., Nomor 73 Tanggal 27 Juni 2000terdaftar Kamis, 6 Setember 2001, Nomor: 168/YAY/2001 pada PengadilanNegeri Surabaya dan memiliki Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Nomor:510/1371/402.4.12/2001 dikeluarkan Tanggal 07 Agustus 2002 yang tujuanberdirinya adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telahmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, maka dengan inibertindak atas nama LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat

Tegal Tanggal 02 Desember2019 No. 18 disebutkan sbb:(1) NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 ayat 1.Yayasan ini bernama YAYASAN PERLINDUNGANKONSUMEN NASIONAL disingkat YAPEKNAS untukselanjutnya disebut Yayasan , berkedudukan di KabupatenTegal;(2) MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN Pasal 2 ayat 1.Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan KonsumenNasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang PERLINDUNGANKONSUMEN;2) 1 lembar Foto kopy Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatanganihalaman

Foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK)Yayasan Perlindungan Konsumen Ampera Malang/Amanat PerjuanganRakyat Malang (Bukti P6);Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 721/Padt.G/2020/PN.

Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) yang aslinyadikeluarkan oleh Dinas Perindagsar Kabupaten Subang Nomor : 510/330/2004 Tanggal15 April 2004 atas nama : YABPEKNAS yang berdomisili di Kabupaten Subang,bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;.

memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2dinyatakan batal demi hukum.4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan Undangundang ini.i) BAB IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat pada pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintahmengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat.Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSMdengan diterbitkannya TDLPK

(Vide pasal 46 ayat 1 ) dalam huruf c Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Kalimantan atau YLPKK telah memenuhisyarat sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, danSurat Keputusan Menkumham Republik Indonesia.. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adanyahubungan Hukum terhadap perjanjian kredit baik yang di buat di bawahtangan berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) syarat danketentuan sahnya perjanjian dan yang dibuat secara Notariil maupundibawah tangan.

dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 49/PDT/2019/PT SMR4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula bakuyang bertentangan dengan Undangundang ini.i) BAB IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat pada pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintahmengakui lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat.Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSM denganditerbitkannya TDLPK

(Vide pasal 46 ayat 1 ) dalam huruf c Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Kalimantan atau YLPKK telah memenuhisyarat sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, danSurat Keputusan Menkumham Republik Indonesia.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah dan Bangunan yangdiuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 6246/Damai, Luas: 220 m?, atasnama DIAN MARHAENY terletak di Desa /Kel. Damai, Kec. BalikpapanSelatan, Kota.

BumiMas Raya RT. 06 Ruko No. 05, Lantai 2Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Telp. (0511)4707210, 082148831711 sebagaimana diuraikandalam akta pendirian No. 201 Notaris HenyRupiyanti,SH disahkan oleh Menkum Ham No.AHU2588.AH.01.04.2013 TDLPK No. 01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 berdasarkan UndangundangNo. 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Pasal 44 ayat (3) huruf d dan PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat,yang dalam hal ini diwakili oleh SohatnoSamiadoen

Bahwa Ahli sebagai Ketua Pengurus Yayasan LP2K Jawa Tengahyang berkedudukan di Semarang yang langsung memberikanketerangan sebagai AHLI berdasarkan surat surat tugas tanggal 11Maret 2020 No. 07/LP2K Jateng /III/ 2020.Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN KrgBahwa Legalitas yang dimiliki Ahli adalah Surat dari KementrianHukum dan Ham RI mengenai terdaftarnya yayasan LP2K, TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) dari DisperindagKota Semarang dan Akta Pendirian Yayasan dari

Bukti P8.B1:letak obyek Pajak di Jl.Kartini O8 01/002, tanggalpembayaran 26 Pebruari 2017 dengan lampiran SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan BangunanTahun 2017 bertanggal 03 Januari 2017;Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK), Nomor : 503.5/1472/419.43/2013, Nama LPKSM :LPKSM INPROF (IntegritasProfesional) bertanggal 6Desember 2013 ;Fotocopy Kwitansi pembayaran sewa tanah dan bangunanyang melekat di atasnya yang terletak di Kelurahan BanjaranGG 1/12 KDR seluas 1633

Korwil Kediri sesuai anggaran Dasar telah memenuhi persyaratantersebut di atas, dalam anggaran dasar organisasi telah di cantumkan secara jelasyaitu pasal 4 tentang maksud & Tujuan tujuan yang berbunyi ; Menciptakansistem Perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum danketerbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;.8 Pemerintah juga telah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Korwil Kediri dengan menerbitkan Tanda Daftar Lembagaperlindungan konsumen (TDLPK

Bahwa Penggugat adalah pelaksana dari Undangundang No.8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimanapasal 46 Ayat 1 huruf (c) VUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukumatau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalah Badan Hukum telahmemenuhi

Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari UndangUndang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusussebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) VUPK yang berbunyi Lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badanhukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) dari PemerintahKota Malang mewakili Menteri Perdagangan dan Berdasarkan keputusan MenteriHukum

anggaran Dasar telah memenuhi persyaratantersebut di atas, dalam anggaran dasar organisasi telah di cantumkansecara jelas yaitu Undangundang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun1999 Pasal 4 tentang berbunyi Menciptakan sistem Perlindungan konsumenyang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasisertaakses untuk mendapatkan informasi ;Pemerintah juga telah mengakui Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia Korwil Kediri dengan menerbitkan Tanda DaftarLembaga perlindungan konsumen (TDLPk

./2015/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Posita Penggugat 1.Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dariUndang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen yang telah mengatur secara Khusussebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yangberbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor:519/1175/

YLPKK telah memenuhi = syaratsebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, dan SuratKeputusan Menkumham Republik Indonesia.3. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGATI adanyahubungan Hukum terhadap perjanjian kredit baik yang di buat di bawahtangan berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) syarat danketentuan sahnya perjanjian dan yang dibuat secara Notariil.4.

YLPKK telah memenuhi = syaratsebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, dan SuratKeputusan Menkumham Republik Indonesia.3. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGATI adanyahubungan Hukum terhadap perjanjian kredit baik yang di buat di bawahtangan berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) syarat danketentuan sahnya perjanjian dan yang dibuat secara Notariil.4.

Fotokopi UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (c), bermeterai cukup tanpa asli,selanjutnya diberi tanda bukti P.1;Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor:29/Pdt.G/2019/PN.Pmn.Fotokopi Akte Notaris Nomor 89 tanggal 24 Maret 2000 tentang AktePendirian Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), bermeteraicukup, Sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dariPemerintah

No. 101/PDT/2018/PT.SMR.Vide pasal 46 ayat 1 dalam huruf c : Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan atau YLPKK telah memenuhi syarat sebagaimanadisebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, dan Surat Keputusan Menkumham.Sehingga dengan tegas Penggugat menolak apa yang disampaikan dan/ataudijelaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor:118/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 08 Maret 2018.1.

YLPKK telah memenuhi = syaratsebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, dan SuratKeputusan Menkumham Republik Indonesia.3. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGATI adanyahubungan Hukum terhadap perjanjian kredit baik yang di buat di bawahtangan berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) syarat danketentuan sahnya perjanjian dan yang dibuat secara Notariil.4.

Fotokopi Akta Pendirian Nomor 201 tanggal 26 Januari2014) , ,) YANG ACIDE tANKGA oe. ce cece ee ee eeeeeeeaeeeeeeeesFotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU2588.AH.01.04 tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan, yangfof 0>) din ton 1 = P4.2:Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk)Nomor : 01/TDLPKPERINDAG/VIII/, yang diberi tanda ...........P4.3;Fotokopi Anggaran dasar Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan (YLPKK), yang diberi tanda................P4.4;5.

Fotokopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatangani olehIr. Toto Subandrio, MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Tegal.2). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU7789.AH.01.04. Tahun 2011Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani olehDR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH.