Berdasarkan Pengumuman Nomor 005/PanPT/2007 tanggal 19Juli 2007 oleh Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang padapokoknya menyatakan apabila ada keberatan terhadap hasil inventarisasihasil pengukuran atas tanah yang terkena lokasi perluasan Waduk Kanaanagar segera mengajukan keberatan ke Kantor Lurah Kanaan dan KantorCamat Bontang Barat selama dengan waktu pengajuan 1 bulan, selain ituberdasarkan Berita Acara Perluasan Waduk Kanaan yang dibuat oleh CamatBontang Barat pada tanggal 22 Juli

Sekda Kota Kupang Nomor Pem.005/ 1073/2007 tanggal 28 Desember 2007 perhal Undangan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;58). 1 (satu) buah jilidan Laporan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kota KupangTA. 2007Dokumen bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;59). 1 (satu) jepitan foto copy Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang Yang di Belanja langsung melalui kegiatan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum di wilayah kota kupang tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang (Demos O.

Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 68.400 M2;1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/ Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 76.500M289. 1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007; 90). 1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010;91). 1 (satu) jepitan Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanjakan langsung melalui kegiatan Pengadaan

tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang TA. 2007 tanggal 10 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang (Dra.

Foto copy Daftar Asset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanja langsung melalui kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diwilayah kota Kupang tahun 2010;98). Coto copy Buku Kas Umum dana Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2010;99).

Sekda Kota Kupang Nomor Pem.005/ 1073/2007tanggal 28 Desember 2007 perhal Undangan yang ditujukan kepadaPanitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya; 58). 1 (satu) buah jilidan Laporan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum Halaman& dari 189 putusan No.6 2/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg oleh Pemerintah Kota KupangTA. 2007Dokumen bagian PemerintahanSetda Kota Kupang; 59).1 (Satu) jepitan foto copy Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang

89) 1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 2007; 90). 1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 2010; 91). 1 (satu) jepitan Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanjakanlangsung melalui kegiatan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum diWilayah Kota Kupang TA. 2007 tanggal 10 Maret 2014, yangditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang (Dra.

89) 1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2007; Halaman140 dari 189 putusan No.62/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg 90).1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2010; 91).1 (satu) jepitan Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanjakanlangsung melalui kegiatan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum diWilayah Kota Kupang TA. 2007 tanggal 10 Maret 2014, yang ditandatanganioleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang

89.1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 2007; 90).1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 2010; 91).1 (satu) jepitan Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanjakanlangsung melalui kegiatan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum diWilayah Kota Kupang TA. 2007 tanggal 10 Maret 2014, yang ditandatanganioleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang (Dra.

tanah untuk kepentingan umum diwilayahkota Kupang tahun 2010; 98).

WULLUR, SH, MH tc.PEMOHON KEBERATAN, oleh TERMOHON KEBERATAN maupunTERMOHON KEBERATAN II telah dilaksanakan tidak sesuai denganamanat undangundang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 butir 2juncto Pasal 2 huruf a dan b UndangUndang No, 2 Tahun 2012 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum maupunPerpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah untuk Kepentingan Umum ;Pasal 1 butir 2 dan Pasal 2 UU No

depan hotel Travelonamun harga milik Pemohon yang saksi nilai bisa berbeda jauh dengan harga didepan jalan raya Manado Bitung karena tanah milik Pemohon berada agak jauhdari jalan raya Manado Bitung dan juga setiap jarak 400 (empat ratus) meter darijalan raya ada gradasi nilai sehingga harga tanah menjadi turun namun tanah milikPemohon berdekatan dengan perumahan dan tanah milik Pemohon berpotensidibuat perumahan;Menimbang, bahwa Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol memangtermasuk dalam pengadaan

tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana terdapatdalam Pasal 10 huruf b UndangUndang No. 2 Tahun 2012 Tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012 Pasal 10 UU2/2012.

Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakandengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dikatakandalam Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atastanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan olehPenilai (Pasal 33 jo. Pasal 32 UU 2/2012).

Putusan Nomor : 178/G/2017/PTUNJKT.permasalahan tersebut berdasarkan peraturan Perundangundangan dan alat buktiyang diajukan para pihak ;Menimbang, bahwa Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum pada Pasal 4berbunyi :Ayat (1) Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untukKepentingan Umum;Ayat (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya PendanaanKepentingan Umum ;Pasal 6 berbunyi : Pengadaan

Tanah untuk Kepentingan umum diselenggarakan olehPemerintah;Pasal9 berbunyi :Ayat (1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umummemperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentinganmasyarakat;Ayat (2) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberianganti kerugian yang layak dan adil ;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 14 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan umum diselenggarakan

OtongRosadi.SH.MHum dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 71tahun 2012 sebagaimana telah diubah empat kali terakhir olen Perpres Nomor 148tahun 2015 apabila di dasarkan pada ketentuan :Pasal 3 Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanahbagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran bangsa dan negara dan masyarakat dengan tetap menjaminkepentingan hukum pihak yang berhak;Pasal 9 ayat (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPengadaan Tanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya Dalamrangka efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yangluasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung olehinstansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengancara

MH. bin WONGSOREJO sebesar Rp.1.154.310.000, (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluhribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam melakukan pengadaantanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan Tahun 2017 yang bertentangandengan aturanaturan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum danpedoman pengelolaan keuangan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan KeempatAtas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Pasal 121 Ayat (1) disebutkan Dalam rangkaefisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yangluasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung olehinstansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanHalaman 22 Putusan No. 5/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTanah, Pasal 53 Ayat (1) disebutkan bahwasanya Dalam rangkaefektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnyatidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansiyang

Tanggapan pada point 4 dan point 8 yang mendalilkan UU No. 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, hal tersebutdapat diluruskan sebagaimana pertimbangan Hakim halaman 54, bahwapara Tergugat/Terbanding dalam melaksanakan ......... pengadaan tanahBandara Syamsudin Noor sudah dilakukan sejak tahun 2011 berdasarkanbukti T2 dan telah dilakukan konsinyasi pada tahun 2014 berdasarkan buktiT16 maka yang menjadi dasar hukum dalam perkara ini terkait dengan tatacara atau prosedur pengadaan

2012, Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Pasal 63 : "Penetapan besarnya nilai ganti kerugiandilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Berdasarkan HasilPenilaian Jasa Penilai atau Penilai Publik " ; Dalam hal ini Tergugat III adalahKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar Dan Rekan, dimanadilakukan secara tidak benar dan tidak professional, dalam arti mencederaiHak Asasi Manusia dan Azas Keadilan, yang dasar pertimbangan PeraturanPerundangUndangan Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum yangdimaksud dengan "Asas Kemanusiaan adalah Pengadaan Tanah harusmemberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,harkat dan marta bat setiap warga Negara secara proporsional, Yangdimaksud dengan " Asas Keadilan " adalah memberikan jaminan penggantianyang layak kepada Pihak Yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah,sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan usahaPenggudat; 222222 n nnn n nnn nnn nnn ence nnn nnnBahwa, Penyelenggara

Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN.BDGMenimbang, bahwa tahapantahapan pengadaan tanah untuk pembangunanbagi kepentingan umum tersebut selanjutnya berproses dan akan berujung padabentuk dan besarnya nilai ganti kerugian yang dapat diselesaikan secaramusyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan maka berdasarkan Pasal 38UndangUndang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pihak yang berhakdapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktupaling lama 14 (empat belas) hari kerja setelan

Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN.BDGCileunyi Kabupaten Bandung tanggal 28 September 2018, karena kepentinganPenggugat hanyalah mengenai hasil kerja dari KJPP; Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara absolut Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaianpersengketaan yang pada pokoknya masih mempersoalkan mengenai besaranuang ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan

umum sertaPenggugat tidak memiliki kepentingan untuk mempersoalkan Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bandung Selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah Nomor 104/Kep.32.04/IX/2018 tentang Penetapan KJPP Aditya Iskandar &Rekan Sebagai Penilai Pertanahan pada Pelaksanaan Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol Cileunyi SumedangDawuan di Desa Cileunyi WetanKecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tanggal 28 September 2018, dengandemikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanPenggugat

tanah Untuk kepentingan umum pada tahun 2013ada 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan,tahap penyerahan hasil;Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakantidak keberatan;.

Tanah untuk Kepentingan Umum, adamempunyai 4 Prosedur tahapan, yaitu :Tahap PerecanaanTahap PersiapanTahap Pelaksanaan eh =Tahap Penyerahan HasilBahwa Perencanaan pengadaan tanah disusun dalam bentuk Dokumenperencanaan pengadaan tanah yang memuat, yaitu :a.

tanah untuk kepentingan umum tahun 2014 adalah :1.

MEDDY ROSADI,SH,M.hum, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun2012 dan diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014;Bahwa perbedaan antara Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012dengan Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 yaitu mengenai batasanluas tanah, dalam pasal 121 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012yaitu apabila tanah yang

tanah untuk kepentingan umum GubernurBengkulu telah mengeluarkan surat kKeputusan penetapan lokasi pengadaantanah, kemudian Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu telah menunjukKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang sebagai Ketua PanitiaPengadaan Tanah maka hal tersebut tetap mengacu pada mekanisme yangdiatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012;Bahwa apabila kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum telahmemasuki tahap pelaksanaan dan telah dilakukan pembayaran ganti kerugiandan