Ditemukan 6595 data
SUSTANTRI
Termohon:
PT. BINTANG MILENIUM INDONESIA
168 — 49
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, tersebut dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pegawai yang ditunjuk untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, tersebut dari buku Register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya
305/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
179 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAR BALI DRUPADI, tersebut;- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 29 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, tanggal 2 Agustus 2023; MENGADILI KEMBALI:- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seluruhnya;- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
PT. GLOBAL FISKAL SOLUSI ASIA
Termohon:
RICHARD EDWARDS
108 — 85
M E N G A D I L I
- Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian yang dilakukan antara Termohon PKPU (Debitor) RICHARD EDWARDS dengan Para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023;
- Menghukum Termohon PKPU (Debitor) RICHARD EDWARDS dan Para Kreditornya untuk tunduk dan patuh dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi);
- Menghukum Termohon PKPU (Debitor) RICHARD EDWARDS untuk membayar
imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;
- Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU (Debitor) RICHARD EDWARDS berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde);
- Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU (Debitor) RICHARD EDWARDS dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling
sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde);
- Menghukum biaya perkara kepada Termohon PKPU (Debitor) RICHARD EDWARDS sebesar Rp 7.586.000,- ( tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
.
329/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst
178 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
);Menghukum Kurator PT.Zonestar (dalam Pailit) untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bungasetiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;Membebankan semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanyaSidang Renvoi Prosedur ini pada boedel pailit;Bahwa terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor13/PKPU
Membebankan biaya perkara kepada harta pailit;Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 13/ PKPU /2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2013, tersebut diucapkan pada sidang terbuka untukumum pada tanggal 16 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon RenvoiProsedur mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2013sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35Kas/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.
Nomor 13/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pstyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonantersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2013 itu juga;Bahwa setelah itu kepada Para Termohon Keberatan yang pada tanggal25 Juli 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari PemohonKasasi/Pemohon Keberatan/Kreditor, lalu mengajukan jawaban memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
keadaan, perbuatan, dsb) lalai"> Lalai"kurang hatihati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dsb);lengah"Oleh karena itu kelalaian dapat diartikan sebagai sifat (kKeadaan, perbuatan,dsb) kurang hatihati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dsb);Berdasarkan pengertian diatas, sangat jelas bahwa Tidak Ada KelalaianPemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan Dalam Mengajukan TagihanPajak Kepada Kurator PT Zonestar (Dalam Pailit), sehingga Putusan MajelisHakim dalam Renvoi Prosedur Prosedur Nomor 13/PKPU
Putusan Nomor 452 K/Pdt.SusPailit/2013proses kepailitan PT Zonestar (Dalam Pailit) sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakartapusat Nomor 13/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2012,Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan segera menginventarisasiseluruh tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh PT Zonestar danmelalui Surat S1458/WPJ.07/KP.02/2012 tanggal 18 Juni 2012Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan mengajukan tagihan pajak
1.Aleksius Syukur
2.Sarmo
3.Seprianus Arifin Non
4.Yubadi
5.Sylvester Ndarung
6.Suhartini
7.Lukman Khakim
8.Riyono
9.Jaharuddin
10.Slamet Widodo
11.Akhmad SaâÂÂroni
12.Agus Junaidi
13.Suwaji
14.Langgeng Effendi
15.Samsul Toif
16.Agustinus Nenabu
17.Sapto Agung Nugroho
18.Hoiril
19.Widodo
20.Anang Wibowo
21.Suripta
22.Zainul Anwar
23.Fery Fatra Andy Yahya
24.Winoto
25.Agus Warsito
26.Yuni Winarni (Istri almarhum Suparno)
27.Duwi Siswanto
28.Subandi
Termohon:
PT. Paramithatama Asriraya
210 — 0
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 September 2023 yang telah ditandatangani antara Direktur PT PARAMITHATAMA ASRI RAYA (Dalam PKPUS) dengan Para Kreditornya;
- Menghukum Debitor (Dalam PKPUS) dam seluruh Kreditor-Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksankaan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 September 2023;
- Menyatakan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU) No.70/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby
demi hukum berakhir;
- Menghukum Debitor (Dalam PKPU) untuk membayar biaya fee para pengurusan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan biaya-biaya lain sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Debitor dan Tim Pengurus:
- Menghukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu
70/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby
PT. SARBI MOERHANI LESTARI
Termohon:
PT. SYNERGA TATA INTERNASIONAL
41 — 0
M E N G A D I L I :
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Proposal Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor/ PT Synerga Tata Internasional (Dalam PKPU), tertanggal 12 Januari 2022 dan telah disetujui oleh Para Kreditor;
- Menghukum Debitor/PT Synerga Tata Internasional (Dalam PKPU) dan Para Kreditor untuk tunduk dan mentaati serta melaksankan isi Proposal Rencana Perdamaian tersebut;
p>
- Menetapkan biaya Pengurusan PKPU dan Imbalan Jasa (Fee) Pengurus akan ditetapkan dengan penetapan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
- Menghukum Debitor/PT Synerga Tata Internasional (Dalam PKPU Sementara) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.790.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
294/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
59 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1247 K/Pdt/2019Bahwa Para Pelawan adalah selaku pembeli unit Rusunami KemanggisanResidence di Tower A dan Tower B dari PT Mitra Safir Sejahtera (DalamPailit) yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Kemanggisan RayaNomor 7 ABL, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,Kotamadya Jakarta Barat (bukti P1);Bahwa PT Mitra Safir Sejahtera selaku pengembang MRusunamiKemanggisan Residence telah dinyatakan pailit berdasarkan PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor28/PKPU
KecamatanKebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dengan demikian kedudukan ParaPenggugat dalam perkara a quo adalah selaku kreditor konkuren terhadaphutang debitor PT Mitra Safir Sejahtera tersebut;Bahwa Pelawan dalam perkara a quo menuntut agar eksekusi atas objekperlawanan ini dibatalkan dan memerintahkan Kurator untuk melaksanakanpenjualan objek perlawanan sesuai dengan kesepakatan yang tercapaidalam Rapat Kreditor yaitu berdasarkan Pasal 185 ayat (8) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
;Bahwa oleh karena pelelangan tersebut dilaksanakan berdasarkanPenetapan Hakim Pengawas Kepailitan pada Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor O4/HP/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Juncto 28/PKPU/PAILIT/201 1/PN.Niaga.
Nomor 1247 K/Pdt/2019Bahwa oleh karena materi perlawanan Para Pelawan yang keberatandengan perbuatan Terlawanll selaku Kurator PT Mitra Safir Sejahtera iniberada dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan dari Kurator selakupengurus dan pemberes harta pailit sebagaimana telah diatur dalamUndang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, makatindakan Terlawanll tersebut berada dalam ruang lingkup pengurusan danpemberesan harta pailit yang tunduk pada ketentuan Undang UndangNomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga hal demikianadalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pengadilan Niaga yang untukmemeriksa dan mengadilinya, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haltersebut tidak dapat dipertinmbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan
Ir. RICKY
Termohon:
PT. ISTAKA KARYA
518 — 148
M E N G A D I L I
- Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;
- Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp.1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
139/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
1.PT. JAVA STAR RIG
2.PT. ATLANTIC OILFIELD SERVICES
Termohon:
CAMAR RESOURCES CANADA, INC
589 — 181
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon PKPU membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
364/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
GERARDUS HERNOWO MAHENDRO
Termohon:
PT. CITA SARANA USADA
51 — 37
Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon
2. membebankan biaya permohonanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
196/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst
PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE
Termohon:
PT. DADA INDONESIA
206 — 99
M E N G A D I L I
- Menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU yang besarnya hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.571.000,00,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
241/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
PT. BANK KEB HANA INDONESIA
Termohon:
PT. DADA INDONESIA
148 — 49
M E N G A D I L I
- Menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU yang besarnya hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.571.000,00,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
244/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
PT. SHANTY WIRAPERKASA
Termohon:
DIRINYA SENDIRI
273 — 114
M E N G A D I L I
- Menolak Permohonan PEMOHON PKPU ;
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.309.000,- (empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
FASARI,
Tergugat:
moi lang
246 — 158
Bahwa menyimpang dari yang telah disampaikan di atas, penting bagi MajelisHakim Pemeriksa Perkara a quo ketahui bahwasanya PPJB Saham 03September 2019 telah terlebin dahulu menjadi Objek Perkara yang diperiksadan telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalamperkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)dibawah register perkara nomor: 34/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Mdn(Permohonan PKPU 34/2020) yang telah diputus oleh Majelis HakimPemeriksa Permohonan PKPU a quo
dengan amar sebagai berikut (kutipan):MENGADILI1, Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yangdiajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT.
KNNKonstruksi Indonesia dan Termohon PKPU II Nyonya Moi Lang, Direktur PTKNN Konstruksi Indonesia untuk seluruhnya;2.
Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang hingga Kiniditetapkan sejumlah Rp.2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah).Oleh karenanya telah jelas dan terang bahwasanya berdasarkanPermohonan PKPU 34/2020 yang mana dasar / objek permohonanPKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (in casu Penggugat) adalahPPJB Saham 03 September 2020 DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIMPEMERIKSA PERMOHONAN PKPU 34/2020 sebagaimana korelasipertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan PKPU34/2020 akan
Dalam posisi ini, jelas bahwa kedudukan Tergugat dan Penggugatsejajar (on equal footing) di mana baik Tergugat maupun Penggguat secarakolektif belum melaksanakan kewajiban satu sama lain;Bantahan Tergugat ini pun diperkuat oleh pertimbangan hukum MajelisHakim Pemeriksa Permohonan PKPU 34/2020 yang pada bagian pertimbanganhukum putusannya halaman 61 dan 62 menyatakan sebagai berikut:Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Padt.G/2020/PN BtmMenimbang, bahwa di dalam Pasal 3 dari bukti P4
PT. STILT STUDIOS DESIGN
Termohon:
1.PT. GAMA MONTANUSA PERDANA
2.PT. RESTU MAHARANI
278 — 44
M E N G A D I L I :
- Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kapada Pemohon PKPU sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
88/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
648 — 249
Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon ;2. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.2.571.000,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
200/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
1.JOHNY LIRIWAN
2.SUCENDRA KUSUMA
Termohon:
CV.ZION
69 — 21
MENGADILI:
- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Para Pemohon PKPU;
- Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.509.000,-(dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
102/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
636 — 231
Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang diajukan oleh Pemohon;2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp. 1.561.000,- (Satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Nomor: 125/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
536 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU PT MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk
Termohon:
1.PT Prabu Artha
2.Ferry Sulisthio
3.Meydeleine Sulistio
4.Sunarya Sambas
5.Otjo Dinata
123 — 46
M E N G A D I L I
- Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;
- Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp. 18.770.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh pupuh ribu rupiah);
223/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst