• P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

  P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.7 /Menlhk /Setjen /Kum.1 /2/2019.Oleh karena persyaratan kewajiban permohonan izin pinjampakai kawasan hutan telah terpenuhi oleh PT.

  P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019; Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522/111/DISHUT tanggal 21 Mei 2018 perihalRekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukOperasi Produksi a.n. PT.

  Bukti T10Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo, P.27/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (fotokop!dari fotokopi);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan P.27/Menlhk/Setjen/kum.1/7/2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasanhutan.

• Kepolisian yang selanjutnyamengamankan terdakwa beserta barang bukti daging bekantan untuk dilakukanproses penyidikan lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenanguntuk melukai dan membunuh 1 (Satu) ekor bekantan tersebut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ETTIE TATIANA BintiARPAN, diketahui bahwa 1 (satu) ekor bekantan tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 106/Menlhk/Setjen/Kum

  .1/12/2018 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, terdapat dalam daftar lampiran dengan nomor urut 18 dengan namaiimiah Nasalis Larvasus;Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah karena menurut terdakwa bekantan tersebut merupakan hewan perusakpohon buah jeruk yang harus dibasmi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

  Bahan Anak dari WaldemarBahan, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya; Bahwa menurut Terdakwa, Bekantan tersebut merupakan hama yangmemakan buahbuahan dari perkebunan warga; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Bekantan adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

  .1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Bekantan berada dalam nomor urut 18dengan nama ilmiah Nasalis Larvatus dengan nama Indonesia Bekantan,sehingga termasuk dalam jenis satwa yang dilindung!

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi2.

  .1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwa gajahmerupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh UndangUndang diNegara Indonesia yaitu Elephas maximus, yang menjadi barang bukti berupa:2 (Dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enampuluh) centimeter dalam perkara ini termasuk bagian satwa

  RI No. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa

  Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi.Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN PlwBahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya abhimenerangkan bahwa Hewan Gajah tergolong Satwa;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua

  Pada saat Terdakwa sampai di depan RumahMakan Terapung Airin, pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan memeriksabarang bawaan Terdakwa dan didapatkan gading gajah tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwagajahmerupakan

• Hal ini dikarenakan pemberhentian hakhak anggota DPRDKabupaten Banjar An.Muaddin di dasarkan pada Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 20092014 yang mulaiberlaku sejak ditetapbkan pada tanggal 1 Nopember 2012 dan SuratSekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SETDPRD/2013Perihal Pemberhentian HakHak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An.Muaddin tertanggal

  Sehubungan dengan hal tersebut, makapemberhentian hak protokoler dan keuangan Anggota DPRD An.Muaddinberlaku sejak ditetapbkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktuhalaman 13 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJMAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar MasaJabatan Tahun 20092014.4.

  Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 dibuat dalamrangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentang Peresmian PemberhentianAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 20092014.

  Sebagai langkah pengendalian, maka dibuat SuratSekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SETDPRD/2013Perihal Pemberhentian HakHak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An.Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 yang didasarkan pada KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 20092014Bahwa berdasarkan apaapa yang telah dikemukakan diatas baik dalampokok pekara, maka Tergugat

  Fotocopy sesuaidengan asli Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupaten Banjar Masa JabatanTahun 20092014 tanggal 1Nopember 2012.7.7.7: Fotocopy sesuaidengan fotocopy Surat MenteriDalam Negeri Nomor : 160/3385/SJ tertanggal 27 Juni 2013 hal :Penjelasan HakHak AnggotaDPRD yang mengundurkan diri,ditujukan kepada 1. Gubernur, 2.Bupati/Walikota di SeluruhIndonesia.

• LH/2021/PN Pmssetengah kilogram), kemudian Terdakwa dibawa kekantor Polda Sumut untukdilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut;Bahwa barang bukti sisik Treggiling seberat 7,5 (tujuh setengah kilogram) yangdimiliki, disimpan atau diperniagakan Terdakwa tersebut adalah jenis Trenggilingdengan bahasa latin Manis Javanica yang merupakan jenis Satwa yangdilindungi sesuai dengan ketentuan pada nomor urut 84 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi.

  .1/12/2018 tentang Perubahan Ke Dua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi;Bahwa menurut pengetahuan Ahli sisik tersebut dapat diketahuimerupakan sisik dari satwa jenis Trenggiling (Manis Javanika) karena polasisik yang tumbuh secara bertumpuk, sangat keras, dan berwarna pucatzaitun (cokelat abu / kehijauan);Bahwa menurut pengetahuan Ahli dapat dijelaskan jika satwa jenisTrenggiling (Manis Javanika

  ) tergolong dalam satwa yang dilindungi sesuaidengan yang tertera pada poin 84 lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Ke Dua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi;Bahwa menurut pengetahuan Ahli dapat dijelaskan jika sesuai Pasal 2 1ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber

  .1/12/2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yang tertera pada point 84 LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup, bahwa trenggiling yang memiliki namaManis Javanica merupakan salah satu satwa yang dilindungi, dinhubungkandengan keterangan

• dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.

