VS 1. YOSAFAT NAWIPA, S.Pd., 2. BARTHOLOMEUS YOGI, A.Md., S.Sos;

PUTUSANNomor 61 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIALberkedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye Enarotali, DistrikPaniai Timur, Kabupaten Paniai ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aris Bongga Salu, S.H. danHerman Bongga Salu, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan

SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991tentang Petunjuk Pelaksanan beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun2012 tanggal 24 April 2012 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 20122017 yangditerbitkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai tersebutmerupakan

tindakan Tergugat yang tidak memberikan penjelasan secara tertulismengenai alasan kekurangan berkas atau tidak memenuhi syaratnya berkaspasangan Para Penggugat seperti pada poin 7 dan 8 diatas adalah sangatbertentangan dengan ketentuan Pasal 39 poin c Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor: 13 Tahun 2010;Bahwa selanjutnya Para Penggugat dengan pasangan calon lainnya diundangoleh Tergugat untuk hadir pada tanggal 24 April 2012 di aula serbagunaWatawogi untuk mendengar pengumuman hasil Rapat Pleno KPU

, dan padapengumuman tersebut nama Para Penggugat tidak terakomodir sebagai pesertaPemilukada Kabupaten Paniai tahun 2012 dengan alasan yang tidak jelas;Bahwa atas pengumuman hasil pleno tersebut, telah nyatanyata Tergugat tidakmelakukan verifikasi terhadap surat dukungan yang dimasukkan oleh pasangan151617Para Penggugat, sehingga Tergugat dalam melaksanakan tahapan Pemilukadatelah melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 2 perihal asasasaspenyelenggaraan PEMILU, yakni Jujur, Adil, Kepastian

Putusan Nomor 61 K/TUN/2013.dilakukan pada tingkat PPD maupun tingkat KPU, atas dasar faktafakta tersebutmaka hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan suara yang diajukan padasaat pendaftaran atau tahap pertama yang dituangkan dalam Berita Acara No.BA.42/KPUPAN/II/2012, tanggal 10 Maret 2012, dengan jumlah dukungansuara yang sah adalah 5.869 suara serta hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlahdukungan suara pada tahap perbaikan/tambahan atau tahap kedua yangdituangkan dalam Berita Acara

Penggugat :
- I PUTU AGUS ADIARTA
Tergugat :
- KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BADUNG

2014 dengan Register Nomor : 03/G/2014/PTUN DPS dalam perkara antara :I PUTU AGUS ADIARTA, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Banjar Kangin,Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Nama : Gunadjar, SH ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Alamat : Jalan Noja XXXVII No. 16, Denpasar ;Pekerjaan : Advokat ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2014, yangselanjutnya disebut sebagai : Pihak Penggugat MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

) KABUPATEN BADUNG, di Badung PropinsiBali, yang selanjutnya disebut sebagai : Pihak Tergugat Menimbang , bahwa yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara ini adalahKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 85/Kpt/KPUBadung/016.433789/I/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Badung Nomor : 245/Kpt/KPU Badung/016.433789/VIII/2013 TentangPenetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BadungDalam Pemilihan Umum

sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yangtimbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata denganBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara seksama, obyek sengketa dalamperkara ini, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 85/Kpt/KPU

Badung/016.433789/I/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 245/Kpt/KPU Badung/016.433789/VIII/2013Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBadung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat telahmemenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun ; Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1

DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRDKabupaten/Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan mencermati ketentuan pasal259 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pasal angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun, maka obyek sengketa dalam perkara ini yangdikeluarkan oleh Tergugat yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BadungNomor : 85/Kpt/KPU

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SORONG

Partai KasihDemokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik yang memperolehkursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 (videPeraturan KPU Nomor 13.

Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1), KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kotamelakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, 3.

telah memenuhi pasal 46 ayat (1) yakni:e Pada tanggal 04 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong)telah melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkanPasangan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaiPasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong tahun2012, yang tertuang dalam SK KPU Kota Sorong Nomr 23 Tahun2012; Pasal 46 ayat (2) yakni: wana nnn nnn nanan nnn nnn nnn n enn ne anne e Pada tanggal 08 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong

Pasangan Iv.Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, Sh, MH, (fotokopii T9a:Surat Pencalonan (Model B, B1, B2KWK KPU) Nomor: 02/APB/IXSRG/2011 tangga 29 Nopember 2011 an. Pasangan HengkRumbiak dan Hi.

