pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.MrsPemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim PengadilanAgama Maros;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

30 (tiga puluh) hari mengirimkan satuhelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Mamajang,Kota Makassar, untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);6HalamanMenimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;6HalamanMENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2021/PA.Mks 5HalamanMemperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI

tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yangtak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang terlebin dahulu, bahwa permohonan para Pemohon cukupberdasar hukum sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN

. 3400 tanggal 29 Desember 1989)yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN.4611 tanggal 20 Maret 2006), sedang kepentingannya ialah untuk mengurus hartapeninggalan (tirkah) WAHYUDDIN AS BIN ...........:::0:::688 ;Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 6Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut terdapat permasalahanhukum (Question of Laws), yaitu: Para Pemohon~ mendalilkan semasa hidupnya

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2018 Tanggal 26 Maret 2018tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 09) terhadap Pasal 310 ayat (1),(2), (3) dan (4), Pasal 313 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLN RI Nomor 4578);2

Pasal 1 dan Pasal 7 angka 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja AcehTahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 09)terhadap Pasal 183 ayat (5) dan Pasal 313 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014Nomor 244, TLN RI Nomor 5587), serta Pasal 29 ayat (2) Qanun Nomor 1Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut,

Pemerintah Nomor 58 Tahunadalah tindakan yang 2005 tentang Pengelolaanpremature;Keuangan Daerah (LNRITahun 2005 Nomor 140,TLN RI Nomor 4578);Pengujian Alasan 1 bertentangan Pasal 313 ayat (1) Undang Materil Anggaran Belanja Dengan Undang Nomor 23 TahunAceh yang ditetapkan > 2014 tentang Pemerintahan dalam PeraturanGubernur AcehNomor 09 Tahun2018 Melebihi Daerah;Halaman 20 dari 76 halaman.

RI Nomor 5587) dan Pasal 41 ayat(3) dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140,TLN RI Nomor 4578);Menyatakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2018 Tanggal26 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh TahunAnggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 09) tidak sahdan tidak berlaku untuk umum karena mengandung cacat formil dalampembentukannya;Atau setidak tidaknya...

Pasal 1 dan Pasal 7 angka 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja AcehTahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 09)terhadap Pasal 183 ayat (5) dan Pasal 313 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014Nomor 244, TLN RI Nomor 5587), serta Pasal 29 ayat (2) Qanun Nomor 1Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;Halaman 66 dari 76 halaman.

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

anak tersebut bertambah 10% setiaptahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;Putusan No. 359/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal 13 dari 17Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyetujui pemberian nafkahanak sebesar Rp3.000.000 dengan syarat Termohon belum atau tidak menikah,adalah tidak tepat karena menyimpang dari ketentuan Pasal 105 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa atas segala pertimbangan tersebut, Pasal 41 huruf (c)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor1 dan TLN

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

pertimbanganpertimbangantersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidakmungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, olehkarena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankankepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal20 Maret 2006):Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 9 dari 11Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari perkaraperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon,yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan;Mengingat UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);Mengingat, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor49 TLN

Nomor 3400) yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 (LN Tahun 2006 Nomor 22 TLN Nomor 4611) tentang Peradilan Agama;Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);Mengingat, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentangPencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1153

Polisi B3095 TLN;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Pemohon memberikan mutah berupa satu unit sepedamotor Merk YAMAHA 44D XEON tahun 2011 warna hitam dengan No.Polisi B 3095 TLN;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti Surat berupa:1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama PemohonNIK. 3215062511850034 tanggal 10 Nopember 2015 telah dinazegellen,dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode(Bukti P.1);2.

Polisi B 3095 TLN yang telah dinazegellen dan dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T)Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohondikabulkan demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis Hakim;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam

Polisi B 3095 TLN;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal18 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H. dalampermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dariDra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. M.EFFENDY,HA dan Drs.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangPutusan No.

Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Mks Hal. 5 of 7No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.