., M.A.P VS GUBERNUR SUMATERA UTARA

. & Rekan, beralamat di JalanSikambing Nomor 41A, Kelurahan Sekip, KecamatanMedan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diDiponegoro Nomor 30, Kelurahan Medan Hulu, KecamatanMedan Maimun, Kota Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H. Sulaiman, S.H., M.Si.

Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/644/2017 tanggal 6Pebruari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulhanuddin S.H., M.A.P;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupaSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/644/2017tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulhanuddin S.H.,M.A.P;4.

GUBERNUR SUMATERA UTARA VS IR. SUPRYANTO, M.M;;

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA vs MAASSABIRIN

PUTUSANNOMOR: 169/B/2013/PT.TUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidangdi gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, KompleksMedan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, berkedudukan di JalanSisingamangaraja KM. 10,5 No. 60 Medan, dalam

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor : KKEP/120/II/2013, Tanggal 07 Februari 2013 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas namaMAASSABIRIN, Pangkat Aiptu Nrp. 65050702, Kesatuan BA SAMAPTA POLRESBINJAI ; 3. Memerintahkan ...Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 169/B/2013/PTTUNMDN3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2013, Tanggal 07 Februari 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia atas nama MAASSABIRIN, Pangkat Aiptu Nrp. 65050702, Kesatuan BASAMAPTA POLRES BINJAI.;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan hakhak sertakedudukan Penggugat seperti semula ; 5.

TRIA SUMATERA CORPORATION

PUTUSANNo. 113 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara :HOTMAIDA ULIBASA TAMPUBOLON, bertempat tinggal di JalanCempaka No. 34 DLK Marlawan Pematang Simalungun Siantar ;Pemohon Kasasi/Penggugat ;melawan:PT TRIA SUMATERA CORPORATION, beralamat di JalanCirebon No. 76 A Medan,Termohon Kasasi/Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang

perselisihanyang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaanpelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundangundangan,perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;DALAM POKOK PERKARA :Membayar upah dan hakhak lainnya selama proses perselisihan adalahketentuan normatif yang telah diatur dalam UUK No. 13 Tahun 2003 sehinggaTergugat diwajibkan untuk tetap membayar upah ;Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di Hotel Seochi InternasionalMedan PT Tria Sumatera

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SUMATERA HAKARINDO tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., tanggal 5 Agustus 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat karena alasan adanya kesalahan dari Penggugat;3.

PT SUMATERA HAKARINDO VS DIKI ADE PUTRA

GUBERNUR SUMATERA BARAT; vs IRSAL ADAM, A.md;

P U T U S A NNomor : 30/B/2011/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini,dalam perkara antaraGUBERNUR SUMATERA BARAT ; Tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 52 Padang. Dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1.

AZMEIYEDA MAKMUR, SH., Kabag BantuanHukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera Barat :3. YULITAR, SH., Kabag Bina Produk HukumKab/Kota pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sumatera Barat :4. DESI ARIATI, SH., Kasubag SengketaHukum pada Bagian Bantuan Hukum SetdaProvinsi oumatera Barat :BerdaSarkan ?Berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor180/692/Huk 2010 tertanggal 30 Juli 2010,selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ; IRSAL ADAM, A.

Selanjutnya diterima surat dari DPDPDIPProvinsi Sumatera Barat Nomor : 016/EX/DPD25/V1/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihalPemberitahuan kepada Gubernur' tentang PemecatanPenggugat/Terbanding dari keanggotaan PDIP terhadapsurat tersebut Gubernur mendicogsiat kepada Sekdaagar meminta SK pemecatan Penggugat/Terbandingkepada PDIP sebelum diproses, selanjutnya secaraberjenjang Sekda mendisposisi ke AsistenPemerintahan dan Kepala Biro Pemerintahan untukmenindaklanjutinya.

sebagai pejabat publik, Penggugat/Terbandingtelah melanggar sumpah dan janjinya sebagai AnggotaDPRD maupun selaku anggota PDIP ; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidakmengajukan Kontra Memori Banding danitidak pulamenggunakan haknya untuk membaca/mempelajari/memeriksaberkas perkara banding sebagaimana Surat KeteranganPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor15/G/B/2010/PTUNPDG tanggal 07 Februari 2011 : Menimbang, bahwa pokok permasalahan sengketa iniadalah Tergugat/Pembanding (Gubernur Sumatera

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA vs MAASSABIRIN

SUHARDI, M.M vs GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Putusan Nomor 343 K/TUN/2017menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatdi muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek SengketaKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1590/KPTS/BKD.1/2016,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil, tertanggal 03 Agustus 2016, atas nama Drs.

., NIP.19640907 199503 1 001;Tenggang Waktu Gugatan;1.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor1590/KPTS/BKD.I/ 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan Tergugat pada tanggal 03Agustus 2016, atas nama Drs. Suhardi, M.M., NIP. 19640907 199503 1001;. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1590/KPTS/BKD.1I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil, atas nama Drs.

Putusan Nomor 343 K/TUN/201716.17.18.Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor1590/KPTS/ BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 03 Agustus 2016,atas nama Drs.

Suhardi, M.M., NIP.19640907 199503 1 001 tersebut tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik, sehingga dapat dinyatakan Surat KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 1590/KPTS/BKD.I/2016, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipiltertanggal 03 Agustus 2016, atas nama Drs.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor1590/KPTS/BKDI/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Agustus 2016, atas namaHalaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2017Drs. Suhardi, MM., NIP. 19640907 199503 1 001;3.

APITTA SURBAKTI : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

PENGGUGAT ;meenenenennenene nen nen newnnnnne nen nen nomen M EL A WAN wwrrnennnnenen nnn nnn nen nnn noe nnnKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ;berkedudukandi Jalan Sisingamangaraja Km. 10.5 No. 60 Medan,dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. KOMBES POL ERY SUSANTO, S.H, / KABIDKUMPOLIDA SUMUT 22esesetsesteer sano auaennmaHalaman 1 Put.164/G/2016/PTUNMdn2. AKBP DADI PURBA, S.H. / KASUBBID BANKUMBINKUMPOLDA SUMUT ; 3. AKBP Drs. SOEPRIATMONO P., S.H., M.H., M.Psi.

Objek Sengketa : +32 nn nnn nnn nnn nnn nen nen nnn nee nen nen neeBahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/148/V2017 tertanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Apitta Surbakti, Brigadir Polisi /NRP 77090249 Kesatuan Polres Tanah Karo ; B.

Tenggang Waktu tentang Mengajukan Gugatan $:: Halaman 3 Put.38/G/2017/PTUNMdnBahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan ini sesuai dengan Pasal 55UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebabdiajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukanUndangUndang (belum melampaui waktu) dimana Penggugat mengetahuitentang adanya surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNo.

Kep/148/V2017 tertanggal 31 Januari 2017 tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat dari Dinas Polri pada diri Penggugat, sementaraSurat Keputusan tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 11 MaretBahwa bersamaan dengan diterimanya surat keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara No.

Kep/148/V/2017 tertanggal 31 Januari 2017,Penggugat juga menerima surat undangan dari Kepala Kepolisian ResorTanah Karo yang ditanda tangani oleh AKBP Rio Nababan, SIK tentangundangan untuk menghadiri upacara pemberhentian tidak dengan hormatdari Dinas Polri dan melengkapi hakhak serta kewajibannya yangdilaksanakan pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 di Mapolres TanahBahwa pada tanggal 31 Januari 2017 diterbitkannya Surat KeputusanKepolisian Daerah Sumatera Utara No.

DUTA ALAM SUMATERA (PT.DAS)

Duta Alam Sumatera (PT.DAS), Yang beralamat di JalanJendral Gatot Subroto Nomor 38 Gedung MenaraJamsostek Tower A Lt.10 Unit 1006 Jakarta. Cq. PT.Duta Alam Sumatera (PT. DAS) Alamat Jalan LintasSumatera Desa Tanjung Baru Km. 14 KecamatanMerapi Barat Kabupaten Lahat, Dalam hal ini diwakilioleh kuasa Hukumnya yaitu Jusuf Siletty. SH.MH danRikoof Lambiombir.

DutaAlam Sumatera (PT.DAS)..6.

DutaAlam Sumatera).sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12/Desa Tanjung barua/n. Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telahberkurang sehingga menjadi seluas 7.058 M2, terhitung sejak tanggal14 Juli 2009.c.

LahatPropinsi Sumatera Selatan denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah perkebunanSebelah Selatan : tanah PT. Duta Alam Sumatera (Tergugat)Sebelah Barat : jalan desa/kabupatenSebelah Timur : Perusahaan Daerah (Prusda).c. Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat DalamRekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi), yang terletak di DesaUlak Pandan, Kec. Merapi BaratKab.

