Jenis LL; Bahwa Terdakwabekerja sama dengan SdrJIWAN untuk mengedarkan Pil Jenis LL selama 1(satu) tahun; Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan SdrJIWAN menjual ataumengedarkan Pil Jenis LL dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/berbagi hasil dibagi sama rata setelah dikurangi modal pembelian Pil JenisLL; Bahwa Terdakwa selain menjual atau mengedarkan Pil Jenis LL jugamengkonsumsi Pil Jenis LL; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak memilikikeahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian

lainnyasehingga Terdakwa tidak memiliki ijin atau kKewenangan untuk membawa,menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkanketerangan saksi ;AhliNieken Dewi Pamikatsih,S.Si.Apt, dibawah sumpah dan dibacakan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa tugas ahli meliputi bidang kefarmasian, makanan dan minuman padaDinas Kesehatan Kabupaten Kediri ; Bahwa sediaan farmasi meliputi obat, obat tradisional dan bahan obat ; Bahwa

sediaan farmasi yang dibuat obat bida menimbulkan efek ;Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Gpr Bahwa pil LL termasuk obat dengan nama Triheksifendinidil HCL dan cap LLtersebut adalah cap pabrikan ; Bahwa pil LL fungsi utamanya untuk pengobatan Parkinson ; Bahwa pil LL dan pil putih logo INF adalah sediaan farmasi berupa obat ; Bahwa yang berwenang memproduksi pabrik yang dapat ijin dari Kementriandan BPOM dan mengedarkan obat atau pil harus dengan resep dokter danoleh tenaga kefarmasian

disarana kefarmasian, untuk orang yang tidakmempunyai kewenangan dan keahlian dilarang mengedarkan danmemproduksi obat ; Bahwa syarat sediaan farmasi untuk disebut obat ada didalam Pasal 98 ayat(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangKesehatan ; Bahwa obat yang beredar harus dikemas, ada labelnya dan ijin edarnya ; Bahwa obat yang tidak mempunyai label dan ijin edarnya tidak boleh beredar; Bahwa pemakaian obat tanpa resep dokter efeknya akan merusak syaraf,jantung dan liver

; Bahwa dalam Pasal 108 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tetang Kesehatan diatur tentang praktek kefarmasian ; Bahwa untuk obat yang tidak ada label Keamanan, manfaat dan tidak dalamkemasan tidak bisa dijamin obat tersebut aman digunakan dan yangberwenang mengawasi peredaran obat adalah BPOM ; Bahwa penggunaan obat keras diatur di Peraturan BPOM No. 7/2016menyatakan 5 (lima) jenis obat keras yang dilindung ; Bahwa ada kemungkinan obat keras seperti barang bukti dibuat diluar pabrik

Dan agar sediaan farmasisesuai dengan standart kefarmasian dan memenuhi persyaratankeamanan, khasiat, dan kemanfaatan mutu, maka pengamanan sediaanfarmasi dan pengelolaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan.Bahwa terdakwa Muhammad Dudut Bin (Alm) Semeon tidak adamemiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenisSeledryl dan Samcodin.Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN PpsSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo.

Dan agar sediaan farmasisesuai dengan standart kefarmasian dan memenuhi persyaratankeamanan, khasiat, dan kemanfaatan mutu, maka pengamanan sediaanfarmasi dan pengelolaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan.Bahwa terdakwa Muhammad Dudut tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk mengadakan, menyimpan, atau mengedarkan obatjenis Seledryl dan Samcodin yang memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.Halaman 6 dari 22 Putusan

; Bahwa PP No. 51 tentang pekerjaan kefarmasian mengatur mulai daripengadaan, produksi, distribusi, pelayanan sediaan farmasi serta SIK(Surat Ijin Kerja) dan SIPA (Surat lin Praktik Apoteker) maksud dan tujuanPP No. 51 adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien danmasyarakat dalam memporoleh atau menetapkan sediaan farmasi danjasa kefarmasian; Bahwa setiap orang yang akan menjaul wajid mengikuti aturan dalampada PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian mengaturpekerjaan kefarmasian

mulai dari tenaga kefarmasian, pelayanankefarmasian, tenaga teknis kefarmasian, fasilitas kesehatan, fasilitasdistribusi atau penyaluran, pedagang besar farmasi, toko obat dan apotek; Bahwa obat obatan jenis Seledryl dan jenis Samcodin termasukgolongan bebas terbatas dan dalam penggunaannya harus denganperingatan khusus karena obat bebas terbatas merupakan kombinasi obatkeras atau berlogo K yang kadarnya diturunkan untuk memperoleh efekyang diinginkan sehingga apabila digunakan tidak sesuai anjuran

mengaturpekerjaan kefarmasian mulai dari tenaga kefarmasian, pelayanankefarmasian, tenaga teknis kefarmasian, fasilitas kesehatan, fasilitasdistridbusi atau penyaluran, pedagang besar farmasi, toko obat dan apotek;Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pps Bahwa obat obatan jenis Seledryl dan Samcodin termasuk golonganbebas terbatas dan dalam penggunaannya harus dengan peringatankhusus karena obat bebas terbatas merupakan kombinasi obat keras atauberlogo K yang kadarnya diturunkan untuk

atau menjual sediaan farmasi ataumenjual obat tersebut karena yang dikatakan memiliki keahlian dankewenangan untuk bisa melakukan praktik kefarmasian yakni tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas APOTEKER dan TenagaTekhnis kefarmasian;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat danMakanan Di Palangkaraya Nomor : 113/LHP/V/PNBP/2018 tanggal 02 Mel2018 yang ditanda tangani oleh Plt.

atau menjual sediaan farmasi ataumenjual obat tersebut karena yang dikatakan memiliki keahlian dankewenangan untuk bisa melakukan praktik kefarmasian yakni tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas APOTEKER dan TenagaTekhnis kefarmasian;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat danMakanan Di Palangkaraya Nomor : 113/LHP/V/PNBP/2018 tanggal 02 Mei2018 yang ditanda tangani oleh Plt.

ZAIMAH dibawah sumpah di persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungandengan perkara Pengedaran obat jenis Tramadol dan obat Seledryltanpa ijin; Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas KesehatanKabupaten Barito Utara; Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasi Pelayanan Rujukan,Kefarmasian, Makanan, Alkes dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara; Bahwa Ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

dan mempunyai Surat Tanda RegistrasiApoteker (SRTA); Bahwa obat jenis Tramadol dan Seledryl tidak dapat diedarkansecara perorangan karena harus diedarkan melalui Apotek yang telahmempunyai Ijin Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan harusmempunyai Apoteker sebagai tenaga kefarmasian harus mempunyaiSurat Tanda Registrasi Apoteker (SRTA); Bahwa Sepengetahuan Ahli bahwa Terdakwa tidak mempunyalkeahlian di bidang kefarmasian dan mempunyai Surat Tanda RegistrasiApoteker (SRTA);Menimbang, bahwa

dan mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker(SRTA); Bahwa obat jenis Tramadol dan Seledryl tidak dapat diedarkan secaraperorangan karena harus diedarkan melalui Apotek yang telahmempunyai Ijin Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan harusmempunyai Apoteker sebagai tenaga kefarmasian harus mempunyaiSurat Tanda Registrasi Apoteker (SRTA); Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dantidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (SRTA); Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AFIFATUS SHOLIKHAH Binti YUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3

Praktik Kefarmasiansesuai dengan pasal 108 ayat (1) UURI No 36 tahun 2009tentang kesehatan dijelaskan Praktir Kefarmasian meliputiperbuatan termasuk pengendalian muti sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianobat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional.Bahwa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi olehseseorang agar bisa melakukan Praktik Kefarmasian yaitu :e Untuk dapat melakukan praktik kefarmasian

Kefarmasian. memiliki Surat ijin praktek Apoteker (SIPA) atauSurat Ijin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian(SIPTTK). berdasarkan Peraturan MentriKesehatan No 31 tahin 2016 tentang PerubahanRegistrasi, Izin Praktik dan Kerja TenagaKefarmasian.

Penjualan Obat Keras harus pada saranapelayanan kefarmasian yang memiliki ijin sebagaipenyalur sediaan farmasi.

Sesuai dengan kronologidiatas menurut pendapat ahli perbuatan terdakwa AFIFATUSSHOLIKHAH yang telah menjual obat golongan obat kerastersebut termasuk dalam praktik kefarmasian, dimana yangbersangkutan melakukan pengadaan dan pendistribusiansediaan farmasi.Bahwa terkait dengan praktek kefarmasian yang dilakukanterdakwa sesuai dengan daftar yang ada di Dinas Kesehatanyang bersangkutan tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian, serta Sarananya puntidak terdaftar sebagai

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian.

Renny Haslinda, S.Si, Aptmenerangkan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikansebagai tenaga apoteker dan juga memiliki ijin praktek kefarmasiansesuai dengan Permenkes~ Republik Indonesia Nomor889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan jin KerjaTenaga Kefarmasian tidak diperbolehkan / dilarang untuk melaksanakanpraktik kefarmasian seperti halnya menjual atau mengedarkan sediaanfarmasi; Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengadakan, mendistribusikanobat berupa carnophen produksi

zenith pharmaceutical tanoa memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarketentuan Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwamenyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, secara terpisah memberikanketerangan

Renny Haslinda, S., Si, Apt :e Bahwa saksi adalah Apoteker bagian profesi, bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil;e Bahgwa menurut saksi Pekerjaan kefarmasian adalah perbuatanyang termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan perndistribusian obat, pengelolaanobat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisionil sesuai ketentuan pasal 98 ayat 2 dan 3Undangundang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;e Bahwa yang berwenang untuk melakukan

pekerjaan kefarmasianadalah Asisten apoteker, Analis Farmasi, Apoteker dan parapenjual serta pedagang obet tradisionil serta bahan kosmetik yangtelah memenuhi standard kefarmasian dan diberi ijin edar DinasKesehatan;e Bahwa 5(lima) jenis golongan sediaan farmasi untuk obat danbahan obat yaitu Obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras,Narkotika dan Psiktropika;e Bahwa untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh dijual oleh tokoobat yang memiliki ijin penjualan tanoa harus memiliki resepdokter,kemudian

adalah :Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasian sebagaimanatercantum dalam pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889 / MENKES / PER/ V/ 2011.Bahwa ahli menerangkan Yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian tersebut adalah Tenaga Kefarmasian, yang manaTenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaankefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian.Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan

Kotabaru atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal108.

Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagaisebagai berikut :Ad.1.

Unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahsegala sesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia(obat tradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatandan kosmetika meliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan sertapengawasannya);13Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas

berupa mengedarkansediaan farmasi, praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahliandan kewenangan, maka unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memilikikeahlian dan kewenangan dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diriterdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,dan yang didakwakan

Menyatakan terdakwa ARIF Bin DURASID tersebut, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZINEDAR dan MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN TANPAMEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN;2.

HADARI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanamelakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki' keahlian dankewenangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo.Pasal 108 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan padadakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa : 183 (tiga belas) butir obat Neuralgin

Banjar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat di mana PengadilanNegeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalsaat saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA dan saksi RIZQIFAJRIANNOR, selaku anggota

untuk tiapstrip obat Seledryl, Amoxicillin, Ampicillin dan Neuralgin serta sebesarRp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) untuk tiap strip obat AsamMefenamat; Bahwa terhadap barang bukti obat keras daftar G yang diamankan dariterdakwa, kegiatan pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat tersebut, harus dilakukan oleh tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian; Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian

lain, bahkan bukan pula Toko Obat,sehingga jelas bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana pasal 108 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur kedua tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108% telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi

HADARItersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

delapan puluh) butir obat jenis DEXTRO di sakucelana sebelah kirinya dan uang tunai Rp 30.000, (tiga puluh ribu rupiah)hasil dari penjualan 2 (dua) bungkus obat jenis DEXTRO tersebutBahwa sediaan farmasi jenis DEXTRO yang diedarkan terdakwa tidakmemiliki ijin edar, dan terdakwa sudah menjual belikan obat jenis DEXTROselama 3 (tiga) bulan;Bahwa Terdakwa menjual obat dextro tersebut tidak ada ijin dari pihakyang berwenang;Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada mempunyai keahlian dankewenangan praktek kefarmasian

Renny Haslinda, S.Si, Apt., tidak dapat hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada PenuntutUmum untuk membacakan keterangan Ahli tersebut yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa benar pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat dan obat tradisional sesuai denganpasal 98

ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatandan PERMENKES RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi izinpraktek dan ijin kerja tenaga kefarmasian;Bahwa benar farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik Sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangkesehatan;Bahw benar persyaratan yang harus dimiliki seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga

tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam pasal 2 PERMENKES RI No.889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi, izin praktek dan ijin kerjatenaga kefarmasian;Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalahtenaga kefarmasian yang dimana tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenagateknis kefarmasian;Bahwa benar tidak semua orang diperbolehkan praktek kefarmasiankarena syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur

dalamPERMENKES RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi, izinpraktek dan ijin kerja tenaga kefarmasian;Bahwa benar yang dimaksud dengan obat bebas adalah obat yang dapatdijual bebas pada umum berupa suplemen vitamin, obat gosok, beberapaanalgetik dan beberapa antasida ditandai dengan lingkaran berwarna hijaudengan tepi lingkaran warna hitam;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.

YUNUS Pgl UNUIH terbukti bersalahmelakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengansengaja melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam dakwaanmelanggar pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan;.Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pmn2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YUNUS Pgl UNUIH denganpidana denda sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) Subsidair6 (enam) bulan kurungan;.3.

dan lain lain; Bahwa menurut ahli tenaga kefarmasian meliputi apoteker, akademifarmasi dan asisten apoteker; Bahwa menurut ahli yang mempunyai keahlian dan berwenang untukmelakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi danpelayanan obat adalah apoteker pada apotik untuk semua golonganobat dan asisten apoteker pada toko obat berizin hanya untukgolongan obat bebas dan obat bebas terbatas;Bahwa menurut ahli terdakwa tidak memiliki keahlian melakukanpraktek kefarmasian dan Toko Obat Sumber

Jaya tidak memilikitenaga/karyawan untuk melakukan praktek kefarmasian;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN PmnBahwa menurut literatur yang ahli baca apabila obat tersebutdimakan tidak sesuai dengan petunjuk dokter akan mengakibatkangangguan kesehatan/efek samping antara lain kerusakan ginjal,resistensi, kerapuhan tulang dan lain lain;Menimbang, terdakwa di persidangan memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan olehPetugas BBPOM Padang

Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian;Pasal 108 ayat(1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009menegaskan, Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan

yang berwenang untukmelakukan praktik kefarmasian;Menimbang, dengan demikian unsur yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian telah terpenuhioleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 jo pasal108 ayat(1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terobukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggaltersebut;Menimbang, oleh karena

bok, dengan harga Rp690.000 (Enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) , dan telah terjual sebanyak 5(lima) keeping dengan harga perkepingnya Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)sehingga hasil penjualan yang telah didapat sebanyak Rp 150.000 ( seratus limapuluh ribu rupiah) yang biasanya dijual dengan cara pembelinya datang ke rumahterdakwa ;Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis carminofein tersebuttidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin praktek untuk melakukanpekerjaan kefarmasian

BahwaObatobatan tersebut bisa dijual bebas tetapi dalam bidang kefarmasian dan tempatyang diguanakan harus ada ijin dari Dinas Kesehatan setempat, untukmemperolehnya harus dengan menggunakan Resep Dokter ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 joPasal 98 Ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isidan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (

Bekerja sebagai PNS pada dinas Kabupaten Banjar sejaktahun 2005 dan sekarang menjabat sebagai KASI Kefarmasian dan alatKesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Sejak Tahun 2009 sampaidengan sekarang ;e Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia

;e Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 PP No.51 Tahun 2009 ,Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;e Bahwa Apoteker dan tenaga tekhnis kefarmasian mempunyai keahlian dankewenangnan dalam hal pembuatan , penyediaan, penyimpana,pendistribuasian, atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat , dan pengamanan sediaan farmasi ;e Bahwa pada

dalam pelayanan sediaanfarmasi / apotek yang dikeluarkan oleh KPT (Kantor Perijinan Terpadu),menurut ahli perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena tidak mempunyaikeahlian dan kewenangan serta ijin praktek khusus untuk melakukanpekerjaan kefarmasian dan pelayanan Sediaan Farmasi / Apotek Obat DaftarK ( Obat) Keras atau orang tersebut tidak memiliki sarana Kefarmasian sertaobat Merk CARMINOFEIN tersebut sudah ditarik edarannya oleh BadanPOM RI;e Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kasus SAHRONI

, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untukmelakukan praktek kefarmasian.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal198 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Zenith pharmaceuticals tidakmemiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan suratBPOM No.PO. 02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal PembatalanPersetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan ProduksiBahwa terdakwa hanya berpendidikan SD (Tamat) sehingga tidak termasuk dalamgolongan tenaga kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidakmemiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian.Bahwa

Zenith pharmaceuticals tidakmemiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan suratBPOM No.PO. 02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal PembatalanPersetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan Produksie Bahwa terdakwa hanya berpendidikan SD (Tamat) sehingga tidak termasuk dalamgolongan tenaga kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidakmemiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian.e

Bahwa terdakwa sudah berhasil mengedarkan obatobatan tersebut dengan caramenjual kepada orangorang umum yang akan membeli obatobat tersebut selama kuranglebih empat bulan.Bahwa terdakwa hanya berpendidikan SD sehingga tidak termasuk dalam golongantenaga kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untukmelakukan praktek kefarmasian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkanuraian pertimbangan

Menyatakan terdakwa AHIM Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi16yang tidak memiliki izin edar DAN Tidak memiliki keahlian dan kewenanganmelakukan praktik kefarmasian ;2.

Dan Ahli menerangkan bahwa ObatKeras adalah Obat yang harus diberikan atas dasar resep dari Dokterkarena pengunaan yang berlebihnan dapat menyebabkan Resiko ataubahaya medis.Bahwa terdakwa bukan sebagai tenaga kefarmasian karena tidakterdaftar di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sebagai Apoteker atauTenaga Teknis Kefarmasian serta tidak memiliki ijin praktek berupa SIPA(Surat Ijin Praktek Apoteker) dan SIA (Surat Ijin Apoteker) karena daritingkat pendidikannya hanya sampai SMK.

Bahwa terdakwa Mukrom Adhari Alias Ukom Bin Somantri tersebut tidakterdaftar didalam database Pegawai pada Dinas Kesehatan KotaHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN TsmTasikmalaya sebagai tenaga kefarmasian dan juga tidak terdaftar sebagaianggota didalam organisasi PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia)ataupun tidak terdaftar didalam TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) danselain itu dilakukan pengecekan data atas nama Mukrom Adhari AliasUkom Bin Somantri namun tidak terdaftar.Bahwaterdakwa

Mukrom Adhari Alias Ukom Bin Somantri tidakdibenarkan untuk menjualbelikan obat sediaan farmasi berupa tabletTramadol HCl 50 mg kemasan strip dan atau melakukan praktekKefarmasian sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 33Ayat 1, tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian dan terdakwa Mukrom Adhari Alias Ukom Bin Somantribukan merupakan

karena tidak terdaftar di Dinas Kesehatan KotaTasikmalaya sebagai Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian serta tidakmemiliki jin praktek berupa SIPA (Surat Ijin Praktek Apoteker) dan SIA (Surat IjinApoteker) karena dari tingkat pendidikannya hanya sampai SMP.Menimbang, bahwa terdakwa Mukrom Adhari Alias Ukom Bin Somantritersebut tidak terdaftar didalam database Pegawai pada Dinas Kesehatan KotaTasikmalaya sebagai tenaga kefarmasian dan juga tidak terdaftar sebagaianggota didalam organisasi PAFI

Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 33 Ayat 1, tenagaKefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian danterdakwa Mukrom Adhari Alias Ukom Bin Somantri bukan merupakan keduanyadan benar bahwa Dasar Hukum Obat Keras yang mengandung TramadolHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tsmtersebut adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396 /A/ SK / VIII /1989 dan Peraturan Kepala BPOM RI No. 28 Tahun 2018