Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 13 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI- Menyatakan Kewenangan atau Hak Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) Alias Si Nel hapus atau gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa

Penasihat Hukum Telahmengajukan Ek ai tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknyaperkara A Daluwarsa dan di putus oleh Pengadilan Negeri Bangkinanges id.B/2015/PN.Bkn tanggal 2 Februari 2016 dengan amar putusanMenrisda enuntut Umumuntukmenuntut hapus atau gugur karena daluwarsa.

seperti diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa dalam teori pengambilan suatu putusan, maka suatuputusan harus memiliki nilai kemanfaatan proporsional serta merupakan jawabandari keadilan responsif bagi masyarakat sesuai dengan Prinsip Aturan HukumNormatif guna menuju perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial kearah yanglebih baik lagi;Menimbang, bahwa karena kewenangan Jaksa Penuntut Umum untukmenuntut Terdakwa Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) Als Si Nel telah SSgugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa

Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor63/Pid.B/201 tanggal 13 Juli 2017, yang dimintakan bandingtersebut; YS MENGADILI SENDIRIyen Kewenangan atau Hak Penuntut Umum untuk menuntutQ erdakwa Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) Alias Si Nel hapus ataugugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa; Memulihnkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukannya danharkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepadaNegara;Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim padahari

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ daluwarsa;

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.

Sehingga oleh karenaHalaman 39 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 73/G/2020/PTUN.SMGperkara ini diajukan telah lewat waktu karena diajukan baru pada tahun2020 maka jelas jelas Gugatan Penggugat telah daluwarsa.7.

Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai GugatanPenggugat Telah Lewat Waktu/ Daluwarsa pada pokoknya menurut Tergugat IIIntervensi oleh karena Gugatan Penggugat halaman 3 & 4 yaitu pada nomor13 Gugatan mendalilkan antara 17 Januari 2020 hingga 16 April 2020 telahmengetahui bahwa obyek sengketa a quo sudah menjadi atas nama Tergugat IIIntervensi dimana Penggugat juga merasa obyek sengketa menjadi tumpangtindin dengan bidang tanah miliknya kemudian gugatan Penggugat tertanggal21

) berdasar dan beralasanhukum untuk diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenalGugatan Penggugat telah lewat waktu/ daluwarsa berdasar dan beralasanhukum untuk diterima, maka terhadap Eksepsi selain dan selebihnya tidak perludipertimbangkan lebih lanjut;Il.

Dalam Pokok SengketaMenimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensimengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ daluwarsa) berdasar danberalasan hukum untuk diterima, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan danmenilai dalam pokok sengketanya berkaitan dengan kewenangan, prosedurdan substansi dikeluarkannya objek sengketa, cukup alasan dan berdasarhukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan gugatanPenggugat tidak diterima

Dalam EksepsiMenerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Gugatan Penggugattelah lewat waktu/ daluwarsa;ll. Dalam Pokok Sengketa1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesarRp. 405.500, (empat ratus lima ribu lima ratus rupiah)Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10Februari 2021 oleh kami Dr.

Bahwa yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam PutusanPengadilan Negeri Kudus Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Kds, tanggal 5 Juni2012 tidak menyinggung sama sekali unsur daluwarsa;Hal. 8 dari 20 hal. Put.

Nomor 313 PK/Pdt/2015Unsur daluwarsa merupakan pertimbangan yang penting dalammemperoleh hak milik atas benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatupiutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya;Bahwa unsur daluwarsa itu tersirat dalam tanggapan pak Jumadi, sertakesaksian dari para saksi, baik saksi dari Tergugat, maupun saksi dariPenggugat;Secara prinsip sebenarnya unsur daluwarsa terkait dengan perkara yangsedang diperiksa di Pengadilan Negeri Kudus;Bahwa unsur daluwarsa