JuniTriatmoko mendaftar di KPU Kota Sorong tanggal 9 Desember2011 jam 3 sore; e bahwa saksi tidak mengetahui kapan pasangan para Penggugatmendaftar di KPu Kota Sorong; e bahwa saksi tidak mengetahui mana yang lebih dahulu mendaftardi KPU apakah pasangan Hengky Rumbiak atau Para Penggugat; e bahwa saksi mengetahui pengembalian berkas yang kuranglengkap dari pasangan hengky Rumbiak ke KPU adalah tanggal 6Januari 2012; e bahwa saksi mengetahui KPU Kota Sorong melakukan verifikasidengan DPC Partai Kesatuan

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan objek sengketa yang di mohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 503/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021

tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 12 Juli 2021;

Penggugat- Muhamad Mulyana, S.TPara Tergugat- Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Sukabumi- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat- Anwar Situmorang, S.E., M.M

,MM nomor urut DCT 8 dengan alasan bahwaPenggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibadak dan telah dijatuhipidana penjara berdasarkan dakwaan aquo;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi(Tergugat I), KPU Kota Sukabumi (Tergugat II), KPU Provinsi Jawa Barat(Tergugat II),dan ANWAR SITUMORANG,SE.

Hanya beberapa hari berselang justru KPU Provinsi JawaBarat (Tergugat II) melalui KPU Kota Sukabumi (Tergugat ID)mengeluarkan keputusan Nomor 693/KPUProv01 1/VII/2014 bahwaPenggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatifterpilih padahal ini sudah kadaluarsa.

Surat KPU ProvinsiJawaBarat ini terbit berdasarkan dari surat KPU Kota Sukabumi Nomor:232/KPU.Kosi011.329150/2014, tanggal 14 Juli 2014 perihal kKlarifikasi CalonAnggota DPRD Kota Sukabumi an. Muhamad Mulyana, ST.

yang tidak mampu diselesaikan oleh KPUKabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan KPUProvinsi untuk diselesaikan;Bahwa surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 693/KPUProv01 1/VII/2014tanggal 23 Juli 2014 perihal Pembatalan Calon Terpilih, KPU Provinsi JawaBarat meminta KPU Kota Sukabumi untuk melakukan Perubahan SuratKeputusan KPU Kota Sukabumi mengenai Penetapan Calon Terpilih AnggotaDPRD Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

EEN SUHENDAR; setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi mengenal Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluargadan juga tidak ada hubungan pekerjaan;Bahwa saksi pernah bersama dengan Penggugat pergi ke Kantor KPU KotaSukabumi pada saat diadakan Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi;Bahwa saat itu saksi ada melihat Sdr. Dedy dari Divisi Hukum KPU KotaSukabumi dan Sdr.

,M.H, dkk. vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

besar dan yang hanya lulus 50 besar calonanggota KPU Kab.

Setelah pelantikan tersebut KPU RIkemudian mengumpulkan semua anggota KPU Prov.

25 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUNMTRRumah Sakit Jiwa Provinsi NTB untuk dapat dilakukan tes kesehatan rohanikepada 8 Kabupaten/Kota dan pada hari yang sama KPU Provinsi NTBbersurat kepada Sekretariat KPU di 8 Kabupaten/Kota untuk mengundangpeserta seleksi calon KPU/Kota mengikuti seleksi tes kesehatan rohani,demikian pula untuk Sekretariat KPU KabupatenBahwa setelah Ketua KPU Provinsi NTB melalui Sekretariat KPU KabupatenLombok Barat mengundang 49 peserta Seleksi Calon Anggota KPU

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotaSeluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013, (Vide Bukti T4);3.

;ayat (2) : Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kotatidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, makapelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU provinsi dengansupervisi oleh KPU;ayat (3) : Dalam hal KPU provinsi dipandang oleh KPU tidak dapatmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas yang menjadidasar hukum bagi KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 957/Kpts

., DkkMelawan KETUA KPU Propinsi Riau

Yang selanjutnyadisebut;2 222222 o nen ne nn ne nee PENGUGATMELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU, Berkedudukan diJI. Gajan Mada No. 200 Pekanbartu ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H. AZIUN ASYAARI, SH MH2. YOANNA NILA KRESNA, SH3. YUDIS PAULINA, SH, MHKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/ KonsultanHukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang beralamat di JI.

