Bandara Sentanitertanggal 31 Mei 2016, Sesuai dengan aslinya, tertanda TLIll12;Foto copy in Prinsip Nomor O3/P/BP2TPlW2015 tertanggal 8 April 2015,Sesuai dengan aslinya, tertanda TLll13;Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/250 tahun 2015tentang Penetapan Lokasi Perluasan Bandar Udara Kelas Utama SentaniJayapura Seluas 125.007 M2 (seratus dua puluh lima ribu tujuh meterpersegi) Di Kampung far Besar Distik Sentarni Kabupaten Jayapura, Sesuaidengan aslinya, tertanda T.lll14;Foto copy Notulensi

Ill yang berdiri di atas tanah aquo;Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukannya pertemuan antarapemilik tanah dengan pihak Polda Papua, Kanwil BPN Provinsi Papua, KepalaBandara Sentani, Ondofolo dan tokoh masyarakat kampung Ifar Besar sertamasyarakat pemilik tanah termasuk Penggugat, pada tanggal 7 Maret 2016(bukti T.21) dan telah disepakati akan dilaksanakan verifikasi dan perbaikanpeta bidang tanah dan daftar nominatif pada tanggal 10 Maret 2016 dan 11Maret 2015 (bukti 1.122), berdasarkan Notulensi

Ondofolo Franzalbert Joku akan tetapi Ondofolo Frazalbert Joku tidakmau menandatanganinya dengan alasan meminta 40 % (empat puluh persen)dari hasil penjualan tanah perluasan area bandar udara Sentani, namun olehkarena pemilik tanah tidak sepakat dengan permintaan Ondofolo tersebutsehingga masalah tersebut dibawa ke Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dansaksi Daniel Pallo sebagai Abu Afaa mempunyai hak untuk menandatanganipelepasan hak akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.II15berupa Notulensi

diadakannyapertemuan antara pemilik tanah dengan pihak Polda Papua, Kanwil BPNProvinsi Papua, Kepala Bandara Sentani, Ondofolo dan tokoh masyarakatkampung Ifar Besar serta masyarakat pemilik tanah termasuk Penggugat danjuga ondofolo Franzalbert Joku, pada tanggal 7 Maret 2016 (bukti T.14) dantelah disepakati bersama dengan dilaksanakannya verifikasi dan perbaikan petabidang tanah dan daftar nominatif pada tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 11Maret 2016 (bukti T.+15), hal mana bersesuaian dengan Notulensi

Lambang Supriyady) Nomor : 049/GMIP/X1/2017Perihal : Teguran keI tertanggal 8 Nopember 2017, selanjutnya disebut buktiT9;10.Fotokopi dari asli berupa Notulensi Rapat Koordinasi tertanggal 17Nopember 2017, selanjutnya disebut bukti T10;11.Fotokopi dari asli berupa Surat PT. Intaran Permai kepada Direktur CV.Berkat Jaya Utama (Bpk.

Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) oleh TimTeknis Komisi Penilaa AMDAL Dinas Lingkungan HidupKabupaten Lumajang No.12/SEK.AM/IV/2010, tanggal 22 April2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang KomiusiAMDAL Kabupaten Lumajang;Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL) Pertambangan pasir besi oleh P.T.

Indo ModernMining Sejahtera (IMMS);Nomor: No. 24.A/SEK.AM/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang KomisiAMDAL Kabupaten Lumajang;Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana PemantauanLingkungan (RPL) Pertambangan pas besi oleh P.T.

Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) oleh Tim Teknis KomisiPenilai AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang No.12/SEK.AM/IV/2010, tanggal 22 April 2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDALHalaman 94 dari 120 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUSTPK/2017/PT SBY23.24.25.26.21sKabupaten Lumajang;Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL) Pertambangan pasir besi oleh P.T. Indo Modern MiningSejahtera.

Indo Modern Mining Sejahtera(IMMS);Nomor: No. 24.A/SEK.AM/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDALKabupaten Lumajang;Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) Pertambangan pasir besi oleh P.T.

mulai berlaku sejak tanggalditetapbkan dan akan disahkan dalam kongres GSSJA di Indonesia padabulan September 2003, yang nyatanyata mempertontonkan Majelis PusatPenggugat tidak berwenang mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud (videBukti Tl 3) karena masih harus disahkan/diketok lebih lanjut dalam KongresPenggugat berikutnya (aquo Kongres Penggugat tahun 2003) yang jugaternyata tidak pernah ada pengesahan/diketoknya Surat Keputusan tersebut(vide Bukti TI 3);Bahwa dalam huruf m butir (i) halaman 6, Notulensi

Foto copy Notulensi Keputusan Majelis Pusat Penggugat tahun 2007 diberimaterai, sesuai dengan asli diberi tanda bukti ...................:::ceee TI 5;6. Foto copy Surat Pernyatan tertanggal 8 Januari 2002, diberi materai, tanpaada aslinya, dibri tanda DUkti .............. 0... c cece eee ee eee e eee eee eeeeeeee eens TI6;7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2006, diberi materai,tanpa ada aslinya, dibri tanda DUkti ............. ccc ccc e cece eee e nena eens TIl7 ;8.

09 Juli2001 (diberi tanda T08) ;Fotocopy Berita acara pertemuan Tim khusus penyelesaian sengketa lahantertanggal 11 Juli 2001 (diberi tanda T09);Fotocopy Berita Acara pertemuan antara DPRD Kabupaten Tulang Bawang,muspida, tim penyelesaian lahan atara Tergugat dan Warga tertanggal 10 Oktober2001 (diberi tanda T10) ;Fotocopy Berita Acara Pertemuan antara bupati Tulang Bawang, kapolres dandirektur PT HIM untuk menetukan pola penyelesaian sengketa tertanggal 7 Juli2001 (diberi tanda T11) ;Fotocopy Notulensi

HIMtertanggal 10 Oktober 2001 (diberi tanda T12) ;Fotocopy Notulensi rapat antara Forum masyarakat dengna PT HIM tentangskema penyelesaian sengketa (diberi tanda T13) ;Fotocopy Perjanjian Penyerahan Perjanjian dari PT HUMA INDAH MEKARKepada PARA PENGGUGAT diwakili oleh ZAKARIA tettangga 23 mei 2003(diberi tanda T14) ;Fotocopy Tanda terima penyerahan uang dari Tergugat keapda PARAPENGGUGAT diwakili oleh Zakaria sejumlah 25 000.000 tangnal 23 mei. 2003(diberi tanda T15) ;Fotocopy surat pernyataan kepemilikan

/ex specialis dan aturan tidak secaraeksplisit menggugurkan peraturan yang lama tetapi didalam konsideranmengingatnya mencantumkan peraturan yang lama maka itu dapat dikatakantunduk pada aturan karena dasarnya dari situ;Halaman 94 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.Bahwa secara peraturan perundangundangan tujuannya harus jelas tidakboleh abuabu ataupun samarsamar itu sudah jelas, kalau sudah ada katakata mencabut berarti mencabut obyek yang sama;Bahwa apabila ada keputusan yang didasarkan dari notulensi

rapat dan SKnya dicabut maka tidak menggugurkan SK nya karena notulensi itu artinyahanya mencatat pada saat rapat dan tidak menggugurkan mengenai SKkarena ini adalah dua konsep yang berbeda;Bahwa apabila SK dicabut maka lampirannya juga ikut tercabut karena dasarmenerbitkan SK acuannya kan dari notulensi rapat;Bahwa menurut teori perundangundangan yang pernah ahli pelajari danketahui bahwa kalau kata dapat tidak ada konsekuensi hukumnya yang adaapabila wajib;Bahwa sesungguhnya dalam teori perundang

