,yang mendalilkan Tergugat Ny Karmini Ali telah melakukan wanprestasi, perluTergugat tegaskan belum pernah ada transaksi apapun antar Penggugat dalam Konvensidengan Tergugat dalam Konvensi, sehingga belum pernah lahir atau ada kesepakatanantara Tergugat dengan Penggugat, karena uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah sebagai bentuk uang muka tetapi hanyasebagai bentuk penawaran penjualan, terlebih dengan alasan akan disurvey oleh pihakbank Penggugat dalam

Tergugat Rekonvensi penyerahan kunci tersebut sebagaibentuk penyerahan nyata (feitelijke levering) senyata dan sebenarnya, haltersebut adalah bentuk pengelabuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensikarena meminta atau meminjam kunci ruko milik Penggugat Rekonvensi yangmenjadi objek sengketa dalam perkara a quo dikarenakan ingin disurvey olehbank, sehingga Penggugat Rekonvensi dengan kebaikan dan kemurahan hatinya,mau meminjamkan kunci ruko miliknya tersebut tetapi sekali lagi Penggugatsampaikan dan tegaskan

yang terletak di wilayah Provinsi DKI Jakarta, KotaAdministrasi Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa,berdasarkan SHGB Nomor 4180/Pondok Kelapa, sehingga Pemohon PK tegaskan danmemohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk jernih melihatpermasalahan ini dan pada akhirnya bisa memutus perkara ini dengan pertimbanganhukum yang jernih, komprehensif dan berkeadilan;S Bahwa Pemohon PK dahulu Tergugat telah dizholimi oleh Termohon PK dahuluPenggugat jikapun benar (guod non

Bahwa perlu saya tegaskan kembali untuk kejadian November2014, saya melakukan dengan tidak sengaja memercikkan air kewajahnya pada saat saya sedang mengeringkan rambut setelahmandi dan Tergugat bangun dan langsung menendang saya,sayapun nangis dan sakit hati karena perlakuan kasar pertama kalidilakukan Tergugat;4. Bahwa benar kami bekerja satu lokasi, akan tetapi gaji saya danTergugat, dia yang pegang;5.

Bahwa perlu saya tegaskan kembali tentang chat, telepon danorang tidak kenal, bahwa saya mempunyai online shop dan dimanahp saya sering berdering dan langsung saya merespon telepon dancha tersebut karena saya menganggap itu costumer saya yang inginmemesan jualan saya, tanpa menanyatakan, Tergugat langsungmelakukan kekerasan fisik terhadap saya;7.

Bahwa tegaskan atas tuduhan Tergugat terhadap saya itu tentangbukti foto dan chat, mengenai foto itu tidak sengaja kami bertemu disalah satu tempat wisata dan lelaki di foto itu adalah teman di SMP,saya dulu dan kami pun berfoto bersama, adapun mengenai chat itubahwa benar saya melakukan agar harapan saya setelah Tergugatmelihat itu, Tergugat akan melepaskan saya, tetapi Tergugat malahmelakukan kekerasan fisik berkalikali, saya melakukan itu setelahHalaman 9 dari 27, Putusan Nomor: 1544/Pdt.G/2019

Bahwa saya tegaskan kembali, benar sesekali saya menginap dirumah Tergugat dan kedua anak saya menyambut kedatangan sayadengan senang dan bahagia, saya tidak diperbolehkan bertemudengan kedua anak saya kalau tidak langsung datang ke rumahTergugat;9.

Menurut Penggugat, pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat IItersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat merasa tidakdiberikan kesempatan untuk melunasi utangnya kepada Tergugat I dan harga juallelang yang jauh di bawah harga pasar.Bahwa perlu Tergugat II tegaskan dalam melaksanakan pelelangan a quo didasarkanoleh adanya Surat Permohonan Lelang dari Tergugat I No.

