Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 823.4/2019/2001tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 29 Desember 2001,atas nama Sri Hasta Silamurni, S.Pd (diberi tanda P9)10. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani Sudarsotertanggal 14 Nopember 2016, dengan mengetahui Kepala KelurahanNglorog dan Camat Sragen (diberi tanda P10).11.

Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/396/204/2017tertanggal 3 Maret 2017 ;b. Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru RepublikIndonesia Madiun No : 09221044 ;c.

Pada tanggal 01 April 2012 Penggugat diangkat dalam PangkatPembina (IV/a) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 823.4/2065/2012 tanggal 09 Mei 2012. Pada tanggal 23 April 2015 Penggugat dilantik pada jabatan KepalaBagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kab. Toba Samosir(eselon Ill.a) berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor123 Tahun 2015 Tanggal 22 April 2015.

Pada tanggal 08 Februari 2012 Penggugat kembali diangkat dalamjabatan structural Eselon Ill.o sebagai sekretaris KecamatanTampahan berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 039Tahun 2012 tertanggal 08 Februari 2012.Halaman 12 Putusan No. 14/G/2019/PTUNMDN13) Pada tanggal 01 April 2012 Penggugat diangkat dalam PangkatPembina (IV/a) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 823.4/2065/2012 tanggal 09 Mei 2012.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BERAU MELANGGAR PERATURANHUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN.1.Bahwa penggugat adala Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatansebagai Camat Pulau Derawan, Pangkat/Golongan Ruang : PembinaTingkat (IV/b) yang pengangkatannya berdasar Keputusan GubernurKalimantan Timur, Nomor : 823.4/II.22955/TUUA/BKD2011, tanggal 21Maret 2011 ;.

(IV/b) yang pengangkatannya berdasar Keputusan Gubernur KalimantanTimur Nomor 823.4/II.22955/TUUA/BKD2011, tanggal 21 Maret 2011 ;Bahwa terhadap dalil Penggugat ini, yang telah mengakui sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur,merupakan pengakuan yang bijak dan sempurna akan tetapi yang perludiketahui oleh Penggugat, bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugassebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Berau ProvinsiKalimantan Timur juga diamanati

Zulfikar ;: foto kopi dari foto kopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur,Nomor : 823.4/II.22572/TUUA/BKD/2007, Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 Maret 2007 ;: foto kopi sesuai asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor :823.4/Il.22955/TUUA/BKD2011, Tentang Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil, tanggal 21 Maret 2011 ;: foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Berau Nomor : 115 Tahun2010, Tentang Penunjukkan Tim Verifikasi Belanja Subsidi, BelanjaHibah, Belanja Sosial Dan

Zulfikar sebagai Camat Pulau Derawan;foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/153/Kec.PI.Drwn/IX 2007, tanggal 17 September 2007 ;foto kopi dari foto kopi Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor: 823.4/II.22955/TUUA/BKD2011, Tentang kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor: 823.4/20/BKDGST/2007 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri SipilGubernur Sulawesi Tengah tanggal 20 November 2007, Penggugat dinaikan pangkatdari pangkat Penata Tingkat , IIl/d ke pangkat Pembina Golongan IV/a dalamjabatan Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga, dengan masa kerja golongan 18tahun 4 bulan, berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007;4.

Bahwa sebelum obyek sengketa dikeluarkan, Pangkat/Golongan RuangPenggugat adalah pangkat Pembina Golongan IV/a berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor : 823.4/20/BKDGST/2007. Dengan demikian,kewenangan memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiHalaman 8 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat merupakan wewenang Gubernur ProvinsiSulawesi Tengah;9.

Bahwa terhadap diri Penggugat dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a,sesual dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/20/BKDGST/2007, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan didaerah.

BuktiP7 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/20/BKDG.ST/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal20 Nopember 2007;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, Tergugat telah mengajukanalat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali buktibukti yang tidak ada aslinya dicocokan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir sertabermaterai cukup, buktibukti tersebut diberi tanda bukti T1 sampai dengan T14 sebagaiberikut:1.

masihmerupakan perselisihan diantara para pihak;Menimbang, bahwa olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspekkewenangan Tergugat dalam mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa a quo sebagaiberikut :Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada hal 10 angka 16dinyatakan pada pokoknya jika Tergugat tidak memiliki Kewenangan di dalam menerbitkanobyek sengketa a guo di karenakan pangkat / gol ruang Penggugat adalah pangkat IV/asesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4

Hal. 5 dari 12 halaman.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :823.4/Kep.1020B/Peg/2005 tentang Kenaikan PangkatPegawai Negeri sipil Daerah Gubernur Jawa Barat an.Maemunah, bermaterai cukup, Ssesuai aslinya, sebagai bukti P14:Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris, bermaterai cukup, Sesualaslinya, sebagai bukti P15;Fotokopi Surat Keterangan Kenal/Lahir atas nama NJIMAEMUNAH, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai buktiP16;Fotokopi Surat Keterangan Kenal

Golongan Ruang Il/Vd menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/1877/2004,tanggal 14 September 2004, TMT 01 Oktober 2004;Penggugat dinaikkan pangkat dan golongannya dari Pembina golonganRuang IV/a menjadi Pembina Tingkat Golongan Ruang IV/b berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/2786/2008,tanggal 12 Nopember 2008, TMT 01 Oktober 2008, tempat kerjaPemerintah Kabupaten Langkat;Penggugat dinaikkan pangkat dan golongannya

(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor: 823.4/1877/2004, tanggal 14September 2004, Tentang Kenaikan Pangkat PNS dari PenataTk.I (IIVd) menjadi Pembina (N/a) atas nama Drs. Salman.

(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor: 823.4/2786/2008, tanggal 12Nopember 2008, Tentang Kenaikan Pangkat PNS dari PembinaHalaman 37 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor 70/G/2016/PTUNJKT.15. Bukti P15 :16. Bukti P16 :17. Bukti P17 :18. Bukti P18 :19. Bukti P19 :20. Bukti P2021. Bukti P2122. Bukti P22 :(v/a) menjadi Pembina Tk.I (IV.o) atas nama Drs. Salman.

Surat:1.Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan NomorPD.823.4 34, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 02/KMS//TR/I/2020 tanggal10 Januari 2020 atas nama Serei, bermeterai cukup dan sesuai denganaslinya (P.2);3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. Reg.04/LMK/I/22020 tanggal 17Januari 2020 atas nama Muh. Nur, bermeterai cukup dan sesuai denganaslinya (P.3);B. Saksi:1.Annisa binti H.

di beritanda P9 ;Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah/Bujang Nomor : 145/35/2018 an.Hirmayan yang diketahui Kepala Desa Epeea tertanggan 22 Juli 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P10 ;Fotocopy Surat Keterangan untuk mendapatkan tunjangan Keluarga tertanggal31 Desember 2017 diketahui Kepala Diknas Kecamatan Abuki telah dicocokkan dengan aslinya dan di beri materai cukup di beri tanda P11 ;Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4

30 Agustus 2016, telah mengajukan PermohonanPerubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 26 Desember 1963sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Nomor 285/1963 tanggal 4JANuari 1964 disitu tertulis telah lahir ANIK POERJATNI anak perempuandari suami isteri MARGONO dan SOEDIJAH; Bahwa pemohon memiliki Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timurtentang Kenaikan Pangkat PNS nomor 823.4

Kabupaten Blora, telah dimeterai Ssecukupnyadinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yangoleh Ketua Majelis diberi kode P.4;Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Pemohon Nomor :78614 tanggal 08 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala SekolahSMP Negeri II Pekalongan, telah diberi meterai cukup dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Majelis diberikode P.5;Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah atas nama WahyuIriani Nomor : 823.4

Masni,A.Ma Nomor 823.4/09/BKDGST/2007 tanggal 15 Mei 2007.yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup(bukti P.3) ;4. Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik IndonesiaNIP. 131247805 tanggal 06 Oktober 1986 yangdikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara,telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeteraicukup (bukti P.4) ;5.

Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur atas nama PemohonIl Nomor 823.4/216/212/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda (P.5);Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon II Nomor474/5522/35.07.2008/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Kepala Desa Pamotan, Kecamatan DampitKabupaten Malang, bermeterai

HOTI'IYAHbinti KHOJIN, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahanbiodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6, dan P.7) memberi buktibahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon : HOTIIYAH bintiKHOJIN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 283/79/VIIV86tanggal 16 Agustus 1986 sebenarnya adalah Nama Pemohon : HOTIUAHbinti KHOJIN;Menimbang bahwa alat bukti (P.8) merupakan bukti Surat KeputusanGubernur Jawa Timur atas nama Pemohon Nomor 823.4

Fotokopi SK PNS atas nama Nursimah Nomor Peg. 823.4/35/2010 dariGubernur Aceh tanggal 29 Maret 2010, bermaterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.5) ;6. Asli Surat persetujuan perwalian anak, yang ditandatangani oleh saudarakandung anak perwalian tanggal 04 September 2017 (buktiP.6);Bukti Saksi :1. Aiyub bin Manyak, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong Doy, Kecamatan UleeKareng, Kota Banda Aceh.

nazegelent sertatelah dibubuhi materai secukupnya (P.3);Potokopi Surat Pendaftaran Haji Nomor SPPH 112200386 tanggal 25 Januari2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agama KabupatenBanyumas, , telah dicocokan dengan aslinya dan telah di nazegelent sertatelah dibubuhi materai secukupnya (P.4);Surat Keterangan Beda Nama nomor 145/1155/X1I/2016 tanggal 2511 2016yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecila Kecamatan Kemranjen KabupatenBanyumas(P.5);Potokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 823.4

Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan NomorPD.823.4 141, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan,tertanggal 29 Desember 2015, sebagai bukti P2;3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/57/C/VI/88, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, tertanggal18 Juni 1988, sebagai bukti P3;4.

Boalemo,dan menurut SK Gubernur Gorontalo Nomor : 823.4/BKPPD/SK4/03/X1I/191/2014 tentang kenaikan pangkat Pegawai negeri SipilPemerintah Kab.Boalemo yaitu terhitung mulai tanggal 01102014 dinaikanpangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja 11tahun 06 bulan, tentunya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH )ternadap Penggugat dari mulanya telah mengandung cacat procedural yaitudimana Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk didengarpendapatnya sebelum Tergugat (Bupati

Bahwa padahal sesungguhnya Penggugat terakhir sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor ;823.4/BKPPD/SK4/03/X1I/191/2014 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kab.

diberimaterai cukup dan dilegilisir Kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinyadan diberi tanda P1 sampai dengan P18 sebagai berikut : > Bukti P1 : Kartu) Tanda Penduduk Penggugat (Fotokopi sesuaidengan aslinya); Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.GTO.> Bukti P2> Bukti P3> Bukti P4> Bukti P5> Bukti P6> Bukti P7> Bukti P8> Bukti P9Surat Keberatan Penggugat kepada Bupati Boalemo,tanggal 27 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 823.4

Fotokopi Keputusan Gubenur Aceh Nomor Peg.823.4/018/2013 tanggal 25 Maret2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen danHal 1 dari 6 halaman penetapan nomor 138/PdtP/2019/MSSgidicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi parafdan tanda P.5;6.

Foto copi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/22.83/BKD2010 tertanggal 21 September 2010, diberi tanda P.12 ;Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan berketetapan terhadappermohonannya, bahwa ia dengan senang hati mengangkat anak lakilaki bernama DIONFERNANDO REGIO dan menganggapnya serta akan memperlakukannya sebagaimanalayaknya anak kandung sendiri ;Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya adalah Pegawai Negeri Sipil yangpenghasilan tetap setiap bulannya, dianggap mampu untuk