Gugatan Penggugat Nomor : 33/G/2013/PTUNPbr, tertanggal 3 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 September 2013;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dengan Register Perkara No. 33/G/2013/PTUNPbr, yang padapokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Ketua KPU

ASRUL ASADI, S.Sos melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR

ASRUL ASADI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKaur, Tempat Tinggal Desa GedungSako Kecamatan Kaur SelatanKabupaten Kaur; Selanjutnya disebutsebagal........... 000 c eee ee eeeee eee ee eee PARAPENGGUGAT;we ene MELAWAN eee eee ee eee eee eeeKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR, Tempatkedudukan di jalan Ir.

Bahwa setelah mengadakan pendaftaran dan ParaPenggugat' diseleksi, pada tanggal 5 Mei 2010terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa ParaPenggugat adalah sebagai pemenang dengan calonyang lain yaitu Ir. Hidayat, MMdan Drs.

Keputusan Tergugat (Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kaur) Nomor: 15 Tahun 2010 tanggal14 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yangmemenuhi persyaratan sebagai peserta dalampemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 bertentangandengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur Nomor: 09 Tahun 2009 pasal 6 yangberbunyi: Apabila partai politik ataugabungan partai politik, mencalonkan lebih darisatu) bakal pasangan calon yang ' pertama yangditerima oleh KPU

,MH
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KPU RI

., Anggota KPU R.1.;2. Ilham Saputra, S.IP., Anggota KPU R.1.;3. Pramono Ubaid Tantowi, M.A., Anggota KPU R.I.;4. Sigit Joyowardono, R.I., Kepala Biro Hukum Setjen KPU R.1.;5. Mas Noer Soesanto, S.H., Wakil Kepala Biro Hukum Setjen KPUR.1.;6. Daryatun, S.H., Kepala Bagian pada Biro Hukum Setjen KPUR.1L.;7. Setya Indra Arifin, S.H., M.H., Tenaga Ahli pada Biro HukumSetjen KPU R.I.

;Annete Lusi Handayani, S.H., Fungsional Umum pada BiroHukum Setjen KPU R.1.;Edho Rizky Ermansyah, S.H., Fungsional Umum pada BiroHukum Setjen KPU R.1.;Praise Juinta WSS, S.H., Fungsional Umum pada Biro HukumSetjen KPU R.I.;Herman Pamuji, S.Wdum., Fungsional Umum pada Biro HukumSetjen KPU R.L.;Ayutya Triadindawathy, S.H., Fungsional Umum pada Biro HukumSetjen KPU R.I.;Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H., Fungsional Umum pada BiroHukum Setjen KPU R.1.

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan UmumProvinsi Dan Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten/Kotaberbunyi :(1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotayang lulus tes psikologi mengikuti tes kesehatan;11.

Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota danbertentangan dengan Keputusan KPU Tentang Juknis SeleksiAnggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BAB II HurufB (Pelaksanaan Kegiatan) Point 6 (Tes Kesehatan danWawancara) huruf a) yang mengatur Calon Anggota KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologitahap berikutnya mengikuti tes kesehatan;Adapun hasil tes psikologi calon anggota KPU Kota Semarangberdasarkan Model TK.

Sesuai dengan yang telahditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 harus dilaksanakanoleh KPU. KPU itu hanya bisa mempertimbangkan 10 nama itu saja, karenayang diambil hanya 5.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP).;

PUTUSANNomor : 36/ B/2014/ PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 2 Samarinda ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LAURENSIUS SILI BOLI

No. 36/B/ 2014 / PT.TUN.JKT3 Suharto, S.H (Asisten DATUN) ; 4 Raharjo Budi Kisnanto, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;6 Mustofa, S.H (Jaksa Pengacara negara) ; 7 Jofri, S.H., MH (Anggota KPU Prov. Kaltim) ; 8 Drs. H. Syarifuddin Rusli, M.Si (Sekretaris KPU Prov.