kalau 9 orang melakukan penempelan identitas pohon dengan luasan100 hektar waktu yang dibutunkan Bisa memakan waktu 2 minggu sampai 1bulan;Bahwa 2 kali dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Dinas Kehutanan yangpertama bulan Februari dan yang kedua bulan Mei 2019;Bahwa pada pemeriksaan pertama tidak ada BAP nya dan juga saksi tidakmerasa menandatangani BAP karena tidak dibagikan;Bahwa setelah pemeriksaan pertama pada tanggal 30 April 2019 saksi ikutrapat di Dinas Kehutanan;Bahwa saksi pernah melihat notulensi

rapat tanggal 30 April 2019;Bahwa pada saat itu kita disuruh mengaku dengan mengatakan bahwa inisudah tidak bisa dibohongi dengan memperlihatkan citra satelit, jadi kitadipaksa untuk mengaku oleh kepala Dinas Kehutanan dan akhirnya kitamengaku kalau menebang kayu sejumlah 7.500;Bahwa saksi hadir pada rapat bulan Mei 2019 tapi tidak lama setelah dimulaisaksi kKeluar;Bahwa sebelum saksi menandatangani notulensi rapat maka dibacakan dulunotulensinya;Halaman 101 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.Bahwa

Husein Idris (Pengawas);Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan BinaPutera Nusantara dalam notulensi Rapat tersebut menjelaskan bahwaHingga Sampai Rapat dilaksanakan Pengurus Yayasan lebih dari 2Tahun tidak melaksanakan tugas dan pembinaan kepada pihaksekolah;Bahwa sesuai dengan hasil Rapat Luar Biasa Pembina tersebutmemutuskan antara lain adalah: 1) Pergantian Pengurus danHalaman 50 dari 94 halaman.

Sesuai denganaslinya);Tanda Terima Undangan Rapat Luar Biasa Ke2 YayasanBina Putera Nusantara tanggal 10 Februari 2013 (sesuaidengan aslinya);: Daftar Hadir Rapat Luar Biasa Pembina ke2 Yayasan BinaPutera Nusantara tanggal 10 Februari 2013 (sesuai denganaslinya);: Berita Acara Rapat Luar Biasa Pembina ke2 Yayasan BinaPutera Nusantara tanggal 10 Februari 2013 (sesuai denganaslinya);: Berita Acara Rapat Luar Biasa Pembina ke2 Yayasan BinaPutera Nusantara tanggal 10 Februari (Sesuai denganaslinya);: Notulensi

aslinya);: Surat Bank BTN Nomor : 251/Tsm.IIVHCL/II/2013, tanggal11 Maret 2013 Perihal Surat Peringatan Ill (Sesuai denganaslinya);: Surat Nomor : 05/Pembina/YBPN/VIV2013, Tanggal 3 Juli2013 Perihal Undangan Rapat Umum Pembina YayasanBina Putera Nusantara (Sesuai dengan aslinya);: Tanda Terima Undangan Rapat Umum Pembina YayasanBina Putera Nusantara tanggal 8 Juli 2013 (sesuai denganaslinya);: Daftar Hadir Rapat Umum Pembina Yayasan Bina PuteraNusantara tanggal 8 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya);: Notulensi

Terbanding Ill dan Terbanding IV yang tidak melanjutkanHalaman 52 dari 100 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT SBY.3.3.2proses penyerahan yuridis (juridische levering), olehTerbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV melaluiTurut Terbanding, sebagaimana BERITA ACARA serahterima Asset Desa, tanggal 18 Februari 2008 besertalampirannya, PETA SITUASI, Nomor : 49 /1997, yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah Propinsi Jawa Timur, tanggal 30 Oktober 1997maupun mendasarkan pada notulensi

