Padahal jika Terdakwa selakuKPA melakukan pengujian atas harga pasaran dan NJOP tersebut maka akan didapatkanharga nyata atas tanah tersebut harga senilai Rp. 75.000,/meter untuk tanah yangbesertifikat hak milik dan Rp. 50.000,/ meter untuk tanah yang belum bersertifikat hakmilik. Dan jika Terdakwa melakukan pengujian NJOP atas tanah yang akan dibebaskanmaka akan didapatkan NJOP atas tanah yang akan dibebaskan hanya senilaiRp.10.000,/ meter.

Letakobjek Pajak di Jalan Besar Lingkungan I Pekan Dolok MasihulSerdang Bedagai dengan NJOP Rp.128.000,/m yaitu :e No. SPPT ( NOP ): 12.19.100.013.00700138.0e No.

Wajib Pajak : Nursiah Usman, Hj.Letak objek Pajak di Jalan Besar Lingkungan I Pekan DolokMasihul Serdang Bedagai dengan NJOP Rp. 128.000/m yaitu :e No. SPPT ( NOP ): 12.19.100.013.00700138.0e No.

seharusnya sebesar Rp. 1.225.000.000, (satu milyar dua ratus dua puluh limajuta rupiah) dengan harga Rp.125.000,/m berdasarkan pertimbangan harga Rp.200.000, dan NJOP Rp. 128.000, padahal jika Terdakwa waspada akandidapatkan NJOP Rp. 10.000,/m?

Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai Jual Objek Tanah :Hal ini dapat dilihat dari : NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama keSyafri St Pangeran) dengan Nomor Objek Pajak 137502000400502110dimana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOPPBB/m2 Rp.27.000.M2 luas NJOP PBB/m2 Rp.149.256.000 NJOP tanah Milik Jamaran St Lembang Alam (belum balik nama AtisMayuti) Nomor Objek Pajak 137502000400201160, dimana di dalampenghitungan NJOP PBB tersebut

luas tanah 2.764 NJOP PBB/m2 RP82.000.M2 luas NJOP PBB/m2 Rp.226.648.000.Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj.

;Bahwa dalam jual beli tanah NJOP dapat dipedomani ;HIm. 165 dari 269 HIm.

atau nilai harga senyatanya yang ada di lokasi tanah tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Kepala BPN No 3 tahun 2007ayat 2 menjelaskan Musyawarah sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dapat berpedomanpada NJOP atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalandisekitar lokasi ;Menimbang bahwa NJOP hanyalah sebagai dasar pengenaan pajak olehPemerintah sehingga kadangkala nilai NJOP jauh lebih rendah dari harga pasar, makaMajelis berpendapat NJOP tidak bisa dipedomani dalam

atau nilai nyata sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi ;Menimbang, bahwa NJOP tanah milik Syafri ST Pangeran adalah Rp 27.000/m2dimana dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 m2 maka jumlahNJOP PBB /M2 Rp. 149.256.000, ;Menimbang, bahwa NJOP tanah milik Atis Mayuti dulunya adalah tanahJamaran St Lembang Alam adalah 82.000/M2 dimana dalam penghitungan NJOP PBBtersebut luas tanah 2.764 m2 maka jumlah NJOP PBB /M2 Rp. 226.648.000 ;Menimbang, bahwa dengan

pokok sengketakarena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan karena itu maka seharusnyaperhitungan PBB Tahun Pajak 2015 dihitung kembali menurut perhitunganPemohon Banding menjadi sebagai berikut:NJOP BUMI PRODUKTIF Pendapatan Kotor 1.938.233.808.796Biaya Pengupasan (850.211.739.322)Biaya Pengambilan hasil produksi (260.468.997.793)Biaya Pengolahan dan pemurnian (99.238.618.094)Biaya Pengangkutan (207.038.724.232)Hasil bersih 521.275.729.355 NJOP

Putusan Nomor 755 /B/PK/Pjk/2019 NJOP BUMI PRODUKTIF NJOP per m2 427.000NJOP bumi produktif 5.332.418.700.000Dikurangi : NJOPTKP (12.000.000)Jumlah 5.332.406.700.000NJKP (40%) 2.132.962.680.000PBB terutang (0,5%) 10.664.813.400 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT110889.18/2015/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp16.409.339.400,00 dengan perincian sebagaiberikut: Nilai Jual Objek Pajak (Rp)Objek Pajak Luas (M2) KelasPer M2 JumlahBumi 12.488.100 031 657.000,00 8.204.681.700.000,00Bangunan 0 0,00 0,00NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP

Bila jauh di atas NJOP berartiKemahalan dan sebaliknya.Bahwa, hal ini sesuai pula dengan pasal 1 angka 1 denganPeraturan Mentri Keuangan RI No.150 /PNK.03 /2010 tentangKlasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB);18.Bahwa, terbukti Penggugat telah wanprestasi ke Tergugat l.Oleh karena itu, obyek sengketa dilelang melalui lelang yangdilakukan pada tanggal 28 Maret 2014, maka obyek sengketa /barang jaminan telah laku terjual kepada Tergugat IV,sebagaimana Risalah Lelang RISALAH LELANG

Apakah benar harga nilailimit yang ditetapkan olehTergugat yang menetapkanharga terlampau rendahyaitu relative sama denganharga NJOP dalampelelangan obyek sengketaperkara ini , melanggaraturan, dan bertentangandengan kepatutan dalammasyarakat sehinggamerugikan Penggugat ?2.

Bahwa sebidang tanah yang NJOP per meter Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) misalnya berbeda dengan harga riil atau harga pasar yangbiasa laku dijual cepat dengan harga Rp.5.000.000.

adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar , dan bilamana tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga denganobjek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka Majelisberpendapat bahwa NJOP dapat dijadikan patokan sebagai ukurankewajaran harga tanah ;Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dan kepatutansebagai patokan atau ukuran kewajaran harga tanah setempat

dapatdiperoleh antara lain dari hasil Tim Penilai Independen, Surat Keterangandari Camat, dikaitkan dengan harga Tanah dalam NJOP;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa pengumumanlelang atas SHM No.340 Luas tanah 2.800m2 terletak di JI.

Bahwa dengan dikesampingkan prosedur dan tata cara menurut hukum,akibatnya dalam penentuan/penetapan limit harga atas objek lelang olehTerbantah Ill atas permintaan Terbantah II hanya terjual dengan harga sebesarRp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) dibawah harga pasaran danharga NJOP, sedangkan harga NJOP sebesar Rp357.397.000,00 (tiga ratuslima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan tujuh ribu rupiah);Bahwa, Nilai Hak Tanggungan yang dibuat antara Terbantah (Kreditur)dengan Para Pembantah

(Debitur) adalah sebesar Rp525.000.000,00 (limaratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga jelas penjualan secara lelangatas obyek hak tanggungan tersebut sangat jauh dari nilai Hak Tanggunganterpasang dan Nilai NJOP, terlebih lebin dengan harga pasaran setempat:4.

RepublikIndonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE23/PN/2000 tanggal 22 November 2000, tentang Petunjuk Lelang HakTanggungan, sebagaimana dimaksud pada butir J hurup b, yangmenyatakan Pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapatdilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janjisebagaimana dimaksud pada Pasal 6 juncto Pasal 11 ayat (2) huruf e atauadanya kendala/gugatan dari debitur, sehingga perbuatan Terbantah Ildengan melelang objek Hak Tanggungan dengan limit dibawah NJOP

Nomor 1537 K/Pdt/2017Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak/keberatan tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi dan PengadilanTingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum Para Pemohon Kasasidengan dikesampingkan prosedur dan tatacara menurut hukum dalampenentuan limit harga lelang atas obyek lelang jauh dari harga pasaran dansangat jauh di bawah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tidak sepadandengan Nilai Hak Tanggungan yang dibuat antara Termohon Kasasi II denganPara

Pemohon Kasasi, sehingga sangat jelas dalam penjualan lelang atasobjek hak tanggungan tersebut sangat jauh dari nilai hak tanggungan yang dipasang dan nilai NJOP/terlebih lebin dengan harga pasaran setempat dengandemikian pelelangan tersebut sangat sangat merugikan pihak Para PemohonKasasi tidak berdasarkan azas keadilan dan kepatutan dan diduga dalampenetapan harga limit lelang ada konspirasi antara Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il sehingga Termohon Kasasi membeli harga lelangdengan limit

) tanah dimaksud,karena pada saat dijaminkan oleh Tergugat Tergugat sendiri belum atau tidakmendaptarkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Baratuntuk mendapatkan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jadi bukanPenggugat sendiri yang menentukan nilah dari Tanah tersebut tetapiberdasarkan nilai harga pada saat jual beli oleh Tergugat, bahwa Nilai JualHal 9 dari 15 hal Putusan No. 171/PDT/2018/PT.SMRObyek Pajak (NJOP) adalah harga ratarata dari transaksi jual belitersebut ;Apabila tidak

terjadi transaksi jual beli maka nilai (NJOP) bisa ditentukanberdasarkan perbandingan harga obyek lain yang sejenis, dapatPenggugat/Pembanding jelaskan bahwa nilai NJOP bisa ditentukan melaluitiga aspek berikut ini yaitu :1.

Perbandingan Harga Obyek : Adalah nilai NJOP berdasarkanperbandingan dengan property lain yang sejenis dan posisinyatidak berjauhan dan telah diketahui berapa harga jualnya;2. Nilai Perolehan Baru : metode nilai perubahan baru ini bisadiketahui melalui penghitungan biaya untuk mendapatkan propertyyang sudah terjadi dan kemudian dikurangi dengan kondisi fidikproperty yang dibeli tersebut;3.

Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti : merupakan metode penentuanpajak berdasarkan hasil produksi obyek pajak tersebut.Bahwa sangatlah jelas dalam UndangUndang Nomor 28 tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 139/pmk.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapannilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.Dalam peraturan tersebut Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah hargaratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

secara wajar.Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaluiperbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau NJOP pengganti.Maka berdasarkan semua yang telah diuraikan sebagaimana tersebutdiatas Penggugat sekarang Pembanding memohon dengan hormat, agarBapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenanmemutuskan sebagai hukum :DALAM POKOK PERKARA1.

(Nilai jualobjek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 700.000.000.,.* Hipotik tahap II senilai Rp. 66.000.000.,.* Hipotik tahap III senilai Rp. 86.000.000,.SHM No. 11/Desa Paccing tanggal 31 Desember 1981,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 430.301.000, (Empatratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah) ditahun2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atasharga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :Hal. 16 dari 28 Hal.

ratus lima puluhdua ribu rupiah) dan lantai jemur senilaiRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 150.000.000..SHM No. 245/Desa Paccing tanggal 10 Mei 2002,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 69.101.000, (Enampuluh Sembilan juta seratus satu ribu rupiah) dan lantaijemur senilai Rp.30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah)ditahun 2010, dan sekarang

tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :Hal. 17 dari 28 Hal.

No.822/Pdt.G/2020/PA.Wip9.69.79.8* Hipotik tahap senilai Rp. 80.000.000..SHM No. 26/xxxx XxXxxxxxx tanggal 11 Mei 2005,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 68.404.000, (Enampuluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah)ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 50.000.000..SHM No. 1025/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 01 Mei2007, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 57.600.000.

(Lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditahun2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atasharga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 128.000.000.,.SHM No. 1235/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 15September 2009, dengan Taksasi tanah senilai Rp.108.450.000, (Seratus delapan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objekpajak), dengan pengambilan hutang yaitu

HASBI.Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yangmembahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran hargayang diajukan H A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksirsendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :a. harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,/m2~b. harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,/m2c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,/m2.Dijumlahkan lalu dibagi 3: menjadi Rp. 132:500,/m2Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan

HASBI yangee raliinat di JI, HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung PermaiSamarinda nilai NJOP per meter persegi adalah Rp. 10.000,Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut Ktnuidien ditetapkanoleh Panitia: Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.TSMR/V/2007. tanggal 16.

