NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

dan oleh Menteri HukumHak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterbitkan Surat MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.030930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHUAH.01.030930112, tanggal 6 Mei 2015 PerihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Singatin Samudra Mining ;b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT.

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHUAH.01.030930112, Tanggal 06 Mei 2015 perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SingatinSamudra Mining; (Objek Sengketa ) ;ii. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU49677.40.22.2014, Tanggal 30 Desember 2014 perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHUAH.01.030930112, Tanggal 06 Mei 2015 perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Singatin Samudra Mining; dan;ii. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU49677.40.22.2014, Tanggal 30 Desember 2014perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT. Singatin Samudra Mining;3.

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHUAH.01.030930112, tanggal 6 Mei2015, Perihal Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT Singatin Samudra Mining; dan;b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU49677.40.22.2014, tanggal 30Desember 2015, Perihal Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT Singatin Samudra Mining;1.

., FCBArb, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Libersin Saragih Allagan, M.si;Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Abdul Bari Azed, S.H., M.H., jugaBapak Marvel Mangunsong sebagai staf ahli Bidang Ekonomidan Luar Negeri yang mewakili Bapak Patrialis Akbar,Menter i Hukum dan HAM R.I., tidak sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku ;Bahwa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor : M.09PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum danHak Asasi Manusia R.I., sebagaimana telah diubah denganMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

I (II/b)ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A,Balikpapan, Kalimantan Timur ;Bahwa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata KerjaKantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,dalam pangkat Pembina Utama (IV/c) diangkat menjadiKepala Kantor Wilayah Departemen Hukumdan HAM R.I.

Seharusnyamenurut pemahaman Penggugat harus' didasarkan kepadaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.72PR.09.02 Tahun 2007 tentang BadanPertimbangan Hukuman Disiplin. Pasal 2 : BAPERHUKDISbertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalammenjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawaidalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia.

2010tanggal 18 Agustus 2010 dan petikan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH212.KP.04.01 Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010untuk Saudara Drs.

,telah disampaikan kepada Kantor Wilayah KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tanggal30 September 2010 (terlampir 171).

Penggugat:
WARIS ABBAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YAYASAN PANCA BHAKTI ABADI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

Abdul Azizlamadjido selaku pendiri dan pengurus yayasan bersamapengurus yayasan lainnya berdasarkan akta No. 07,tertanggal 26 Juli 2005, tentang Pendirian Yayasan PendidikanPanca Bhakti Abadi, yang telah mendapatkan pengesahan darikementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C1600.HT.01.02.TH.2005, tertanggal 14 Oktober 2005, danserta berhubungan dengan aktaakta perubahan lainnya yakniakta No. 3,

Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKTBahwa Penggugat atau kuasanya telah mengetahui objek perkaraNomor : 109/G/2016/PTUN.JKT tentang SK Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia RI No.

Bahwa Penggugat sebagai Ketua Umum Yayasan Panca BaktiAbadi terkait dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No.

Berdasarkan akta No 07 tetanggal 26Juli 2005 tentang pendirian Yayasan Pendidikan Panca BhaktiAbadi yang telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata dalam Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.

,M.H); Bahwa kemudian A.n Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RepublikIndonesia Direktur Jendral Administrasi hukum umum menerbitkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDerektur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C1600.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentangPengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah(vide bukti Vide bukti T8 dan T.lLInt 7);Halaman 73 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT Bahwa H.

MOHAMMAD FARHAN, S.E, DKK ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

RADEN SUDARYONO TEGUH WIBOWO;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKTMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan diJalan HR. Rasuna Said Kav. 67 JakartaSelatan, Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : 1. NamaNama Jabatan :NIP2. NamaNama Jabatan :NIP3. NamaNama Jabatan :NIP4. NamaNama Jabatan :NIP5. NamaNama Jabatan :NIP: Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukumdan HAM RI; 19650322 198703 1002; DR.

Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKTAdapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalahKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. . Nomor M.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta cq HakimKetua/ Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan KeputusanTergugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I.Nomor M.

R.Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuai dengan: Tanda Terima Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH75.KP.06.03 Tahun 2014 tentang PenindakanAdministratif Berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. R. Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuaidengan asli); annem nnn nnn: Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia NomorSEK.01.KP.10.05 Tahun 2013 tentangPemberhentian Sementara atas namaDrs. R.

Sudaryono Teguh Wibowo (fotokopi sesuaidengan asli); : Tanda Terima Surat Keputusan Sekretaris JenderalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorSEK.02.KP.10.05 Tahun 2012 tentangHalaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 24/G/2015/PTUN.JKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T824Pemberhentian Sementara atas namaDrs. R.

YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN BOJONEGORO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan Jalan HR. Rasuna Said Kav. X6/8Lantai 6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada : 1. Dr. FREDDY HARRIS, SH.,LL.M.,ACCS., JabatanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, NIP.196611181994031001, Pangkat/Golongan PembinaUtama Muda (IV/c) berkedudukan di di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR. RasunaSaid, Kav. 67, Jakarta 12940 ; 2.

DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, JabatanDirektur Perdata, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, NIP. 196205281989031001, Pengkat/Golongan Pebina Utama Muda (IV/c) berkedudukan diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JalanHR.

Rasuna Said Kav. 67, Jakarta 12940 ; HENDRA ANDY SATYA GURNING, Jabatan KepalaSub Direktorat Hukum Perdata Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.197505292001121001, Pangkat/Golongan Pembina(IV/a) berkedudukan di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, Jalan HR.

RasunaSaid Kav. 67, Jakarta 12940 ; IWAN SETIAWAN, Jabatan Analisis Pendapat Hukumdan Advokasi, Direktorat Jenderal administrasi HukumUmum, NIP. 197107172001121001, Pangkat/Golongan Penata Tingkat (II/d), berkedudukan diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JalanHR.

AHU.ADM.27.2015,Pangkat/Golongan (Va), berkedudukan di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Jalan HR. Rsuna SaidKav. 67, Jakarta 12940 ;Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.0357,tertanggal 21 Nopember 2016, selanjutnya disebutSCDAQAI ....... eee cece eee e cette eee eaten ee eaeees TERGUGAT ;2. MOCH.

PT SARINAH (PERSERO) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;2. memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017tentang Persetujuan Perubahan Angaran Dasar Perseroan Terbatas PTSariarthamas Hotel International dan Surat Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044Halaman 2 dari 11 halaman.

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;3. Menghukum Tergugat untuk mencabut:a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b.

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;4.

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut:a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b.

RepublikIndonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran Dasar PerseroanTerbatas PT Sariarthamas Hotel International;Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:a.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor:

IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;

Parman Kav. 12, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/DJRP/SKK/X/2013, tanggal 21Oktober 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;dan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R.

IdolaTunggal , yang pada intinya berisi Penolakan Tergugat untuk membatalkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU66283.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 19 September 2008;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.AH.03.0416 tanggal 16 Juni 2011, perihal: PT.

Idola Tunggal , yang padaintinya berisi Penolakan Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI No.

Artinya bahwa objek sengketain casu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU39274.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah sah menuruthukum sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa konsekuanesi hukum yang timbul karenanya adalah Tuan Ir.

Anggaran Dasardan Perubahan Data Perseroan.Kemudian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009selanjutnya sudah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal 18Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor M.HH01.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran DasarSerta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar DanPerubahan Data Perseroan

SOFYAN FARID GANDI, ; MANAJER LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR PUSAT DIREKTORAT PENGEMBANGAN PT (PERSERO)

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak Asasi Manusia

Penggugat:
Emanuel Herdiyanto Moat Gleko
Tergugat:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN BOJONEGORO;

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di JI. H.R. Rasuna SaidKav. 67, Jakarta Selatan 12940, dalam perkara inimemberi kuasa kepada Dr. Freddy Harris,S.H.,LL.M.,ACCS., Daulat Pandapotan Silitonga,Maftun, Hendra Andy Satya Gurning, Amien FajarOcham, Iwan Setiawan, Faraitody Rinto Hakim, DanielHim.1 dari 20 him. Put. No. 114/B/2017/PTTUN.JKTDuardo Noorwijonarko, Dr. Ronald Sinjal Lumbuun,S.H.

Persiapan, Berita AcaraPersidangan, suratsurat bukti dari para pihak, keterangan saksi dan ahli,serta semua suratsurat dalam berkas perkara, Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat denganpertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam perkara aquo objek sengketa.. yangdimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia mengenai Pengesahan Akta Pendirian Yayasan PendidikanKesehatan Bojonegoro NPWP 02.577.423.3601.000 berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.110.AH.01.02 tahun 2008;3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut PengesahanAkta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro NPWPHlm.18 dari 20 him. Put.

No. 114/B/2017/PTTUN.JKT02.577.423.3601.000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor AHU.110.AH.01.02 tahun 2008; 4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalampemeriksaan banding ditetapbkan sebesar Rp 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah).

;dkk vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

;Kesemuanya beralamat di Bukit Golf Utama PB2, Jakarta Selatan12310 ;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 67 Kuningan,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Aidir AminDaud, SH.MH. Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 31 Agustus 2010 dan selanjutnya memberikan kuasasubsitusi kepada :1.

Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 UU HAK ASASI MANUSIA (Bukti P.4).d. Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j UUPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (BuktiP.5).2.

73 UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i,dan huruf j UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan;3.

Sesuaiaksioma yang berlaku bahwa peraturan yang khusus mengenyampingkanperaturan yang umum (lex specialis derogat lex generalis), sehingga dengandemikian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikHal. 11 dari 29 hal. Put.

demi tercapainya ketertibandan kepastian hukum, juga tidak ada ketentuan dalam Peraturan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut yang bertentangan dengan UUJN.5.a.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ; RAMKRASHIN HARUMAL TOLANI ; HARDEVI RAMKRASHIN TOLANI

PUTUSANNo. 250 K/TUN/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.89 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Asyarie Syihabudin R, SH.

Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atasdalildalil :1.Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkanSurat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) NomorC4.HL.04.06221 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 ;Bahwa akan tetapi, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia(SBKRI) Nomor : C4.HL.04.06221Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 atasnama Penggugat tersebut telah dicabut dan dibatalkan berdasarkan,Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

No. 250 K/TUN/2008.Umum dengan pendelegasian, sehingga dengan demikian tanggung jawabterhadap isi (Substansi) Keputusan tersebut tetap berada pada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pejabat TataUsaha Negara ;4. Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan benar apabila Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai pihak Tergugatdalam perkara aquo, sedangkan "Keputusan" yang diterbitkannya tersebutdijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara aquo;5.

Tergugat yang tidak memberikanalternatif penyelesaian yang manusiawi adalah justru bertentangan dengantugas pokok Tergugat yang antara lain adalah melindungi H.A.M (HakAsasi Manusia), sama sekali tidak tercermin dalam keputusan Tergugatmenghadapi seorang wanita yang sudah tua renta dan sakitsakitan, danapakah karena keputusan Tergugat tersebut Penggugat harus terpisahdengan anakanaknya yang warga negara Indonesia ;11.Berdasarkan faktafakta dan halhal tersebut diatas jelaslan bahwaKeputusan No.

Bahwa ternyata Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2006 mengajukanPermohonan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia (Bukti T.IIINT6) untuk memperoleh Surat BuktiKewarganegaraan Indonesia (SBKRI) ;.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA vs Drs. LIBERSIN SARAGIH ALLAGAN, M.si

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA

PUTUSANNomor 08 P/HUM/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorM.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk PelaksanaanPemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syaratdan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:PERKUMPULAN

Aradila Caesar, S.H., Masingmasing adalah Advokat/ Pengacara Publik dan AsistenAdvokat/Pengacara Publik, yang memilinh domisili hukum dikantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), JalanCempaka Nomor 4, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12530,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Jalan HR.

Intermasa, pada halaman 21 dalam pokoknya menyatakan:Disamping orangorang (manusia), telah nampak pula dalam hukum tkutsertanya badanbadan dan perkumpulanperkumpulan yang juga dapatmemiliki hakhak dan melakukan perbuatanperbuatan hukum sepertiseorang manusia, badanbadan dan perkumpulanperkumpulan itumempunyai kekayaan sendin, ikut serta dalam lalu lintas hukum denganperantraan pengurusnya, dapat digugat dan juga menggugat di mukaHakim, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai manusia.

Putusan Nomor 08/P/HUM/2015persamaan perlakuan dan pelayanan, serta penghormatan terhadap harkatdan martabat manusia. Narapidana berhak mendapat: Remisi, kesempatanberasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkanpembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lainlain;Menimbang, bahwa rejim UndangUndang Pemasyarakatan adalah Rejimpelaksanaan pemidanaan dan pemasyarakatan/pembinaan.

yang dihadapi Para Kepala Lembaga Pemasyarakat(Kalapas) untuk melaksanakan PP aquo terkait dengan pemberianremisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi para narapidanatindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatanhak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasionalterorganisasi lainnya.

Penggugat:
Team Advokat AAI
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

TINGGAL, dkk vs BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Putusan Nomor 880 K/Pdt/2015Bahwa Penggugat bertindak atas nama Kementerian Perhubungandidasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bernomor: KP/014/1/2/BPSDMP2012 tanggal 3 September 2012 yang dalam hal ini mewakili kepentinganBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan KementerianPerhubungan Republik Indonesia untuk mengajukan gugatan PerbuatanMelawan Hukum atas obyek tanah seluas + 318.822 m?

;Bahwa Surat Kuasa Khusus bernomor KP/014/1/2/BPSDMP2012 tanggal3 September 2012 tersebut tidak sah dan tidak dapat mengatas namakanKementerian Perhubungan Republik Indonesia sebab hanya ditandatanganioleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PerhubunganKementerian Perhubungan Republik Indonesia.

;Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya olen Penggugat adanya peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai adanya pendelegasiankewenangan Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan/KementerianPerhubungan Republik Indonesia untuk mewakili Menteri PerhubunganRepublik Indonesia di dalam persidangan perkara gugatan ini makaPengadilan Negeri Jakarta Utara beralasan hukum menolak gugatanPenggugat.;ll Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.;a.

YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.

Pasal 28 ayat (4) :halaman 23 dari 103 halaman Putusan No. 21 2/G//2015/PTUNJKTPerlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hakasasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutamapemenintah.Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut jelas konstitusiNegara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesiaadalah Negara Hukum dan sebagai Negara Hukumkedudukan semua penduduknya adalah sama dan dijaminhakhak nya oleh Negara.

Dengan kata lain, pemerintah diwajibkan secarakonstitusional untuk menjaga agar hakhak konstitusionalmasyarakat tersebut tidak terganggu ;Bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia ternyata telah tidakmenjalankan kewajiban hukumnya untuk menjaga agar hakhak konstitusional masyarakat tersebut terjamin.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasantanggal 26 Nopember 2013, selama pemeriksaan sengketa sedangberjalan sampai ada keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) atau ada penetapan pengadilan yang menyatakansebaliknya;Il.

DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26Nopember 2013;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU7642.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 26Nopember 2013;Menghukum Tergugat untuk membayar segala

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah menerbitkan SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor:AHU7642.AH.01.04 tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasantanggal 26 Nopember 2013 incasu objek sengketaa quo;2.