Terbanding ,Terbanding Ill dan Terbanding IV, yaitu melakukan penyerahanyuridis (juridische levering) melalui Turut Terbanding atas AssetDesa Pengganti, berupa Jalan dan Saluran air kepadaPemerintah Desa Kemiri, sebagaimana ketentuan Pasal 19UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria dan Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran, maupun notulensi

dimaksud dilakukanverifikasi apakah sertifikat dimaksud sudah sesualdengan yang dimaksud dalam BERITA ACARA serahterima Asset Desa, tanggal 18 Februari 2008 besertalampirannya, PETA SITUASI, Nomor : 49 /1997, yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah Propinsi Jawa Timur, tanggal 30 OktoberLOOT;Tentunya proses Mediasi yang sedemikian panjang danmelibatkan instansi terkait dan memiliki kompetensi danbahkan sudah beberapa kali dilakukan peninjauanlapangan dan telah tertuang dalam notulensi

Tentunya hal ini merupakan perbuatan yang mencideraiperjanjian serta hasil kesepakatan yaitu notulensi rapat sebagaimanakeseluruhannya merupakan perikatan hukum yang mengikat bagi Penggugatdan Tergugat untuk masingmasing wajib mentaatinya;Kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat Para Tergugat tidakmelaksanakan kewajibannya:25.Bahwa dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, tertundanyapembayaran hingga saat ini jelas menimbulkan kerugian besar bagiPenggugat baik langsung atas nilai

KAMARI (Asli) ;f 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam(Asli) mulai tanggal 26 Januari 2000 sampai 07Januari 2006 (Buku asli) ;g Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alamtanggal 26 Januari 2000 (Dokumen asli) mulaitanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruarih Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alamtanggal 26 Januari 2000 (Buku asli) ;i Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000(Dokumen asli) ;j Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999(Dokumen asli di BRD) ;k Surat Perjanjian Kredit Nomor

PAERAN, 5.KAMARI (Asli) 5 22222922222 2 22222 = =12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26 Januari2000 sampai 07 Januari 2006 (Buku asli) ;Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000(Dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari 2007 ;Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (BukuRekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (Dokumen asli di BRD) ;Surat Perjanjian Kredit Nomor : 488/ SH01 tanggal 21 Januari

KAMARI12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26 Januari2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asli) ;Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (dokumenasli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari 2007 ;Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000 (buku asli) ;Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asli) ;Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (dokumen asli di BRI) ;Surat Perjanjian Kredit Nomor : 488/ SH01

Foto kopi Notulensi rapat Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di DusunTanete Desa Poreang Keamatan Tana Lili, tanggal 11 Oktober 2016, telahdisamakan dengan aslinya diberi tanda T. dan T.IF1;2. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan BangunanTahun 2013, telah disamakan dengan aslinya diberitanda T.I dan T.I2;3. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan BangunanTahun 2016, telah disamakan dengan aslinya diberitanda T.I dan T.II3;4.

Surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atau segalasesuatu yang terkait.Menimbang, bahwa bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan abhidipersidangan untuk menjadikan sebagai bukti hukum ( the scientific evidence to belegal evidence) dimana untuk pembuktian dalam perkara lingkungan hidupdiperlukan . Misalnya hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibatpencemaran dan/atau kerusakan dari ahli.

Ingawati, dan telah diakui pula bahwa gedung (tanahdan bangunan) yang berada di Jalan Asia Afrika Nomor 186 bukanlah hartayang didapat dalam perkawinan antara Pemohon PK dan Termohon PK,keterangan dimaksud dapat dilinat dalam Notulensi rapat pada halaman 2poin 6;Halaman 9 dari 20 Hal. Put.

Sementara bukti P.6 berdasarkan hasil rapat (notulensi)tertanggal 24 April 2009 butir 2, dimaksudkan agar seluruh biaya,domumen/adminitrasi yang timbul akibat dari pinjam pakai lahan milikpemda menjadi kewajiban Pihak Kedua (PI UPM) untukmenanggungnya, sebaliknya lahan tetap menjadi kewajiban PihakPertama (PT PLN), Sedangkan bukti P.9, sangatlah bertolak belakangdengan fakta, karena kewajiban PT PLN dalam hal penyediaan lahansaja tidak mampu, bagaimana mungkin memberikan surat peringatantertanggal

Program Neighborhood Upgrading and ShelterProject Phase 2 (NUSP2) T.A. 2017, berikut lampirannya berupa:Laporan Hasil Rapat MidTerm Review Percepatan PelaksanaanProgram Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2(NUSP2) T.A. 2017.1 (satu) bundel Surat Undangan Ketua Local Coordinating OfficeKota Sukabumi Nomor: 005/412/Fisik/Bapp/2017 tanggal 06 April2017, Perihal: Rapat Verifikasi Dokumen Neighborhood UpgradingAction Plan (NUAP) Kota Sukabumi 2017, berikut lampirannyaberupa: Berita Acara, Notulensi

/1057/Fisik/Bapp/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Perihal:Rapat Pelaksanaan Kegiatan NUSP2 Tahap dan PersiapanKegiatan Tahun 2018, berikut lampirannya berupa: Notulen Rapatdan Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan NUSP2 Tahap Tahun2017 dan Persiapan Kegiatan Tahun 2018.1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor:050/670/Fisik/Bapp/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal: RapatKoordinasi Bidang Fisik Bappeda Kota Sukabumi, berikutlampirannya berupa: Notulensi

Program Neighborhood Upgrading and Shelter ProjectPhase 2 (NUSP2) T.A. 2017, berikut lampirannya berupa: LaporanHasil Rapat MidTerm Review Percepatan Pelaksanaan ProgramNeighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP2)T.A. 2017.1 (satu) bundel Surat Undangan Ketua Local Coordinating OfficeKota Sukabumi Nomor: 005/412/Fisik/Bapp/2017 tanggal 06 April2017, Perihal: Rapat Verifikasi Dokumen Neighborhood UpgradingAction Plan (NUAP) Kota Sukabumi 2017, berikut lampirannyaberupa: Berita Acara, Notulensi

/1057/Fisik/Bapp/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Perihal: RapatPelaksanaan Kegiatan NUSP2 Tahap dan Persiapan KegiatanTahun 2018, berikut lampirannya berupa: Notulen Rapat dan DaftarHadir Pelaksanaan Kegiatan NUSP2 Tahap Tahun 2017 danPersiapan Kegiatan Tahun 2018.1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor:050/670/Fisik/Bapp/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal: RapatKoordinasi Bidang Fisik Bappeda Kota Sukabumi, berikutlampirannya berupa: Notulensi

NUSP2 T.A. 2017 Siklus 1 dan Siklus 2.1 (Satu) bundel dokumen bertuliskan Dokumentasi Kegiatan NUSP2 T.A. 2018 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya KecamatanWarudoyong, berisi dokumentasi foto kegiatan jenis pekerjaaninfrastruktur Program NUSP2 T.A. 2018 Siklus 1.1 (Satu) bundel Map kertas warna coklat bertuliskan Dokumen BA &Siklus 2017, berisikan dokumen berita acara, daftar hadir dannotulensi.1 (satu) bundel Map plastik bertuliskan BA Sukakarya 2017,berisikan dokumen berita acara, daftar hadir dan notulensi

Tanggal 6 Januari 2011 Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwamenyelenggarakan rapat yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris PTBatu Wisata Resources dengan agenda rencana kerja dan anggarantahun 2011 yaitu Rencana kinerja PT Batu Wisata Resources dariAspek strategis dan keuangan, pemaparan bisnis jelajah alam trail,pemaparan bisnis Youth Tourism Enterpreneur, pemaparan bisnisPasar Poja, dan Peraturan Perusahaan dan rapat ini dituangkan didalam Notulensi Rapat Tanggal 10 Agustus 2010 dan hal ini terlampirpada

Tanggal 10 Agustus 2010 Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa telahmenyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris PT BatuWisata Resources dengan agenda membahas draft rencana strategisunit bisnis PT Batu Wisata Resources yang menekankan untuk langsungtaktis pada pengembangan unit bisnis selain persiapan RUPS dan rapatini telah dituangkan di dalam Notulensi Rapat Tanggal 10 Agustus 2010sebagaimana terlampir pada bukti D4;b.

Tanggal 6 Januari 2011 Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwamenyelenggarakan rapat yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris PTBatu Wisata Resources dengan agenda rencana kerja dan anggarantahun 2011 yaitu Rencana kinerja PT Batu Wisata Resources dari Aspekstrategis dan keuangan, pemaparan bisnis jelajah alam trail, pemaparanbisnis Youth Tourism Enterpreneur, pemaparan bisnis Pasar Poja, danPeraturan Perusahaan dan rapat ini dituangkan di dalam Notulensi RapatTanggal 10 Agustus 2010 dan hal ini terlampir

Penyalahgunaan / Penyelewengan Dana Ketua UPK Malili Kecamatan Malili;

(Satu) lembar Kronologis Terjadinya Penyalahgunaan /Penyelewengan Dana Ketua UPK Malili Kecamatan Malili;1 (satu) lembar Dana Alokasi dan Lokasi Dana BergulirKecamatan Malili dari Periode 2003 sampai denganPeriode 2011;1 (satu) lembar Hasil Identifikasi Kasus PenyelewenganDana Ketua UPK Kecamatan Malili;Kronologis Hasil Temuan Bank Dunia di Kecamatan Malili(UPK Malili) tanggal 16 Mei 2012;Daftar Hadir MAD Khusus Kecamatan Malili KabupatenLuwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;Notulensi MAD Khusus Kecamatan

Satu) lembar Kronologis Terjadinya Penyalahgunaan /Penyelewengan Dana Ketua UPK Malili Kecamatan Malili;1 (satu) lembar Dana Alokasi dan Lokasi Dana BergulirKecamatan Malili dari Periode 2003 sampai denganPeriode 2011;1 (satu) lembar Hasil Identifikasi Kasus PenyelewenganDana Ketua UPK Kecamatan Malili;10.11.12.13.14.Lo:16.17.111Kronologis Hasil Temuan Bank Dunia di Kecamatan Malili(UPK Malili) tanggal 16 Mei 2012;Daftar Hadir MAD Khusus Kecamatan Malili KabupatenLuwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;Notulensi

Notulensi MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten LuwuTimur tanggal 16 Oktober 2012;. Berita Acara MAD Khusus Kecamatan Malili KabupatenLuwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;. Surat Pernyataan Terdakwa Ir. EFENDI PATINGTINGAN;.

Sholikhin.Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAHBinti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II APontianak tanggal 18 November 2010Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

Sholikhin;Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj.NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga PemasyarakatanKlas II A Pontianak tanggal 18 November 2010; Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

Sholikhin; Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihakKementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milikHj. NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga PemasyarakatanKlas II A Pontianak tanggal 18 November 2010; 33.34.30:36.37.38.39.40.Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Samaantara Hj. NURSIAH Binti H.

. : 129/TDASIMBK/01/MHC/IX/18, tanggal 12 Nopember2018, diberi tana bukti P.I 29 ;Minutes of Meeting (Notulensi Rapat), tertanggal 28 Nopember 2018,diberitanda bukti P.I 30 ;Minutes of Meeting (Notulensi Rapat), tertanggal O8 Januari 2019,diberitanda bukti P.I 31 ;Fotokopi Informasi Rekening Mutasi Rekening Pemohon PKPU, diberitanda bukti P.I 32 ;Fotokopi Laporan Rekening Pelanggan tertanggal 12 April 2019, diberitanda bukti P.I 33 ;Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU251

direktur baru yaitu Dede Saputra menjadi Direktur perusahaanper tanggal 16 Januari 2020; Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2020 pemilik sahamperseroan juga memutuskan telah terjadi perubahan direksi dan dewanHalaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Btmkomisaris perseroan per tanggal 16 Januari 2020 hingga 16 Januari 2025yaltu:Direktur : Dede Saputra;Komisaris Utama : March Handoyo;Komosaris : George Erlangga Siregar;Komisaris : Eko Syaiful Arifin; Bahwa dalam notulensi