Adapun ketentuan tersebut merupakanperwujudan dari kemudahan yang disediakan kepada kreditor pemegang hak tanggungandalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan.8 Bahwa Terlawan I tegaskan, berpedoman pada UndangUndang Hak TanggunganNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri KeuanganNomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,rencana lelang yang dilaksanakan adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan bukanmerupakan lelang melalui kompetensi Pengadilan

Dengan demikian dalil Penggugat yangmenyebutkan tindakan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum adalah tanpaalasan dan tidak berdasar hukum.Bahwa selain dasar hukum tersebut di atas, Tergugat II tegaskan bahwa secara hukumTergugat II terlepas dari segala tanggung jawab atas kebenaran data dalam permohonanlelang yang diajukan oleh Kreditur selaku penjual.

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumharuslah memenuhi unsurunsur sebagai berikut:172021on2324e Harus ada perbuatan;e Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;e Harus ada unsur kesalahan;e Harus ada kerugian yang diderita;e Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yangditimbulkan.Unsurunsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidakterpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawanhukum.Bahwa Tergugat II tegaskan

Menurut Penggugat, pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat IItersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat merasa tidakdiberikan kesempatan untuk melunasi utangnya kepada Tergugat I dan harga juallelang yang jauh di bawah harga pasar.b Bahwa perlu Tergugat II tegaskan dalam melaksanakan pelelangan a quo didasarkanoleh adanya Surat Permohonan Lelang dari Tergugat I No.

No. 139 K/Pdt/2010Kasasi, semestinya Penggugat harus jeli dalam menyerahkan uang tersebutyang terlebih dahulu hendaknya harus ada surat kuasa yang berhak dan haruscukup umur minimal 20 tahun, atau meskipun belum berumur 20 tahun namunharus pernah kawin, perlu Pemohon Kasasi tegaskan disini bahwa disaat ituPemohon Kasasi dan adikadik Pemohon Kasasi (para ikut Termohon Kasasiyaitu Jaenal AS disebut juga Superapto dulu Tergugat Ill lahir tahun 1975 danSupriyadi dulu Tergugat IV lahir tahun 1979 disaat

No. 139 K/Pdt/2010bapak Pemohon Kasasi yang belum dibagi waris semestinya juga hak adikadikPemohon Kasasi yang disaat itu juga masih kecil/masih dibawah umursemestinya jikalau Termohon Kasasi sebagai pembeli beritikad baik hendaknyamengadakan transaksi secara transparan dengan melibatkan Tergugat Il danTergugat IV, untuk itu sekali lagi disini Pemohon Kasasi tegaskan melaluiMemori Kasasi ini bahwa tindakan Termohon Kasasi untuk bermaksud memilikitanah dan rumah sengketa adalah suatu rekayasa dan

Termohon tegaskan terkait pernyataantersebut tidak benar, karena jelas sekali 2016 Pemohon tinggal di JayaPura dan Termohon di Ponorogo sehingga yang membikin tidak bisamemberikan nafkah batin karena jarak. Kemudian ketika kurang lebih 4(empat) bulan sekali Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon selaluTermohon ajak untuk berhubungan intim;7.

Bahwa perlu Pemohon dan Kuasa Hukumnya tegaskan disnibahwa Termohon masih mencintai Pemohon dan berharap Pemohonmau kembali membina dan membesarkan anak kita dalam ikatanperkawinan serta Termohon meminta waktu dan akan bersabar dalammenunggu Pemohon sampai kapanpun juga;Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat MajelisHakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini denganamar putusan sebagai berikut :PRIMAIRDALAM POKOK PERKARA/KONPENSIHlm.13 dari 62 him.Putusan

Bahwa pada pokonya Termohon tegaskan bahwa Termohon bukanorang tersalah dalam perkara ini, perlu Termohon tegaskan sekali lagibahwa karena kegoisan dan sikap grusu grusu perkara ini terjadi,dimana pada bulan Oktober 2018 Pemohon meminta izin berpoligamidengan seorang bernama WIL namun Termohon menolak dan tidakmemberi izin bepoligami, membuat Pemohon marah dan mengajukanpermohonan cerai talak ini.

Bahwa perlu tegaskan perpisahan tempat tinggal bukan karenapercekcokan, hal tersebut disebabkan karena adanya kesepakatan antaraPemohon dan Termohon terkait dengan upaya penyembuhan ANAKKANDUNG yang diobatkan di beberapa rumah sakit dan klinik di JawaHlm.25 dari 62 him.Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2019/PA.Po.diantara RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RS Ortopedi Prof.Dr.R.SoeharsoSurakarta, RSUD DR. Harjono Ponorogo dan Klinik Tumbuh Kembang danTerapi Terpadu Mitra Insan Mandiri Ponorogo.

Bahwa Perlu Penggugat Tegaskan disini dengan pertimbangan ANAKKANDUNG sekarang berada pada Penggugat Rekonvensi dan selama inisudah Penggugat Rekonvensi rawat dengan sebaik baiknya, denganmengobatkan dibeberapa rumah sakit seperti RSUD Dr. SoetomoSurabaya, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, RSUDDr.

Penggugat kembali tegaskan bahwa Penggugat tidakpernah Mengetahui adanya surat pemberitahuan Lelang apalagi sampaimenandatangani surat tersebut, dengan demikian tergugat II telahmelakukan perbuatan Tindakan Pidana Pemalsuan sebagaimana di aturdalam pasal 263 KUHPidana. Terhadap kasus ini Penggugat telahmelaporkan kepada Polres Kota Bekasi yaitu. Laporan Polisi No:LP/850/K/VII/2014/SPK/Resta Bekasi, Tanggal 14 Juli 2014;Bahwa telah terjadi adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh PT.

Bahwa dapat Tergugat Ill tegaskan, objek sengketa a quo telahdibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat HakTanggungan Nomor: 5927/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan Akta PemberianHak Tanggungan Nomor: 115/2013 tanggal 10 Juni 2013, dimana dalamsalah satu klausulnya mengatakan apabila debitor cidera janji, KrediturPutusan.No.14/Pdt//2019/PT.Bdg. Hal 21 dari 30 haldapat langsung melaksanakan eksekusi dengan menjual secara lelangatas objek jaminan;9.

Oleh karenanya jelas dalampermasalahan a quo, Tergugat Ill sebagai pihak pelaksana lelang telahtepat dan berdasar hukum dalam melaksanakan lelang eksekusi HakTanggungan atas objek sengketa a quo pada tanggal 6 November 2013;Bahwa Tergugat III tegaskan dalam pelaksanaan lelang a quo, penentuanharga limit telah sesuai dengan tata caranya dalam PMK Nomor:106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu dalam Pasal 36 yangmenyatakan:1) Penjual

Bahwa dengan demikian mengenai penentuan nilai limit terhadap objek16.sengketa perkara a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuanpelaksanaan lelang;Bahwa secara prosedural dapat Tergugat Ill tegaskan, kewenanganTergugat Ill adalah sebagai pelaksana lelang berdasarkan adanyapermohonan lelang dari Tergugat Il.

;Bahwa setelah Tergugat Ill menetapkan pelaksanaan lelang yang ditandaidengan dikeluarkannya surat Nomor: SPen416/WKN.08/KNL.02/2013tanggal 4 Oktober 2013, maka Tergugat II segera memberitahukanPelaksanaan lelang pihak debitur dengan dikirimkannya surat Nomor:001/SPLCikarang/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 perihalPemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6November 2013 di Kantor Tergugat III;Bahwa Tergugat II tegaskan

pokoknya sebagai berikut :Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalildalil gugatannya semula danmenolak dengan tegas semua alasan dan/atau dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali sesuatu yang diakui secara nyata dan tegaskebenarannya;Bahwa Tergugat pada intinya telah mengakui dan membenarkan dalildalilgugatan Penggugat pada posita 1,2,3, 4,5 dan 6 sebagaimana JawabanTergugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 05 Januari 2016;Bahwa replik Penggugat pada poin 3 ( tiga ), Penggugat tegaskan

Bahwa Penggugat tegaskan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugatkarena mernang sudah tidak betah dan tidak kuat lagi berumah tangga denganTergugat;6. Bahwa Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai denganTergugat, kalaupun Tergugat masih ingin berusaha mempertahankan itu hakdari Tergugat ;7.

Joncn nn nnn nnn nnn nnn nnn te eeeAdalah dalil yang tidak benar dan dibuatbuat, karenanya akan Tergugatjelaskan dan tegaskan sebagai berikut:a.Bahwa Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal dengan Penggugat,sebab dari Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah (1) di Jalan PBSudirman 1/54 Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, KabupatenJember, dan (2) rumah di Jalan Moch.Yamin Perum Tegal Besar PermaiIl Blok M 17 Jember, yang selama ini selalu dikunjungi untuk dijadikantempat memadu kasih.

Faktanya dalam hati kecilTergugat tidak terbesit sedikitoun untuk menceraikan Penggugat sebabkeluarga dan masa depan anak adalah hal yang paling penting danutama bagi T ergugat;Bahwa yang perlu Tergugat tegaskan dalam jawaban ini adalah Tergugatakan tetap mempertahankan perkawinan ini demi masa depan keluargadan anak; mohon Majelis Hakim memberikan kebijaksanaan demikeutuhan perkawinan ini;"g.Bahwa untuk permohonan pengampuan Penggugat atas anak bernama :anak , umur 9 tahun adalah tidak beralasan

Bahwa Tergugat jelaskan dan tegaskan hubungan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat tidak ada masalah karenanya Tergugattidak akan menyetujui dan atau tidak akan menceraikan Penggugatkarena tidak ada alasanalasan secaraDALAM REKONPENSI :1.a.Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konpensi mohon dianggaptermuat pula dalam rekonpensiBahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalamkonpensi/ dalam konpensi telah memiliki harta yang diperoleh selamaperkawinan (harta bersama)Sebidang tanah yang

(ic. perhatikan batasbatas tanahperkara dalam gugatan dan dengan tanah milik Penggugat tersebutdengan batasbatas perlawanan a quo yang saling berbeda dan bertolakbelakang;Atau, secara tegaskan lokasi yang akan dilakukan eksekusi a quo adalahberbeda dengan lokasi yang diperkarakan yang terdapat dalam suratgugatan pokok Terlawan perkara Nomor : 512/Pdt.G/1992/PN.Mdntersebut;Bahwa dengan demikian Para Pelawan selaku pemilik sah atas tanahobjek perkara a quo dibenarkan secara hukum mengajukan perlawananpihak

Bahwa segala sesuatu yang Para Terlawan uraikan pada eksepsiadalah satu kesatuan dalam dalil Pokok Perkara sehingga tidakperlu di ulangi lagi di sini;Bahwa perlu kami tegaskan bahwa dalildalil yang diutarakan ParaPelawan dalam dalil Gugatan nya adalah pengulangan dari perkaraPokok sebelumnya, yang mana hal tersebut sudah di uji kebenarandan disidangkan dalam suatu peradilan yang sah dan baik yangsudah menghasilkan keputusan yang tepat dan berkeadilan olehMajelis Hakim yang memeriksan dan mengadili

Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tertanggal 12 Juni 2007, No. 358PK/PDT/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana hakimyang bersangkutan memutus sesuai dengan petitum Terlawansehingga Lokasi yang akan dilakukan eksekusi dengan lokasi yangdiperkarakan dalam surat gugatan pokok Terlawan perkara Nomor:512/Pdt.G/1992/PN.Mdn adalah sama sehingga Para Pelawankeliru dalam membaca dan memahami Surat Penetapan No.6/Eks/2000/512/Pdt.G/1992/PN.Mdn;Bahwa selanjutnya perlu kami tegaskan bahwa

Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;Bahwa Penggugat dengan Tergugat awal rukun namun sejak 3 bulanyang lalu rumah tangga tidak harmonis terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena ketika Penggugat pulang kerumah orang tuanya tidak dengan Tergugat, ketika saksi tanyaPenggugat mengatakan kepada saksi percuma punya suami karenaTergugat sebagai seorang suami belum pernah menyentuh Penggugatdan ketika saksi tegaskan