Mei 2007 tentang Penetapan Besamya Gant :rugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardaaduk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda llir KotaSamarinda, yaitu. besarnya uang ganti kerugian/ santunan. tanah yangdimaksud. ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktorfaktor lokasitanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas sist utilitasserta keadaan lingkungan untuk lokasi

jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Mir/II1/2007 tgl.06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m2 dengan harga Rp. 30.000.000,yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m2, dengan NJOPadalah Rp.5.000,Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006; 2007dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas haksertifikat dengan nilai transaksi : terendah adalah Rp. 4.000. 000, luas tanah 500m2, harga per meter Pemegiadalah Rp. 8.000,, dengan NJOP

adalah Rp. 7.150,= tertinggi Rp. 138.000.000, dengan: luas tanah:19.235m2 harga permeterpersegi adalah Rp. 7.174, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT PLN tahun 2007~sebesar Rp. 4.063.990.750,00, dengan rincian sebagai berikut :1.

akan dirubah menjadi tuntutan ganti rugidibayar 100% dari nilai NJOP.

Sehingga perhitungan pembayaran ganti rugisebagai berikut :Dari jumlah luas 14.372 m* bukan lagi seperti hasil kesepakatan yakni14.372 m* X Rp. 307.000 (50% NJOP) = Rp4.412.204.000,00 tapi akanmenjadi 14.372 X Rp614.000,00 (100% NJOP) = Rp8.824.408.000(delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapanribu rupiah);Karena Tergugat sudah terlebih dahulu membayar ganti rugi sesuaimusyawarah perdamaian yaitu :14.372. m?

X Rp307.000 (50% NJOP) = Rp4.412.204.000,00 dan disepaktidibulatkan keatas menjadi Rp4.500.000.000,00Dengan adanya perubahan status dari Musyawarah Damai menjadiSengketa Hukum, sehingga ganti rugi sebesar Rp4.500.000.000,00dianggap sebagai panjar pembayaran Tahap 1.

sama denganRp 4.412.204.000,00 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat membayar penuh 100% dari NJOP Tahun 2007yakni luas 14.372 m? dikalikan Rp614.000/m2 sama denganRp 8.824.408.000,00Menyatakan bahwa sisa luas 898 m? adalah bagian yang tidak terpisahkandari luas 15.270 m? dan wajib dibayar dengan 898 X Rp614.000,00 =Rp 553.372.000,00;Menyatakan bahwa luas tanah 10.000 m?

harus dibayar TermohonKasasi/Pembanding/T ergugat.Dalam kenyataan, sesuai bukti P6 disepakati Pembayaran padaperhitungan setengah dari NJOP yang seharusnya dibayar 14.372 m? xNJOP Rp614.000,00 sama dengan Rp8.824.308.000,00 tapi hanyasetengahnya Rp4.324.308.000,00 yang dibayar atau diterima olehPemohon Kasasi.

Perindo No.221 063Develop Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP x 0,65% x 4% x NJOPment m? x tahun m? x tahun NJOP x m* x x m* x tahunCharge tahun(DC)Sumbang Rp. 0,45%x NJOP x 0,65% x 2,5% Xan 1.500, m? x tahun NJOP x m? x NJOP x m? Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 397/Pdt/2018/PT MDN Pemeliha x m x tahun x tahunraan tahunPrasarana (SPP)Administr 0,50% x 1% x NJOPasi NJOP x m*x x m* x tahuntahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap adanya perubahan tarif sewalahan diKawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan akandimusyawarahkan dan terlebin dahulu disosialisasikan kepada ParaPelaku Usaha Perikanan;Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m*) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m*)/ tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;35.Bahwa

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 600.00 M2 x 5 Tahun = Rp. 55,680,000 2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464,000, x 600.00 M2 x 1 Tahun = Rp. 6,960,000 3.

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 2,465.00 M2 x 5 TahunRp.228,752,000.2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464,000, x 2,465.00 M2 x 1 Tahun3.

,Catatan : Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOP.6.

Bahwa berdasarkan SPPT tahun 2015, NJOP atas tanah milik PELAWANseluas 681 meter persegi dengan Sertfikat Hak Milik no 683/Setu adalahsebesar Rp 2.176.000 per meter persegi atau total nilai harga tanahtersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.481.856.000.Sedangkan NJOP atas tanah seluas 2406 meter persegi dengan SerttfikatHak Milik no 684/Setu adalah sebesar Rp 2.176.000 atau total nilai hargaHal 3 dari 9 hal. Putusan no. 365/Pdt.G/2019/PN.Jkt.

Tim11.12.13.14.15.16.tanah tersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp5.335.456.000.

Nilai ini jauh dibawah Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP), yang setidaktidaknya bernilai Rp 6.817.312.00018.Bahwa, menurut hukum adalah merupakan perbuatan lelang yangtidak patut dan tidak berkeadilan karena sangat merugikan hakhakdan kepentingan PELAWAN atas obyek sengketa dan II ;19.Bahwa, oleh karena transaksi pelelangan yang telah dilakukan olehTERLAWAN I, Il, dan Ill tidak mendasar pada asas kepatutan dan keadilanmaka dapat dianggap perbuatan transaksional pelelangan atas obyeksengketa dan Il sehingga

.: bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa, Pemohon Bandingpada saat keberatan setuju atas besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)sebagai dasar penghitungan pajak yang terhutang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (3) UU PBB tetapi tidak setuju atas ditetapkan tarif sebesar0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) namun Pemohon Banding setujudengan tarif sebsar 0,2% dari NJKP.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, PemohonBanding dalam surat bantahannya menghitung jumlah

PBB yang terutangadalah dengan tarif 0,2% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), sedangkanNJKPnya adalah sama dengan NJKP yang ditetapkan oleh Terbanding yaitusebesar Rp1.164.563.200,00 (40% dari NJOP sebesar Rp2.911.408.000,00).bahwa dalam persidangan Terbanding menegaskan untuk tahun 2010 tidakdiajukan keberatan walau belum lunas, sedangkan berdasarkan DataPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan SPPT Tahun 2011 telah dibayarlunas.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diketahuiPemohon

Bumidan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 1994 Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKP yang ditetapkanserendahrendahnya 20% dan setinggitingginya 100% dari NJOP.bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002tentang Penetapan Besarnya NJKP bahwa untuk penghitungan PBB terhadapNJOP sebesar Rp1.000.000.000 atau lebih maka NJKP adalah sebesar 40%dari NJOP.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana tercantumdalam SPPT PBB, bahwa NJOP

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp. 394.000,b.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus BumiBeringin Rp.394.000,b.

Surat Keterangan harga NJOP, yaitu hargaterendah Rp. 650.000, per m2 dan harga tertinggi sehargaRp.2.500.000, per m2;Bahwa beberapa hari kemudian datang Fery Momongan atas perintahIvan Saleh keduanya pegawai Walikota Manado membawa suratketerangan NJOP dan Harga Pasaran Umum untuk ditandatangani LurahBumi Beringin, namun Lurah Bumi Beringin menolak, oleh karena LurahBumi Beringin dipaksa dan ditekan oleh Ivan Saleh sehingga Lurah BumiBeringin menandatangi Surat Keterangan Nomor:42/71.71.04.1012/

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp.394.000,b.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP069/WP.16/2005 tgl 21Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk KotaManado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,b.

Banding, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasahukumnya;Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 716/B/PK/PJK/2016Kronologis Dan Jumlah Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan MenurutTerbanding;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2010 Nomor: 62.10.050.010.000.00011 tanggal 11Agustus 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, Pajak Bumi danBangunan Terhutang adalah sebesar Rp. 331.981.060,00 dengan rinciansebagai berikut: Uraian Luas(M2) Kelas NJOP

2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaSampit pada tanggal 21 Oktober 2010 berdasarkan tanda terima BPS Nomor:S2234/WPJ.29/KP.0403/2010;Bahwa menanggapi permohonan keberatan Pemohon Banding, pada tanggal23 Juni 2011 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP339/WPJ.29/2011 yang isinya menolak atas pengajuan keberatan PemohonBanding dan mempertahankan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi dan Bangunan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut : Luas (m*) NJOP

) Bumi dalamSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010sebesar Rp. 324.200.000.000,00 terlalu tinggi dan tidak wajar kenaikannyadikarenakan tidak ada perubahan kondisi lahan perkebunan Pemohon Bandingyang menyebabkan NJOP Bumi menjadi lebih tinggi, selain itu prasarana danfasilitas umum yang tersedia masih belum terjangkau (listrik dari PLN dan telpondari Telkom belum tersedia);Bahwa menurut Pemohon Banding, kelas bumi pada Tahun 2010 seharusnyatetap mengikuti kelas bumi

sebesar Rp. 5.000,00/m2, penjelasanperhitungan NJOP Bumi dapat dilinat pada uraian tabel di bawah ini:Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 716/B/PK/PJK/2016 ,, Nia Dasa!

;Bahwa nilai jual bumi per m2 yang diperoleh dari perhitungan di atasdigunakan dalam menghitung Nilai Jual Objek Pajak Bumi denganperhitungan sebagai berikut:NJOP Bumi = NJOP Bumi per m2 X Jumlah Luas Bumi= Rp. 5.000,00/m2 X 64.840.000 m2= Rp. 324.200.000.000,00Bahwa NJOP Bumi ini digunakan dalam penghitungan ketetapanPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Objek Pajak dengan62.10.050.010.000.00011 tanggal 11 Agustus 2010 Tahun Pajak2010 atas nama PT.

Negara / Daerah sebesar Rp.4.2Millar dengan asumsi sepihak dari Termohon bahwasanya harga tanah di Malaseraseluas 14 Ha semestinya adalah Rp.3000.000, per M2 maka Pemohon sanggupmemberikan penjelasan sebenarbenarnya sebagai berikut: Pemkab Nagekeosepakat menetapkan harga tanah dengan Pemohon sebesar Rp.40.000, per M2melalui kajian yang dilakukan oleh tim kajian pembangunan rumah tapak danrumah sederhana bagi Masyarakat Kabupaten Nagekeo Malasera Mbay hasilkajian tim penaksir dan penilai menegaskan NJOP

PBB adalah sebesar Rp.27.625,per M2 yang didasarkan pada tanah Malasera merupakan tanah marginal yangbelum ditetapkan NJOP nya secara admmistrative lokasi tanah Malasera masukKelurahan Dhawe dengan standar NJOP tertinggi adalah senilai Rp.5.500 per M2selanjutnya atas dasar penetapan harga oleh tim pengkaji maka Pemkab Nagekeomelepas tanah kepada Pemohon dengan harga Rp.40.000, per M2 sehingga dengankata lain terdapat selisih harga yang justru menguntungkan Pemkab Nagekeo yaituRp.40.000, dikurangi

Rp.27.625, = Rp.12.375, per M2 ; Rujukan hukum daripenetapan harga tanah diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006tentang Pengelolaan barang milik Negara / Daerah pasal 39 ayat (3) yaitu :Penilaian barang milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah12.13.menggunakan NJOP selain itu juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang milik Daerah pasal

52ayat (1) yaitu Penilaian barang milk daerah sebagaimana dinaksud dalam pasal 50dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkanpenilai independent yang bersertifikat di bidang penilaian asset ayat (2)menyatakan : Penilaian barang milk daerah berupa tanah dan / atau bangunandilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendahmenggunakan NJOP; Bahwa sampai dengan Permohonan Praperailan ini didaftarkan maka Termohonsama sekali tidak memiliki hasil audit

Harga yang disesuaikan menurutharga nilai jual objek tanah (NJOP), tembok, bangunan dan lain adalahsebagai berikut:a. Harga pagar tembok/bangunan sekarang Rp. 100.000.000,00;b. Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanah hakmilik Penggugat @Rp. 6.000.000,00 Rp. 1.842.000.000,00;c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00;d. Harga Pengganti Saham, PPH, dll Rp. 50.000.000,00;e.