LahatPropinsi Sumatera Selatan,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan Desa/Jalan PT.DASSebelah Selatan : Tanah milik PenggugatSebelah Barat : Tanah Milik PenggugatSebelah Timur : Jalan Haulin milik PT.

ARIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;

PUTUSANNomor 23 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ARIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKomplek Citra Wisata Blok XI, Nomor 19, Lingkungan XIV,Kelurahan Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan AnggotaPolri dengan Pangkat Brigadir NRP. 79061485, jabatan BAPolsek Panguruan Polres Samosir;Selanjutnya dalam hal ini

diwakili oleh kuasa SuplintaGinting, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan,Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum padaLaw Office Suplinta Ginting & Rekan, beralamat kantor diKota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5Nomor 60, Medan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kombes Pol Ery Susanto,S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kabidkum PoldaSumut

Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1067/XII/2015, Tanggal 31Desember 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas POLRI atas nama Brigadir Arianto NRP. 79061485 BA PolsekPangururan Polres Samosir;Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1067/XII/2015, Tanggal31 Desember 2015, Tentang Pemberhentian Tidak

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Kep/1067/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas namaHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2018Brigadir Arianto, NRP. 79061485, BA Polsek Pangururan PolresSamosrir;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/1067/XII/2015, tanggal31 Desember 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri atas nama Brigadir Arianto, NRP. 79061485, BA PolsekPangururan Polres Samosir;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat padakedudukan, harkat dan martabat semula sebagai anggota KepolisianNegara Republik Indonesia;5.

SUMATERA BERLIAN MOTOR

SUMATERA BERLIAN MOTORS, beralamat di JI. Raya TanjungMorawa KM.7 No.34 Medan, Provinsi Sumatera Utara yangdiwakili oleh TONNY CHANDRA President Director, Dalam halini memberikan kuasa kepada ALI LEONARDI N, S.E, S.H,MBA., KARLE SITANGGANG, S.H., PRAMUDYA EKA W.TARIGAN, S.H., MARUDIN SITINJAK, S.H., EDDY MARTINOPL, S.H., S.E., M.H., dari Kantor Advokat : ALI LEONARDI N,S.H., S.E., MBA & ASSOCIATES, Lawyer Legal Consultant Attorney Solicitor, berkantor di Jl. Prof. HM.

Sumatera Berlian MotorsJalan Sisingamangaraja No.7 Rantauprapat, dengan posisi masingmasingadalah sebagai berikut : Tergugat sebagai Asistent Business Manager PT.Sumatera Berlian Motors Cabang Rantauprapat, sedangkan Tergugat Ilsebagai Asistent Accounting PT. Sumatera Berlian Motors CabangRantauprapat;3.

Sumatera Berlian Motors diMedan Nomor : 027.01.05214.002 Bank CIMB Niaga, dan Nomor :4038.2830 Bank Danamon Cabang Pemuda Medan);d. Bahwa akan tetapi, oleh Tergugat mengatakan kepada para konsumenagar setiap pembayaran pembelian mobil maupun karoseri di setor kerekening Tergugat dengan Nomor : 1050007629888 Bank Mandiri atasnama Pardy Tansil (Tergugat 1);e.

Bahwa demikian pula Tergugat Il juga telah ditetapbkan sebagai tersangka,yaitu turut serta membantu melakukan kejahatan, berkas Tergugat Il telahdilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Medan di Sumatera Utara dan telahdinyatakan berkas lengkap (P21) akan tetapi belum diproses ke Pengadilankarena Tergugat Il telah melarikan diri dan dalam Pencarian pihak KepolisianDaerah Sumatera Utara;10.Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai uang milik Penggugat secaramelawan hukum demikian juga perobuatan Tergugat Il

Sumatera Berlian Motors JalanHalaman 9 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR 87/PDT/2016/PT.MDNSisingamangaraja No.7 Rantauparapat dengan posisi sebagai AsistentBusiness Manager PT.

TRIA SUMATERA

TRIA SUMATERA, berkedudukan di Jalan Cirebon No.76A, Medan, diwakili oleh JOHANES UTOMO, selakuDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M.KAMALUDDIN LUBIS, SH., DFM., dan kawankawan, paraAdvokat, berkantor di Jalan Airlangga No. 16B, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2010 ;Hal. 8 dari 38 hal. Put.

YULISMAN, SH VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;

Putusan Nomor 204 K/TUN/2016di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa Adalah:Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)tertanggal 31 Desember 2014, khusus atas nama Yulisman, S.H.

Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)tertanggal 31 Desember 2014, khusus atas nama Yulisman, S.H.

Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur ProvinsiSumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentangPeresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRDKabupaten MUBA khusus atas nama Yulisman, S.H.

Putusan Nomor 204 K/TUN/2016Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentangPerubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MusiBanyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman,S.H.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 khusus atasnama Yulisman, S.H.;3.

TRIA SUMATERA CORPORATION DK.

Sudirman Kav. 7678 Jakarta 12910;Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II;melawanPT TRIA SUMATERA CORPORATION, berkedudukan di Jl. Cirebon No. 65105, Medan, SumateraUtara, Indonesia atau di Jl. Gatot Subroto No. 71 K,Medan, Sumatera Utara, Indonesia;PT NOVOTEL SOECHI INDONESIA, berkedudukandi Jl.

Bahwa hal tersebut termaktub dalam Memorandum Of Understanding(MOU) khususnya pada point 2.2.1 berikut:PT Tria Sumatera Corporation dan AAPC akan memasuki sebuahpersetujuan jasa manajemen, di mana AAPC setuju untuk merekrut danmenempatkan pada PT Tria Sumatera Corporation Personel Manajemenyang akan bertanggung jawab untuk mengatur operasional hotel sesuaidengan standar AAPC PT Tria Sumatera Corporation dan AAPC akanmemasuki persetujuan lisensi, di mana AAPC akan melesensi kepada PTTria Sumatera

PT Tria Sumatera Corporation) dengan Tergugat II dalamrekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic.

PTTria Sumatera Corporation) dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic.

Halaman 69 alinea ke 4, yang menyebutkan:Menimbang, bahwa ternyata dari bukti T16 tentang HotelTechnical Assistance Agreement tanggal 08 Oktober 1993 antra PTTria Sumatera Corporation (owner) dengan Meribelie PTY. LTD(mewakili kepentingan Penggugat/Accor Asia Pasific CorporationLTD) yang ditandatangani oleh Mr. Hartono Utomo sebagaiPresiden Direktur PT Tria Sumatera Corporation dan Mr. Eugeni(Technical Director) Wakil Meribelie PTY. LTD. dan saksisaksi Mr.Mare Stein Meyer dan Mr.

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SUMATERA HAKARINDO, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 11 September 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;2.

SUMATERA HAKARINDO lawan ZIKRI HIDAYAT, DK

ANTONI RIADI VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;

Antoni Riadi, NIP.196404121993031003;Tenggang Waktu Gugatan ;1.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor:1587/KPTS/BKD.1I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan Tergugat pada tanggal3 Agustus 2016 atas nama Ors.

Antoni Riadi, NIP.196404121993031003;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:1587/KPTS/BKD.1/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut diterima/diketahui Panggugatpada tanggal 8 September 2016 melalui kiriman Surat Kilat KhususPT.

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Surat KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016 atas namaDrs.

:18.19.dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina, (IV/a) di InstansiPemerintah Kota Pagar Alam;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor1587/KPTS/BKD.1/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Agustus 2016 atas namaDrs.

Antoni Riadi., NIP.196404121993031003;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016., TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.,tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama Drs.

PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;

PUTUSANNomor 73 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (LembaranDaerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), padatingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran,llir 1, Sungai Pangeran, Ilir Tim 1, Kota Palembang,Sumatera Selatan;2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAREAH PROVINSISUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di JalanKapten A. Rivai, Kota Palembang, Sumatera Selatan:Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon:Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 28 halaman.

2011 Nomor 2 Seri E, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1),dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Memerintahkan kepada Termohon untuk menunda pelaksanaanPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 SeriE, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011Nomor 1) beserta peraturan pelaksananya, termasuk namun tidakterbatas pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012tentang Tata

yang bersifat melarang digunakannya Jalan Umum untukkegiatan pengangkutan batu bara, selama pemeriksaan perkara a quosedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau sampai dengandicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan BatuBara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera SelatanTahun 2011 Nomor

SUNANTO SANTOSO VS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARATcq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSISUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTORPENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSISUMATERA BARAT DKK