dalamperjanjian khususnya dalam poin ke8 (delapan) yang menyatakan dilarangmenjual, menjaminkan atau mengalihkan kendaraan yang dibiayai tanpapersetujuan tertulis terlebih dahulu dari CFI, maka atas perbuatan tersebutBapakdapat diajukan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 372 KUHPidana ; Bahwa menanggapi poin ke3 dalam pokokperkara dari BPSK perihal Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan olehTewwradu sekarang TERGUGAT didalam melakukan Objek Perjanjiandimaksud, maka dengan ini kami tegaskan

bahwa hal tersebut tidak benar,karena berdasarkan fakta yang ada pengambilan unit tersebut dari pihakKepolisian yangBahwa menanggapi poin ke3 dalam pokok perkara dariBPSK perihal Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tewwradusekarang TERGUGAT didalam melakukan Objek Perjanjian dimaksud, makadengan ini kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar, karena berdasarkanfakta yang ada pengambilan unit tersebut dari pihak Kepolisian yang telahmengamankan Objek Perjanjian dimaksud, selain itu Pengambilan

Bahwa memang benar Pemohon selama kurang lebih 15 tahuntinggal di rumah milik Termohon, perlu Pemohon tegaskan danluruskan walau pun Pemohon tinggal di rumah milik Termohon,Pemohon tetap memberikan nafkah namun Termohonlah yang kurangmenerima nafkah dari Pemohon, bahkan terbukti setiap harinya selaluada sindiran dari Termohon yang membuat Pemohon tidak nyamandan tersakiti seoalaholah Pemohon tidak pernah memberikan nafkahdan seakanakan Termohon yang lebih banyak menghasilkanpenghasilan dibandingkan

Bahwa pada Jawaban Termohon poin 3 perlu Pemohon luruskandan tegaskan, pada tanggal 01 Januari 2020 merupakan puncakperselisihan dan pertengakaran antara Pemohon dan Termohon,Termohon berkatakata yang sangat menyinggung serta melukai hati danperasaan Pemohon.

Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon poin 4 dan 5,Pemohon luruskan dan tegaskan antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus, namunPemohon pada mulanya selalu bersabar dan mencoba mengerti sertaselalu mengalah, akan tetapi lamakelamaan Pemohon tidak sangguplagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang selalu menyinggung danmelukai perasaan Pemohon.

gugatan dan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah disetujui oleh para Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaberalasan menurut hukum bagi Hakim mengabulkan permohonan Penggugatuntuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatandari Penggugat tersebut dapat di kabulkan, maka Gugatan tersebut haruslahdinyatakan di cabut ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan di cabutsedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv di tegaskan

bahwa terhadap buktibukti surat yang diajukanoleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehinggadengan demikian buktibukti surat tersebut dapat diterima dandipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang jugamerupakan petitum pokok permohonan yang menyatakan, bahwa namapemohon yang terkutip pada Paspor yang dikeluarkan oleh KantorImigrasi Pare pare Nomor: S 761349 tertanggal 07 Januari 2009 atasnama JUMA ALI di tegaskan

mensyaratkan adanya penetapan gantinama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dihubungkan dengan buktibukti surat, keterangansaksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidanganmaka ternyatalah permohonan Pemohon dalam petitum yangmenyatakan, bahwa nama pemohon yang terkutip pada Paspor yangdikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare pare Nomor : S 761349tertanggal 07 Januari 2009 atas nama Juma Ali di tegaskan

Bahwa harus Tergugat tegaskan bahwa pembelian atas tanah danbangunan ini adalah tanpa ada bantuan apapun dari Penggugat;Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PTA.JKh. Bahwa kemudian pada tahun 2008 tanah yang dibeli Tergugattersebut, Tergugat bangun rumah. Pembangunan rumah tersebutselurunnya adalah menggunakan uang hasil kerja keras Tergugat,tanpa ada bantuan apapun dari Penggugat;F Bahwa asset ini sekarang dikuasai Tergugat di mana tempatTergugat tinggal atau berdomiilisi;j.

Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang kendaraan rodaempat dan roda dua dapat Tergugat terangkan dan tegaskan sebagai berikut1. Bahwa Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi B 313 LUNdan Mobil Mitsubishi Pajero tahun 2017 Nomor Polisi B 1871 SJT,Tergugat miliki dengan cara mencicil (kredit) setelah putusnyaHlm. 11 dari 24 hlm.

adalah :1) Mobil Mazda CX 5 Tahun 2014 Nomor Polisi B 313 ZIC,di mana Mobil Mazda CX 5 Tahun 2014 Nomor Polisi B 313 ZICIni dengan terpaksa telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2017;2) Mobil Velvire tahun 2014 Nomor Polisi B 313 LUN,dimana Mobil Velvire tahun 2014 Nomor Polisi B 313 LUN inidengan terpaksa telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2017;3) Mobil Mercedes Benz C300 Nomor Polisi B 826 MANdimana Mobil Mercedes Benz C300 Nomor Polisi B 826 MANterpaksa Tergugat jual;Bahwa harus Tergugat tegaskan

PTPerforma Nusantara Teknologi;Bahwa selanjutnya harus Tergugat tegaskan, seluruh bentuk kepemilikansaham Penggugat di perusahaan perusahaan yang saat ini dikelola olehTergugat, Penggugat tidak pernah melakukan pembelian atau punmenyetor penyertaan modal dan oleh karena pada saat ini PT AsiatechIntegrasi dan PT Performa Nusantara Teknologi sedang melakukan upayahukum atau tindakan tindakan lainnya terkait dengan kepemilikansaham Penggugat pada kedua perusahaan tersebut;Bahwa kemudian setelah berpisah

Tergugat Tegaskan Kembali Bahwa Penggugat tidak melakukan upayapermohonan pengajuan perpanjangan hak atas kedua sertifikat HGB tersebutmaka tanah bekas HGB Nomor 1 dan HGB Nomor 2 langsung Kembali KeTanah Negara.

Sehingga Pemerintah Daerah KabupatenPurworejo secara nyata memanfaatkan Tanah Negara, yang tidak ada hubunganpermasalahan dengan bekas pemegang HGB Nomor 1 dan HGB Nomor 2sehingga dapat dipastikan tidak menyalahi peraturan PerundangUndangan.Tergugat tegaskan kembali bahwa Objek sengketa adalah Tanah Negara asalkonversi Hak Barat, dengan riwayat status tanah : Hak Guna Bangunan Nomor 1 / Desa Purwodadia Sejak tahun 1955 merupakan hak egeindom nomor 624 Akte tanggal 28Maret 1955 Nomor 104 atas nama

kembali bahnwa Penggugat adalah pemegang Hak GunaBangunan sehingga yang dikuasai Bangunannya bukan kepemilikan Tanahnya.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 6, Tergugat Tegaskan bahwa pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak PakaiAtas Tanah:Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi:(1) Apabila hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidakdiperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak GunaBangunan

dalil gugatan angka 11 Penggugat menyampaikan bahwa ...Penggugat tidak keberatan melepaskan haknya kepada Tergugat asalkan diberiganti rugi sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979.Bahwa Terkait penerapan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979yang berbunyi "Kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hakbaru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akandiberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu PanitiaPenaksir.Tergugat sampaikan dan Tegaskan

Hak Guna Bangunan, dimana Hak GunaBangunan yang dikuasai/dimiliki belum berakhir masaberlakunya.Artinya Pemegang hak Guna Bangunan sebelum masa berlakunyaHak guna bangunan selesai, akan memindahkan penguasaannyakepada pihak lain maka Pemegang hak dan penerima hak harusHalaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 87/Pdt/2021/PT SMGmengajukan jjin selambatlambatnya tanggal 24 Juni 1980sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979.Sekali lagi Tergugat tegaskan

temanteman Pemohon, bahkan Termohon sering menjelekjelekkan tentang Pemohon kepada temanteman Pemohon baik secaralangsung maupun di media sosial dan Termohon yang seringkali komunikasidengan temanteman Pemohon untuk mencari tahu ada hubungan apa antaraPemohon dengan temanteman wanita Pemohon, bahkan Termohon dengantidak ada malunya memberi komentar di media sosial yang menyudutkan danmenjelekjelekkan Pemohon.Bahwa terhadap angka (4) dan (5) Dalam Konpensi dalam Jawaban Termohonsekali lagi Pemohon tegaskan

temanteman Pemohon bahwaTermohon tidak siap menjadi ibu bagi anakanak Pemohon.Bahwa Pemohontidak ijin dengan Termohon pada saat wisuda anak Pemohon dikarenakanPemohon sudah kecewa dengan sikap Termohon yang tidak sayang dengananakanak Pemohon dan seringkali jika ijin dengan Termohon = justrupertengkaranlah yang akan terjadi, Pemohon sudah malas berkomunikasidengan Termohon yang selalu merasa benar sendiri dan arogan.Bahwa terhadap angka (6) Dalam Konpensi dalam Jawaban Termohon sekallilagi Pemohon tegaskan

pekerjaan Termohon sebagai Dosen, membuatTermohon menjadi sombong dan tinggi hati sehingga seringkaliTermohon memandang rendah kepada Pemohon, Termohon berceritakepada temantemannya bahwa sudah seharusnya Pemohon bersyukur karenamendapatkan Termohon yang bekerja menjadi Dosen padahal Pemohon+bukanlah siapasiapa dengan pekerjaan hanya sebagai Pengelola CaffeBahwa terhadap angka (7) Dalam Konpensi dalam Jawaban Termohon sekallilagi Pemohon tegaskan puncak pertengkaran terjadi pada sekira bulanDesember

, yangterjadi justru Termohon selalu memancing kemarahan Pemohon baik melaluisikap maupun tutur katanya yang membuat Pemohon tidak nyaman, karakterTermohon yang meledakledak dengan katakata yang menyakitkan hati sertaemosional membuat Pemohon tidak kuat melanjutkan hubungan rumah tanggadengan Pemohon, sikap arogan Termohon sebagai seorang istri semakinmemperparah kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan TermohonBahwa terhadap angka (9) Dalam Konpensi dalam Jawaban Termohon sekallilagi Pemohon tegaskan

Bahwa terhadap angka (10) Dalam Konpensi dalam Jawaban Termohon sekalilagi Pemohon tegaskan pada tanggal 23 Juli 2020, Orangtua Termohonmendatangi Pemohon dan menyampaikan keinginannya kepada Pemohonuntuk mengambil tanggung jawab dunia akhirat Termohon dari Pemohon,serta menyerahkan urusan perceraian Pemohon dan Termohon secara negarakepada Pemohon dan Termohon juga kemudian mengambil barangbarang danpergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal tersebut membuktikanbahwa Termohon juga menginginkan

Bank CIMB Niaga,dengan surat nomor : 173/RD/SK/BLWIJTM/Sby/2011 tanggal 8 Juli 2011,dimana dalam surat pemberitanuan tanggal 8 Juli 2011 tersebut ditujukankepada Tan Pieter Wijaya selaku debitur, padahal Almarhum Tan PieterWijaya telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2010, danseharusnya pemberitahuan tersebut harus diberikan atau ditujukan kepadaPara Ahli Warisnya yang sah yaitu Para Pelawan;Bahwa perlu kami tegaskan, surat pemberitahuan lelang tanggal 8 Juli 2011yang dicantumkan di dalam

.1, Kenjeran, Surabaya atas namaTan Pieter Wijaya (almarhum) karena hal ini terkait dengan Boedel Warisyang seharusnya menjadi hak dan kewajiban Para Pelawan sebagai ParaPewaris yang sah, oleh karena itu Terlawan selaku Bank seharusnyamenerapkan prinsip kehatihatian dan transparan dan keterbukaan, bukanHalaman 4 Putusan Nomor 703/PDT/2016/PT SBY10.malah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga sangatmerugikan kepentingan dan hak subjektif Para Pelawan selaku ahli waris;Bahwa perlu kami tegaskan

15 Juli 2011,sehingga dalam kurun/ jangka waktu + 6 bulan sejak almarhum Tan PieterWijaya meninggal dunia, Terlawan tidak menjalankan kewajibannyasebagai kreditur perusahaan besar yang beritikad baik dan jujur denganmengabaikan hakhak ahli waris almarhum Tan Pieter Wijaya;Bahwa Pasal 6 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan (UUHT) secara tegas menentukan bahwa syarat dapatdilaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan adalah apabila debitur wanprestasiatauingkar janji, bahwa perlu kami tegaskan

Bahwa terkait nilai limit, perlu Terlawan II tegaskan penentuan harga limitlelang adalah merupakan kewenangan sepenuhnya dari Terlawan selakuPenjual;26. Bahwa Pasal 1 angka (20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegasmenyatakan Harga Limit (Reserve Price) adalah harga minimal baranglelang yang ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalamsuatu pelelangan;27.

Dengandemikian jelas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan IItelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukumsehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya;Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan lagi, pelaksanaanlelang atas barang jaminan milik Pelawan tidak melanggar ketentuansebagaimana Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan;Bahwa dapat Terlawan II tegaskan, terhadap pelaksanaan lelang

Penggugat tidakdapat diterbitkan.g Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa tindakan TergugatI yang tidak menerbitkan SKPP Gaji a.n.

Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalilPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwaTergugat II telah bertindak diskriminatif yang sengaja ataupun tidak telah dandengan sengaja melakukan tindakan maladministrasi guna untuk merugikanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa tindakanTergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerbitkan Surat Nomor : S256/WKN.16/KNL.03/2016 tanggal

Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalilPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan pada pokoknya bahwaTergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengharapkan pembenarantindakannya kelak dengan memintakan bantuan aparat yang berwenang sekaligusdengan memintakan bantuan dari beberapa institusi setempat sebagaimana terlihatpada tembusan surat in casu.Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa tindakanTergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan dalil PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi diatas adalah dalildalil mencari pembenaran dancenderung mengikuti pihak yang salah dan sudah jelas melanggar hukum, bahwapenghunian rumah dinas oleh yang bukan berhak adalah tindakan perbuatanmelawan hukum dan harus dilakukan upaya penertiban terhadap pengamanan BMNoleh Kuasa Pengguna Barang instansi yang bersangkutan dengan berpedoman padaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang

Tata CaraPelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 tentang PedomanPelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara PadaKementerian/Lembaga.Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan penerbitan suratNomor : S256/WKN.16/KNL.03/2016 tanggal 07 Maret 2016 Hal PeringatanUntuk Melakukan Pengosongan Atas Penggunaan Lahan/Tanah Milik Negaraadalah upaya penegakan hukum oleh Kuasa Pengguna Barang

Bahwa surat Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT)yang diduga palsu yang dijadikan sebagai dasar laporan terhadapPemohon adalah surat yang sah yang dikeluarkan oleh Lurah Pelalawandan Pemohon tegaskan tidak pernah menyuruh, membuat ataumempergunakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah(SKRKT) yang diduga palsu, karena berkaitan dengan suratsurat yangada diterima dan diverifikasi oleh ketua DPD Perkumpulan NonGovernment Organization TOPANAD.6.

Pasal 55 KUHPidana oleh TERMOHONadalah tidak sah, dimana tidaklah terbukti karena Surat KeteranganRiwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) sampai saat ini tidak adapembandingnya dan atas dasar tersebut maka Pemohon terlaluprematur untuk dijadikan sebagai Tersangka dan Surat KeteranganRiwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) adalah surat yang sah yangdikeluarkan oleh Lurah Pelalawan dan Pemohon tegaskan tidak pernahmenyuruh, membuat atau mempergunakan Surat Keterangan RiwayatKepemilikan Tanah (SKRKT) yang diduga

Pasal 55 KUHPidana, maka haltersebut telah bertentangan dengan PUTUSAN MAHKAMAHKONSTITUSI Nomor : 21 / PUUXII / 2014 tertanggal 28 April 2015serta dimana tidaklah terbukti karena Surat Keterangan RiwayatKepemilikan Tanah (SKRKT) sampai saat ini tidak ada pembandingnyadan atas dasar tersebut maka Pemohon terlalu prematur untuk dijadikansebagai Tersangka dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah(SKRKT) adalah surat yang sah yang dikeluarkan oleh Lurah Pelalawandan Pemohon tegaskan tidak pernah