  Bondol(Haliasturindus) sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatercantum pada lampiran nomor urut 163 (Seratus enam puluh tiga)selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM

  .1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum pada lampiran nomor urut 179(seratus tujuh puluh sembilan) disebut Elang Bondol(Haliasturindus).Serta Burung Jalak Putih (Strurnusmelanopterus) sebagaimanadiatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang

  diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, selanjutnya yang diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum

  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul10.00 wita Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersamasamadengan Petugasdari BKSDA Bali benar telah menemukan satwayang dilindungi berupa burung Elang Bondol dan burung Jalak Putihdi rumah tersangka yang

• terdakwa KANTARTO Alias KANTAR secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana menangkap, menyimpan, memiliki,memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi Undangundangdalam keadaan masih hidup sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RINomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHK NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

  Sesuai dengan surat kematiandari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem YogyakartaNomor BA.594,592,550,604/K.22/Wil.II/KSA/8/2018) dan saat ini di simpan didalam frezeer Stasiun Flora Fauna Bunder, Kabupaten Gunungkidul; Bahwa Trenggiling (manis javanica) merupakan salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya tercantum dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada nomorurut 84;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Mentri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis tumbuhan dan satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudahsering memberikan sosialisasi kepada Masyarakat di Gunungkidulsemua tumbuhan dan satwa yang sudah harus dilindungi;Bahwa tindakan menjual trenggiling berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistem pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a joPeraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetantumbuhan dan satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal makadengan memperhatikan seluruh fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHKNomor P.20 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/

• Sesuai denganpengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang Ahli dapat dan berdasarkandaftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi, Ahli dari melihat bentuk luar dan melihat ciri ciri fisikdari barang bukti, dapat Ahli identifikasikan bahwa satwa tersebut adalahsebagai berikut :a. Kucica daun besar/greater green leafbird (Chloropsis sonnerati),sejumlah 22 (dua pulu dua) ekorb.

  Trucukan atau crocok (Pycnonotus goiavier), sejumlah 1 (satu) ekoryang tidak masuk dalam daftar yang dilindungi undang undang.Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM .1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi oleh pemerintah berdasarkanUndangUndang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang KSDA dan Ekosistemnya,jenis yang dilindungi undang undang adalah jenis Kucica daunbesar/greater green leafbird (Chloropsis sonnerati) dan Cica

  Sesuai denganpengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang Ahli dapat dan berdasarkandaftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi, Ahli dari melinat bentuk luar dan melihat ciri ciri fisikHalaman 20 dari 59 Putusan Nomor 882/Pid.LH/2018/PN Stbdari barang bukti, dapat Ahli identifikasikan bahwa satwa tersebut adalahsebagai berikut :a.

  P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP berdasarkan LaporanKejadian No.

• Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentangIUI Primer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1. Penggergajian Kayu dan/atau Pengawetan Kayu dengan ragam produkyaitu kayu gergajian dan/atau palet kayu;2.

  Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

  Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

  8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

  kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

• Alamat : Jalan Pemuda RT. 009, RW. 001, DesaCandi, Kecamatan Kumai, KabupatenKotawaringin Barat, Provinsi KalimantanTengah;Hal. 1 dari 4 hal/Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN PbuJenis Kelamin : Perempuan;Pekerjaan > Ibu Rumah Tangga;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yangpada pookoknya adalah mengenai gugatan cidera janji;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan jika di antaraPenggugat dan Para Tergugat terdapat suatu perjanjian kredit, yang dkenaldengan Perjanjian Kredit Nomor: 04044/KUM

  makaterhadap kelalaian dimaksud akan dikenakan sanksi berupa denda yangbesarnya itu sebesar 0,17 (nol koma satutujuh) perhari atau sebesar 3(tiga) persen perbulannya, dengan caracara dan penghitungan yang telahdisepakati oleh Para Pihak;Menimbang, bahwa pada kenyataannya, Para Tergugat telah lalaimelaksanakan kewajibannya tersebut, dan atas itu Penggugat telahmengeluarkan teguran demi teguran dengan menyampaikan peringatansecara tertulis;Menimbang, bahwa pada akhirnya perjanjian kredit Nomor:04044/KUM

  dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa meskipun Hakim telah mengabulkan gugatanPenggugat seluruhnya, maka pertimbangan di atas harus dimaknai tidaktermasuk pertimbangan tentang permintaan Penggugat untuk melaksanakansendiri upayaupaya penjualan jaminan hutang milik Para Tergugat, yangrencananya akan dilakukan melalui penjualan di muka umum melaluiperantaraan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)Pangkalan Bun, mengingat hal itu tidak ada kaitannya dengan PerjanjianKredit Nomor: 04044/KUM

• Bahwa satwaKijang Muncak (MUNTIACUS MUNTJAK) dan satwa Rusa Sambar(RUSA UNICOLOR) adalah satwa yang dilindungi oleh Undang Undangdan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentangpengawetan jenis tumbuhan dan dan satwa serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Rl Nomor:P.92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, yang memuat daftar tumbuhan dansatwa yang dilindungi.

  ekor kijangdan 1 (satu) ekor rusa;Bahwa Terdakwa berburu satwa yang dilindungi tersebut dengan caramemasang jerat menggunakan ali jerattambang yang diikatmenggunakan pelontar dari kayu kopi;Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang buktidiamankan ke kantor Balai Besar TNBBS dan diserahkan ke PolresTanggamus untuk proses lebih lanjut;Bahwa Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi dan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.Bahwa posisi barang bukti diamankan di dapur rumah Terdakwa dankondisi barang bukti bagian tubuh kijang dalam keadaan habis dibakar;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kepala kijang, 11 (sebelas)lembar potongan kulit kijang, 4 (empat) potong kaki kijang, 1 (satu)potong ekor kijang tersebut merupakan hasil buruan Terdakwa

  kijangdan 1 (satu) ekor rusa; Bahwa Terdakwa berburu satwa yang dilindungi tersebut dengan caramemasang jerat menggunakan tali jerattambang yang diikatmenggunakan pelontar dari kayu kopi; Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang buktidiamankan ke kantor Balai Besar TNBBS dan diserahkan ke PolresTanggamus untuk proses lebih lanjut; Bahwa Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi dan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.

• • 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 14 Inchi warna merah;
  • 1 (satu) buah kabel carge laptop;
  • 1 (satu) buah tas laptop merk Polo pro warna hitam;

  Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor Dinas KUM Perindag Kabupaten Boalemo

  • 1 (satu buah obeng bergagang hijau;
  • 1 (satu) buah tas samping kecil warna hitam Polo team;
  • 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-5330 warna putih
  • Dirampas untuk dimusnakan

  Boalemo, kantor Dinas KUM Perindag dan kantorHalaman 15 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.TmtKomunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab.

  Boalemo, Kantor Dinas KUM Perindag dan kantor KomunikasiInformatika Statistik dan Persandian Kab. Boalemo bertempat di DesaPiloliyanga Kec. Tilamuta Kab.

  Boalemo, Kantor Dinas KUM Perindag dan KantorKomunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Boalemo bertempat diDesa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab.

  Boalemo, kantor Dinas KUM Perindag dan kantorKomunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Boalemo bertempat diDesa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab.

  Boalemo,Kantor Dinas KUM Perindag dan Kantor Komunikasi Informatika Statistik danPersandian Kab. Boalemo, bertempat di Desa Piloliyanga Kec.

• Hasil HutanKayu (SKSHHk):Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2021/PN MpwBahwa berdasarkan Pasal 1 angka (29) Peraturan Pemerintah Nomor : 6tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan, serta Pemanfaatan Hutan, yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

  untuk melindungi hasil hutan kayu Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan setelahmembayar lunas Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa terhadap kepemilikan kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah mengakibatkankerugian negara, karena pemilik tidak mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

  ternadap kepemilikan kayu bulatberjenis kelompok rimba campuran sejumlah 200 (dua ratus) batang atausama dengan volume 27,74 m* yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan danPeraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.64/MenLHK/Setjen/Kum

  .1/1/2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti RugiTegakan adalah sebagai berikut : Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan) sebesar:Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2021/PN MpwRp.500.000 x 10% x 27,74 m* = Rp.1.387.000,00

  (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat meter kubik) yang dilakukan olehTerdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)maka timbul kerugian negara yang mana berdasarkan keterangan ahli, kerugiannegara tersebut meliputi: Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan

• Sayamemenuhi permintaan Pak Anton Pabara untuk membuatkan Nota Angkutanlanjutan tersebut, karena Pak Anton Pabara telah meyakinkan saya, dia bilang inibetulbetul kayu rakyat dari kKebun masyarakat dan lengkap dokumennya seceraketentuan P.85/MEN LHK/KUM.1/II/20216, pasal 8, dimungkinkan saya sebagaiPemilik Industri Primer, untuk menerima Dokumen Nota Angkutan Kayu Rakyat,sebelum dilanjutkan ke tujuan akhir.Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 58/Pid. SusL H/2021/PN.

  yang berlaku.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan ldentifikasi Jenis Kayugergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil sebagaiberikut :> Jenis Kayu Olahan Bintangur sebanyak 267 (dua Ratus Enam Puluh Tujuh)lembar Volume 6,1299 M3, dan> Jenis Kayu Olahan cinacina 6 (enam ) lembar Volume 0,1425 M3,Dimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum

  MAKBahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau PengujianHasil Hutan dijelaskan bahwa :Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukanPengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yangBerkompeten; Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukanpenetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah olehpihak yang ditentukan sesuai dengan

  Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

  yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Dokumen Nota Angkutan Kayu Olahan sebagaimana dalam BerkasPerkara sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan

• /SETJEN/KUM.1/11/ 2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Nomor: P.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak sudah sangat jelas diaturpada Pasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dariHalaman

  9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN KsnKawasan Hutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksitelah diatur dalam Permen LHK, Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM pada Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI

  P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH danDR atas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan/ Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 XVolume = Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp.1.660.650,;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 M X 2 X USD$ 18 = USD$199,278;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN Ksnb.

  P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan DRatas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 X Volume =Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp. 1.660.650.;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 MS X 2 X USD$ 18 = USD$ 199,278;b.

• SETYUNO, SH, Kabid Kum Polda SulSel, 2.AKBP. ISKANDAR, SH,Kasubbid Bankum Bid Kum Polda SulSel, 3. Kompol, H. PATAHUDDIN, SH,Kaur Banhatkum Bid Kum, Polda SulSel, 4. Kompol. JACOB LOBO, SH.MH,Kaur...

• Pangeran Antasari No. 1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/1931/KUM/VIII/2019, tanggal 30Agustus 2019 memberikan kuasa kepada:1. H. Wahyudie, S.H., M.H.2. Bilham, S.H.3. Achmad Wachyuddin, S.H.,M.M.4.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lukmanul Hakim;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lukmanul Hakim;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hakhakPenggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; dan5.

  Tergugat/Terbanding) Nomor 188.45/187/KUM/2019, tanggal 30April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Atas Nama Lukmanul Hakim, NIP 196403122007011031(vide Bukti P1);Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding dengan mendasarkan pada putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (ic.

  Penggugat/Pembanding) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karenanya berdasarkan keputusan Nomor 188.45/187/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 (ic.

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YUSUF Alias USUP BinMUHARAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulankurungan.3.

  Selanjutnyaberdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHKwilayah Sumatera Nomor: ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal4 Desember 2019, saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersamadengan beberapa Polisi Kehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember2019, sekira pukul 06.00 Wib mendatangi rumah terdakwa yang berada diteluk Binjai Teluk, Kec.

  Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 WibHalaman 27 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Plwmendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec.

  P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo.

  P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN PlwMENGADILI:. Menyatakan Terdakwa M.

• JURAIYAH dengan perjanjian Kredit nomor : MBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015;

• 1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCP MUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggun kemudian H-06456362 an. UCIN SUSANTI dan K-OO482594 an. SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit No : MBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

6.

JURAIYAH dengan perjanjian Kredit nomorMBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015.1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH~ dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.4.

JURAIYAH dengan perjanjian Kreditnomor : MBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015. 1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016 Saksi tidakmengetahuinya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan keterangannya benar ;2.

JURAIYAH dengan perjanjian Kreditnomor : MBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015.1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016 Saksi tidakmengetahuinya.Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan keterangannya benar ;4.

JURAIYAH dengan perjanjian Kredit nomor :MBD.STR/0172/KUM/2015, tanggal 23 Februari 2015. Pada Hari Selasatanggal 25 September 2018 sekira Pukul 15.50 Wita sebesar Rp. 2.507.000,(dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah). dengan menggunakan nama adikTerdakwa an. M SAPUTRA sebagai Pengangun kemudian H06456362 an.UCIN SUSANTI dan K00482594 an. SYARIFAH HAMDAH denganperjanjian Kredit No : MBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November2016.

JURAIYAH~ dengan perjanjian (Kredit nomorMBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015;Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Tjs 1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;6.

• sisik trenggilingyang berada di dalam sebuah tas plastik berwarna kuning dengan berat + 1 (satu)kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltenguntuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa Trenggiling dengan nama latin Manis Javanica merupakan jenis satwa yangdilindungi baik sesuai dengan ketentuan PP RI No. 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa maupun dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan = Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, yang mana satwa Trenggiling termasuk jenis satwa yang dilindungisebagaimana terdapat pada lampiran tersebut Nomor urut 84.Bahwa terhadap barang bukti sisik trenggiling yang disita dari terdakwa dilakukanpenimbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dilampirkan dalamBerita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor

  2) huruf d Undangundang RI Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya, setiap orang dilarang untuk dengan sengajamemperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat daribagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat diIndonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM

  .1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengannama latin Manis Javanica merupakan jenis satwa yang dilindungi olehundangundang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturanmenteri tersebut dengan nomor urut 84 ;Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya ;Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor

  .1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTmlKehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengan nama latinManis Javanica merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh undangundangsebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri tersebutdengan nomor urut 84 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas