Ditemukan 267 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : no.pol nopol no.pol.b nopoli no.polã no.pol:b no.po.b no.polo
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2012 — Putus : 31-08-2006 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 466/Pid.B/2006/PN.BLT
Tanggal 31 Agustus 2006 — H. Samirin Darwoto
87 — 13
  • Nurul Nahdliyah.Dan untuk barang bukti berupa sertfikat tanah dan bangunan An NurulNahdliyah HGB No. 1656 di Perum Gadang CR F11 Malang, sesuaidengan bukti T ternayata jual belinya dilakukan pada tahun 1999sebelum terdakwa menjabat sebagai Bupati, karenanya harusdikembalikan kepada pemiliknya Nurul Nahdliyah.Dan untuk barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Land CruiserNo.Pol B 8622 BB bserta BPKB dan STNKnya menurut keteranganTerdakwa dibeli dari haisl penjualan mobil Toyota Land Cruiser No.PolB
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 10 September 2013 — Drs. ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYO
69 — 15
  • penggunaan Keuangan Daerah KabupatenSragen yang ditempatkan di PD BPR Djoko Tingkir Sragen dan BPRBKK Karangmalang Sragen, berdasarkan :Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organsasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2005.Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BPKPNomor; KEP109/A/JA/09/2007, No.POLB
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 10 September 2013 — Drs. ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYO
71 — 46
  • Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yangditempatkan di PD BPR Djoko Tingkir Sragen dan BPR BKK KarangmalangSragen, berdasarkan :1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organsasidan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimanaterakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2005.2) Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, danKepala BPKP Nomor; KEP109/A/JA/09/2007, No.POLB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Yohanes Waworuntu, SE.
185 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp. 400.000, ; 1200.Kwitansi 15 Oktober 2008 pembelian BBM kendaraan dinas Dirjen AHU No.PolB 1303 WQ dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterima olehDjoko Ismaun Cholidi, SE.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-03-2012 — Upload : 07-04-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 20 Maret 2012 — SRI WAHYUNI, SE, MM., Binti KARTO SOEWIGNYO
88 — 15
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 TentangKedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organsasi dan Tata Kerja187Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana terakhir kali diubahdengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005.Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan KepalaBPKP Nomor; KEP109/A/JA/09/2007, No.POLB/2718/IX/2007, Nomor:KEP1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalamPenanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Maret 2012 — Drs. KUSHARDJONO Bin KOESNINDAR HADI SOEHARTO
102 — 15
  • penggunaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yangditempatkan di PD BPR Djoko Tingkir Sragen dan BPR BKKKarangmalang Sragen, berdasarkan :Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 TentangKedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organsasi dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana terakhir kali diubah denganKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005.Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan KepalaBPKP Nomor; KEP109/A/JA/09/2007, No.POLB
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
195 — 55
  • atasan saksi;Bahwa saksi memiliki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Umum KPPBC(kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai ) tipe C EntikongKalimantan Barat dari bulan September 2008 s/d bulan Oktober 2011,dimana saksi bertanggungjawab lansung kepada Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Entikong Kalimantan Barat;Bahwa saksi pernah diminta oleh Hendrianus Langgen Projo, SH untukmembeli 1 unit kendaraan sepeda motor merk Harley Davidson miliknya,dengan type Sportser XL 883 R tahun pembuatan 2009, No.PolB