secara hukum diatur dalam Buku Keempat KUH.Perdata;Bahwa terabaikannya unsur daluwarsa dari pertimbangan Majelis Hakimdapat terbaca pada alinea 3 halaman 34 dan seterusnya sampai denganalinea 3 halaman 35 pada diktat Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor04/Pdt.G/2012/PN.Kds;Bahwa menurut ketentuan Pasal 67, huruf F UU Nomor 14 Tahun 1985yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Kds,tanggal 5 Juni 2012 adalah khilaf

keteranganketeranganPenggugat saja, kurang menaruh perhatian terhadap tanggapan gugatandari pak Jumadi dan kesaksiankesaksian para saksi;Bahwa tanggapan gugatan yang dikemukakan pak Jumadi dan kesaksiandari para saksi, yang mengemukakan antara lain bahwa penguasaan tanahpertanian oleh pak Jumadi, mulai Tahun 1977, 1978 ada yang menyebutTahun 1979 dan dalam masa penguasaan tersebut tanpa ada perselisihan/persengketaan dengan tetangga atau dengan desa;Bahwa halhal tersebut sudah menyangkut unsur daluwarsa

;Unsur daluwarsa lebih tepat dalam menyelesaikan penguasaan/pemilikantanah dari pada unsurunsur yang dikemukakan dalam gugatan Penggugatdalam kaitannya dengan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini;Hal ini menjadi sangat jelas bila sudah membaca, memperhatikan sampaimendalami ketentuan dalam Pasal 1963 UU H Perdata;Bahwa Prof Subekti, SH dalam bukunya PokokPokok Hukum Perdata,cetakan XVII, halaman 186 alinea 2, menyebutkan:Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun malahan bezitter yang jujurtersebut

Daluwarsa adalah satu alat untukmemperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatandengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syaratsyarat yangditentukan oleh UndangundangPasal 1963 KUHPerdataSiapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hakyang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bungan,atau suatu piutang lain yang tudak harus dibayar atas tunjuk,memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan Daluwarsa, dengansuatu penguasaan selama dua puluh tahun.

Pasal 1967 KUH Perdata: Segala tuntutan hukum, baik yangbersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapuskarena daluwasa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapayang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usahmempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukanterhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnyayang buruk.Bahwa Putusan Pengadilan yang berhubungan Hukum adatjuga mengenal lewatnya waktu (daluwarsa) yang menghapuskan hakatau memperoleh

Lembaga daluwarsa maupunrechtsverwerking berpijak pada azas kepastian hukum(rechtszekerheid).Dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukansecara umum seperti KUH Perdata lewatnya waktu 30 tahun. Namunwaktu tersebut ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaankeadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yangberlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terusmenerus, Maka hukum menganggap orang yang semula berhak melepaskan haknya.

;Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukumadat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapatdibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasandaluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diriselama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telahmelepaskan haknya (rechtsverwerking). (MA 11121975 No.200K/Sip/1974).

Bahwa Dari yurisprudensi MA ini membuktikandari sisi akibat, bahwa daluwarsa mempunyai persamaanHal. 14 dari 22 hal, Put.No.256/PDT/2017/PT.Mksdengan rechtsverwerking. Daluwarsa mengacu pada lamanyawaktu tertentu menyebabkan hapusnya hak disatu pihak ataudiperolehnya hak dipihak lain. Demikian juga rechtsverwerkingsebagaimana dalam hukum adat mengacu pada pelepasanhak yang didasarkan berlangsungnya jangka waktu yang lamatertentu. Sementara dipihak lain memperoleh/ menimbulkansesuatu. hak.

alasanalasannya yang diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon PeninjauanKembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa, pada waktu diterbitkannya UUPA tahun 1960, Badan PertanahanNasional atau P3MB selaku pihak yang berwenang terhadap obyek perkaratersebut, tidak mengambil tindakan yang tegas maupun membuat peringatankepada Pemohon, agar tercegahnya daluwarsa

sebagaimana diatur dalamketentuan perundangundangan, khususnya Pasal 1979 KUH Perdata, yangberbunyi : "daluwarsa itu tercegah pula oleh suatu peringatan, serta oleh tiapperbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan lain diberitahukan oleh seorangpegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orangyang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa " ;Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Pertanahan Nasional atau P3MBtetap membiarkan Pemohon untuk menempati,

suatu benda tak bergerak, suatu bunga,atau suatu piutang yang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk,memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatupenguasaan selama dua puluh tahun (20 Tahun)" ;Dengan demikian maka Pemohon telah memperoleh Hak Milik atas obyek perkaratersebut dengan jalan daluwarsa dan mempunyai hak prioritas;2 Bahwa, pada tanggal 6 Desember 1977 Pemohon mengajukan surat permohonanpendaftaran obyek perkara kepada Kepala Agraria Jatim, setelah itu tanggal 3Mei

peringatan dari BPN dan P3MBsebagai Pihak yang berwenang atau yang menguasai obyek sengketa sesuai denganamanat UUPA tahun 1960, sehingga menurut ketentuan Pasal 1963 ayat 2 jo Pasal1967 KUH Perdata, yang berbunyi := Pasal 1963 Ayat 2, Siapa dengan Itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun (30 tahun), memperoleh Hak Milik, dengan tidak dapatdipaksa untuk mempertunjukkan alas Haknya" ;= Pasal 1967, "Segala tuntutan hukum, baik bersifat perdata maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa

dengan lewatnya waktutiga puluh tahun (30 tahun), sedangkan siapa yang dapat menunjukkanakan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak,lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yangdidasarkan kepada itikadnya yang buruk" ;Bahwa berdasarkan uraian pada Pasal 1963 jo Pasal 1967 KUH Perdata, dengandemikian Pemohon dinyatakan telah memiliki obyek sengketa tanpa harusmenunjukkan sesuatu alas hak ;Hal. 11 dari 15 hal.

Eksepsi Gugatan a quo Telah Lewat Waktu/Daluwarsa Exceptio Temponisi1. Tuntutan ganti kerugian Para Penggugat yang didasarkan padaperistiwa tubrukan kapal sebagaimana dituangkan dalam surat gugatantertanggal 15 November 2013 telah terkena daluwarsa;2. Berdasarkan Pasal 742 ayat (1) KUHD, segala tuntutan hukumuntuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena tubrukan kapaladalah dua tahun sejak hari tubrukan atau timbulnya kerugian terjadi;3.

Judex Facti Tingkat Banding Salah menerapkan Hukum Atau MelanggarHukum Yang Berlaku Mengenai Daluwarsa Ganti Kerugian Tubrukan Kapal.17.

Bahwa Putusan Judex Facti Tingkat Banding dalam mempertimbangkaneksepsi gugatan daluwarsa adalah tidak tepat dan tidak beralasanhukum, karena di dalam Pasal 742 Ayat (1) KUHD terdapat 2 (dua)pililhan dalam menentukan penghitungan masa daluwarsa suatu tuntutanhukum alas terjadinya tubrukan kapal yaitu suatu tuntutan hukum akangugur setelah 2 (dua) tahun sejak (1) hari tubrukan atau (ii) timbulnyakerugian terjadi.

dalam Pasal 1979 dan Pasal 1980 KUHPerdatatersebut juga harus dinyatakan tetap berlaku terhadap ketentuandaluwarsa di dalam Pasal 742 Ayat (1) KUHD, karena ketentuan HalhalYang Mencegah Daluwarsa dalam KUHPerdata merupakan prinsiphukum yang berlaku umum terkait daluwarsa tuntutan ganti kerugian dibidang hukum keperdataan, tidak terkecuali terhadap halhal yang belumdiatur dalam KUHD;24.

di hitung sejak ada putusan Mahkamah PelayaranNomor HK.2010/08/ III/MP.12 tanggal 26 Maret 2012, sehingga gugatan a quobelum daluwarsa;Halaman 32 dari 35 hal.

Purworejo) bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Desember 1993atau setidaktidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 1993, (yangmana ketentuan daluwarsa penuntutan pidana sesuai Pasal 78 ayat (1) KUHPtidak dapat diberlakukan karena sesuai ketentuan Pasal 79 ke1 KUHPmengenai pemalsuan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudahbarang yang dipalsu digunakan oleh sipembuat pada tahun 2013, sebagaimanadisebutkan dalam

Pada perkara aquo Jaksa Penuntut Umum telahmendakwa terdakwa Jenny Listyawati Elizabeth Pardede atas perbuatanTerdakwa yang menempatkan atau menyuruh menempatkan keteranganpalsu pada akta authentik, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa telah melanggar Pasal 266 (1) jo pasal 55 (1) dan Pasal 266(2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.sebagaimana ketentuan daluwarsa Penuntutan pidana sesuai Pasal 78(3) yang berbunyi "sesudah lewat 12 tahun, bagi segala kejahatan yangdiancam hukuman penjara sementara yang

penuntutan pidana sesuai Pasal 78 ayat (1)KUHP tidak dapat dibertakukan karena sesuai ketentuan Pasal 79 ke1KUHP mengenai pemalsuan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada harisesudah barang yang dipalsu digunakan oleh si pembuat pada tahun2013, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua), sehingga sesuaiHalaman 19 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Pwr2020dengan Pasal 79 ke 1 KUHP daluarsa baru dihitung setelah barang yangdipalsu digunakan yaitu pada sekitar bulan Agustus 2014 sehinggaterhadap

Bahwa akte kelahiran atas nama terdakwa Jenny ListyawatiElizabeth Pardede dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Purworejo pada tanggal 01 Desember 1993, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 78 (3) Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) hak untuk menuntut oleh Jaksa Penuntut Umumsudah lewat waktu (daluwarsa), Karena kutipan akte kelahiran atasnama Terdakwa tersebut sudah berumur 22 tahun sejak akte tersebutdibuat;.

Bahwa akte kelahiran atas nama terdakwa Jenny ListyawatiElizabeth Pardede dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Purworejo pada tanggal 01 Desember 1993, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 78 (38) Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) hak untuk menuntut oleh Jaksa Penuntut Umumsudah lewat waktu (daluwarsa), Karena kutipan akte kelahiran atasnama Terdakwa tersebut sudah berumur 22 tahun sejak akte tersebutdibuat ?.

Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu / Daluwarsa ( Verjaring );1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa, karenaselama 24 (dua puluh empat) tahun Para Tergugat telah menguasai objeksengketa, dan baru sekarang ini Para Penggugat mengajukan gugatan.Menurut M.YAHYA HARAHAP.

Maka gugatan ParaPenggugat adalah merupakan gugatan yang lewat waktu / daluwarsa(Verjariang);2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa, karenasudah lebih 20 (dua puluh) tahun, Para Tergugat menduduki tanah yangdisengketakan tanpa ada gangguan dan selama ini Para Penggugatmembiarkannya, seperti yang dimaksud pada Putusan RvJ Jakarta 13Januari 1939 T. 241.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa, karenasudah lebih 18 (delapan belas) tahun, Para Tergugat mengusai tanahyang disengketakan tersebut tetapi Para Penggugat membiarkannya saja,Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18(delapan belas tahun) tahun, dikuasai oleh orang lain dianggap sudahmelepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking). (MA 2491958.No 329 K / Sip /1957).

Maka karenanya gugatan Para Penggugatadalah merupakan gugatan yang lewat waktu / daluwarsa (Verjaring);Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Amt4.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah lewat waktu / daluwarsa, karenasejak tahun 1994 sampai sekarang Para Tergugat menduduki tanah yangdisengketakan bertindak sebagai pemilik yang jujur tanpa ada gangguan,Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yangmenduduki tanah berindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkanperlindungan hukum , (putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940 T.154, makaolen karenanya gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang lewatwaktu / daluwarsa (veraring);5.

Bahwa mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu tidak adaketentuan khusus yang mengatur mengenai habis masa waktu(daluwarsa) proses penyidikan perkara. Dalam Pasal 261 hanyamengatur mengenai penyampaian hasil penyidikan kepada penuntutumum selama 14 hari sejak diterimanya laporan, dan jika belum lengkapditambah 3 hari. Tidak ada ketentuan mengenai daluwarsa prosespenyidikan perkara..

Bahwa aturan mengenai daluwarsa dikembalikan kepada aturan yanglebih umum yaitu pasal 78 KUHAP berbunyi, Ayat (1): Kewenanganmenuntut pidana hapus karena kadaluwarsa:1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan denganpercetakan sesudah satu tahun;2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidanakurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enamtahun;3. Mengenai Kejahatan yang diancam dengan pidana lebih dari tigatahun, sesudah dua belas tahun;4.

Bahwa sesuai dengan Pasal 78 KUHAP daluwarsa Tindak PidanaPemilu yang dilakukan Dra. Hj. Eni Khaerani, M.Si sesuai denganLaporan Polisi Nomor : LP / 522 B/ V / 2014 / Bid / Res Bkl Utaratanggal 01 April 2014 adalah enam tahun lagi.Putusan No. 01/Pra.Pid/2014/PN.AMHalaman 8 dari 36 Halaman9.

:Bahwa, ahli kenal dengan Pemohon namun ahli tidak mempunyai hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;Bahwa, ahli tidak kenal dengan Termohon dan ahli tidak mempunyaihubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Termohon ;Bahwa, Pasal 261 ayat (1) UndangUndang No. 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum tidak diatur mengenai daluwarsa melainkan pengaturanmengenai kadaluarsa diatur dalam pasal 78 Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) ;Bahwa, alasanalasan penghentian penyidikan oleh

yang diatur pada Pasal 78 KUHP adalah dalam konteksPenuntutan dan bukan mengenai konteks melakukan suatu Penyidikan ; Bahwa, di dalam penyidikan tidak terdapat daluwarsa karena berkaspenyidikan dapat disimpan sebagai arsip Negara sampai dengandilimpahkan ke Penuntut Umum ; Bahwa, penghentian demi hukum adalah karena daluwarsa atau Terdakwatersebut tidak dapat lagi diadili misalnya yang terjadi pada kasus PakSoeharto dimana Jaksa Agung mengeluarkan Surat PenghentianPenuntutan oleh karena sakit Pak

Oleh karena itu Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan NegeriMaros tanggal 19 September 2013 Perdata No.21/Pdt.G/2013/PN.Maros,telah lewat waktu (Daluwarsa) baik menurut ketentuan KUH.

hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkansuatualas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukansuatutangkisanyanqdidasarkan pada itikad buruk.

Berdasarkan faktafakta dan aloasanalasan yuridis di atas, maka gugatanPenggugat demi hukum wajib dinyatakan tidak dapat diterima karena telahlewat waktu/Daluwarsa ataupun rechtsverwerking menurut hukum Adat. Hal. 6 dari 48 halaman, No. 21/Pdt.G/2013/PN.Mrs.1.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai DALUWARSA, tanah sengketademi hukum telah menjadi milik yang sah para Tergugat karena diperolehsecara sah dan menguasai sebagai pemilik yang beritikad baik, terusmenerus dan tidak terputusputus lebih dari 30 tahun lamanya tanpamendapat sanggahan/keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat;sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata yang telah dikutip dalam Eksepsi , menegaskan sbb.

LUBIS (Pembagian HomeKepemilikan yang sah tersebut baik berdasarkan Pengoperan Hak/jual belitunai dan kontan secara sah sejak tanggal 8 September 1975 ketika masihberstatus Tana Negara dibawa pengelolaan Proyek HOME BASE POM DAMXIV HASANUDDIN, maupun berdasarkan ketentuan DALUWARSA menurutHukum Perdata serta Rechtsververking/ pelepasan hak menurut HukumAdlal. 220 one nnn nnn nnn nnn non nn on on nnn nn ne ne nnn nnn cae ene nee ene.