Ditemukan 14323 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN BINJAI
Register : 11-11-2008 — Putus : 15-04-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BINJAI Nomor 30/Pdt.G/2008/PN-BJ
Tanggal 15 April 2009 —
68 — 9
  • Daniel Siteputerhadap DPP Pelopor tidaklah relevan untuk dijadikanalasan oleh Tergugat dalam melakukan pelantikan anggotaDPRD kota Binjai sebagai pengganti antar waktu' karenasesuai ketentuan UU Partai Politik kewenangan untukmencabut keanggotaan seseorang di partai politik danmenarik kadernya dari Badan Legislatif merupakankewenangan partai in casu Partai Pelopor ;Bahwa kemudian Penggugat mengajukan lagi surat No. 133Pelopor/BJ/X/II1/2007 tertanggal 12 Maret 2007 yangisinya kembali memohonkan agar
    Daniel Sitepu tidak lagi menjadianggota Partai Pelopor dan dengan sendirinya juga gugurkeanggotaanya di Badan Legislatif DPRD Kota Binjaisebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU No. 2Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa akan tetapisampai saat ini Tergugat (Ketua DPRD Kota Binjai) tidakmelaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukanoleh UU yaitu untuk melakukan pelantikan diri Penggugatsebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk menggantikanSdr.
    Daniel Sitepu telah terdaftar pada Partai BarisanNasional dan menempati Nomor urut 1 pada daftar calontetap yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Binjai (vide pasal16 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik) ;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melantik Penggugatmenggantikan Sdr.
    syarat dan tidakmengundurkan diri =;Bahwa menurut UU No. 22 tahun 2003 bahwa pada PergantianAntar Waktu ( PAW ) anggota Legislatif di DPRD KotaBinjai , apabila Calon Legislatif dari Partai Politikyang berasal dari Daerah Pemilihan yang sama dengananggota Legislatif yang akan digantikan tidak ada makaanggota Legislatif yang akan digantikan tersebut dapatdigantikan calon Legislatif Partai Politik yang samaberasal dari Daerah Pemilihan terdekat dengan Daerahpemilihan semula , oleh karena letak antara
    sebagaimana dimaksud di dalamketentuan berikut Penjelasan dari Pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secaralimitatif telah menentukan ruang lingkup perselisihanPartai Politik yang pada pokoknya menyangkut perkarainternal di tubuh Partai Politik itu sendiri, sehingga olehkarenanya maka sengketa perkara in casu adalah sengketaperdata murni yang proses pemeriksaaannya tunduk kepadaHukum Acara Perdata ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis,bahwa perkara yang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 29-01-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 86/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Brt
Tanggal 29 Februari 2024 — Penggugat:
Zairudin KN
Tergugat:
1.Dewan pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar)
2.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar)
22 — 12
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 20-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 23 Januari 2024 — Penggugat:
RICO RIVAI SIREGAR
Tergugat:
1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT, KAB. PADANG LAWAS UTARA.
2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SUMATERA UTARA,
3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT.
21 — 9
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN SERANG Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 14 Desember 2023 — Penggugat:
H. Rahmatulloh
Tergugat:
DPC Partai Demokrat Kota Cilegon
34 — 14
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
189 — 38
  • yang mana pengertianmengenai Perselisian partai Politik di Kemukahkan dalam Penjelasan UndangUndang No.2 Tahun 2011 perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik pasal 32 ayat 1 Adalah Sebagai berikut :(1) Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan(2) Pelanggaran Terhadap hak anggota Partai Politik(3) Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas(4) Penyalagunaan Kewenangan(5) Pertanggung jawaban Keuangan dan/Atau(6) Keberatan terhadap keputusan partai PolitikBahwa Penngugat Mengajukan
    Dan oleh karenanya, satusatunya badan peradilanyang berhak mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Lubuklinggau,sesuai yang di atur dalam Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Partai Politik;Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan partai politik adalahsebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik, meliputi antara lain:1.
    Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;&. Penyalahgunaan kewenangan;ol. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atauo.
    Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas ProvinsiSumatera Selatan MARWAN CHANDRA, SH, sehingga menurut hemat Majelisjika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011, adalah masuk masuk kedalam perselisihan partai politik yaknimengenai Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan Keberatan terhadapkeputusan Partai Politik, dimana didalam Pasal 16 Ayat (2) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011, dinyatakan bahwa tata cara pemberhentian keanggotanPartai Politik sebagaimana yang dimaksud pada
    telah diatur didalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, dinyatakan bahwa perselisihan partaipolitik diselesaikan oleh internal partai Partai Politik sebagaimana diaturdidalam AD dan ART, dan bahwa penyelesaian perselisihan internal PartaiPolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamahpartai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan didalamPasal 33 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, dinyatakan dalam halpenyelesaian
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 28-11-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 274/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr
Tanggal 28 Desember 2023 — Penggugat:
1.LALU ZULFIKAR ALI
2.SUHERMAN
Tergugat:
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya NTB
4.Dewan pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Lombok barat
50 — 24
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 60/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 12 September 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
146 — 47
  • DewanPengurus Pusat (DPP) Partai Damai Aceh (PDA) Nomor225/DPPPDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 PerihalPersetujuan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partaidan tindakan Tergugat dalam hal mengusulkan PemberhentianKeanggotaan Penggugat dan Penerbitan Surat Peringatan (SP1), Surat Teguran Keras dan Surat Peringatan II (SPII) terhadapPenggugat;Bahwa berdasarkan objek gugatan sebagaimana yang tersebutdiatas, sangatlah terang dan nyata bahwa objek gugatantersebut merupakan perselisihan partai politik
    sebagaimanaditegaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara tegasmenyatakan: Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politikmeliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan,(2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3)pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaankewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6)keberatan terhadap keputusan Partai
    Politik;Bahwa objek gugatan Penggugat berdasarkan ketentuanpenjelasan Pasal 32 ayar (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 TahunHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNA2008 tentang Partai Politik tersebut diatas termasuk dalamkategori Keberatan Terhadap Keputusan Partai Politik, olehkarena itu sudah semestinya persoalan tersebut diselesaikansecara internal partai politik;Bahwa selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat(1) UndangUndang
    Pasal 33 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telahdiubah dengn UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 dimanaPerselisihan Partai Politik diselesaikan terlebih dahulu dalaminternal Partai Politik sebagaimana daitur di dalam AD danART dan apabila tidak berhasil maka penyelesaianperselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri; Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt.SusParpol/2014tertanggal 21 Oktober 2014 menyatakan bahwa alasan dankeberatan pemohon kasasi tidak dapat
    dibenarkan, bahwapermasalahan dalam perkara a quo adalah termasuk dalamkategor' permasalahan dalam perselisihan Partai Politik,sesual UdangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang ParatiPolitik dalam ketentuannya disebutkan terhadap perselisihanpartai politik sebelum diajukan ke pengadilan harus terlebihdahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalaminternal partai, Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt.SusParpol/2015tertanggal 22 Juni 2015 menyatakan, bahwa dengandemikian perkara a quo prematur
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata Khusus
Register : 04-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN KOTABUMI Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat:
Gundala Putra
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo
47 — 15
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
DEDY YULIANTO
Tergugat:
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA, GERINDRA
83 — 3
Pengadilan PN DONGGALA Perdata Khusus
Register : 17-10-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN DONGGALA Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penggugat:
NURJANAH
Tergugat:
1.DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) PARTAI AMANAT NASIONAL
2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
118 — 25
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 15-10-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Oktober 2012 — Hi. JUSUF K MOODUTO, S.Sos vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, dkk.
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 295 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Hi.
    Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan II mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Tergugat I :I Gugatan Penggugat Sangat Prematur ;1 Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara a quo seharusnyaterlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politiksebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
    harus diselesaikan di internal partai politiktersebut, juncto Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, olehkarenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan NegeriKotamobagu sangat prematur dan salah kaprah karena itu harus ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard)karena tidak ada dasar hukumnya ;I Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 82/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 2 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;Hal
    harus diselesaikan di internal partai politiktersebut, juncto Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, olehkarenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan NegeriKotamobagu sangat prematur dan salah kaprah karena itu harus ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard)karena tidak ada dasar hukumnya ;1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 82/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 2 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;2
    harus diselesaikan di internal partai politiktersebut, juncto Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, olehkarenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan NegeriKotamobagu sangat prematur dan salah kaprah karena itu harus ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard)karena tidak ada dasar hukumnya ;1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 82/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 2 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;62
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata Khusus
Register : 03-10-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penggugat:
Diana Susanti
Tergugat:
1.DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
2.Mahkamah Partai Partai Amanat Nasional
3.DPW PARTAI PAN SULSEL
4.DPD PARTAI PAN GOWA
126 — 57
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 25-08-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 200/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 9 Oktober 2014 — Pembanding/Penggugat : H. ISNAAD IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat : Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Sul-Sel Cq. Dewan Pemgurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Jeneponto, Dk
275 — 63
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus Parpol
Register : 27-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 23/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
PARWANTO
Tergugat:
Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional Kab. OKU
177 — 12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Partai Politik
Upload : 29-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/TUN/2013
PARTAI REPUBLIK, VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
105 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 164 K/TUN/2013.Keputusan Tergugat Nomor : 05 / Kpts / KPU / Tahun 2013 Tertanggal 8 Januari2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;Il. KEDUDUKAN HUKUM1. Bahwa Penggugat adalah Partai Politik yang sudah disahkan sebagai badan hukumyang sah sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.
    Bahwa adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013Tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum Tahun 2014 jelas sangat merugikan kepentingan atau hak konstitusi dan hakkonstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2014;5.
    Teuku SaifulBahri SH MH.Dokumen tersebut merupakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan KelengkapanSyarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi DanDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
    ;f Memiliki anggota sekurangkurangnya 1.000 (seribu) orang atau1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusanpartai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikandengan kepemilikan kartu tanda anggota;g Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat,provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;h Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepadaKPU; dan;i Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas namapartai politik
    Selain itupenegasan bahwa sumber data verifikasi faktual adalah dokumen yangdiserahkan pimpinan pusat partai politik kepada KPU yang telah dilakukanverifikasi administrasi. Juga diberitahukan petunjuk verifikasi adalahJuknis.
Pengadilan PN MAJENE Perdata Khusus Parpol
Register : 23-12-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN MAJENE Nomor 17/Pdt.Sus/2013/PN.Mjn
Tanggal 3 Maret 2014 — Hj. NURLAELA DARWIS Lawan 1. DPP Partai PPNUI 2. DPC Partai PPNUI
172 — 85
  • Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Jo. perubahan UU No.2Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan pada pasal 32menjelaskan bahwa penyelesaian partai politik di selesaikan melaluiinternal partai politik yang di atur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga dan penyelesaian sengketa partai Politik melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain wajib di selesaikan selama 60hari..
    Bahwa berdasarkan pasal 33 UU No.2 tahun 2011 Jo perubahan UUNo.2 tahun 2008 tentang partai politik di jelaskan bahwa apabilapenyelesaian melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain tidak tercapaimaka penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri..
    Bahwa dalam penjelasan UU No. 27 tahun 2009 dalam pasal 332 ayat 2huruf h dinyatakan bahwa Dalam hal partai politik diberhentikan olehpartai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan pemberhentiannya sah setelah ada putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap..
    Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia dan juga anggotaPartai Politik Partai PPNUI yang ikut dalam pemilu legislatif pada tahun2009 dari daerah pemilihan 1 DPRD Kabupaten Majene No. urut 1 danakhirnya menduduki kursi DPRD Kabupaten Majene periode 20092014sampai saat ini..
    Karena telah melakukan pencarian dana pembinaanpartai politik dengan menggunakan SK illegal DPCPPNUI Kab.Majene sejak tahun 2012 sampai triwulan ke2 2013 dan tidakmembayar kontribusi sampai saat ini kerugian mana akanTergugat 1 dan Tergugat 2 ajukan secara tersendiri kepadaPenggugat.17Bahwa dalil Penggugat (angka 19,20) sangat Tergugat 1dan Tergugat 2 sayangkan karena keluar dari materi pokokperkara.
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN WONOSARI Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wno
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
SARMIDI
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
162 — 47
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 13-12-2023 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 22 April 2024 — Penggugat:
SOPIAN HARAHAP
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)
4.DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( DPP PARTAI HANURA )
20 — 9
Pengadilan PN Melonguane Perdata Khusus
Register : 06-03-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN Melonguane Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn
Tanggal 2 April 2024 — Penggugat:
HIBOR MAABUAT
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya MUCHDI PURWOPRANJONO
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Talaud
3.Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sulawesi Utara
2.Bupati Kepulauan Talaud
25 — 29
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 723/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
286 — 34