Pengertian Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undangundangRepublik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudPenyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia nomor 28Tahun 1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :1.

negara secara menyimpang dari tatalaksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tatakerja.

Bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan, karena tidak terdapat alasan Terpidana yang dapatmembebaskan dirinya dari dakwaan Penuntut Umum;Bahwa Terpidana tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, karena Terpidana melakukan perbuatan a quo tidakmenggunakan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan sebagaipegawai negeri, penyelenggara negara, atau ASN

Kharismadapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secara administrasitidak terpenuhi adaya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidanaselaku pengawai negeri, penyelenggara negara atau pemangkujabatan negara/pemerintahan;Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaankewenangan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang tentangTindak Pidana Korupsi tersebut, apabila Terpidana bertindak untukmewakili kepentingan pemerintah/negara. Selain hal tersebut syaratHal. 18 dari 23 hal.

Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019utamanya harus ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidanaselaku Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, namun haltersebut tidak terungkap di persidangan; Bahwa maksud dan tujuan pembuat undangundang merumuskan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda, dimana dalamPasal 3 subjeknya adalah pegawai negeri/penyelenggara negara selakupemangku jabatan negeri/negara (vide Pasal 1 Ayat (2) juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999), sedangkan

IDRUS,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KorupsiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 11 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah

pegawai negeri atau penyelenggara negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : e Bahwa terdakwa Hj.

Karenanya pengertian Penyelenggaran Negara yang diaturdalam UndangUndang RI Nomor 28 tahun 1999 tersebut dapat diterapkan terhadapUndangUndang Tipikor ini, sesuai asas lex specialis dorogat, lex generalis; Menimbang, bahwa menurut Pasal ayat (1) UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi79disebutkan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknyaberkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangnan yang berlaku; Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UndangUndang No. 28 Tahun 1999menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi; a.

Demikian juga dengan obyeksesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau penyelenggaranegara, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janjitersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, atau bisa melaluiorang lain. Dengan demikian dalam menerima hadiah atau janji, tidak perlu atau harusdilakukan/diterima langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri,tetapi dapat dilakukan atau melalui orang lain.

Nomor 18, Kelurahan Kebon Sirih,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bagi Penggugat yang manaadalah merupakan tanah dan bangunan rumah yang diperoleh dariEigendom Verponding Belandayang telah ditempati oleh keluargaPenggugat (tiga generasi) sejak Tahun 1944 sampai dengan sekarangyaitu telah 71 tahun;** Tertib Penyelenggaraan Negara:Bahwa atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 174 atas namaSiti Sulasian Hoesoetjiptojo Kartawidiria oleh Tergugat maka dapatdikatakan tergugat tidak tertib sebagai penyelenggara

negara yangbaik;+ Proporsionalitas:Bahwa Tergugat tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggara Negara yang telah merugikan Penggugat;+ Profesionalitas:Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak menerapkanasas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangmerugikan Penggugat;Halaman 12 dari 43 halaman.

Putusan Nomor 40 PK/TUN/201 716.17.18.* Akuntabilitas:Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak menerapkanasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat, dimana Tergugat tidak jujur dan tidak objektif dantidak transparan yang merugikan Penggugat:Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas terbukti Tergugat tidakmenerapkan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta penerbitanSertifikat Hak Milik

Putusan Nomor 40 PK/TUN/201 7bangunan rumah yang diperoleh dan Eigendom VerpondingBelanda yang telah ditempati oleh keluarga PemohonPK/Pembanding/Penggugat (tiga generasi) sejak Tahun1944 sampai dengan sekarang yaitu telah 71 tahun.Tertib Penyelenggaraan Negara:Bahwa atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 174atas nama Siti Sulasiah Hoesoetjiptojo Kartawidiriao/ehTermohon PK I/Terbanding /Tergugat maka dapatdikatakan Termohon PK I/Terbanding I/ Tergugat TidakTertib Sebagai Penyelenggara Negara

Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dimanaTermohon PK I/Terbanading /Tergugat tidak jujur dan tidakobjektif dan tidak transparan yang merugikan PemohonPK/Pembanding/Penggugat;Bahwa dapat disimpulkan jelas dan nyata tindakan Pejabat TUNsewaktu menerbitkan SHM tersebut di atas bertentangandengan ketentuan perundangundangan antara lain Pasal 3 jo.Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Pasal 3:Pendaftaran tanah bertujuan:Halaman 27 dari 43 halaman

Menyatakan terdakwa MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan "Memberi sSesuatukepada Pegawai Negri Sipil atau penyelenggara negara dengan maksudsupaya pegawai negri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajiban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat(1) huruf a Uundangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak

negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutHalaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptkberbuat atau tidak berbuat sesuatu) dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :+ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermulapada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 anggota Sat Reskrim PolresBengkayang yang dipimpin oleh saksi SAMINGAN Bin WAKIJO (Alm)berhasil mengagalkan

;Menimbang, bahwa terhadap rumusan dakwaan alternatif PenuntutUmum tersebut, Majelis berpendapat bahwa pasal 5 ayat (1) huruf atersebut mengandung syarat unsur subyektif yaitu adanya maksud darisipemberi agar Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdiberi atau dijanjikan sesuatu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga apabiladihubungkan dengan uraianuraian perbuatan dalam Surat Dakwaan padaDakwaan Alternatif Kesatu dan faktafakta

Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa unsur kepada pegawai negeri ataupenyelenggara Negara dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kepada siapa pemberian sesuatu tersebut dilakukan.Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yangsifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara sehinggadalam pembuktiannya cukup

Hal mana karena saksi Samingan sudahmengetahui informasi terdakwa MARKUBIK adalah orang yang mengurushandphone ilegal yang diamankan Polres Bengkayang tersebut, sudahsaling mengenal dan satu hari sebelumnya sudah memberitahu dan memintajin kepada saksi Samingan, bahwa akan ada barang yang lewat diBengkayang menuju Pontianak;Menimbang, bahwa berdasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, terhadap unsur dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau

mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material Penggugatsenilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugatsetelah putusan ini;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugatsenilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai kepadaPenggugat setelah putusan ini;Menyatakan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il maupunpihak lain Kantor Penyelenggara

Negara Rli/Pemerintah Pusat sampaiPemerintah Desa, juga termasuk TNI dan (PPAT/Pejabat Pembuat AkteTanah) yang hendak mengosongkan/menguasai objek sengketa agartidak melaksanakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap;Menunda/menangguhkan permohonan eksekusi terhadap objeksengketa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Memerintahkan kepada Turut Tergugat maupun pihak lain yangmenguasai objek sengketa agar tunduk pada putusan ini;Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar

sengketa tanggal24 April 2013 di Kantor Turut Tergugat , adalah perbuatan melawanhukum;Menyatakan Risalah Lelang Nomor 491/2013, tanggal 24 April 2013tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material Penggugatsenilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugatsetelah putusan ini;Menyatakan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II maupunpihak lain Kantor Penyelenggara

Negara Rli/Pemerintah Pusat sampaiPemerintah Desa, juga termasuk TNI dan (PPAT/Pejabat Pembuat AkteTanah) yang hendak mengosongkan/menguasai objek sengketa agartidak melaksanakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap;Menunda/menangguhkan permohonan eksekusi terhadap objeksengketa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Tergugat Il,dan Turut Tergugat mengajukan

Padahal kebijakanRektor yang sama sekali tidak bijaksana tersebut justru bertentangandengan kepastian hukum yang diamanatkan UndangUndang No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;10.

Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas juga menyebutkanbahwa asasasaSs umum pemerintahan yang baik antara lain adalahproporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, Tergugat sebagai penyelenggara negara telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik.

negara, yalitu:1)2)3)PenjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa :"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal iniadalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebasdari

Oleh karena itu untuk menilai apakah LA MASIKAMBA danSULIMIN RATMIN, selain sebagai pegawai negeri termasuk juga dalamkualifikasi penyelenggara negara, maka sudah sepatutnya menggunakanparameter yang diatur dalam peraturan perundangundangan padaKementerian Keuangan RI yang salah satunya adalah Keputusan MenteriKeuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentangPenyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang WajibMenyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;Menimbang

negara serta sebagai penegak hukumadministratif dibidang perpajakan.

Wiyono, pada bukunya Pembahasan UndangUndangTindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, hal.51 menyatakan, bahwa padasetiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat ataumelekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidakberbuat dalam jabatannya. R.

Wiyono selanjutnya menyatakan, bahwaseseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakantugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaansebagai berikut:a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidakmerupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;b. tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidakmerupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai

MdnPengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktumenjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada Kas Umum, seolaholah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai utangkepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perbuatanmana dianggap sebagai

PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara;2. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotongpembayaran;3. Kepada pegawai negeri lain, penyelenggara negara yang lain atau kasumum;Seolaholah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain ataukas umum mempunyai utang kepadanya;5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan;6. Perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut.Ad.1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan memintapembayaran jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut, telah memintapembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau kasumum, tanpa memperhatikan apakah kemudian permintaan pembayarandipenuhi atau tidak dipenuhi;2.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan menerimapembayaran jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutsebelumnya telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara lain atau kas umum dan permintaan tersebut telahdipenuhi;3.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan memotongpembayaran jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telahmengurangi sebelumnya pembayaran yang seharusnya diterima oleh PegawaiHalaman 77 , Putusan Nomor : 106 /Pid. Sus. K/ 2014 /PN.

Asas Kepastian Hukum; yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;2. Asas Tertib Penyelenggara Negara; yaitu asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara;3. Asas Kepentingan Umum; yaitu. asas yang mendahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif danselektif;4.

Asas Proporsionalitas; yaitu asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;6. Asas Profesionalitas; yaitu asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;7.

Asas Akuntabilitas; yaitu asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kKegiatan penyelenggara negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Mengacu pada asasasas diatas, penerbitan objek sengketa dilakukantanpa memperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baiksebab telah diterbitkan tanpoa memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku serta

Pasal 20 ayat (1) huruf a undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Asaskepastian Hukum adalah asas dalam Negara hokum, yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatuhan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pasal 3 angka 4 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme jo pasal 20 ayat (1) huruf d undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Asasketerbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatiftentang penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan Rahasia Negara. ;.

Putusan Nomor 54 K/TUN/2015hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.

;Dalam hal ini, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor :40/Desa Leu/1982 diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 13 Juli 1982dan Sertipikat Nomor : 444/Desa Leu/Tahun 2006 yang diterbitkan olehTergugat sebagai penyelenggara Negara dapat dikatakan keputusanyang dibuat oleh tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan mengingatakibat hukum yang ditimbulkan atas terbitnya Sertipikat tersebut telahmerugikan Penggugat.

pemerasan dengan menista ;

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ;b. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ;Kepada Pelawan ;7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Menolak sebagian atau sekluruhn ya permohonan Terlawan berupa :a.b.LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)Kepada Pelawan ;126.

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ;b. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ;Kepada Pelawan ;7.

Pasal20 ayat (1) huruf a Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yaitu Asas kepastian Hukum adalah asasdalam Negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pasal 3 angka 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme jo Pasal 20ayat (1) huruf b Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negaraadalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; Dalam hal ini, tergugat telah menerbitkan Sertipkat lain selain milikPenggugat diatas sebagian tanah milik Penggugat tidak sesuaidengan

Lensa Malut, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-------------------------------------- 2 (dua) Kartu Tanda Pengenal yaitu Kartu Tanda Anggota Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-------------------------------------------------------------- - KTP (Kartu Tanda Pengenal), dikembalikan kepada terdakwa ;---------- Buku Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-------------------------------------------

Putusan No. 18/G/2014/PTUN.PLV.18.Asasasas Umum pemerintahan yang Baik, yaitu bertentangan dengan Asas Akuntabilitas;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalahasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(Vide:Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme);Bahwa pengambilan Keputusan atas penerbitan ObjekSengketa oleh Tergugat, telah tidak didasarkan pada peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan sewenangwenangmencabut/membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, Tanggal 29 Januari2010, dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal

Dengan demikian, penerbitan ObjekSengketa bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalahasas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara; (Vide: PenjelasanPasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme); Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

Negara; (Vide:Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme); Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukanbahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanPenyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.

(Vide: Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara YangBersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme); Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakankeahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuanperaturan perundang undangan. (Vide: Penjelasan PasalHal. 33 dari 58 Hal.

Negara yaitu memberikan uang sejumlah Rp13.500.000.000, (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada HENDYBOEDORO selaku Bupati Kendal dan / atau SUSILO selaku Kepala DPKD(Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal, dengan maksudsupaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,Hal. 2 dari 33 hal.

No. 540 K/Pid.Sus/2013masyarakat Kabupaten Kendal yang terdiri dari banyak penduduk yangbukan merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kemudianmenimbang pula bahwa pemberian uang yang merupakan fee dari PT. AdhiKarya tersebut melalui rekening Warsa Susilo adalah dengan tujuanmengisi kekosongan Kasda Kabupaten Kendal dan hal ini bersesuaidengan keterangan saksisaksi WARSA SUSILO, TAVIP PURNOMO,SYAMSU HIDAYAT, HERU JATMIKO, Ir.

Dengan demikian, semestinyaJudex Facti tidak perlu lagi memeriksa pokok perkaranya ;PUTUSAN JUDEX FACTIE BERUPA PEMBEBASAN TERDAKWA DARISELURUH DAKWAAN ADALAH PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNIJudex Factie dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruhfaktafakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalampersidangan, tetapi Judex Factie hanya mempertimbangkan faktafaktayang menguntungkan bagi Terdakwa sehingga Judex Factie dalammembuktikan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara (halaman80

Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 82 alinea kesatumenyatakan ...sudah menjadi fakta yang diketahui umum secara luas(notoir feeiten) bahwa Kasda Kabupaten Kendal dalam perkara inibukanlah merupakan Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Negaramelainkan adalah kas yang merupakan penyimpanan dana untuksepenuhnya digunakan demi kemakmuran masyarakat KabupatenKendal yang terdiri dari banyak penduduk yang bukan merupakanPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Selanjutnya dalampertimbangan halaman

Dengan demikian unsur memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5ayat (1) huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana didakwakan dalam DakwaanKesatu Sudah Terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukanHal. 29 dari 33 hal. Put.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2.Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3.Secara melawan hukum, atau dengan = menyalahgunakankekuasaannya;4.Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri;5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meyebutkanPegawai Negeri adalah meliputi:a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundangtentang Kepegawaian;b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana;c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negaraatau daerah;d.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau Janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikanhadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan Jabatannya;5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan;Ad. 1.

Pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perludilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri,tetapi dapat dilakukan oleh orang lain;Menimbang, bahwa tidak setiap penerimaan hadiah atau janjioleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindakpidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tetapi barumerupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut mendugabahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena

Negara tersebut dapat memenuhi apa yangdiharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;Menimbang, bahwa R.

negara adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah;Bawaslu disebut penyelenggara negara saya tidak tahu pasti, apabila diangkatoleh pejabat negara dan mendapat upah dengan biaya negara bisa dikatakansebagai penyelenggara negara;Bahwa kalau makna pemberian disebut gratifikasi dilinat dari legal dan ilegalpemberian hanya janjijanji dan dalam suap adanya kesepakatan, kalaugratifikasi bisa dilakukan/ tidak dilakukan;Bahwa makna kata aman, apa yang dilakukan tidak bisa mencerna perbuatanorang lain,

Sedangkan yangdimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dariKolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

S.A.P ALS BEMBENG BIN FAJAR selaku KetuaPanitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sungai Raya, masuk dalam kategoriPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, hal ini juga sesuai dengan pendapatAhli TURIMAN, SH, M.Hum., Ketua Penitia Pegawas Kecamatan dikategorikansebagai Pegawai Negeri.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelisberpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterpenuhi.Ad. 2 Unsur Menerima hadiah atau JanjiMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu

Pasal 12Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut mendugabahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepatapa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Meskipun Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenanguntuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah, tetapiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut mendugaorangorang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yangHalaman 75 dari 84 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN.Ptkdipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapatmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memeberi hadiah tersebut.Menimbang

Undang Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang berbunyi sebagai berikut. (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan ataupidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yangmemberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeriatau. penyelenggara

negara dengan maksud supaya pegawai1819negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya atau ;memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya ;(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a atau huruf b