Harga pengganti tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugat @Rp. 6.000.000 x 307m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga pengganti tanaman Rp. 30.000.000,00Hal.9 dari 33 halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2016/PN.Berd. Harga pengganti saham Rp. 50.000.000,00e.

Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugt @Rp. 6.000.000x307 m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00d. Harga Pengganti Saham Rp. 50.000.000,00e. Total Harga Pengganti Wajar Rp. 2.022.000.000,008.

Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugt @Rp. 6.000.000x307 m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00d. Harga Pengganti Saham Rp. 50.000.000,00e.

adalah 3100/M2 itu harga NJOP tahun2014 ;Hal.19 dari 33 halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2016/PN.Ber Bahwa setahu saksi harga NJOP pada tahun sebelumnya adalah285.000/M2 ; Bahwa setahu saksi di komplek RT 04 harga tanahnya adalah Rp.10.000.000 sampai Rp. 11.000.000/M22.

Dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perkotaan dapat dipastikan lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perdesaan.b. Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) tanah permeter persegi (M2) Tahun 2019 dan Tahun 2020 masingmasing adalah sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp.285.000,00. (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Bukti SPPT PBB Tahun 2019 (No. 00139895) dan Tahun 2020 (No. 00139890) ada padOwes eeeeeeeeeeses.

Lampziran 1.Sedangkan harga pasar tanah pada umumnya nilainya dua sampai tiga kali(23 kali) lebih tinggi daripada NJOP tanah tersebut.

Pasal 87 ayat (3), dinyatakan bahwa Jika Nilai Perolehan Objek Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan,dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa Nilai harga ganti kerugian tanah tol ini terdapat kolerasi (berhubungan secara timbal balik atau sebab akibat) dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam menghitung

Dengan demikian, nilai harga ganti kerugian tanah tol yang digunakan seharusnya sesuai dengan harga pasar atau jika harga pasar tidak diketahui atau lebin rendah daripada NJOP maka yang digunakan dalam perolehan tanah adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa dengan datadata tersebut, Pemohon sangat yakin bahwa KJPP Febriman Siregar dan Rekan tidak melakukan koordinasi/konfirmasi dengan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terkait harga NJOP PBB di Kelurahan Indralaya Mulya, sehingga

yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasarpengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan penghitungan nilai ganti rug!

Judex Facti, maka Judex Facti tidak demikian mudah mengabulkantuntutan dari Pihak Penggugat/Termohon Kasasi yang menuntut tanah berikut rumah diatasnya sebagai sah telah diangap telah dibeli dengan harga yang sangat jauh di bawahharga wajar hanya dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) padahalharga pasaran tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);Menurut logika dan kewajaran yang selama ini berlaku: bahwa harga jual beli tanah +bangunan tidak boleh lebih kecil dari NJOP

;Yang terjadi disini dengan dikabulkannya oleh Judex Facti, yang telah menyatakan sahjual beli atas tanah berikut rumah di atasnya, yang hanya berharga Rp60.000.000,00,jelas ini masih jauh di bawah NJOP obyek;Sebagai ilustrasi menganai data NJOP tanah + rumah di atasnya obyek perkara a quokami lampirkan dalam memori kasasi ini yaitu: SPT PBB tahun 2010 dan Bukti SetoranPBB pada tahun 2007, dimana dari data mengenai PBB tersebut mulai tahun 2007 s.d.2010 (nilai NJOP dalam PBB 2010 sama dengan PBB

tahun 2007) belum disesuaikan,belum diupdate kenaikannya, yaitu sebagai berikut:e Data dari SPT PBB Tahun 2010:NJOP tanah Rp 58.464.000,00;NJOP bangunan Rp74.900.000,00;Tanah + bangunan Rp133.364.000,00;e Data dari Bukti Surat Setoran PBB Tahun 2007:Di dalamnya jumlah pajak yang harus dibayar PBB tahun 2007 sama dengan tahun2010, dengan demikian NJOP tanah dan bangunan pada tahun 2007 sama dengantahun 2010 sebagaimana tersebut di atas;Oleh karena nilai jual beli sebagaimana yang dituntut oleh Termohon

Karena sebab yang halal;Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah nyatatidak mengandung sebab yang halal, akan tetapi justru sebaliknya, yaitu:e Sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, yaitu adanyakejanggalan tentang harga jual sebagaimana tercantum dalam AktaKuasa Untuk Menjual vide bukti P3, P15 dengan nilai hargasebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dimana hargatersebut sangat jauh di bawah harga pasaran wajar dan masih sangatjauh dari NJOP obyek

Olehkarena itu, SE47/PJ.6/1999 merupakan peraturan yang menjadi satu kesatuan yang tidakdapat dipisahkan dengan SE26/PJ.6/1999;: bahwa Penggugat dalam tahun 2011 masih dalam tahap eksplorasi sehinggapenghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBBTahun Pajak 2011 seharusnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam SE47/PJ.6/1999;: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalahPerhitungan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak PajakBumi Dan Bangunan

tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor PertambanganNon Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C maka penghitungan NilaiJual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak untuk Tahun Pajak 2011 mengikutiketentuan yang diatur dalam SE 48/PJ/2011, karena di dalam Huruf D angka 3 SuratEdaran ini disebutkan bahwa Surat Edaran Tergugat ini mulai berlaku untuk pengenaan PBBSektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian CTahun Pajak 2011,dimana penentuan besarnya NJOP

untuk areal produktif adalah sebesar9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan, sedangkanuntuk areal belum produktif, areal tidak produktif, dan areal emplasemen di dalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan adalah sebesar NJOP berupa tanah sebagaimanaditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas namaMenteri Keuangan.bahwa atas pernyataan Tergugat dan Penggugat di atas Majelis berpendapatsebagai berikut :bahwa Surat Keputusan

tanggal 29 Juli 1999 sebagai turunannya tidak berlaku lagi.Hal ini tersirat pada huruf D angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE48/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Tata CaraPengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Selain PertambanganEnergi Panas dan Galian C yang menyatakan Surat Edaran ini mulai berlakuuntuk penggenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas SelainPertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C Tahun Pajak 2011.bahwa selanjutnya mengenai tata cara penentuan besarnya NJOP

sebagaimanatercantum dalam huruf B angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE48/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Tata CaraPengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Selain PertambanganEnergi Panas dan Galian C dinyatakan Areal belum produktif, areal tidakproduktif, dan areal emplasemen didalam atau diluar wilayah kuasapertambangan adalah sebesar NJOP. berupa tanah sebagaimana ditetapkandalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasnama Menteri Keuangan.dicabutdandinyatakantidaberlaku.bahwa

Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmjsudah didirikan bangunan oleh Tergugat sejak masa hidupnya pewaris (Alm.Nuradi Sidharta) dan Tergugat bersedia menyerahklan bagian warisan paraPenggugat dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi daripemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP );Bahwa kesediaan Tergugat menyerahkan bagian warisan hak para Penggugatatas Tanah Sengketa dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmidari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Penilai PublikSAPTO KASMODIARD & REKAN Penilai Properti dan Bisnis untukmenaksir harga pasar wajar atas Tanah Sengketa; Namun demikian setelah dilakukan taksiran oleh kantor jasa penilai publikdiatas, Tergugat tetap menolak melakukan pembayaran sesuai harga pasarwajar atas bagian warisan para Penggugat sebagaimana posita gugatan no 4di atas dan Tergugat tetap bersedia melakukan pembayaran bagian warisanpara Penggugat sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Nuradi Sidharta); Tergugat bersedia menyerahkan bagian warisan Para Penggugat dalambentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik; 8.

Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bersedia memberikan uang penggantisesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai JualObyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomi Tergugat pada saatini kurang baik baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTergugat ReKONpensi ; n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHal. 10 dani 35 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmj5.

Bahwa bilamana Penggugat Rekonepnsi telah melunasi seluruh uangpengganti baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTerugat Rekonpensi sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik, namun ada kekhawatiran para TergugatRekonpensi maupun Turut Tergugat Rekonpensi " menolak untuk menandatangani permohonan permohonan, surat surat / akta akta otentik yangdibutuhkan untuk balik nama